1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi
  6. Kerugian Keuangan Negara

Putusan MAHKAMAH AGUNG
2423 K/PID.SUS/2016

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2423 K/PID.SUS/2016
    Tanggal 7 Februari 2017 —ABDUL KANI, SKM, MPH panggilan KANI
    Nomor 2423 K/PID.SUS/2016
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
    Kata Kunci Perbedaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor; Melawan hukum
    Tahun 2017
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Salman Luthan
    Hakim Anggota Lumme, H. Syamsul Rakan Chaniago
    Panitera - Arman Surya Putra
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya TDW = TOLAK, JPU = KABUL
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 7 Februari 2017
    Tanggal Dibacakan 7 Februari 2017
    Kaidah Perbedaan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU tipikor pada konsep bestandeel delict (inti delik) mengandung cacat yuridis sejak lahir karena orang yang menjadi subyek hukum Pasal 3 yang mempunyai wewenang, kedudukan, atau jabatan yang notabene digaji oleh negara yang melakukan korupsi yang merugikan keuangan justeru dipidana lebih ringan dari orang lain yang melakukan korupsi, misalnya orang/wiraswasta yang dalam melakukan aktivitas bisnis untuk mencari untung yang terlibat korupsi dalam pengadaan barang dan jasa justeru mendapat pidana yang lebih berat daripada pegawai negeri, pejabat negara, pejabat BUMN dan BUMD, yang mepunyai kewenangan, kedudukan atau jabatan. Karena kebijakan legislatif yagn menetapkan perbedaan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor berdasarkan perbedaan inti delik mengandung cacat yuridis sejak lahirnya, maka Kamar Pidana Mahkamah Agung sejak tahun 2012 menetapkan perbedaan esensial antara Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak terletak pada inti delik tetapi pada unsur memperkaya diri sendri, orang lain, atau korporasi dan unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi.
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Padang yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang. Dalam putusannya, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan argumentasi bahwa inti delik (bestandeel delict) dalam Pasal 3 UU Tipikor merupakan melawan hukum secara khusus, yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sedangkan sifat melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor merupakan melawan hukum secara umum sebagai inti deliknya. Karena itu berdasarkan Memori Van toelicting pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan konsep inti delik, maka subyek hukum Pasal 3 adalah orang yang mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang meliputi orang-orang yang memegang jabatan publik seperti pegawai negeri, pejabat negara, pegawai atau Pejabat Badan Usaha Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Sedangkan subyek hukum yang termasuk lingkup Pasal 2 adalah orang-orang yang tidak mempunyai kewenangan, kedudukan dan jabatan, khususnya wiraswasta dan pimpinan atau pegawai dari perusahaan swasta. Oleh karena itu, Terdakwa dalam perkara ini yang merupakan PNS, lebih tepat dipidana menggunakan Pasal 3 UU Tipikor. MA tidak sependapat dengan judex factie. Menurut MA, perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tidak terletak pada inti delik tetapi pada unsur memperkaya diri sendri, orang lain, atau korporasi dan unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi.


747
383