1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT PONTIANAK
  4. Perdata
  5. Perbuatan Melawan Hukum

Putusan PT PONTIANAK
86 / PDT / 2017 / PT KALBAR

    Putusan PT PONTIANAK Nomor 86 / PDT / 2017 / PT KALBAR
    Tanggal 5 Desember 2017 — Drs. Burhanudin Haris. M.Si, Dkkselanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT; M E L A W A N Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Barat di Pontianak Cq. WALIKOTA PONTIANAK selanjutnya disebut sebagai TERBANDING Semula TERGUGAT ;
    Nomor 86 / PDT / 2017 / PT KALBAR
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Perdata Perbuatan Melawan Hukum
    Kata Kunci Perbuatan Melawan Hukum
    Tahun 2017
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PT PONTIANAK
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Wahidin
    Hakim Anggota 1. Hartomo, . 2. Barita Saragih
    Amar Memperbaiki
    Catatan Amar M E N G A D I L I? Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ; ? Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 150/Pdt.G/2016/PN Ptk tanggal 26 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut; MENGADILI SENDIRI :1. Mengabulkan gugatan Penggugat I,II,III,IV,V.VI dan VII (para Penggugat ) untuk sebagian ;2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah anggota-anggota sah dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pontianak dan oleh karenanya berhak menerima gaji setiap bulannya sesuai peraturan yang berlaku dari Tergugat (Walikota) Pontianak ;3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan gaji dari Para Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa ( onrechmatigoverheidsdaad) ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.102.500.000,- (satu milyar seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) ;5. Menyatakan agar Turut Tergugat tunduk pada putusan ini ;6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 5 Desember 2017
    Kaidah —
    Abstrak


191
156