Putusan PTUN JAKARTA
95/G/2019/PTUN.JKT

Putusan PTUN JAKARTA Nomor 95/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 24 Oktober 2019 —Penggugat:
WAKIL BUPATI MALANG MEWAKILI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. Diwakili oleh SANUSI
Tergugat:
1.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
2.WALIKOTA MALANG.Diwakili oleh Drs.H.SUTIAJI
3.PDAM KOTA MALANG.Diwakili oleh M.NOR MUHLAS,SPd,M.Si. dkk

M E N G A D I L I :

Dalam Penundaan

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa dari Penggugat sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap

Eksepsi:

Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 927/KPTS/M/2018, tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang Untuk Usaha Air Minum di Mata Air Sumber Wendit 2 Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Tanggal 21 November 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 927/KPTS/M/2018, tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang Untuk Usaha Air Minum di Mata Air Sumber Wendit 2 Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Tanggal 21 November 2018;
4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.17.420.800,-. (tujuh belas juta empat ratus dua puluh ribu delapan ratus Rupiah);