Putusan PTUN BANJARMASIN
20/G/2019/PTUN.BJM

Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 20/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 30 Oktober 2019 —Penggugat:
1.DRS.H.A.ZUBAIDI
2.DRS.H.AHMAD SYARWANI
3.DRS.H.ACHMAD SYAHRANI
4.H.AHMAD QURTUBI,SE
5.SITI PARIHAH
6.H.AHMAD RIADI
7.HJ.SITI MARHAMAH
8.DRS. H. AHMAD TARMIDJI
9.SITI JUAIRIAH
10.ST MAHMUDAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
Intervensi:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN

- DALAM EKSEPSI :

Menyatakan seluruh eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

- DALAM PENUNDAAN:

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa dari Para Penggugat.

- DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Pakai No. 07 tanggal 20 September 2016, surat ukur No. 177/BKL/2016 tanggal 29 Juli 2016, dengan luas 9.996 M2 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang terletak di Jalan Aneka Tambang, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi kalimantan Selatan;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai No. 07 tanggal 20 September 2016, surat ukur No. 177/BKL/2016 tanggal 29 Juli 2016, dengan luas 9.996 M2 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang terletak di Jalan Aneka Tambang, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi kalimantan Selatan;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 4.330.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);