1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN SURABAYA
  4. Perdata
  5. Perbuatan Melawan Hukum

Putusan PN SURABAYA
267/Pdt.G/2016/PN.Sby

    Putusan PN SURABAYA Nomor 267/Pdt.G/2016/PN.Sby
    Tanggal 18 Oktober 2016 — H. Abdullah Ansori melawan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementrian Keuangan Republik Indonesia (dahulu Departemen Keuangan Republik Indonesia) c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur (dahulu Kantor Wilayah XII Direktorat Jenderal Anggaran)
    Nomor 267/Pdt.G/2016/PN.Sby
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Perbuatan Melawan Hukum
    Kata Kunci
    Tahun 2016
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PN SURABAYA
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Maxi Sigarlaki
    Hakim Anggota Bayu Isdiyatmoko, Rochmad.
    Amar Kabul
    Catatan Amar DALAM KONPENSI:DALAM EKSEPSI:- Menyatakan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa.3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tanpa hak mensertifikatkan obyek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioal Jawa Timur Nomor : 108/HP/35/1998, tanggal 16-03-1998, tanpa sepengetahuan dan persetujuan pelepasan dari Turut Tergugat IV merupakan Perbuatan Melawan Hukum; 4. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 02 atas nama Tergugat yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioal Jawa Timur Nomor : 108/HP/35/1998, tanggal 16-03-1998 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang digunakan terhadap tanah milik Penggugat termaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 2613/Kelurahan Asemrowo, Surat Ukur tanggal 03 Juni 2013, Nomor : 362/Asemrowo/2013, seluas 321 m2, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (N.I.B) : 12.01.27.01.02891;5. Memerintahkan Tergugat dan para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi dan bunyi putusan ini;6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;DALAM REKONVENSI:- Menolak gugatan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi untuk seluruhnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:- Menghukum tergugat konvensi/penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp3.421.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 18 Oktober 2016
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


90
24