1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAYAPURA
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan PN JAYAPURA
7/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap

    Putusan PN JAYAPURA Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap
    Tanggal 19 Juli 2018 — - KONDO - Arsito Djohar, S.H
    Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci TIPIKOR
    Tahun 2018
    Tanggal Register 30 Agustus 2018
    Lembaga Peradilan PN JAYAPURA
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Lukman Bachmid
    Hakim Anggota Alexander.j. Tetelepta, Elisa Benoni Titahena
    Panitera - Akhmad Zumroni
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar MENGADILI:1. Menyatakan terdakwa Kondotidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum;2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum tersebut;3. Memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;5. Menetapkan barang bukti berupa:- Surat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Nomor:12/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 12 Juni 2017 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Kredit kepada PT. Sarana Bahtera Irja (SBI) pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, atas pemberian kredit oleh BPD Papua kepada PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) pada periode tahun 2008 sampai tahun 2013;- Dokumen Barang Bukti berupa sejumlah Keputusan Komite Kredit yang ditandatangani oleh Dr. JOHAN KAFIAR, SE. MM. selaku Plt. Direktur Utama dalam periode tahun 2008 dan selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD Papua) periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016;- Dokumen Barang Bukti berupa sejumlah persetujuan dan tandatangani oleh KONDO (Pgs.) Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan selaku Kepala Departemen Korporasi PT. BPD Papua Cabang Kaimana dalam periode tahun 2008;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Thomas Murti;6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 10 Juli 2018
    Tanggal Dibacakan 19 Juli 2018
    Kaidah —
    Abstrak


184
422