1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN SUKOHARJO
  4. Perdata
  5. Perbuatan Melawan Hukum

Putusan PN SUKOHARJO
45/Pdt.G/2015/PN Skh

    Putusan PN SUKOHARJO Nomor 45/Pdt.G/2015/PN Skh
    Tanggal 30 Juli 2015 — SRI SUWARTI alias SRI WARTI, Dkk -lawan- MUDJIATI SISWANTO alias MUJIYATI, Dkk

    Nomor 45/Pdt.G/2015/PN Skh
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Perbuatan Melawan Hukum
    Kata Kunci
    Tahun 2015
    Tanggal Register 8 April 2015
    Lembaga Peradilan PN SUKOHARJO
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua R. Iswahyu Widodo
    Hakim Anggota Sih Widiastuti, Joko Widodo
    Amar Kabul
    Catatan Amar MENGADILIDalam KonpensiDalam Eksepsi- Menolak eksepsi Tergugat I dan II seluruhnya;Dalam Pokok Perkara1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan menurut hukum Penggugat I, II, III dan IV (Para penggugat) adalah ahli waris yang sah dari almarhum Siswanto, oleh karenanya berhak atas seluruh warisan dan peninggalannya;3. Menyatakan Tergugat I dan II adalah tidak sah sebagai ahli waris almarhum Siswanto, oleh karenanya tidak berhak atas seluruh warisan dan peninggalannya;4. Menyatakan Perwalian oleh Almarhum SISWANTO kepada TERGUGAT II sebagaimana yang tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 35/ Kts/2007 tanggal 27 Februari 2007 yang dibuat TERGUGAT III selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Sukoharjo adalah adalah cacat hukum. 5. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) yang memuat keterangan Palsu untuk melengkapi persyaratan Administratif dalam melakukan proses balik nama penerbitan Akta Jual Beli Nomor 35/ Kts /2007 tanggal 27 Februari 2007 tersebut dan Tergugat II secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai obyek sengketa yang dimaksud.6. Menyatakan sah menurut hukum Almarhum Siswanto adalah satu-satunya Pembeli atas Tanah dan Bangunan (rumah) berikut segala sesuatu yang melekat diatasnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2681, Seluas 337 M, yang terletak di Jalan Slamet Riyadi, Sedahromo Lor Nomor 99 RT. 001 / RW. 006 Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas (obyek sengketa) yang beritikad baik dan telah dibayar lunas7. Menyatakan Akad atau Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan (rumah) berikut segala sesuatu yang melekat diatasnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2681, Seluas 337 M, yang terletak di Jalan Slamet Riyadi, Sedahromo Lor Nomor 99 RT. 001 / RW. 006 Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas (obyek sengketa) antara Nyonya Suparti selaku Penjual dengan Tergugat II atas Perwalian (Wali) yang tidak sah oleh Almarhum Siswanto selaku Pembeli sebagaimana yang tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 35/ Kts /2007 tanggal 27 Februari 2007 yang dibuat Tergugat III selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Sukoharjo adalah cacat hukum.8. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 35/ Kts /2007 tanggal 27 Februari 2007 terhadap obyek sengketa antara Nyonya Suparti selaku Penjual dengan Tergugat II atas Perwalian (wali) yang tidak sah oleh Almarhum Siswanto selaku Pembeli yang dibuat Tergugat III selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Sukoharjo tersebut adalah tidak sah, batal, tidak berkekuatan hukum, tidak mengikat dan tidak berlaku lagi. 9. Menyatakan menurut hukum perubahan peralihan hak ke atas nama Nur Fatdliyah Eka Yulianti (Tergugat II) yang waktu itu masih berusia 15 (lima belas) tahun (bawah umur) di dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2681 yang dicatat dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo (Turut Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 35/ Kts /2007 tanggal 27 Februari 2007 yang dibuat Tergugat III selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Sukoharjo adalah tidak berkekuatan hukum, tidak mengikat dan tidak berlaku lagi. Kemudian menyatakan menurut hukum Turut Tergugat harus mengembalikan perubahan peralihan hak atau mengembalikan pada posisi pencatatan pemegang hak sebelumnya (semula) atau sebagaimana dimaksud sebelum adanya perubahan peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 35/ Kts /2007 tanggal 27 Februari 2007 yang dibuat Tergugat III atau tercatat pada posisi pemegang hak sebagaimana sebelumnya (semula) ke atas nama Nyonya Suparti (Penjual asal) untuk kemudian dilaksanakan perubahan peralihan hak berdasarkan Putusan perkara ini ke atas nama Siswanto (Almarhum) sebagai Pembeli yang sah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo (Turut Tergugat).10. Menyatakan menurut hukum putusan perkara ini dapat dijadikan alas hak dan dasar melakukan proses pendaftaran, pencatatan, penerbitan sertipikat baru atau pengganti dan tindak lanjut untuk mengembalikan perubahan peralihan Hak atau mengembalikan pada posisi pencatatan Hak atas Tanah dan Bangunan (RUMAH) berikut segala sesuatu yang melekat diatasnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2681, Seluas 337 M, yang terletak di Jalan Slamet Riyadi Nomor 99 Sedahromo Lor RT. 001 / RW. 006 Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas (obyek sengketa) pada posisi pencatatan pemegang hak sebelumnya (semula) ke atas nama Nyonya Suparti (Penjual asal) untuk kemudian dilaksanakan perubahan peralihan hak berdasarkan Putusan perkara ini ke atas nama Siswanto (almarhum) sebagai Pembeli yang sah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo (Turut Tergugat) menurut prosedur hukum yang berlaku untuk kemudian diserahkan kepada Penggugat I, II, III dan IV (Para Penggugat) sebagai ahli waris yang sah.11. Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan II atau barang siapa saja yang mendapat hak daripadanya harus segera menyerahkan surat Sertipikat Hak Milik Nomor 2681 tersebut sekaligus dan seketika dalam keadaan baik tanpa syarat kepada Turut Tergugat untuk diproses menurut prosedur hukum yang berlaku. Kemudian apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap surat Sertipikat Hak Milik Nomor 2681 tidak juga diserahkan kepada Turut Tergugat sebagaimana tersebut maka Surat Sertipikat Hak Milik Nomor 2681 tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum, tidak berlaku lagi dan tidak mengikat. Oleh karena itu menyatakan menurut hukum pula Turut Tergugat harus mencatat dan menerbitkan surat sertipikat baru atau pengganti menurut prosedur hukum yang berlaku yang memuat perubahan peralihan hak atau mengembalikan pada posisi pencatatan Hak atas Tanah dan Bangunan (rumah) berikut segala sesuatu yang melekat diatasnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2681, seluas 337 M, yang terletak di Jalan Slamet Riyadi, Sedahromo Lor Nomor 99 RT. 001 / RW. 006 Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas (obyek sengketa) pada posisi pencatatan pemegang hak sebelumnya (semula) ke atas nama Nyonya Suparti (Penjual asal) untuk kemudian dilaksanakan perubahan peralihan hak berdasarkan putusan perkara ini ke atas nama Siswanto (almarhum) sebagai Pembeli yang sah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo (Turut Tergugat) menurut prosedur hukum yang berlaku untuk kemudian diserahkan kepada Penggugat I, II, III dan IV (Para Penggugat) sebagai ahli waris yang sah.12. Menghukum Tergugat I dan II ataupun barang siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk harus segera menyerahkan tanah dan bangunan (rumah) berikut segala sesuatu yang melekat diatasnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2681, Seluas 337 M, yang terletak di Jalan Slamet Riyadi, Sedahromo Lor Nomor 99 RT. 001 / RW. 006 Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas (obyek sengketa) kepada Penggugat I, II, III dan IV (Para Penggugat) selaku ahli waris yang sah dan yang berhak secara suka rela dalam keadaan kosong, tanpa syarat apapun, dan bilamana perlu dengan bantuan alat negara yang sah (TNI / POLRI). 13. Menyatakan Tergugat I dan II wajib membayar Dwangsom (Uang Paksa) secara tanggung renteng kepada Penggugat I, II, III dan IV (Para Penggugat) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan menyerahkan Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2681 dan obyek sengketa berikut seluruh kerugiannya yang terhitung sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sampai dengan diserahkannya surat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2681 kepada Turut Tergugat dan obyek sengketa berikut seluruh kerugiannya baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat I, II, III dan IV (Para Penggugat) oleh Tergugat I atau II atau pihak lain.14. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk, taat, dan mematuhi putusan ini.15. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Dalam Konpensi dan RekonpensiMenghukum Tergugat I,II dan III Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 894.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) secara tanggung renteng ;
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 30 Juli 2015
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


99
39