1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi
  6. Penggelapan Dalam Jabatan

Putusan MAHKAMAH AGUNG
2506 K/Pid.Sus/2016

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2506 K/Pid.Sus/2016
    Tanggal 14 Februari 2017 — Drs. RAMLI RASYID, M.Si, M.Pd ;

    Nomor 2506 K/Pid.Sus/2016
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
    Kata Kunci Unsur melawan hukum
    Tahun 2017
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Artidjo Alkostar
    Hakim Anggota Lumme, H. Abdul Latif
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya TOLAK KASASI TERDAKWA; KABUL KASASI JPU
    Catatan Amar Tolak Kasasi Terdakwa; Kabul Kasasi JPU
    Tanggal Musyawarah 14 Februari 2017
    Tanggal Dibacakan 14 Februari 2017
    Kaidah Setiap perbuatan pidana melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Dalam perkara ini, Terdakwa dituduh melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana hibah Pendidikan. Terhadap perbuatannya tersebut, Terdakwa didakwa dan dituntut menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sependapat dengan jaksa penuntut umum (JPU), dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Namun, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh membatalkan putusan tersebut. Majelis Hakim Banding berpendapat bahwwa secara aktif tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa, dengan demikian unsur melawan hukum tidak terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair. JPU mengajukan kasasi atas putusan PT Banda Aceh. MA mengabulkan permohonan kasasi JPU, dan membatalkan putusan judex factie Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Dalam pertimbangan hukumnya, MA berpendapat bahwa setiap perbuatan pidana melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana.


342
140