- Menolak eksepsi tergugat I dan tergugat II untuk seluruhnya ;
- Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan sah secara hukum dan mengikat para pihak :
- Akta Jual Beli No. 33/KP/XI/1972, tertanggal 21 Nopember 1972, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Kecamatan Panakukkang ?AMIRUDDIN ENDE B.A?;
- Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama Walija bin Dg. Nurung No. 680 CI ;
- Surat Pernyataan, yang dibuat oleh H.M. Dg. Gassing dihadapan
Putusan PN MAKASSAR Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Mks |
|
Nomor | 66/Pdt.G/2018/PN Mks |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Perdata Perdata Perbuatan Melawan Hukum |
Kata Kunci | Perbuatan Melawan Hukum |
Tahun | 2018 |
Tanggal Register | 26 Februari 2018 |
Lembaga Peradilan | PN MAKASSAR |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Hakim Ketua Tito Suhud |
Hakim Anggota | Hakim Anggota Yuli Effendi.br Hakim Anggota Yamto Susena |
Panitera | Panitera Pengganti: Hj. St. Naisjiah |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | DIKABULKAN SEBAGIAN |
Catatan Amar |
M E N G A D I L I: DALAM EKSEPSI; DALAM POKOK PERKARA; Lurah Panaikang dan Camat Panakkukang, dengan Register nomor 507/III/1/88, tanggal 22 Desember 1988 ; 4.Menyatakan surat -surat yang terbit diatas tanah lokasi/obyek perkara atas nama Para Tergugat adalah tidak sah secara hukum, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta akibatnya batal demi hukum; 5. Menyatakan tergugat I yang menguasai tanah lokasi/obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum; 6. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari pada atas tanah lokasi/obyek sengketa tersebut untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah lokasi/obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna, bersih, aman dan tanpa beban; 7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat berupa uang kontrak tanah dari bulan Juli tahun 2014 sampai sekarang sejumlah Rp 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan berlanjut sampai dengan objek tanah perkara diserahkan kepada Para Penggugat 8. Menghukum Tergugat II (Walikota Makassar) untuk membongkar bangunan tanpa Iziin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dibangun diatas lokasi/obyek tanah tersebut ; 9. Menghukum Tergugat III (Kementerian Dalam Negeri) untuk memberikan Sanksi Administrasi kepada Tergugat II (Walikota Makassar) yang telah lalai membongkar bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan ( IMB); 10. Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari secara tanggung renteng apabilaPara Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar ; 11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Tergugat IV untuk mematuhi putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan dalam Perkara ini; 12. Menolak gugatan para penggugat selain dan selebihnya ; 13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.081.000,00(tiga juta delapan puluh satu ribu rupiah) |
Tanggal Musyawarah | 17 Desember 2018 |
Tanggal Dibacakan | 17 Desember 2018 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
-
Kasasi : 2010 K/Pdt/2020
Peninjauan Kembali : 883 PK/Pdt/2022
Pertama : 66/Pdt.G/2018/PN Mks
Statistik4746