1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Perdata
  5. Tanah

Putusan MAHKAMAH AGUNG
1297 K/Pdt/2017

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1297 K/Pdt/2017
    Tanggal 27 September 2017 — ABD. HAMID MB Bin MOEH. BONE VS 1. ALFRED TANDRA, 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
    Nomor 1297 K/Pdt/2017
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Perdata Tanah
    Kata Kunci TANAH
    Tahun 2017
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Takdir Rahmadi
    Hakim Anggota I Gusti Agung Sumanatha, Sudrajad Dimyati
    Amar Kabul
    Catatan Amar - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ABD. HAMID MB Bin MOEH. BONE tersebut; - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 236/PDT/2016/PT MKS., tanggal 1 November 2016 juncto Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 295/Pdt.G/2015/PN Mks., tanggal 3 Mei 2016;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II; Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa seluas kurang lebih 1,84 Ha, adalah peninggalan almarhum Moeh. Bone, sesuai Rinci dengan Persil Nomor 21 D.11 Kohir, Nomor 30 C.I, seluas masingmasing 0,47 Ha dan 1,37 Ha, atas nama Moeh. Bone, yang terletak di Kelurahan Pai' (dahulu Desa Bulurokeng), Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatas : Jalanan masuk ke Perumahan Graha Tonasa; Sebelah Timur berbatas : Jalanan masuk ke Perumahan Graha Tonasa dan tanah milik Baso Gowa, sekarang dijual dan dikuasai oleh Wijaya (Perumahan Insignia Residence); Sebelah Selatan berbatas : Tanah Milik Latif Bandu, Muhiddin Abdullah, sekarang dikuasai oleh Alfred Tanra dan Ruko Glow milik dr. Hans; Sebelah Barat berbatas : Jalan Perintis Kemerdekaan poros Makassar-Maros, tanah Milik Latif Bandu dan Muhiddin Abdullah, sekarang dikuasai oleh Alfred Tanra; beralih kepada Penggugat in casu Abdul Hamid Mb Bin Moeh Bone; 3. Menyatakan Penetapan Kewarisan Nomor 197/Pdt.P/2013/PA.Mks, tanggal 25 Nopember 2013, Ketua Pengadilan Agama Makassar tentang adalah sah; 4. Menyatakan bahwa Penggugat in casu Abdul Hamid MB Bin Moeh. Bone adalah satu-satunya ahli waris almarhum Moeh. Bone; 5. Menyatakan Pemilik sah atas tanah sengketa adalah Penggugat in casu Abdul Hamid MB Bin Moeh. Bone; 6. Menyatakan menurut hukum bahwa: - Surat Simana Boetaja/Tanae, Persil Nomor 21 D.11, Kohir, Nomor 30 C.I, seluas masing-masing 0,47 Ha dan 1,37 Ha, atas nama Moeh. Bone; - Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, tanggal 12 Juni 1958, Persil Nomor 21 D.2, Kohir Nomor 30 C.I, seluas masing-masing 0,47 Ha dan 1,37 Ha atas nama Moeh. Bone; - Surat Keterangan objek/subjek Pajak Nomor S.642/WPJ.08/KT/III/1986, Persil Nomor 21 0.2, Kohir, Nomor 30 C.I, seluas masing-masing 0,47 Ha dan 1,37 Ha, atas nama Moeh. Bone; - Buku Daftar nama-nama Pembayar Pajak, masing-masing, nomor urut 3 seluas 47 are, dan nomor urut 5 seluas 137 are, keduanya atas nama Moeh. Bone, setempat dikenal dengan nama Lompok Djati; adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat; 7. Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 362/Desa Bulurokeng (sekarang Kelurahan Pai'), Surat Ukur Sementara Nomor 34 tanggal 13 Januari 1982, seluas 17.799 m2 atas nama Husni Karassoan Tidore, yang diterbitkan oleh Tergugat II, cacat yuridis dengan berakibat hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Penggugat dan objek perkara; 8. Menyatakan perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II, adalah perbuatan melawan hukum yang melanggar hak-hak Penggugat; 9. Menghukum Tergugat I, serta siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa syarat; 10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, tunduk dan mentaati isi putusan ini; 11. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 27 September 2017
    Kaidah —
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak


86
39