1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan MAHKAMAH AGUNG
2000 K/PID.SUS/2016

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2000 K/PID.SUS/2016
    Tanggal 5 Desember 2016 —Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa ; Dra. CAYA FARDANI
    Nomor 2000 K/PID.SUS/2016
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Unsur "melawan hukum"; Uang Simpan Pinjam Perempuan (SPP); APBD
    Tahun 2016
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Artidjo Alkostar
    Hakim Anggota Lumme, H. Abdul Latief
    Panitera - Achmad Rifai
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya KABUL JPU
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 5 Desember 2016
    Tanggal Dibacakan 5 Desember 2016
    Kaidah Perbuatan menyalahgunakan kewenangan adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum tanpa harus membedakan kedudukan atau jabatan Terdakwa, justeru oleh karena perbuatan melawan hukum berlaku umum kepada siapa saja sepanjang pelaku tindak pidana korupsi sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum.
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Perakara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram, yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, judex factie berpendapat bahwa unsur pokok dan karakteristik dari melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 3 adalah merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri tidak berkaitan satu sama lain atau tidak sejenis dan bersifat saling mengecualikan atau jenis, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur melawan hukum dari Pasal 2 Ayat (1) UU tidak terbukti. Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan dan pertimbangan hukum judex factie di atas. Menurut MA, perbuatan menyalahgunakan kewenangan adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum tanpa harus membedakan kedudukan atau jabatan Terdakwa, justeru oleh karena perbuatan melawan hukum berlaku umum kepada siapa saja sepanjang pelaku tindak pidana korupsi sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum.


698
623