1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi
  6. Kerugian Keuangan Negara

Putusan MAHKAMAH AGUNG
275 K/PID.SUS/2017

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 275 K/PID.SUS/2017
    Tanggal 9 Oktober 2017 —L. SYAMSIR Bin TANDO
    Nomor 275 K/PID.SUS/2017
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
    Kata Kunci Perbaikan penerapan pasal
    Tahun 2017
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Artidjo Alkostar
    Hakim Anggota Krisna Harahap, Lumme
    Panitera - Nur Sari Baktiana
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya NO - PU, TOLAK PERBAIKAN - TERDAKWA
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 9 Oktober 2017
    Tanggal Dibacakan 9 Oktober 2017
    Kaidah Semua tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum walaupun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara explisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Perkara ini merupakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar. Dalam putusan itu, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang ada, dimana tidak satupun yang dapat menunjukkan dan menerangkan secara tegas tentang adanya perbuatan melawan hukum atas diri Terdakwa, oleh karena domain kedudukan atau jabatan selaku Kepala dalam perkara a quo, pijakannya adalah terdapatnya perbuatan karena dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga penempatan unsur untuk pasal ini tidak memenuhi dan tidak tepat Majelis Hakim menilai unsur kedua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum (dakwaan Primair) tidak terbukti, dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut. Pendapat majelis hakim PN Makassar itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar. Mahkamah Agung (MA) yang memeriksa pada tingkat kasasi, tidak sependapat dengan putusan judex factie. Dalam pertimbangan hukumnya, MA berpendapat bahwa semua tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum walaupun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara explisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta, maka menurut MA, Terdakwa lebih tepat dihukum berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.

  • Kasasi : 275 K/PID.SUS/2017
    Lainnya : 38/Pid.Sus/2013/PN.Mks
    Lainnya : 40/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS

851
622