1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAYAPURA
  4. Perdata
  5. Perbuatan Melawan Hukum

Putusan PN JAYAPURA
172/Pdt.G/2018/PN Jap

    Putusan PN JAYAPURA Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Jap
    Tanggal 15 Juli 2019 — PENGGUGAT : YULIUS MALLO TERGUGAT : 1.Ahli Waris BOLINA NG 2.DAUD YOKU 3.BPN Kabupaten Jayapura
    Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Jap
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Perbuatan Melawan Hukum
    Kata Kunci
    Tahun 2019
    Tanggal Register 14 Oktober 2019
    Lembaga Peradilan PN JAYAPURA
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Maria Magdalena Sitanggang
    Hakim Anggota Mathius, M.h Alexander Jacob Tetelepta
    Panitera - Akhmad Zumroni
    Amar Tolak
    Catatan Amar MENGADILI:DALAM KONVENSIDalam eksepsi - Menolak Eksepsi Tergugat I dan II;Dalam pokok perkara:- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;DALAM REKONVENSI: 1. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Adat Tanggal 30 Oktober 1990 antara RUBEN YOKU dan YULIUS MALLO sebagai Pihak Pertama (Penjual) dengan NY. BOLINA NG sebagai Pihak Kedua (Pembeli) adalah Sah dan Berharga; 2. Menyatakan bahwa tanah (objek sengketa) seluas 117.277 M2, yang terletak di Kampung Harapan Netar, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, dengan batas-batas:- Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah milik Ondoafi Mathius Wally;- Sebelah Utara: berbatasan dengan Jalan Raya Abepura-Sentani;- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Danau Sentani (dari pantai 40 M kearah danau);- Sebelah Barat: berbatasan dengan Jalan Raya Abepura-Sentani disebut Ohou, Batas Tugu Tifa. Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;3. Menyatakan bahwa 4 (empat) buah sertifikat, yaitu: SHM. No.18/1996 Desa Nendali atas nama Raymond Gan, seluas 30.000 M2, SHM. No.17/1996 Desa Nendali atas nama Anissa Gan, seluas 20.000 M2, SHM. No.16/1996 Desa Nendal atas nama Lina Gan, seluas 30.000 M2 dan SHM. No.15/1996 Desa Nendali atas nama Bolina NG, seluas 37.277 M2., adalah sah dan berkekuatan hukum; 4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi yang mengklaim objek sengketa sebagai miliknya, menyerobot, menguasai dan membangun Perumahan Bantuan Presiden RI, bekerja sama dengan Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanpa seizin Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tanpa syarat apapun;6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan Putusan dalam perkara Rekonpensi ini;7.Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat I Konvensi untuk selain dan selebihnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi biaya perkara sejumlah Rp. 5.086.000,00 (lima juta delapan puluh enam ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 11 Juli 2019
    Tanggal Dibacakan 15 Juli 2019
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


190
51