1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PTA JAKARTA
  4. Perdata Agama

Putusan PTA JAKARTA
9/Pdt.G/2019/PTA JK

    Putusan PTA JAKARTA Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA JK
    Penggugat melawan Tergugat
    Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA JK
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Perdata Agama
    Kata Kunci Lain-Lain
    Tahun —
    Tanggal Register 9 Januari 2019
    Lembaga Peradilan PTA JAKARTA
    Jenis Lembaga Peradilan PTA
    Hakim Ketua Ra.n. Munawaroh. M.h
    Hakim Anggota H. Habibuddin, H. Musfizal Musa
    Panitera H. Aly Fahmi
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya MEMBATALKAN DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI
    Catatan Amar M E N G A D I L II. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, dapat diterima; II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2316/Pdt.G/2017/PA.JS, tanggal 13 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1440 Hijriyah, dan dengan mengadili sendiri sebagai berikut:DALAM KONPENSI- Menyatakan gugatan Penggugat Konpensi, tidak dapat diterimaDALAM REKONPENSI- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi, tidak dapat diterimaDALAM KONPENSI DAN REKONPENSI- Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 1.741.000.00 (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat banding, sejumlah Rp 150.000.00 ( seratus lima puluh ribu rupiah)

    DALAM KONPENSI :
    - Menolak gugatan Penggugat Konpensi seluruhnya ;
    DALAM REKONPENSI
    - Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya tidak dapat diterima;
    DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI
    - Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 1.741.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan —
    Kaidah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
    Abstrak


173
121