1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT PONTIANAK
  4. Perdata
  5. Tanah

Putusan PT PONTIANAK
56/PDT/2017/PT KALBAR

    Putusan PT PONTIANAK Nomor 56/PDT/2017/PT KALBAR
    Tanggal 16 Agustus 2017 — Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Pentah Provinsi Kalimantan Barat, Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang, Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang melawan ADRIANUS TA’AT (TERBANDING semula PENGGUGAT)
    Nomor 56/PDT/2017/PT KALBAR
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Perdata Tanah
    Kata Kunci TANAH
    Tahun 2017
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PT PONTIANAK
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Wahidin
    Hakim Anggota - Hartomo, - Donna H. Simamora
    Amar Memperbaiki
    Catatan Amar M E N G A D I L I1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Ktp tanggal 28 Februari 2017, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi.- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara :- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;- Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di Dusun Tanjung Majur, Desa Pengatapan, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang sesuai Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/005/PEM yang luas secara keseluruhannya adalah lebih kurang 11.953,5 M2 dengan batas-batas:a) Sebelah Utara: Dengan Jalan Raya Pelang ? Tumbang Titib) Sebelah Timur: Dengan Tanah Warga Masyarakat Desa Pengatapan Rayac) Sebelah Selatan: Dengan Tanah Sdr. Ujingd) Sebelah Barat: Dengan Tanah Sdr. Sartolo.Adalah milik Penggugat.- Menyatakan bahwa tindakan Tergugat membangun Tambahan Ruang Kelas Baru sebanyak 2 (dua) ruang diatas tanah Penggugat di Desa Pengatapan Raya, Kecamatan Tumbang Titi serta penguasaan tanah secara sepihak oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;- Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian sejumlah Rp264.070.000,- (dua ratus enam puluh empat juta tujuh puluh ribu rupiah);- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 16 Agustus 2017
    Kaidah —
    Abstrak


33
17