1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT PONTIANAK
  4. Perdata
  5. Tanah

Putusan PT PONTIANAK
56/PDT/2017/PT KALBAR

    Putusan PT PONTIANAK Nomor 56/PDT/2017/PT KALBAR
    Tanggal 16 Agustus 2017 —Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Pentah Provinsi Kalimantan Barat, Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang, Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang melawan ADRIANUS TA’AT (TERBANDING semula PENGGUGAT)
    Nomor 56/PDT/2017/PT KALBAR
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Perdata Tanah
    Kata Kunci TANAH
    Tahun 2017
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PT PONTIANAK
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Wahidin
    Hakim Anggota - Hartomo, - Donna H. Simamora
    Amar Memperbaiki
    Catatan Amar M E N G A D I L I1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Ktp tanggal 28 Februari 2017, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi.- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara :- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;- Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di Dusun Tanjung Majur, Desa Pengatapan, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang sesuai Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/005/PEM yang luas secara keseluruhannya adalah lebih kurang 11.953,5 M2 dengan batas-batas:a) Sebelah Utara: Dengan Jalan Raya Pelang ? Tumbang Titib) Sebelah Timur: Dengan Tanah Warga Masyarakat Desa Pengatapan Rayac) Sebelah Selatan: Dengan Tanah Sdr. Ujingd) Sebelah Barat: Dengan Tanah Sdr. Sartolo.Adalah milik Penggugat.- Menyatakan bahwa tindakan Tergugat membangun Tambahan Ruang Kelas Baru sebanyak 2 (dua) ruang diatas tanah Penggugat di Desa Pengatapan Raya, Kecamatan Tumbang Titi serta penguasaan tanah secara sepihak oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;- Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian sejumlah Rp264.070.000,- (dua ratus enam puluh empat juta tujuh puluh ribu rupiah);- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 16 Agustus 2017
    Kaidah —
    Abstrak


38
20