1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT KENDARI
  4. Perdata
  5. Tanah

Putusan PT KENDARI
76/PDT/2015/PT.KDI

    Putusan PT KENDARI Nomor 76/PDT/2015/PT.KDI
    Tanggal 27 Januari 2016 —- PENGGUGAT : H. MOCH DAVHRI PAWAKKANG - TERGUGAT : GUBERNUR KEPALA DAERAH Tk. I
    Nomor 76/PDT/2015/PT.KDI
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Perdata Tanah
    Kata Kunci
    Tahun 2016
    Tanggal Register 12 Nopember 2015
    Lembaga Peradilan PT KENDARI
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua - Tahan Simamora
    Hakim Anggota - Gede Ngurah Arthanaya, - Railam Silalahi
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya - MEMBATALKAN
    Catatan Amar - M E N G A D I L I? Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut; ? Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 81/Pdt.G/2014/PN.Kdi tanggal 05 Agustus 2015, yang dimohonkan banding tersebut dengan;Mengadili Sendiri :Dalam Provisi :- Menolak tuntutan provisi Penggugat tersebut.Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah sah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1 tahun 1975, Surat Ukur No. 42 tahun 1975, yang terletak dahulu Desa Wua-Wua Kecamatan Mandonga Kabupaten Kendari, sekarang Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, adapun batas-batas sekarang sebagai berikut :? Sebelah Utara : tanah dikuasai Pemda Tk. I Sultra, Sertifikat Hak Pakai No 160 tahun 1989;? Sebelah Selatan : tanah Andi Abdullah;? Sebelah Timur : tanah dikuasai Pemda Tk. I Sultra, Sertifikat Hak Pakai No 160 tahun 1989;? Sebelah Barat : Jalan Ahmad Yani;3. Menyatakan bahwa Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 1 tahun 1975 adalah perbuatan yang melawan hukum.4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai No 160 tahun 1989, gambar situasi No. 3377/1989 tanggal 13 Januari 1989 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat atas tanah obyek sengketa.5. Menghukum Tergugat dan siapapun juga (pihak ketiga) yang mendapat hak dari padanya, untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam point 2 diatas, dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan sempurna tanpa syarat apapun.6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.7. Menghukum Terbanding semula tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 27 Januari 2016
    Kaidah —
    Abstrak


85
60