1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi
  6. Kerugian Keuangan Negara

Putusan MAHKAMAH AGUNG
61 K/PID.SUS/2018

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 K/PID.SUS/2018
    Tanggal 2 April 2018 —EFRIYANTI, SP, Pgl. TITI
    Nomor 61 K/PID.SUS/2018
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
    Kata Kunci Unsur "setiap orang"; Korupsi BUMN;
    Tahun 2018
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Artidjo Alkostar
    Hakim Anggota Lumme, Dankrisna Harahap
    Panitera - Achmad Rifai
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya TDW = TOLAK, JPU = KABUL
    Catatan Amar Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/TerdakwaEFRIYANTI, SP, Pgl. TITI tersebut;- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tersebut;
    Tanggal Musyawarah 2 April 2018
    Tanggal Dibacakan 2 April 2018
    Kaidah “setiap orang” diperuntukan baik bagi swasta maupun pegawai negeri/pejabat yang mempunyai wewenang
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan program Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K). Program tersebut dilaksanakan atas kerjasama beberapa perusahaan BUMN. Terdakwa selaku Manajer Kantor Cabang Pemasaran (KCP) PT Sang Hyang Seri (Persero) terbukti memalsukan proposal untuk mencairkan dana PKBL dalam rangka pengembangan usaha tani. Atas perbuatannya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur "setiap orang" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, melainkan Terbukti melakukan tidak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 UU Tipikor. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang. Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut. Dalam pertimbangan hukumnya, MA berpendapat bahwa berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2012, unsur "Setiap orang" diperuntukkan baik bagi swasta maupun pegawai negeri/pejabat yang mempunyai wewenang. Dengan demikian, MA menilai bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.


979
545