- MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PARA PEMBANDING SEMULA PARA TERGUGAT 1 A1,TERGUGAT 1 A 2, TERGUGAT 1 A 3 DAN TERGUGAT 1 B. TERSEBUT;
- MEMPERBAIKI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR 151/PDT.G/2016/PN.MKS TANGGAL 12 DESEMBER 2017 YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT, SEHINGGA AMAR SELENGKAPNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:
- MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT I (TERGUGAT I A 1, TERGUGAT I A 2, TERGUGAT I A 3, DAN TERGUGAT I B) DAN TERGUGAT III UNTUK SELURUHNYA;
- MENGABULKAN GUGATAN PARA TERMOHON BANDING DAHULU PARA PENGGUGAT POKOK PERKARA DAN PARA PENGGUGAT INTERVENSI UNTUK SEBAGIAN;
- MENYATAKAN PARA PENGGUGAT INTERVENSI DAN TERGUGAT I INTERVENSI ADALAH AHLI WARIS PENGGANTI DARI ALMARHUM HJ. SAPIAH BINTI H. SALOKO;
- MENYATAKAN MENURUT HUKUM BAHWA HARTA PENINGGALAN HJ. SAPIAH BINTI H. SALOKO SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM PERKARA POKOK INI ADALAH HARTA PENINGGALAN HJ. SAPIAH BINTI H. SALOKO YANG PATUT DIBAGI OLEH AHLI WARIS HJ. SAPIAH YAKNI PENGGUGAT INTERVENSI DAN TERGUGAT INTERVENSI I;
- MENYATAKAN BAHWA PARA TERGUGAT INTERVENSI I BUKANLAH SATU SATUNYA AHLI WARIS DARI HJ. SAPIAH BINTI H. SALOKO;
- MENYATAKAN MENURUT HUKUM BAHWA TANAH BANGUNAN YANG DIKUASAI OLEH TERGUGAT II DAN TERGUGAT III INTERVENSI ADALAH MILIK SAH DARI HJ. SAPIAH BINTI H. SALOKO;
- MENGHUKUM TERGUGAT II DAN TERGUGAT III INTERVENSI ATAU PIHAK KETIGA LAINNYA UNTUK MENYERAHKAN OBJEK TANAH BANGUNAN YANG DIKUASAI MASING-MASING SEBAGAIMANA TERMUAT DALAM GUGATAN POKOK, YANG TERLETAK DI JALAN BUTUNG NO. 52 DAN 54 KELURAHAN BUTUNG, KECAMATAN WAJO KOTA MAKASSAR, KEPADA PENGGUGAT INTERVENSI DAN TERGUGAT INTERVENSI I DALAM KEADAAN KOSONG SEMPURNA TANPA SYARAT;
- MENYATAKAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 20.205 KELURAHAN BUTUNG, SURAT UKUR NOMOR 1600 TAHUN 2014 TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;
- MENGHUKUM TERGUGAT INTERVENSI IV, V, VI, VII UNTUK TUNDUK DAN MENTAATI PUTUSAN INI;
- MENGHUKUM PARA PEMBANDING SEMULA PARA TERGUGAT (TERGUGAT I A 1, TERGUGAT 1 A 2, TERGUGAT 1 A 3 DAN TERGUGAT 1 B) UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA YANG TIMBUL DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN, DALAM TINGKAT BANDING SEBESAR RP150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);
- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat 1 a1,Tergugat 1 a 2, Tergugat 1 a 3 dan Tergugat 1 b. tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 151/Pdt.G/2016/PN.Mks tanggal 12 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
- Menolak eksepsi Tergugat I (Tergugat I a 1, Tergugat I a 2, Tergugat I a 3, dan Tergugat I b) dan Tergugat III untuk seluruhnya;
- Mengabulkan gugatan Para Termohon banding dahulu Para Penggugat pokok perkara dan Para Penggugat Intervensi untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat Intervensi dan Tergugat I Intervensi adalah ahli waris pengganti dari almarhum Hj. Sapiah Binti H. Saloko;
- Menyatakan menurut hukum bahwa harta peninggalan Hj. Sapiah Binti H. Saloko sebagaimana tersebut dalam perkara pokok ini adalah harta peninggalan Hj. Sapiah Binti H. Saloko yang patut dibagi oleh ahli waris Hj. Sapiah yakni Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi I;
- Menyatakan bahwa Para Tergugat Intervensi I bukanlah satu satunya ahli waris dari Hj. Sapiah Binti H. Saloko;
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah bangunan yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III Intervensi adalah milik sah dari Hj. Sapiah Binti H. Saloko;
- Menghukum Tergugat II dan Tergugat III Intervensi atau pihak ketiga lainnya untuk menyerahkan objek tanah bangunan yang dikuasai masing-masing sebagaimana termuat dalam gugatan pokok, yang terletak di Jalan Butung No. 52 dan 54 Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo Kota Makassar, kepada Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi I dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 20.205 Kelurahan Butung, Surat Ukur Nomor 1600 tahun 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menghukum Tergugat Intervensi IV, V, VI, VII untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat (Tergugat I a 1, Tergugat 1 a 2, Tergugat 1 a 3 dan Tergugat 1 b) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Putusan PT MAKASSAR Nomor 224/PDT/2018/PT MKS |
|
Nomor | 224/PDT/2018/PT MKS |
Tingkat Proses | Banding |
Klasifikasi |
Perdata Perdata Tanah |
Kata Kunci | Objek Sengketa Tanah |
Tahun | 2018 |
Tanggal Register | 22 Mei 2018 |
Lembaga Peradilan | PT MAKASSAR |
Jenis Lembaga Peradilan | PT |
Hakim Ketua | Ani Indrawati |
Hakim Anggota | H. Budi Susilo, Brdwi Hari Sulismawati |
Panitera | Any Bunga |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | M E N G A D I L I DALAM EKSEPSI: DALAM INTERVENSI DAN DALAM POKOK PERKARA: |
Catatan Amar |
M E N G A D I L I DALAM EKSEPSI: DALAM INTERVENSI DAN DALAM POKOK PERKARA: |
Tanggal Musyawarah | 31 Juli 2018 |
Tanggal Dibacakan | 31 Juli 2018 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- 224/PDT/2018/PT_MKS.zip
- Download PDF
- 224/PDT/2018/PT_MKS.pdf
Putusan Terkait
Putusan Terkait
-
Kasasi : 402 K/Pdt/2019
Banding : 224/PDT/2018/PT MKS
Statistik8482