1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Perdata
  5. Tanah

Putusan MAHKAMAH AGUNG
667 K/Pdt/2019

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 667 K/Pdt/2019
    Tanggal 24 April 2019 — 1. ISMAIL SARUDJI, 2. FAUZIAH VS KO FO HIN dan MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) di Jakarta cq KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN (BPN) PROVINSI KALBAR di Pontianak, cq KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG di Ketapang
    Nomor 667 K/Pdt/2019
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Perdata Tanah
    Kata Kunci TANAH
    Tahun 2019
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua H. Hamdi
    Hakim Anggota Maria Anna Samiyati, H. Panji Widagdo
    Panitera Lismawati
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya TOLAK KASASI II, KABUL KASASI I
    Catatan Amar - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II KO FO HIN tersebut; - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I ISMAIL SARUDJI dan FAUZIAH tersebut; - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 38/PDT/2018/PT PTK., tanggal 7 Juni 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Ktp., tanggal 6 Februari 2018;MENGADILI SENDIRI:Dalam Konvensi: Dalam Eksepsi: - Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat; Dalam Pokok Perkara: - Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya; Dalam Rekonvensi: 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian; 2. Menyatakan menurut hukum tanah sengketa seluas 11.756,215 m yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi adalah tanah milik Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II) yang sah, karena tanah sengketa a quo merupakan bagian tanah milik Penggugat Rekonvensi I seluas 4.822,650 m sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 940/Sei Awan Kanan/2012 dan tanah milik Penggugat Rekonvensi II seluas 6.933,565 m dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 941/Sei. Awan Kanan/2012; 3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi menguasai tanah objek sengketa a quo sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi; 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah objek sengketa yang diakui dan dikuasainya dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat Rekonvensi tanpa syarat dan beban apa pun; 5. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya; Konvensi dan Rekonvensi: - Menghukum Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 24 April 2019
    Tanggal Dibacakan 24 April 2019
    Kaidah —
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak


101
35