1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PTUN SAMARINDA
  4. TUN

Putusan PTUN SAMARINDA
23/G/2017/PTUN.SMD

    Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 23/G/2017/PTUN.SMD
    Tanggal 25 Oktober 2017 —Penggugat:
    GEORGE MONIAGA
    Tergugat:
    Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan
    Nomor 23/G/2017/PTUN.SMD
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi TUN
    TUN Pertanahan
    Kata Kunci Pertanahan
    Tahun 2017
    Tanggal Register 12 Juni 2017
    Lembaga Peradilan PTUN SAMARINDA
    Jenis Lembaga Peradilan PTUN
    Hakim Ketua Hakim Ketua: Dedi Wisudawan Gamadi
    Hakim Anggota Hakim Anggota 1: Erna Dwi Safitri,
    Hakim Anggota 2: Febrina Permadi
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya DIKABULKAN
    Catatan Amar

    M E N G A D I L I :

    DALAM EKSEPSI : ----------------------------------------------------------------------------

    • Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -------------------------

    DALAM POKOK PERKARA : --------------------------------------------------------------

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ------------------
    2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 00542/Kelurahan Lamaru, yang terletak di Jalan Rekreasi RT. 001, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, tanggal 29 September 2016, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00909/Lamaru/2016 tanggal 5 September 2016, Luas Tanah 4.551 M2, NIB Nomor : 16.02.01.02.01.383 atas nama ALFONS GOENARDY; -----
    3. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk mencabut dan mencoret dari register buku Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 00542/Kelurahan Lamaru, yang terletak di Jalan Rekreasi RT. 001, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, tanggal 29 September 2016, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00909/Lamaru/2016 tanggal 5 September 2016, Luas Tanah 4.551 M2, NIB Nomor : 16.02.01.02.01.383 atas nama ALFONS GOENARDY; -----------------------
    4. Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat atau memerintahkan atasan Tergugat dengan kewajiban menjatuhkan sanksi administrative berupa hukuman disiplin dalam jabatannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta memerintahkan Penggugat untuk mengumumkan perbuatan Tergugat ke media massa apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-------------------------------------------------------------
    5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 12.093.000,- (Dua Belas Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah); --
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 25 Oktober 2017
    Kaidah —
    Abstrak


157
66