1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT BANDUNG
  4. Pidana Khusus

Putusan PT BANDUNG
7/PID.TPK/2018/PT BDG

    Putusan PT BANDUNG Nomor 7/PID.TPK/2018/PT BDG
    Tanggal 6 Juni 2018 — Pembanding/Terdakwa : KOSWINI
    Terbanding/Penuntut Umum : TM.PAKPAHAN, SH,MH
    Nomor 7/PID.TPK/2018/PT BDG
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi
    Tahun 2018
    Tanggal Register 22 Maret 2018
    Lembaga Peradilan PT BANDUNG
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Berlin Damanik
    Hakim Anggota Tumpak Situmorang, Brdicky Riswan
    Panitera Sugeng Tarsono S
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya

    MENGADILI:

    MENERIMA PERMINTAAN BANDING TERDAKWA/PENASIHAT HUKUM TERDAKWA;
    MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI BANDUNG TANGGAL 01 NOPEMBER 2017 NOMOR 53/PID.SUS/TPK/2017/PN

    .BDG, YANG DIMINTAKAN BANDING TERSEBUT;

    MENGADILI SENDIRI:

    1 .MENYATAKAN TERDAKWA KOSWINI SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN PRIMAIR;

    2. MEMBEBASKAN TERDAKWA KOSWINI DARI DAKWAAN PRIMAIR TERSEBUT;

    3. MENYATAKAN BAHWA PERBUATAN YANG DIDAKWAKAN KEPADA TERDAKWA KOSWINI DALAM DAKWAAN SUBSIDAIR TERSEBUT TERBUKTI, TETAPI PERBUATAN ITU TIDAK MERUPAKAN SUATU TINDAK PIDANA;

    4. MELEPASKAN TERDAKWA TERSEBUT OLEH KARENA ITU DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVELVOGING)

    5 .MEMULIHKAN HAK TERDAKWA DALAM KEMAMPUAN, KEDUDUKAN DAN HARKAT SERTA MARTABATNYA;

    6. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA:

    1. 1 (SATU) EKSEMPLAR ASLI SURAT PERJANJIAN UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN JASA LAINNYA : PENGADAAN, PERSONALISASI DAN PENDISTRIBUSIAN KPS NO. : 327/SET.DYS-PK/PPK/05/2013 TANGGAL 22 MEI 2013;

    2.1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT KUASA WAKIL DIREKTUR UTAMA KEPADA KEPALA AREA PENJUALAN IV (ARIEF SETYANTO) UNTUK MEWAKILI PT. POS INDONESIA (PERSERO) MELAKUKAN PERJANJIAN DENGAN KEMENSOS DENGAN NOMOR 488/WKDIRUT/0513 TANGGAL 10 MEI 2013;

    3. 3 (TIGA) LEMBAR ASLI SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) NO. : 333/SET.DYS-PK/PPK/05/2013 TANGGAL 23 MEI 2013 PEKERJAAN PENGADAAN, PERSONALISASI DAN PENDISTRIBUSIAN KPS

    4. 1 (SATU) EKSEMPLAR ASLI DOKUMEN PENAWARAN HARGA DARI PT. POS INDONESIA (PERSERO) NOMOR 1224/PENJUALAN-4/PRO-KPS/0513 TANGGAL 17 MEI 2013

    5. 1 (SATU) EKSEMPLAR DOKUMEN PENAWARAN HARGA NEGOSIASI ANTARA KEMENTERIAN SOSIAL DENGAN PT. POS INDONESIA (PERSERO) NOMOR : 1243/PENJUALAN-4/PRO-KPS/0513 TANGGAL 20 MEI 2013

    8. 1 (SATU) EKSEMPLAR FOTO COPYPERMOHONAN PEMBAYARAN PROYEK CETAK DAN DISTRIBUSI KPS DARI PT. POS INDONESIA (PERSERO) KEPADA PPK KEMENSOS BERIKUT DOKUMEN PENDUKUNGNYA NOMOR : 287/PENJUALAN-4/PRO-KPS/0713 TANGGAL 9 JULI 2013

    9. 4 (EMPAT) LEMBAR FOTO COPY SURAT NO. : 1526/DALSISOP/0813 TANGGAL 16 AGUSTUS 2013 PERIHAL UNDANGAN RAPAT BERIKUT LAMPIRANNYA

    10. 2 (DUA) LEMBAR FOTO COPY DAFTAR HADIR NOMOR : 06/PROYEK/KPS/KP/0813 TANGGAL20 AGUSTUS 2013

    11. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY SURAT NO. : 06/PROYEK/KPS/KP/0813 TANGGAL 20 AGUSTUS 2013 PERIHAL UNDANGAN RAPAT KOORDINASI PERTANGGUNGAN DAN PELAPORAN BIAYA PENDISTRIBUSIAN KPS BERIKUT LAMPIRANNYA

    12. 10 (SEPULUH) LEMBAR ASLI SURAT PERMOHONAN ALOKASI ANGGARAN PENDISTRIBUSIAN KPS DARI KEPALA AREA OPERASI I X YANG DITUJUKAN KEPADA KETUA II SATGAS DUKUNGAN PENDISTRIBUSIAN KPS YANG TERDIRI DARI :

    A.NOMOR : 2385/AO-1/0813 TANGGAL 23 AGUSTUS 2013

    B.NOMOR : 2501/OP/KOLANTAR/0813 TANGGAL 23 AGUSTU 2013

    C.NOMOR : 308/AREA III/OPS/0813 TANGGAL 23 AGUSTUS 2013.

    D.NOMOR : POS.204913/130823 TANGGAL 23 AGUSTUS 2013.

    E.NOMOR . 3025/KA.AREA OPERASI.V/0813 TANGGAL 21 AGUSTUS 2013.

    F.NOMOR : 5538/AREA OPERASI VI/0813 TANGGAL 23 AGUSTUS 2013.

    G.NOMOR : .../AREA OPERASI VI/0813 TANGGAL 23 AGUSTUS 2013.

    H.NOMOR : 412/OPS/0813 TANGGAL 23 AGUSTUS 2013.

    I.NOMOR : 2637/OPS-IX/KOLAN/09/0813 TANGGAL 23 AGUSTUS 2013.

    J.10. NOMOR : 2386/KOLANT/0813 TANGGAL 23 AGUSTUS 2013

    13. 9 (SEMBILAN) LEMBARASLI SURAT IJIN PERSETUJUAN TAMBAHAN ANGGARAN PENDISTRIBUSIAN KPS YANG TERDIRI DARI :

    A.SURAT NOMOR : 46/PROYEK/KPS/KP/0813 TANGGAL 24 AGUSTUS 2013.

    B.SURAT NOMOR : 47/PROYEK/KPS/KP/0813 TANGGAL 24 AGUSTUS

    C.SURAT NOMOR : 48/PROYEK/KPS/KP/0813 TANGGAL 24 AGUSTUS

    D.SURAT NOMOR : 49/PROYEK/KPS/KP/0813 TANGGAL 24 AGUSTUS

    E.SURAT NOMOR : 50/PROYEK/KPS/KP/0813 TANGGAL 24 AGUSTUS

    F.SURAT NOMOR : 52/PROYEK/KPS/KP/0813 TANGGAL 24 AGUSTUS

    G.SURAT NOMOR : 53/PROYEK/KPS/KP/0813 TANGGAL 24 AGUSTUS

    H.SURAT NOMOR : 54/PROYEK/KPS/KP/0813 TANGGAL 24 AGUSTUS

    I.SURAT NOMOR : 55/PROYEK/KPS/KP/0813 TANGGAL 24 AGUSTUS.

    14. 1 (SATU) EKSEMPLARASLI LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI SPI DALAM PROYEK PENCETAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN KPS TAHUN 2013 NOMOR : 207/SPI/ES/RHS/0214 TANGGAL 06 FEBRUARI 2014

    15. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY SURAT SVP OPERASI / KETUA TIM PENDUKUNG TINGKAT PUSAT NO. 01/SATGAS/KP/8/2014 TANGGAL 12 AGUSTUS 2013 PERIHAL PERMINTAAN PANJAR KEGIATAN TIM PUSAT BESERTA 1 (SATU) LEMBAR LAMPIRAN

    17. KD. 01/DIRUT/0112 TANGGAL 2 JANUARI 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PT. POS INDONESIA (PERSERO)

    18. KD. 15/DIRUT/0309 TANGGAL 6 MARET 2009 TENTANG PEMBENTUKAN KEPANITIAAN DI LINGKUNGAN PT. POS INDONESIA (PERSERO)

    19. KD. 70/DIRUT/0812 TANGGAL 14 AGUSTUS 2012 TENTANG PENGELUARAN KAS PERUSAHAAN

    24. KD. 87/DIRUT/1111 TANGGAL 30 NOVEMBER 2011 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROJECT BISNIS PT. POS INDONESIA (PERSERO)

    25. KD.16/DIRUT/0309 TANGGAL 17 MARET 2009 TENTANG KEBIJAKAN PENDELEGASIAN WEWENANG

    32 .SK.1300/PENJUALAN-IV/1/4/0513 TANGGAL 01 MEI 2013 TENTANG TIM PELAKSANA PROYEK PENCETAKAN DAN PENGIRIMAN KPS BESERTA LAMPIRAN

    39. 1 (SATU) BERKAS FOTO COPY BUKTI PENGGUNAAN BIAYA KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL TAHUN 2013 KANTOR POS RANTAUPRAPAT.

    43. 1 (SATU) BERKAS FOTO COPY BUKTI PENGGUNAAN BIAYA KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL TAHUN 2013 KANTOR POS SIBOLGA.

    44. 1 (SATU) BERKAS FOTO COPY BUKTI PENGGUNAAN BIAYA KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL TAHUN 2013 KANTOR POS PADANGSIDEMPUAN.

    45. 1 (SATU) BERKAS FOTO COPY BUKTI PENGGUNAAN BIAYA KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL TAHUN 2013 KANTOR POS GUNUNGSITOLI.

    46. 1 (SATU) BERKAS FOTO COPY BUKTI PENGGUNAAN BIAYA KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL TAHUN 2013 KANTOR POS SIGLI.

    47. 1 (SATU) BERKAS FOTO COPY BUKTI PENGGUNAAN BIAYA KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL TAHUN 2013 KANTOR POS BANDA ACEH.

    48. 1 (SATU) BERKAS FOTO COPY BUKTI PENGGUNAAN BIAYA KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL TAHUN 2013 KANTOR POS LHOKSUMAWE.

    49. 1 (SATU) BERKAS FOTO COPY BUKTI PENGGUNAAN BIAYA KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL TAHUN 2013 KANTOR POS LANGSA.

    50. 1 (SATU) BERKAS FOTO COPY BUKTI PENGGUNAAN BIAYA KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL TAHUN 2013 KANTOR POS KUTACANE.

    51. 1 (SATU) BERKAS FOTO COPY BUKTI PENGGUNAAN BIAYA KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL TAHUN 2013 KANTOR POS MEULABOH.

    TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN

    MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN KEPADA NEGARA;
    Catatan Amar

    MENGADILI:

    Menerima permintaan banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;
    Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 01 Nopember 2017 Nomor 53/Pid.Sus/TPK/2017/PN

    .Bdg, yang dimintakan banding tersebut;

    MENGADILI SENDIRI:

    1 .Menyatakan terdakwa KOSWINI sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;

    2. Membebaskan terdakwa KOSWINI dari dakwaan Primair tersebut;

    3. Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa KOSWINI dalam dakwaan Subsidair tersebut terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;

    4. Melepaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvelvoging)

    5 .Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

    6. Menetapkan barang bukti berupa:

    1. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Lainnya : Pengadaan, Personalisasi dan Pendistribusian KPS No. : 327/Set.DYS-PK/PPK/05/2013 tanggal 22 Mei 2013;

    2.1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Wakil Direktur Utama kepada Kepala Area Penjualan IV (ARIEF SETYANTO) untuk mewakili PT. Pos Indonesia (Persero) melakukan perjanjian dengan Kemensos dengan Nomor 488/WKDIRUT/0513 tanggal 10 Mei 2013;

    3. 3 (tiga) lembar Asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. : 333/Set.DYS-PK/PPK/05/2013 tanggal 23 Mei 2013 Pekerjaan Pengadaan, Personalisasi dan Pendistribusian KPS

    4. 1 (satu) eksemplar Asli Dokumen Penawaran Harga dari PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 1224/Penjualan-4/Pro-KPS/0513 tanggal 17 Mei 2013

    5. 1 (satu) eksemplar Dokumen Penawaran Harga Negosiasi antara Kementerian Sosial dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 1243/Penjualan-4/Pro-KPS/0513 tanggal 20 Mei 2013

    8. 1 (satu) eksemplar Foto copyPermohonan Pembayaran Proyek Cetak dan Distribusi KPS dari PT. Pos Indonesia (Persero) kepada PPK Kemensos berikut dokumen pendukungnya Nomor : 287/Penjualan-4/Pro-KPS/0713 tanggal 9 Juli 2013

    9. 4 (empat) lembar Foto Copy Surat No. : 1526/Dalsisop/0813 tanggal 16 Agustus 2013 perihal Undangan Rapat berikut lampirannya

    10. 2 (dua) lembar foto Copy Daftar Hadir Nomor : 06/Proyek/KPS/KP/0813 Tanggal20 Agustus 2013

    11. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat No. : 06/Proyek/KPS/KP/0813 tanggal 20 Agustus 2013 perihal Undangan Rapat Koordinasi Pertanggungan dan Pelaporan Biaya Pendistribusian KPS berikut lampirannya

    12. 10 (sepuluh) lembar Asli Surat Permohonan Alokasi Anggaran Pendistribusian KPS dari Kepala Area Operasi I ??? X yang ditujukan kepada Ketua II Satgas Dukungan Pendistribusian KPS yang terdiri dari :

    a.Nomor : 2385/AO-1/0813 tanggal 23 Agustus 2013

    b.Nomor : 2501/OP/KOLANTAR/0813 tanggal 23 Agustu 2013

    c.Nomor : 308/AREA III/OPS/0813 tanggal 23 Agustus 2013.

    d.Nomor : Pos.204913/130823 tanggal 23 Agustus 2013.

    e.Nomor . 3025/KA.Area Operasi.V/0813 tanggal 21 Agustus 2013.

    f.Nomor : 5538/Area Operasi VI/0813 tanggal 23 Agustus 2013.

    g.Nomor : .../AREA Operasi VI/0813 tanggal 23 Agustus 2013.

    h.Nomor : 412/OPS/0813 tanggal 23 Agustus 2013.

    i.Nomor : 2637/Ops-IX/Kolan/09/0813 tanggal 23 Agustus 2013.

    j.10. Nomor : 2386/Kolant/0813 tanggal 23 Agustus 2013

    13. 9 (sembilan) lembarAsli Surat Ijin Persetujuan Tambahan Anggaran Pendistribusian KPS yang terdiri dari :

    a.Surat Nomor : 46/Proyek/KPS/KP/0813 tanggal 24 Agustus 2013.

    b.Surat Nomor : 47/Proyek/KPS/KP/0813 tanggal 24 Agustus

    c.Surat Nomor : 48/Proyek/KPS/KP/0813 tanggal 24 Agustus

    d.Surat Nomor : 49/Proyek/KPS/KP/0813 tanggal 24 Agustus

    e.Surat Nomor : 50/Proyek/KPS/KP/0813 tanggal 24 Agustus

    f.Surat Nomor : 52/Proyek/KPS/KP/0813 tanggal 24 Agustus

    g.Surat Nomor : 53/Proyek/KPS/KP/0813 tanggal 24 Agustus

    h.Surat Nomor : 54/Proyek/KPS/KP/0813 tanggal 24 Agustus

    i.Surat Nomor : 55/Proyek/KPS/KP/0813 tanggal 24 Agustus.

    14. 1 (satu) eksemplarAsli Laporan Hasil Audit Investigasi SPI dalam Proyek Pencetakan dan Pendistribusian KPS Tahun 2013 Nomor : 207/SPI/ES/RHS/0214 tanggal 06 februari 2014

    15. 1 (satu) lembar foto copy Surat SVP Operasi / Ketua Tim Pendukung Tingkat Pusat No. 01/Satgas/KP/8/2014 tanggal 12 Agustus 2013 perihal Permintaan Panjar Kegiatan Tim Pusat beserta 1 (satu) lembar Lampiran

    17. KD. 01/DIRUT/0112 tanggal 2 Januari 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Pos Indonesia (Persero)

    18. KD. 15/DIRUT/0309 tanggal 6 Maret 2009 tentang Pembentukan Kepanitiaan di Lingkungan PT. Pos Indonesia (Persero)

    19. KD. 70/DIRUT/0812 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pengeluaran Kas Perusahaan

    24. KD. 87/DIRUT/1111 tanggal 30 November 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Project Bisnis PT. Pos Indonesia (Persero)

    25. KD.16/DIRUT/0309 tanggal 17 Maret 2009 tentang Kebijakan Pendelegasian Wewenang

    32 .SK.1300/Penjualan-IV/1/4/0513 tanggal 01 Mei 2013 tentang Tim Pelaksana Proyek Pencetakan dan Pengiriman KPS beserta Lampiran

    39. 1 (satu) berkas foto copy bukti penggunaan biaya kegiatan pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial tahun 2013 Kantor Pos Rantauprapat.

    43. 1 (satu) berkas foto copy bukti penggunaan biaya kegiatan pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial tahun 2013 Kantor Pos Sibolga.

    44. 1 (satu) berkas foto copy bukti penggunaan biaya kegiatan pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial tahun 2013 Kantor Pos Padangsidempuan.

    45. 1 (satu) berkas foto copy bukti penggunaan biaya kegiatan pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial tahun 2013 Kantor Pos Gunungsitoli.

    46. 1 (satu) berkas foto copy bukti penggunaan biaya kegiatan pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial tahun 2013 Kantor Pos Sigli.

    47. 1 (satu) berkas foto copy bukti penggunaan biaya kegiatan pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial tahun 2013 Kantor Pos Banda Aceh.

    48. 1 (satu) berkas foto copy bukti penggunaan biaya kegiatan pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial tahun 2013 Kantor Pos Lhoksumawe.

    49. 1 (satu) berkas foto copy bukti penggunaan biaya kegiatan pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial tahun 2013 Kantor Pos Langsa.

    50. 1 (satu) berkas foto copy bukti penggunaan biaya kegiatan pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial tahun 2013 Kantor Pos Kutacane.

    51. 1 (satu) berkas foto copy bukti penggunaan biaya kegiatan pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial tahun 2013 Kantor Pos Meulaboh.

    Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain

    Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada negara;
    Tanggal Musyawarah 6 Juni 2018
    Tanggal Dibacakan 6 Juni 2018
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


61
0