1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT DENPASAR
  4. Perdata Agama
  5. Perceraian

Putusan PT DENPASAR
83/PDT/2017/PT.DPS.

    Putusan PT DENPASAR Nomor 83/PDT/2017/PT.DPS.
    Tanggal 6 Juli 2017 — PEMBANDING MELAWAN TERBANDING
    Nomor 83/PDT/2017/PT.DPS.
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Perdata Agama Perceraian
    Kata Kunci Gugat Cerai
    Tahun 2017
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PT DENPASAR
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua I Made Sujana
    Hakim Anggota Suhartanto, Yoman Sumeneja
    Panitera Dewa Ketut Supardi
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya BATAL
    Catatan Amar M e n g a d i l i :- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut.- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 23 Pebruari 2017, Nomor: 661/Pdt.G/2016/PN.Sgr yang dimohonkan banding, danDengan Mengadili Sendiri1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan.2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek.3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 25 Desember 2002 di Banjar Dinas Banyualit Desa Kalibukbuk Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor. 118/WNI/Bll/2008 , putus karena perceraian.4. Menetapkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :- LUH MEI PUSPARINI , Perempuan lahir pada tanggal 8 Mei 2003.- KADEK WIRA SEDANA KORI , Laki - laki lahir pada tanggal 18 Nopember 2007.Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk berhubungan dengan anak-anak tersebut.5. Memerintahkan kepada para pihak untuk segera melaporkan putusan ini setelah memliliki kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register bersangkutan.6. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah 3 Juli 2017
    Tanggal Dibacakan 6 Juli 2017
    Kaidah —
    Abstrak


61
13