1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PTUN MAKASSAR
  4. TUN

Putusan PTUN MAKASSAR
63/G/2016/PTUN.Mks

    Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 63/G/2016/PTUN.Mks
    Tanggal 21 Desember 2016 —Penggugat:
    Muhammad Asta
    Tergugat:
    KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDRAP
    Intervensi:
    Syamsir Mallinoang alias Andokang
    Nomor 63/G/2016/PTUN.Mks
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi TUN
    TUN Pertanahan
    Kata Kunci Pertanahan
    Tahun 2016
    Tanggal Register 8 Agustus 2016
    Lembaga Peradilan PTUN MAKASSAR
    Jenis Lembaga Peradilan PTUN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Fajar Wahyu Jatmiko
    Hakim Anggota Br Hakim Anggota Dikdik Somantri, Hakim Anggota Panca Yunior Utomo
    Panitera Panitera Pengganti: Jasman
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya DIKABULKAN
    Catatan Amar

    MENGADILI

    1. Dalam Eksepsi; -------------------------------------------------------------------
    • Menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat; ------------------------------
    1. Dalam Pokok Sengketa;-------------------------------------------------------
    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;-----------------------------
    2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa:---------------
    1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1062/Kanyuara, tanggal 27 Januari 1997, Surat Ukur Nomor: 3201/1996, tanggal 02 Desember 1996, luas 9.062 M2, atas nama Andokang;
    2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1063/Kanyuara, tanggal 27 Januari 1997, Surat Ukur Nomor: 3202/1996, tanggal 02 Desember 1996, luas 13.163 M2, atas nama Andokang;
    1. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
    1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1062/Kanyuara, tanggal 27 Januari 1997, Surat Ukur Nomor: 3201/1996, tanggal 02 Desember 1996, luas 9.062 M2, atas nama Andokang;
    2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1063/Kanyuara, tanggal 27 Januari 1997, Surat Ukur Nomor: 3202/1996, tanggal 02 Desember 1996, luas 13.163 M2, atas nama Andokang;
    1. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-saman untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp 7.847.000 (tujuh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
    Tanggal Musyawarah 21 Desember 2016
    Tanggal Dibacakan 21 Desember 2016
    Kaidah —
    Abstrak


99
30