Putusan PT BANJARMASIN
127/PID/2019/PT BJM

Putusan PT BANJARMASIN Nomor 127/PID/2019/PT BJM
Tanggal 27 Nopember 2019 —Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H. MUHAMMAD RIZANI, S.E., M.M. Als H. ZANI Bin H. ROMANSI Diwakili Oleh : H. MUHAMMAD RIZANI, S.E., M.M. Als H. ZANI Bin H. ROMANSI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RIZKI PURBO NUGROHO, S.H., M.H

M E N G A D I L I :

• MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI PENASEHAT HUKUM TERDAKWA DAN PENUNTUT UMUM;
• MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN NOMOR 523/PID.B/2019/PN.BJM, TANGGAL 25 SEPTENBER 2019, YANG DIMINTAKAN BANDING TERSEBUT DENGAN PERBAIKAN SEKEDAR MENGENAI LAMANYA PIDANA YANG DIJATUHKAN SEHINGGA AMAR SELENGKAPNYA SEBAGAI BERIKUT:
  1. MENYATAKAN TERDAKWA H. MUHAMMAD RIZANI, S.E., M.M. ALS H. ZANI BIN ROMANSI TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENISTA DENGAN TULISAN,

1. MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA H. MUHAMMAD RIZANI, S.E., M.M. ALS H. ZANI BIN ROMANSI DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 6 (ENAM) BULAN;
2. MENYATAKAN BARANG BUKTI BERUPA :

• 1 (SATU) SPANDUK BERTULISKAN "TANGKAP KADIS KEHUTANAN (HANIF FAISOL NOROFIQ) : MARK UP PENGHIJAUAN DI PERKANTORAN PEMPROV KALSEL. MERUBAH APBD DANA PENGHIJAUAN DI JALAN A. YANI KE PERKANTORAN DI BANJARBARU TANPA PERSETUJUAN DPRD KALSEL (TA. 2017)";
• 1 (SATU) HANDPHONE MERK SAMSUNG GALAXY NOTE 9 WARNA HITAM DENGAN NO. PANGGIL 0817800717;
• 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMESANAN SPANDUK DI PERCETAKAN TRIMITRA BORNEO TERTANGGAL 24 JANUARI 2019;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

• 1 (SATU) UNIT MOBIL MITSUBISHI EXPANDER NO. POL : DA 1279 WN;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA MELALUI TERDAKWA

• 1 (SATU) FLASHDISK BERISI REKAMAN KEJADIAN DI JALAN MERDEKA (DEPAN PAGAR GEDUNG KNPI) KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH, KOTA BANJARMASIN PADA HARI KAMIS TANGGAL 24 JANUARI 2019 PUKUL 21.00 WITA S/D PUKUL 22.00 WITA;
• 1 (SATU) BUKU LAPORAN HASIL AUDIT (PEMERIKSAAN) TEKNIS PADA DINAS KEHUTANAN TERHADAP PENANAMAN PENGHIJAUAN SEPANJANG JALAN AHMAD YANI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018;
• 2 (DUA) BUAH BUKU DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2017

SERTA BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PENASEHAT HUKUM TERDAKWA BERUPA :

1. SURAT HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PAKET PEKERJAAN PENANAMAN PENGHIJAUAN SEPANJANG JALAN A YANI TAHUN ANGGARAN 2017 YANG DIBUAT OLEH DINAS KEHUTANAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN DAN DITANDA TANGANI OLEH HJ. FATMATUZZAHRA;
2. DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017, DENGAN NOMOR KEGIATAN 2.04.3.02.01.00.26.29 PENGHIJAUAN SEPANJANG JALAN A. YANI;
3. SURAT PEMBAYARAN TAHAP I BERDASARKAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) SEBESAR RP. 3.228.585.150,- ( TIGA MILYAR DUA RATUS DUA PULUH DELAPAN JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU SERATUS LIMA PULUH RUPIAH) DENGAN KODE REKENING/DPPA .04.3.02.01.00.26.29.5.2 DAN DITANDA TANGANI OLEH H. MAKMUR ALIANSYAH M.AP. TERTANGGAL 16 OKTOBER 2017;
4. SURAT PEMBAYARAN TAHAP II BERDASARKAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) SEBESAR RP. 5.235.235.450,- (LIMA MILYAR DUA RATUS TIGA PULUH LIMA JUTA DUA RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU EMPAT RATUS LIMA PULUH RUPIAH) DENGAN KODE REKENING/DPPA .04.3.02.01.00.26.29.5.2 DAN DITANDA TANGANI OLEH H. MAKMUR ALIANSYAH M.AP. TERTANGGAL 15 DESEMBER 2017;
5. SURAT PEMBAYARAN TAHAP III BERDASARKAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) SEBESAR RP. 12.215.549.400,- (DUA BELAS MILYAR DUA RATUS LIMA BELAS JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS RUPIAH) DENGAN KODE REKENING/DPPA .04.3.02.01.00.26.29.5.2 DAN DITANDA TANGANI OLEH H. MAKMUR ALIANSYAH M.AP. TERTANGGAL 28 DESEMBER 2017 ;
6. BUKTI VIDEO INVESTIGASI MARK UP HARGA KEGIATAN PENGHIJAUAN SEPANJANG JALAN A. YANI ;
7. SURAT DAFTAR REKAPITULASI PROYEK PENGADAAN PENANAMAN POHON OLEH KADIS KEHUTANAN PROPINSI KALSEL TAHUN 2017 DI SEPANJANG JALAN A. YANI TERTANGGAL 24 DESEMBER 2017;
8. SURAT LPORAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENANAMAN PENGHIJAUAN SEPANJANG JALAN A. YANI KALSEL KEPADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERTANGGAL 17 PEBRUARI 2019;
9. SURAT TANDA BUKTI PENERIMAAN LAPORAN/INFORMASI PENGADUAN MASYARAKAT DARI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DENGAN NOMOR AGENDA 2019-02-0000149 TERTANGGAL 18 PEBRUARI 2019;
10. SURAT TANDA BUKTI PENERIMAAN LAPORAN/INFORMASI DOKUMEN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DARI INDONESIA CORUPTION WATC, TERTANGGAL 28 PEBRUARI 2019;
11. SURAT PERMOHONAN UNTUK DILAKUKAN PROSES PELELANGAN PAKET PEKERJAAN PENANAMAN PENGHIJAUAN SEPANJANG JALAN A. YANI NOMOR : 522/07/S.KPA/PDASRHL/2017, YANG DITANDA TANGANI OLEH HJ. FATHIMATUZZAHRA S.HUT.MP. TERTANGGAL 7 AGUSTUS 2019;
12. SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DAN DITANDA TANAGNI OLEH MUHAMMAD RIDWAN, TERTANGGAL 8 MARET 2019;
13. SURAT PERMOHONAN SEBAGAI SAKSI AHLI KEPADA KEPALA BPK RI. PERWAKILAN PROPINSI KALIMANTAN MSELATAN ATAS NAMA PEMOHON H.MUHAMMAD RIZANI TERTANGGAL 1 JULI 2019;
14. SURAT PERMOHONAN SEBAGAI SAKSI KEPADA KEPALA KOMISI 2 DPRD PROPINSI KALIMANTAN SELATAN TERTANGGAL 1 JULI 2019;
15. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 05/PRT/M/2012, TENTANG PEDOMAN PENANAMAN POHON PADA SYSTEM JARINGAN JALAN;
16. PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2012, TETANG PENGATURAN POHON PADA RUANG BEBAS SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI (SUTT) DAN SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET) UNTUK PENYALURAN TENAGA LISTRIK DI KALIMANTAN SELATAN;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

1. MENETAPKAN TERDAKWA TIDAK DI TAHAN;
2. MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA KEPADA TERDAKWA PADA KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG UNTUK TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEBESAR RP.5.000,00 (LIMA RIBU RUPIAH);

M E N G A D I L I :

• Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 523/Pid.B/2019/PN.Bjm, tanggal 25 Septenber 2019, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa H. Muhammad Rizani, S.E., M.M. als H. Zani Bin Romansi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Menista dengan tulisan?,

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Muhammad Rizani, S.E., M.M. als H. Zani Bin Romansi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
2. Menyatakan barang bukti berupa :

• 1 (satu) spanduk bertuliskan "TANGKAP KADIS KEHUTANAN (HANIF FAISOL NOROFIQ) : MARK UP PENGHIJAUAN DI PERKANTORAN PEMPROV KALSEL. MERUBAH APBD DANA PENGHIJAUAN DI JALAN A. YANI KE PERKANTORAN DI BANJARBARU TANPA PERSETUJUAN DPRD KALSEL (TA. 2017)";
• 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG GALAXY NOTE 9 warna hitam dengan no. Panggil 0817800717;
• 1 (satu) lembar nota pemesanan spanduk di percetakan TRIMITRA BORNEO tertanggal 24 Januari 2019;

Dirampas untuk dimusnahkan

• 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI EXPANDER No. Pol : DA 1279 WN;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa

• 1 (satu) flashdisk berisi rekaman kejadian di Jalan Merdeka (depan pagar Gedung KNPI) Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 pukul 21.00 Wita s/d pukul 22.00 Wita;
• 1 (satu) buku laporan hasil audit (pemeriksaan) teknis pada Dinas Kehutanan terhadap penanaman penghijauan sepanjang Jalan Ahmad Yani Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2018;
• 2 (dua) buah Buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017

Serta bukti yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa berupa :

1. Surat harga perkiraan sendiri (HPS) paket pekerjaan penanaman penghijauan sepanjang jalan A Yani Tahun anggaran 2017 yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan dan ditanda tangani oleh Hj. Fatmatuzzahra;
2. Dokumen pelaksanaan Perubahan anggaran satuan kerja perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun anggaran 2017, dengan Nomor Kegiatan 2.04.3.02.01.00.26.29 ? Penghijauan sepanjang Jalan A. Yani;
3. Surat Pembayaran Tahap I berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D) sebesar Rp. 3.228.585.150,- ( tiga milyar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) dengan kode rekening/DPPA .04.3.02.01.00.26.29.5.2 dan ditanda tangani oleh H. Makmur Aliansyah M.Ap. tertanggal 16 Oktober 2017;
4. Surat Pembayaran Tahap II berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D) sebesar Rp. 5.235.235.450,- (Lima milyar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan kode rekening/DPPA .04.3.02.01.00.26.29.5.2 dan ditanda tangani oleh H. Makmur Aliansyah M.Ap. tertanggal 15 Desember 2017;
5. Surat Pembayaran Tahap III berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D) sebesar Rp. 12.215.549.400,- (Dua belas milyar dua ratus lima belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan kode rekening/DPPA .04.3.02.01.00.26.29.5.2 dan ditanda tangani oleh H. Makmur Aliansyah M.Ap. tertanggal 28 Desember 2017 ;
6. Bukti video investigasi mark up harga kegiatan penghijauan sepanjang Jalan A. Yani ;
7. Surat daftar rekapitulasi proyek pengadaan penanaman pohon oleh Kadis Kehutanan Propinsi Kalsel Tahun 2017 di sepanjang jalan A. Yani tertanggal 24 Desember 2017;
8. Surat Lporan dugaan tindak pidana korupsi penanaman penghijauan sepanjang jalan A. Yani Kalsel kepada Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 17 Pebruari 2019;
9. Surat Tanda bukti penerimaan laporan/informasi pengaduan masyarakat dari Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Nomor Agenda 2019-02-0000149 tertanggal 18 Pebruari 2019;
10. Surat Tanda bukti penerimaan laporan/informasi dokumen dugaan tindak pidana korupsi dari Indonesia Coruption watc, tertanggal 28 Pebruari 2019;
11. Surat permohonan untuk dilakukan proses pelelangan paket pekerjaan penanaman penghijauan sepanjang jalan A. Yani Nomor : 522/07/S.KPA/PDASRHL/2017, yang ditanda tangani oleh Hj. Fathimatuzzahra S.Hut.MP. tertanggal 7 Agustus 2019;
12. Surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tanagni oleh Muhammad Ridwan, tertanggal 8 Maret 2019;
13. Surat permohonan sebagai saksi ahli kepada kepala BPK RI. Perwakilan Propinsi Kalimantan MSelatan atas nama Pemohon H.Muhammad Rizani tertanggal 1 Juli 2019;
14. Surat permohonan sebagai saksi kepada kepala Komisi 2 DPRD Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 1 Juli 2019;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2012, tentang pedoman penanaman pohon pada system jaringan jalan;
16. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2012, tetang pengaturan pohon pada ruang bebas saluran udara tegangan tinggi (SUTT) dan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) untuk penyaluran tenaga listrik di Kalimantan Selatan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. Menetapkan Terdakwa tidak di tahan;
2. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);