1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT JAKARTA
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan PT JAKARTA
20/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI

    Putusan PT JAKARTA Nomor 20/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI
    Tanggal 24 Oktober 2018 — dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, MPH.,Ph.D
    Nomor 20/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci
    Tahun 2018
    Tanggal Register 3 September 2018
    Lembaga Peradilan PT JAKARTA
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Elang Prakoso Wibowo
    Hakim Anggota 2.i Nyoman Adi Juliasa, 4.lafat Akbar, 1.mohammad Zubaidi Rahmat, 3. Hj. Reny Halida Ilham Malik
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya MENGUBAH
    Catatan Amar M E N G A D I L I? Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;? Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 10 Juli 2018, Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst., yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkann kepada terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan bahwa terdakwa dr. Surya Chandra Surapaty, MPH.,Ph.d, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;2. Membebaskan terdakwa dr. Surya Chandra Surapaty, MPH.,Ph.d, dari Dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan terdakwa dr. Surya Chandra Surapaty, MPH.,Ph.d, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dr. Surya Chandra Surapaty, MPH.,Ph.d, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dr. Surya Chandra Surapaty, MPH.,Ph.d, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;6. Memerintahkan agar Terdakwa dr. Surya Chandra Surapaty, MPH., Ph.d, tetap berada dalam tahanan;
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 24 Oktober 2018
    Kaidah —
    Abstrak


233
265