1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi
  6. Kerugian Keuangan Negara

Putusan MAHKAMAH AGUNG
1987 K/PID.SUS/2016

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1987 K/PID.SUS/2016
    Tanggal 29 Nopember 2016 — ANDY SASTRA AHMAD S.T. bin H. AHMAD ISA
    Nomor 1987 K/PID.SUS/2016
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
    Kata Kunci Unsur "Setiap orang"; pengadaan barang dan jasa
    Tahun 2016
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Artidjo Alkostar
    Hakim Anggota Lumme, H. Abdul Latief
    Panitera A. Bondan
    Amar Kabul
    Catatan Amar Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DUMAI tersebut
    Tanggal Musyawarah 29 Nopember 2016
    Tanggal Dibacakan 29 Nopember 2016
    Kaidah Unsur “setiap orang” diperuntukkan baik bagi swasta, maupun pegawai negeri atau penyelenggara negara, pejabat yang mempunyai wewenang, yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, terhadap perbuatan yang dilakukan tanpa harus membedakan kedudukan atau jabatan, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut.
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam putusannya, PN Pekanbaru membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Menurut judex factie, Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil tidak tepat dijatuhi pidana sebagaimana dirumuskan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, tetapi lebih tepat dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor. Judex factie berpendapat, meskipun subjek deliknya adalah “setiap orang” namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UU Tipikor adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara atau orang yang mempunyai kedudukan dan jabatan. Pertimbangan tersebut dibenarkan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Mahkamah Agung (MA) tidak sependapat dengan pertimbangan putusan judex factie. Menurut MA, pertimbangan Judex Factie seperti disebutkan diatas adalah pertimbangan yang tidak tepat, keliru dan kontradiktif, karena unsur “setiap orang” diperuntukkan baik bagi swasta, maupun pegawai negeri atau penyelenggara negara, pejabat yang mempunyai wewenang, unsur “setiap orang” berlaku kepada siapa saja.


1194
1000