Putusan PT BANDUNG
485/PDT/2020/PT BDG

Putusan PT BANDUNG Nomor 485/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 5 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : Tn. Eric Gunawan Diwakili Oleh : Adi Setiawan, S.H, M.H. Ani Pursiani, S.H., M.H. Elly Puspita Sari., S.H., Ctl
Terbanding/Tergugat I : Ny. Linda Louise Loi, S.E,
Terbanding/Tergugat II : Tn Fulien Surjana Fu Lien
Terbanding/Tergugat III : P.T. Tugu Beton Semesta Abadi
Terbanding/Tergugat IV : Tn. H. Ahmad Baihaqi
Terbanding/Tergugat V : Perseroan Terbatas P.T. Andhikatama Raya Mulia
Terbanding/Tergugat VI : Mansur Bin Saiyan
Terbanding/Tergugat VII : Tn. H. Agus Sopyan, SE
Terbanding/Tergugat VIII : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Propinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kabupaten Bekasi Cq. Camat Kecamatan Taruma Jaya Cq. Lurah Kepala Desa, Kelurahan Desa Segara Makmur
Terbanding/Tergugat IX : Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Barat Cq. Kepala KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

M E N G A D I L I :

• MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI KUASA HUKUM PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT TERSEBUT;
• MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR 591/PDT.G/2018/PN.BKS, TANGGAL 26 NOVEMBER 2019, YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT;

M E N G A D I L I - S E N D I R I :

DALAM KONPENSI:

DALAM PROVISI:

• MENOLAK GUGATAN PROVISI;

DALAM EKSEPSI:

• MENOLAK EKSEPSI PARA TERGUGAT;

DALAM POKOK PERKARA:

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SEBAGIAN;
2. MENYATAKAN PENGGUGAT SEBAGAI PENGGUGAT YANG BAIK DAN BENAR;
3. MENYATAKAN PARA TERGUGAT BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
4. MENYATAKAN SECARA HUKUM BAHWA BIDANG TANAH YANG TERLETAK/BERLOKASI DI DESA SEGARA MAKMUR, KECAMATAN TARUMAJAYA, KABUPATEN BEKASI, PROPINSI JAWA BARAT, DENGAN LUAS 6.975 M?2; (ENAM RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH LIMA METER PERSEGI) SEBAGAIMANA TERTERA DALAM SHGB NO. 46/SEGARA MAKMUR, DENGAN BATAS-BATAS TERCANTUM DALAM SURAT UKUR/GAMBAR SITUASI TANGGAL 19-12-1997 NO.21535/1997, ADALAH SAH MILIK PENGGUGAT;
5. MEMERINTAHKAN DAN MENGHUKUM KEPADA PARA TERGUGAT DAN ATAU KEPADA PIHAK MANAPUN YANG MEMPEROLEH HAK DARIPADANYA YANG MENGUASAI DAN ATAUPUN MENEMPATI TANAH OBJEK SENGKETA SECARA MELAWAN HUKUM UNTUK MENGEMBALIKAN DAN MENYERAHKAN KEMBALI PENGUASAAN TANAH OBJEK SENGKETA KEPADA PENGGUGAT DENGAN TANPA SYARAT APAPUN DAN DALAM KEADAAN BAIK DAN KOSONG SERTA TERLEPAS DARI IKATAN DENGAN PIHAK KETIGA;
6. MENGHUKUM KEPADA PARA TERGUGAT DAN ATAU KEPADA PIHAK MANAPUN YANG MEMPEROLEH HAK DARIPADANYA UNTUK BERHENTI MENGGANGGU BERUPAYA MENGUASAI DAN MENGAKU-AKUI TANAH OBJEK SENGKETA SEBAGAI MILIKNYA DAN HARUS MENGHENTIKAN SEGALA GANGGUAN ATAU KEGIATAN APAPUN DI ATAS TANAH TANAH OBJEK SENGKETA, SERTA HARUS MENCABUT/MELEPAS PAPAN NAMA ATAU PATOK-PATOK ATAU TANDA-TANDA DALAM BENTUK APAPUN YANG DIBUAT OLEH PARA TERGUGAT DI ATAS TANAH OBJEK SENGKETA, DAN APABILA PARA TERGUGAT ATAU PIHAK SIAPAPUN ADA NIAT UNTUK MENGGANGGU ATAU MENGUASAI TANAH TERSEBUT NANTINYA HARUS MENGHENTIKAN NIATNYA TERSEBUT DAN HARUS MENYERAHKAN PENGUASAAN TANAH TERSEBUT DENGAN SEPENUHNYA DAN TANPA SYARAT KEPADA PENGGUGAT;
7. MENYATAKAN SHM NO. 105/SEGARA MAKMUR DAN ATAU TURUNANNYA TIDAK MENGIKAT ATAS TANAH MILIK PENGGUGAT IN CASU TANAH OBJEK SENGKETA YANG TERLETAK DI DESA SEGARA MAKMUR, KECAMATAN TARUMAJAYA, KABUPATEN BEKASI, PROPINSI JAWA BARAT, DENGAN LUAS 6.975 M?2; (ENAM RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH LIMA METER PERSEGI) SEBAGAIMANA TERTERA DALAM SHGB NO.46/SEGARA MAKMUR, DENGAN BATAS-BATAS TERCANTUM DALAM SURAT UKUR/GAMBAR SITUASI TANGGAL 19-12-1997 NO. 21535/1997;
8. MENYATAKAN CACAT DAN ATAU TIDAK MENGIKAT SECARA HUKUM TERHADAP TANAH YANG TERLETAK DI DESA SEGARA MAKMUR, KECAMATAN TARUMAJAYA, KABUPATEN BEKASI, PROPINSI JAWA BARAT, MILIK PENGGUGAT, ATAS SEMUA ALAS HAK DAN ATAU PERJANJIAN DAN ATAU ASAL-USUL TANAH BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG KELAK DIKETEMUKAN SEPANJANG HAL TERSEBUT BERKAITAN DENGAN BIDANG TANAH SHGB NO. 46/SEGARA MAKMUR, SELUAS 6.975 M?2; (ENAM RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH LIMA METER PERSEGI) DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAIMANA TERGAMBAR DALAM SURAT UKUR/GAMBAR SITUASI TANGGAL 19-12-1997 NO. 21535/1997 ADALAH MILIK PENGGUGAT;
9. MENGHUKUM PARA TERGUGAT SECARA TANGGUNG RENTENG UNTUK MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSOM) SEBESAR RP. 10.000.000,- (SEPULUH JUTA RUPIAH) PERHARI APABILA LALAI DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN INI;
10. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELAIN DAN SELEBIHNYA;
11. MENGHUKUM PARA TERBANDING SEMULA TERGUGAT I S/D TERGUGAT IX UNTUK SECARA TANGGUNG RENTENG MEMBAYAR ONGKOS PERKARA YANG TIMBUL PADA KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG PADA TINGKAT BANDING INI DITETAPKAN SEJUMLAH RP. 150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

DALAM REKONPENSI:

• MENOLAK GUGATAN REKONPENSI DARI PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT II DAN TERGUGAT III DALAM KONPENSI UNTUK SELURUHNYA;

MENGHUKUM PENGGUGAT DALAM REKONPENSI/TERGUGAT II DAN TERGUGAT III DALAM KONPENSI UNTUK MEMBAYAR ONGKOS PERKARA INI SEBESAR RP. 0,- (NIHIL RUPIAH);

M E N G A D I L I :

• Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
• Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 591/Pdt.G/2018/PN.Bks, tanggal 26 November 2019, yang dimohonkan banding tersebut;

M E N G A D I L I - S E N D I R I :

DALAM KONPENSI:

Dalam Provisi:

• Menolak gugatan Provisi;

Dalam Eksepsi:

• Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan PENGGUGAT sebagai Penggugat yang baik dan benar;
3. Menyatakan Para TERGUGAT baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan secara hukum bahwa bidang tanah yang terletak/berlokasi di Desa Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dengan luas 6.975 M?2; (enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) sebagaimana tertera dalam SHGB No. 46/Segara Makmur, dengan batas-batas tercantum dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 19-12-1997 No.21535/1997, adalah sah milik Penggugat;
5. Memerintahkan dan menghukum kepada Para Tergugat dan atau kepada pihak manapun yang memperoleh hak daripadanya yang menguasai dan ataupun menempati tanah Objek Sengketa secara melawan hukum untuk mengembalikan dan menyerahkan kembali penguasaan tanah Objek Sengketa kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun dan dalam keadaan baik dan kosong serta terlepas dari ikatan dengan pihak ketiga;
6. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau kepada pihak manapun yang memperoleh hak daripadanya untuk berhenti mengganggu berupaya menguasai dan mengaku-akui tanah Objek Sengketa sebagai miliknya dan harus menghentikan segala gangguan atau kegiatan apapun di atas tanah tanah Objek Sengketa, serta harus mencabut/melepas papan nama atau patok-patok atau tanda-tanda dalam bentuk apapun yang dibuat oleh Para Tergugat di atas tanah Objek Sengketa, dan apabila Para Tergugat atau pihak siapapun ada niat untuk mengganggu atau menguasai tanah tersebut nantinya harus menghentikan niatnya tersebut dan harus menyerahkan penguasaan tanah tersebut dengan sepenuhnya dan tanpa syarat kepada Penggugat;
7. Menyatakan SHM No. 105/Segara Makmur dan atau turunannya tidak mengikat atas tanah milik Penggugat in casu tanah Objek Sengketa yang terletak di Desa Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dengan luas 6.975 M?2; (enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) sebagaimana tertera dalam SHGB No.46/Segara Makmur, dengan batas-batas tercantum dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 19-12-1997 No. 21535/1997;
8. Menyatakan cacat dan atau tidak mengikat secara hukum terhadap tanah yang terletak di Desa Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, milik Penggugat, atas semua alas hak dan atau perjanjian dan atau asal-usul tanah baik yang ada sekarang maupun yang kelak diketemukan sepanjang hal tersebut berkaitan dengan bidang tanah SHGB No. 46/Segara Makmur, seluas 6.975 M?2; (enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana tergambar dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 19-12-1997 No. 21535/1997 adalah milik Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Menghukum Para Terbanding semula Tergugat I s/d Tergugat IX untuk secara tanggung renteng membayar ongkos perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

DALAM REKONPENSI:

• Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat II dan Tergugat III dalam Konpensi untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II dan Tergugat III dalam Konpensi untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 0,- (Nihil rupiah);