1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PTA SEMARANG
  4. Perdata Agama
  5. Perceraian

Putusan PTA SEMARANG
114/Pdt. G/2013/PTA.Smg.

    Putusan PTA SEMARANG Nomor 114/Pdt. G/2013/PTA.Smg.
    Tanggal 22 Juli 2013 — PEMBANDING, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada FAJAR SUSANTO, SH., Advokat, berkantor di Jalan Pancurawis No. 785 Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2012, semula sebagai PEMOHON, sekarang PEMBANDING ; --------------------------------------------MELAWAN TERBANDING, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan – ( Ibu rumah Tangga ), bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada M. YUSRO, SH., Advokat yang berkantor di Jl. Sadewa 224 Sokaraja Kidul Rt. 06 Rw. II Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, semula sebagai TERMOHON, sekarang TERBANDING ; -------------------------

    Nomor 114/Pdt. G/2013/PTA.Smg.
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Perdata Agama Perceraian
    Kata Kunci PutusanbandingPTA Semarang114/2013/PTA.Smg.114/Pdt. G/2013/PTA.Smg.
    Tahun 2013
    Tanggal Register 1 Mei 2013
    Lembaga Peradilan PTA SEMARANG
    Jenis Lembaga Peradilan PTA
    Hakim Ketua H. Masruyani Syamsuri
    Hakim Anggota H. Miftahuddin, Dra. Hj. Faizah
    Panitera Budi Djoko Walujo
    Amar Menguatkan
    Catatan Amar MENGADILI :- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/ Pembanding dapat diterima ;------------------------- - Menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 1306/ Pdt.G/2012/PA.Pwt tanggal 31 Januari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi?ul Awal 1434 H,.dengan tambahan dan perbaikan, sehingga berbunyi sebagai berikut :--------------------------------------------- DALAM KONPENSI :--------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; ---------------------------------------2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu satu raj?i terhadap Termohon ( TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto ; -------------------------------------3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; ---------------------DALAM REKONPENSI :1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi untuk sebagian ; --------------------------------------------------------------------2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi untuk membayar sebagai bantuan kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi sebagai berikut : a. Biaya untuk anak perempuan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah ) setiap bulan ; --------------------------------------------------------- b. Biaya untuk nafkah kepada Termohon/ Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ; -------------------------- c. Mut?ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; ------------------3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi /Termohon Konpensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima ; ------------------------DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :---------------------------------------- Membebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- ( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ; ------------------------------------ Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/ Pembanding ; --------------------------------
    Tanggal Musyawarah 22 Juli 2013
    Tanggal Dibacakan 22 Juli 2013
    Kaidah 379 K / AG / 1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan
    Abstrak


21
12