1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Perdata Khusus
  5. PHI

Putusan MAHKAMAH AGUNG
271 K/Pdt.Sus-PHI/2013

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 271 K/Pdt.Sus-PHI/2013
    Tanggal 25 September 2013 — PT. FREEPORT INDONESIA VS GABRIEL ZEZO
    Nomor 271 K/Pdt.Sus-PHI/2013
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Perdata Khusus PHI
    Kata Kunci Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)
    Tahun 2013
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua H. Yulius
    Hakim Anggota Dwi Tjahyo Soewarsono., Arief Soedjito
    Panitera Hari Sugiharto
    Amar Kabul
    Catatan Amar Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. FREEPORT INDONESIA tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 05/G/2012/PHI.JPR tanggal 07 September 2012; MENGADILI SENDIRI, 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus atas perkara a quo; 3. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan tertanggal 14 Desember 2007 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Tergugat; 4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja, yakni: - ?Melakukan, membantu, turut serta, atau memfasilitasi kegiatan pendulangan liar di area kerja atau di lingkungan Perusahaan.?; - ?Melakukan hubungan dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga yang dapat menciptakan konflik kepentingan dan/atau menyalahgunakan jabatan dan/atau wewenangnya untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau kelompoknya sehingga merugikan Perusahaan, sanksinya adalah PHK.?; 5. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Pasal 19.12 dan Pasal 15.46 Buku Pedoman Hubungan Industrial PT. Freeport Indonesia Edisi VI Tahun 2009-2011 juncto Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama PT. Freeport Indonesia Edisi XVI Tahun 2009-2011 juncto Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 1338 KUHPerdata; 6. Mengijinkan Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Tergugat sehubungan dengan pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Tergugat; 7. Mengijinkan Penggugat untuk membayar sisa upah dan hak-hak Tergugat yang masih ada pada Penggugat yaitu sebesar Rp.18.033.357,- (delapan belas juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh Rupiah) sebelum dipotong pajak, dengan rincian sebagai berikut: No Rincian Nilai 1 Uang Pisah Rp. 5.830.000,2 Sisa Hak-hak Rp. 11.126.024,Nilai keseluruhan hak sebelum dipotong pajak Rp. 18.033.357,8. Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat kasasi ini kepada Negara;
    Tanggal Musyawarah 25 September 2013
    Tanggal Dibacakan 25 September 2013
    Kaidah —
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak


99
52