1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus

Putusan MAHKAMAH AGUNG
2702 K/PID.SUS/2016

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2702 K/PID.SUS/2016
    Tanggal 31 Juli 2017 —MAWARDI, S.T
    Nomor 2702 K/PID.SUS/2016
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Kata Kunci Unsur melawan hukum; pengadaan barang dan jasa
    Tahun 2017
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Artidjo Alkostar
    Hakim Anggota Lumme, H. Abdul Latif
    Panitera A. Bondan
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya TDKW : TOLAK, JPU : KABUL
    Catatan Amar Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: MAWARDI, S.T. tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PTK. tanggal 5 Agustus 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Ptk. tanggal 7 April 2016;
    Tanggal Musyawarah 31 Juli 2017
    Tanggal Dibacakan 31 Juli 2017
    Kaidah setiap perbuatan pidana melawan hukum, meskipun kata-kata “melawan hukum” tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak. Judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa lebih bersifat penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, dalam jabatan Terdakwa selaku Ketua Panitia Lelang. Mahkamah Agung tidak sepakat dengan pertimbangan hukum judex factie. Menurut MA, pertimbangan seperti disebutkan di atas, adalah pertimbangan yang tidak tepat dan keliru, kontradiktif, karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Ilmu Hukum Pidana, setiap perbuatan pidana melawan hukum, meskipun kata-kata “melawan hukum” tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana.


120
350