1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN PALOPO
  4. Perdata
  5. Perbuatan Melawan Hukum

Putusan PN PALOPO
4/PDT.G/2018/PN PLP

    Putusan PN PALOPO Nomor 4/PDT.G/2018/PN PLP
    Tanggal 15 Mei 2018 —Penggugat : - Hj. Daweriah Alias Dawo Alias Daming Tergugat : - H. Abdul Razak

    Nomor 4/PDT.G/2018/PN PLP
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Perbuatan Melawan Hukum
    Kata Kunci tanah
    Tahun 2018
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PN PALOPO
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua - Ig. Wko Purwanto
    Hakim Anggota Raden Nurhayati, - Arief Winarso
    Amar Kabul
    Catatan Amar MENGADILI :Dalam Eksepsi :- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Tana Manai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu seluas 58,5 m2 yaitu pada bagian sebelah barat (bagian depan) 3 (tiga) meter, dan sebelah timur (bagian belakang) 3 (tiga) meter dan panjang dari barat ke timur 19,5 meter dengan batas-batas :? Sebelah utara berbatas dengan tanah dan rumah Tergugat (H. Abdul Razak);? Sebelah timur berbatas dengan tanah Milik Muslimin;? Sebelah selatan berbatas dengan tanah pekarangan milik Penggugat;? Sebelah barat berbatas dengan Jalan Topoka atau Jalan Trans Sulawesi Poros Palopo-Makassar;adalah bahagian dari tanah milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 265/Bbp/Pen/74 tertanggal 29 Mei 1974, Gambar Situasi Objek tertanggal 20 Mei 1974, dan Surat Keterangan Kepala Desa Belopa dan Kepala Ketjamatan Bajo Nomor : 6/B.B/P/74 tertanggal 2 Juni 1974, adalah milik Penggugat;3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat tanpa dasar hukum adalah tidak sah dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum atau hak orang lain in casu Penggugat;4. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa untuk meninggalkan dan mengosongkan obyek sengketa kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna tanpa syarat;2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat menaati putusan perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap;3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.839.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah).
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 15 Mei 2018
    Kaidah —
    Abstrak


108
75