1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi
  6. Kerugian Keuangan Negara

Putusan MAHKAMAH AGUNG
1989 K/Pid.Sus/2016

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016
    Tanggal 30 Nopember 2016 — Fahrul Kasim,S.Kom(T1),DK,Suparti Uno,S.E(T2)
    Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
    Kata Kunci unsur melawan hukum; pengadaan barang dan jasa; pengurangan uang pengganti; uang pengganti yang dititipkan;
    Tahun 2016
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Salman Luthan
    Hakim Anggota H. Syamsul Rakan Chaniago, Dan Lumme
    Panitera - Agustina Dyah Prasetyaningsih
    Amar Kabul
    Catatan Amar Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo, tersebut
    Tanggal Musyawarah 30 Nopember 2016
    Tanggal Dibacakan 30 Nopember 2016
    Kaidah Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yang merupakan bagian melawan hukum yang bersifat umum, tidak terletak pada subyek/pelaku dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, tetapi terletak pada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, atau unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan unsur besar kecilnya kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi tersebut
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang membebaskan para Terdakwa dari dakwaan primair, yaitu dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim pada PN Gorontalo berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa masih berada dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Terdakwa I dalam jabatannya selaku Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa II dalam jabatannya selaku Bendahara Pengeluaran, maka apa yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II belum dapat dikualifisir ke dalam perbuatan melawan hukum. Mahkamah Agung (MA) yang mengadili pada tingkat kasasi menilai, pendapat judex factie di atas merupakan pertimbangan yang tidak dapat dibenarkan karena unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yang merupakan bagian melawan hukum yang bersifat umum yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1). MA juga berpendapat bahwa, perbedaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor


501
592