1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT SEMARANG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi
  6. Kerugian Keuangan Negara

Putusan PT SEMARANG
18/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

    Putusan PT SEMARANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG
    Tanggal 5 Oktober 2017 — LATIF SUNARIFIN Bin ATMO KASIDIN
    Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
    Kata Kunci Korupsi
    Tahun 2017
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PT SEMARANG
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua H. Saparudin Hasibuan
    Hakim Anggota Timbul Priyadi, H. Sutan Badri
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya MENGUBAH
    Catatan Amar 1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;2. Mengubah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 31 Juli 2017, Nomor : 24/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg. yang di mohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana pengganti pembayaran uang pengganti dalam hal Terdakwa tidak membayar uang pengganti kerugian Negara dan tidak ada harta bendanya yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut yang dapat disita untuk dirampas, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa LATIF SUNARIFIN Bin ATMO KASIDIN tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa LATIF SUNARIFIN Bin ATMO KASIDIN dari dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan Terdakwa LATIF SUNARIFIN Bin ATMO KASIDIN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidiair;4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LATIF SUNARIFIN Bin ATMO KASIDIN tersebut, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa LATIF SUNARIFIN Bin ATMO KASIDIN tersebut, berupa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp.74.830.700,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti kerugian negara tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian negara tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;8. Menetapkan agar barang bukti berupa: 1) Surat Keputusan Bupati Blora Nomor: 414.2/240/2012 tanggal 5 April 2012 dan Surat Keputusan Bupati Blora Nomor: 414.2/231/2013 tanggal 16 April 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Kab.Blora;2) Surat Keputusan Camat Jati Nomor:11/2013 tentang Penetapan UPK Jati Tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013 dan Surat Keputusan Camat Jati Nomor: 05/2014 tanggal 17 Pebruari 2014 tentang Penetapan UPK Jati; 3) Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kab.Blora Nomor: 900/06/02/I/2012 dan Nomor: 900/06/02/2013 tentang Penunjukan Pejabat PenanggungJawab Operasional Kab.Blora (PJOK) berikut lampirannya;4) Surat Keputusan Kepala Desa Jati Nomor: 414/I/2012 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berikut lampirannya tanggal 17 Januari 2012;5) Surat Penetapan Camat Jati Nomor: 500/153/2012 tanggal 20 Pebruari 2012 tentang Bantuan PNPM Mandiri Perdesaan dan Surat Penetapan Camat Jati Nomor: 500/56/2013 tentang Bantuan Program PNPM Mandiri Perdesaan;6) 1 (satu) bendel bukti kwitansi Pencairan Dana BLM dari UPK ke TPK tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;7) 1 (satu) bendel bukti kwitansi dilampiri BA Penyerahan Dana Perguliran dari Kelompok kepada Anggota Peminjam Dana Perguliran PNPM Mandiri Desa Bangkleyan tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;8) 1 (satu) bendel kwitansi Pembayaran Angsuran SPP Desa Bangkleyan ke UPK Jati;9) Laporan Penanganan Masalah Tunggakan SPP Desa Bangkleyan;10) Berita Acara Rapat Kelembagaan bulan Juli Tahun 2013 berserta lampirannya;11) Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Desa Bangkleyan tentang Penyelesaian Tunggakan SPP tanggal 12 Juli 2014 berikut lampiran daftar hadir;12) Surat Pernyataan dari Latif Sunarifin selaku Ketua TPK Desa Bangkleyan tentang adanya tunggakan SPP dari Desa Bangkleyan sebesar Rp.101.095.700,- (seratus satu juta sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) yang belum disetor ke UPK tanggal 5 Pebruari 2014;13) Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan SPP Desa Bangkleyan Kecamatan Jati Tahun 2012;14) Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (Kredit) untuk Kelompok SPP Desa Bangkleyan, Kec.Jati, Kab.Blora Tahun 2013;15) 1 (satu) bendel catatan Bendahara TPK tentang nama-nama Kelompok SPP yang mendapat bantuan dana perguliran serta catatan setoran Bendahara ke UPK Jati dan 1 bendel catatan Bendahara TPK tentang nama-nama Kelompok yang mendapat bantuan SPKP Tahun 2012;16) Surat Pernyataan Latif Sunarifin tanggal 16 Agustus 2014 yang berisi tentang Saudara Latif Sunarifin telah menerima angsuran setoran SPP dari Bendahara TPK yakni Suparti sebesar Rp.367.668.000,- berikut rinciannya;17) Proposal Perguliran SPP untuk 24 Kelompok di Desa Bangkleyan, Kec.Jati, Kab.Blora Tahun 2012;18) Foto copy buku rekening (SIMPEDES) BRI Unit Doplang atas nama UPK Jati;19) Foto copy print out transaksi pengeluaran UPK buku rekening SPP dari UPK Jati (Rekening Koran);20) Kwitansi Pencairan 4 (empat) kelompok SPP Desa Bangkleyan, Kec.Jati, Kab.Blora sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);21) Daftar Kelompok Simpan Pinjam Desa Bangkleyan tanggal 24 Agustus 2014;22) Buku Kas Harian SPP UPK Tahun 2012; 23) Dokumen lain yang berkaitan dengan administrasi pengelolaan dana perguliran Desa Bangkleyan Tahun 2012 (Laporan Perkembangan Pinjaman per tanggal 28 Pebruari 2014);Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama NOVA EKO PRASETYO, S.Pd;9. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 5 Oktober 2017
    Kaidah —
    Abstrak


116
38