1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAKARTA SELATAN
  4. Perdata

Putusan PN JAKARTA SELATAN
426/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

    Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 426/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
    Tanggal 9 Agustus 2017 — PT NUSANTARA RAGAWISTA Lawan 1.JUDIO JOSE RIZAL ISKANDAR MANOPO 2.RADITYA RIZKY 3.PT MUTIARA SULAWESI Turut Tergugat: 1.NOTARIS SUPRIYANTO, SH.MM 2.NOTARIS SUWARNI SUKIMAN, SH 3.NOTARIS DAN PPAT MAHAYANI WIDIANA KEDEL, SH
    Nomor 426/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata
    Kata Kunci
    Tahun 2017
    Tanggal Register 29 Juni 2016
    Lembaga Peradilan PN JAKARTA SELATAN
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Effendi Mukhtar
    Hakim Anggota Achmad Guntur, Akhmad Rosidin
    Panitera Edi Sarwono
    Amar Tolak
    Catatan Amar MENGADILI:DALAM PERKARA POKOK :DALAM EKSEPSI:- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;DALAM PROVISI:- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;DALAM POKOK PERKARA:- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;- Menyatakan tindakan Tergugat I tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak untuk dan atas nama PT Nusantara Ragawisata untuk mengalihkan aset-aset PT Nusantara Ragawisata kepada pihak manapun termasuk kepada Tergugat III;- Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tertanggal 1 Oktober 2003 yang dibuat dihadapan Supriyanto, S.H.,M.M, Notaris di Depok mengenai pengangkatan Tergugat I sebagai Direktur PT. Nusantara Ragawisata adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;- Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nusantara RagawisataNo. 1 tertanggal 18 November 2003 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta mengenai pengangkatan Tergugat I sebagai Direktur PT. Nusantara Ragawisata adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;- Menyatakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 02 tertanggal 5 November 2003 yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat III dihadapan Surpriyanto, S.H.,M.M., Notaris di Depok tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;- Menyatakan Akta Jual Beli No. 41 tertanggal 24 November 2005 yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat III dihadapan Mahayani Widiana Kedel, SH., Notaris/PPAT di Badung tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;- Menyatakan Akta Jual Beli No. 42 tertanggal 22 September 2008 yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat III dihadapan Mahayani Widiana Kedel, S.H., Notaris/PPAT di Badungtidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;- Menyatakan tindakan Para Tergugat yang telah mengalihkan Tanah Penggugat yaitu :a. Tanah yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali seluas 71.700 m2sebagaimana dibuktikan Sertipikat No: 72/Ungasan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung pada tanggal 1 Juli 1999, sertipikat mana telah diubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 61/Kutuh tertanggal 5 Desember 2013; danb. Tanah yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali seluas 61.190 m2 sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No: 74/Ungasan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tertanggal 1 Juli 1999. Sertipikat mana kemudian dilakukan pemecahan menjadi sebagai berikut:i. Sertipikat atas tanah Hak Guna Bangunan No: 74/Ungasan seluas 31.900 m2 yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;ii. Sertipikat Hak Guna Bangunan No: 1678/Ungasan seluas 29.290 m2 yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Provinsi Bali;adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat; - Menyatakan tindakan yang dilakukan Tergugat I yang telah mengalihkan Tanah Penggugat kepada Tergugat III yaitu:a. Tanah yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali seluas 71.700 m2 sebagaimana dibuktikan Sertipikat No: 72/Ungasan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung pada tanggal 1 Juli 1999, sertipikat mana telah diubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 61/Kutuh tertanggal 5 Desember 2013; dan b. Tanah yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali seluas 61.190 m2 sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No: 74/Ungasan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tertanggal 1 Juli 1999. Sertipikat mana kemudian dilakukan pemecahan menjadi sebagai berikut:i. Sertipikat atas tanah Hak Guna Bangunan No: 74/Ungasan seluas 31.900 m2 yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.ii. Sertipikat Hak Guna Bangunan No: 1678/Ungasan seluas 29.290 m2 yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Provinsi Bali. adalah batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; - Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp2.756.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);DALAM PERKARA INTERVENSI:- Menolak gugatan Intervensi untuk seluruhnya;- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 13 Juli 2017
    Tanggal Dibacakan 9 Agustus 2017
    Kaidah —
    Abstrak


193
109