1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi
  6. Suap Menyuap

Putusan MAHKAMAH AGUNG
515 K/PID.Sus/2017

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 515 K/PID.Sus/2017
    Tanggal 15 Mei 2017 —H. M. HELWIS, S.H.;
    Nomor 515 K/PID.Sus/2017
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
    Kata Kunci Pengadaan barang dan jasa; unsur "melawan hukum"
    Tahun 2017
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Artidjo Alkostar
    Hakim Anggota Krisna Harahap, Lumme
    Panitera A. Bondan
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya TERDAKWA TOLAK, JAKSA KABUL
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 15 Mei 2017
    Tanggal Dibacakan 15 Mei 2017
    Kaidah Setiap perbuatan pidana melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal Undang-Undang yang mengatur tindak pidana
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ditemui adanya “kewenangan” yang didalamnya melekat predikat jabatan atau kedudukan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan pengadaan kendaraan, sehingga menurut Majelis perbuatan “melawan hukum” yang dilakukan Terdakwa adalah dalam konteks jabatan atau kedudukan yang melekat pada diri Terdakwa, dengan perkataan lain Terdakwa telah menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor. Pertimbangan tersebut dinilai benar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang dan diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri. Mahkamah Agung tidak sependapat dengan pertimbangan hukum judex factie tersebut. Menurut MA, pertimbangan seperti disebutkan di atas, adalah pertimbangan yang tidak tepat, keliru dan kontradiktif, karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Ilmu Hukum Pidana, setiap perbuatan pidana melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal Undang-Undang yang mengatur tindak pidana. MA juga berpendapt bahwa unsur setiap orang diperuntukkan baik bagi Swasta maupun Pegawai Negeri/Pejabat yang mempunyai wewenang.


1344
833