1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan MAHKAMAH AGUNG
1904 K/PID.SUS/2016

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1904 K/PID.SUS/2016
    Tanggal 24 Nopember 2016 —Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh ; ISMET NANDA MAHKOTA, ST
    Nomor 1904 K/PID.SUS/2016
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci unsur melawan hukum; SEMA No. 7 Tahun 2012; Kerugian negara di atas Rp. 100.000.000; pengadaan barang dan jasa;
    Tahun 2016
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Surya Jaya
    Hakim Anggota Mohamad Askin, Leopold Hutagalung
    Panitera Rozi Yhond Roland
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya KABUL JPU
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 24 Nopember 2016
    Tanggal Dibacakan 24 Nopember 2016
    Kaidah Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” terpenuhi/terbukti, bilamana pelaku Tindak Pidana Korupsi memperoleh uang di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Terdakwa dituduh telah melakukan tindakan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Terhadap perbuatannya, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Pengadilan Negeri Padang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, melainkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor. Pendapat Majelis Hakim PN Padang dibenarkan Pengadilan Tinggi Padang. Ata permohonan kasasi JPU, MA membatalkan putusan judex factie. Menurut MA, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. MA berpendapat, kerugian negara di atas Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dikenakan Pasal 2 UU Tipikor, sedangkan kerugian Negara dibawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikenakan Pasal 3 UU Tipikor.


812
681