1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN KUPANG
  4. Perdata
  5. Tanah

Putusan PN KUPANG
176/Pdt.G/2017/PN.Kpg

    Putusan PN KUPANG Nomor 176/Pdt.G/2017/PN.Kpg
    Tanggal 6 Desember 2017 — Penggugat: JORHANS GABRIEL Tergugat: 1.PAULUS LUAN 2.BERNADUS ASA
    Nomor 176/Pdt.G/2017/PN.Kpg
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Tanah
    Kata Kunci
    Tahun 2017
    Tanggal Register 1 Agustus 2017
    Lembaga Peradilan PN KUPANG
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Eko Wiyono
    Hakim Anggota - Fransiska Dari Paula Nino, M.h - Theodora Usfunan.
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya KABULKAN SEBAGIAN
    Catatan Amar M E N G A D I L I1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ; 2. Menyatakan surat Penyerahan Pengangkatan Anak tertanggal Pulau Tie 29 Juli 1965 dan Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 271/ Pdt/1965 tanggal 30 Agustus 1966 adalah sah ;3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Hendrikus Moruk; 4. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 970 M , terletak di RT 010, RW.004, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama (dahulu kec. Kelapa Lima) Kota Kupang, Sertifikat Hak Milik Nomor 97/ 1975, Surat Ukur No.233/1974, atas nama pemegang hak HENDRIKUS MORUK, kemudian Pengalihan Hak Warisan atas nama Jorhans Gabriel dengan batas-batas-batas sebagai berikut :Utara : batas dengan tanah milik Dominikus Usifa ;Selatan : batas dengan tanah milik Julius Loina dahulu berbatasan dengan tanah milik Bene Seran sekarang dengan tanah milik Subroto ;Timur : batas dengan tanah milik Edu Seran, Jakomina M. Baria-Tulle/ alm. Paulus Baria, Agus Siki, dan Johanis Seran ;Barat : batas dengan Jalan Ainiba dahulu dengan lorong ; Adalah sah milik Penggugat ;5. Menyatakan tindakan Para Tergugat menguasai sebagian tanah objek sengketa sebagai hak milik dengan membangun sebuah rumah permanen adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN MELANGGAR HAK YANG DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT ; 6. Menyatakan segala surat-surat pengalihan hak yang diterbitkan oleh para Tergugat berupa hibah, pelepasan hak, akta jual beli dihadapan PPAT atau pun surat jual beli dibawah tangan dan lainnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dengan sukarela atau pun dengan bantuan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia ;8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai/terlambat melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.630.000,- ( satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah ) ;10. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 6 Desember 2017
    Kaidah —
    Abstrak


140
47