Putusan PT MEDAN
443/Pdt/2019/PT MDN

Putusan PT MEDAN Nomor 443/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 29 Nopember 2019 —Pembanding/Tergugat III : TARTIK Diwakili Oleh : S.P SITOMPUL SH
Pembanding/Tergugat I : POLTAK TAMPUBOLON Diwakili Oleh : S.P SITOMPUL SH
Pembanding/Tergugat II : BUDI ANTO SARAGIH Diwakili Oleh : S.P SITOMPUL SH
Terbanding/Penggugat : HERLINA NAPITUPULU
Turut Terbanding/Tergugat IV : AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB SIMALUNGUN

M E N G A D I L I

• MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI KUASA HUKUM PEMBANDING I, II, III SEMULA TERGUGAT I, II, III TERSEBUT;
• MEMPERBAIKI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN NOMOR 90/PDT.G/2018/PN SIM TANGGAL 26 JUNI 2019 YANG DIMOHONKAN BANDING, SEKEDAR MENGENAI DITOLAKNYA PETITUM PADA ANGKA 12, SEHINGGA SELENGKAPNYA SEBAGAI BERIKUT:

DALAM PROVISI:

• MENOLAK GUGATAN PROVISI PENGGUGAT;

DALAM EKSEPSI

• MENOLAK EKSEPSI PARA TERGUGAT;

DALAM POKOK PERKARA:

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SEBAGIAN;
2. MENYATAKAN SECARA HUKUM PENGGUGAT DAN AHLI WARIS LAINNYA YAITU PARTUKKOAN NAPITUPULU, NURLIANA NAPITUPULU, PURNAMA NAPITUPULU ADALAH MERUPAKAN ANAK KANDUNG ATAU KETURUNAN ATAU AHLI WARIS YANG SYAH DARI ALM.HULALAN NAPITUPULU DAN ALMH RUSTI BR SITORUS;
3. MENYATAKAN SECARA HUKUM SEBIDANG TANAH SELUAS 15 RANTE = 6000 M² YANG TERLETAK DI HUTA II NAGORI SILAU MALELA KECAMATAN GUNUNG MALELA KABUPATEN SIMALUNGUN DENGAN BATAS BATAS :

• SEBELAH UTARA BERBATASAN DENGAN TANAH MILIK PURBA/WAGIO
• SEBELAH SELATAN BERBATASAN DENGAN TANAH MILIK MANIK/KARIM
• SEBELAH TIMUR BERBATASAN DENGAN TANAH JALAN
• SEBELAH BARAT BERBATAS DENGAN BENDAR/TANAH PERSAWAHAN BATU TOMOK;

ADALAH SAH MILIK PENGGUGAT DAN AHLI WARIS LAINNYA YANG MERUPAKAN HARTA PENINGGALAN ALM.HULALAN NAPITUPULU DAN ALMH RUSTI SITORUS YANG BELUM TERBAGI;

1. MENYATAKAN SECARA HUKUM SURAT PANITIA TALI AIR/PERTUKARAN TANAH AFD L/N KE AFD K KEBUN LARAS /BANGUN KEC.SIANTAR NO.67 ATAS NAMA DJENTER SARAGIH DENGAN LUAS 10.000 M² = 1 HEKTARE YANG DIJADIKAN ALAS HAK SURAT PENYERAHAN HAK ATAS TANAH PERSAWAHAN TERTANGGAL 19 OKTOBER 1964 TANPA SURAT ASLINYA, DAN TIDAK ADA DI TEMUKAN DALAM DATA PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN TATA RUANG NO: 600/229/6.5/2018 YANG MENYATAKAN TANAH GARAPAN /PERSIL NO.67 BERLOKASI DI DESA SILAU MALELA TIDAK ADA DATANYA HARUS DINYATAKAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM;
2. MENYATAKAN SECARA HUKUM SELURUH SURAT SURAT YANG YANG TIMBUL ATAS OBJEK PERKARA TANPA SEPENGETAHUAN DAN PERSETUJUAN PENGGUGAT DAN SELURUH AHLI WARIS DARI ALM.HULALAN NAPITUPULU DAN ALMH RUSTI BR SITORUS DINYATAKAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM ;
3. MENYATAKAN SECARA HUKUM TINDAKAN TERGUGAT I MEMPERGUNAKAN SURAT PENYERAHAN HAK TANAH PERSAWAHAN YANG DIBUAT TANGGAL 19 OKTOBER 1964 UNTUK MENERIMA SEWA DAN PENAMBAHAN GADAI DARI PENGGUGAT MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
4. MENYATAKAN SECARA HUKUM TINDAKAN TERGUGAT II SEBAGAI PANGULU NAGORI SILAU MALELA MENGELUARKAN SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MENGOSONGKAN LAHAN YANG SEDANG DALAM PERKARA ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
5. MENYATAKAN SECARA HUKUM TINDAKAN TERGUGAT I,II SECARA BERSAMA SAMA MENGELUARKAN SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MENGOSONGKAN LAHAN TANAH SAWAH YANG DIKUASAI/DIUSAHAI OLEH PENGGUGAT SEBAGAI AHLI WARIS ALM.HULALAN NAPITUPULU DAN RUSTI BR SITORUS ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;
6. MENYATAKAN SECARA HUKUM TERGUGAT III YANG MEMBELI TANAH YANG TERPERKARA DINYATAKAN SEBAGAI PEMBELI YANG TIDAK BERITIKAD BAIK :
7. MENYATAKAN SECARA HUKUM SERTIFIKAT HAK MILIK NO.498 ATAS NAMA TARTIK (TERGUGAT III) TANGGAL 16 NOPEMBER 2018 ADALAH TIDAK BERKEKUATAN HUKUM;
8. MENYATAKAN SECARA HUKUM TINDAKAN TERGUGAT IV DALAM MENERBITKAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO.498 ATAS NAMA TARTIK ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
9. MENGHUKUM TERGUGAT I,II,III,IV UNTUK MENGOSONGKAN DAN MENGEMBALIKAN TANAH TERPERKARA DALAM KEADAAN KOSONG TANPA BEBAN APAPUN DIATASNYA KEPADA PENGGUGAT DAN SELURUH AHLIWARIS LAIN DARI ALM.HULALAN NAPITUPULU DAN ALMH RUSTI BR SITORUS SEJAK PUTUSAN DALAM PERKARA INI MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (INCRAHT);
10. MENGHUKUM PARA PEMBANDING SEMULA PARA TERGUGAT SECARA TANGGUNG RENTENG UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PENGADILAN, YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);
11. MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELAIN DAN SELEBIHNYA.

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I, II, III semula Tergugat I, II, III tersebut;
• Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Sim tanggal 26 Juni 2019 yang dimohonkan banding, sekedar mengenai ditolaknya Petitum pada angka 12, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

• Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

• Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara Hukum Penggugat dan Ahli waris lainnya yaitu PARTUKKOAN NAPITUPULU, NURLIANA NAPITUPULU, PURNAMA NAPITUPULU adalah merupakan anak kandung atau keturunan atau ahli waris yang syah dari Alm.HULALAN NAPITUPULU dan Almh RUSTI Br SITORUS;
3. Menyatakan Secara Hukum sebidang Tanah seluas 15 Rante = 6000 M² yang terletak di Huta II Nagori Silau Malela Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun dengan batas batas :

• Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Purba/Wagio
• Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Manik/Karim
• Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah jalan
• Sebelah Barat berbatas dengan Bendar/Tanah Persawahan Batu Tomok;

Adalah Sah milik Penggugat dan Ahli Waris lainnya yang merupakan Harta peninggalan Alm.Hulalan Napitupulu dan Almh Rusti Sitorus yang belum terbagi;

1. Menyatakan secara Hukum Surat Panitia Tali Air/Pertukaran Tanah Afd L/N ke Afd K Kebun Laras /Bangun Kec.Siantar No.67 atas nama Djenter Saragih dengan luas 10.000 M² = 1 Hektare yang dijadikan alas Hak Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Persawahan tertanggal 19 Oktober 1964 Tanpa Surat Aslinya, dan tidak ada di temukan dalam Data Pemerintah Kabupaten Simalungun DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN TATA RUANG No: 600/229/6.5/2018 yang menyatakan Tanah Garapan /Persil No.67 berlokasi di Desa Silau Malela tidak ada datanya harus dinyatakan tidak berkekuatan Hukum;
2. Menyatakan secara hukum seluruh surat surat yang yang timbul atas objek perkara tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat dan seluruh ahli waris dari Alm.HULALAN NAPITUPULU dan Almh RUSTI Br SITORUS dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;
3. Menyatakan Secara Hukum Tindakan Tergugat I mempergunakan Surat Penyerahan Hak Tanah Persawahan yang dibuat tanggal 19 Oktober 1964 untuk menerima sewa dan penambahan gadai dari Penggugat merupakan Perbuatan melawan Hukum;
4. Menyatakan secara Hukum Tindakan Tergugat II sebagai Pangulu Nagori Silau Malela mengeluarkan Surat Pemberitahuan untuk Mengosongkan Lahan yang sedang dalam Perkara adalah Perbuatan melawan Hukum;
5. Menyatakan secara hukum Tindakan Tergugat I,II secara bersama sama mengeluarkan Surat Pemberitahuan untuk mengosongkan lahan tanah sawah yang dikuasai/diusahai oleh Penggugat sebagai Ahli Waris Alm.Hulalan Napitupulu dan Rusti Br Sitorus adalah perbuatan melawan Hukum ;
6. Menyatakan secara Hukum Tergugat III yang membeli Tanah yang terperkara dinyatakan sebagai Pembeli Yang tidak Beritikad Baik :
7. Menyatakan Secara Hukum Sertifikat Hak Milik No.498 atas nama Tartik (Tergugat III) tanggal 16 Nopember 2018 adalah tidak berkekuatan hukum;
8. Menyatakan Secara Hukum Tindakan Tergugat IV dalam Menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.498 atas nama Tartik adalah Perbuatan Melawan Hukum;
9. Menghukum Tergugat I,II,III,IV untuk mengosongkan dan mengembalikan Tanah terperkara dalam keadaan kosong tanpa beban apapun diatasnya kepada Penggugat dan seluruh ahliwaris lain dari Alm.Hulalan Napitupulu dan Almh Rusti br Sitorus sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht);
10. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.