1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PTUN MATARAM
  4. TUN
  5. Pertanahan

Putusan PTUN MATARAM
15 / G / 2011 / PTUN.MTR

    Putusan PTUN MATARAM Nomor 15 / G / 2011 / PTUN.MTR
    Tanggal 12 Oktober 2011 —I NENGAH LODRA vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
    Nomor 15 / G / 2011 / PTUN.MTR
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi TUN Pertanahan
    Kata Kunci
    Tahun 2011
    Tanggal Register 1 April 2011
    Lembaga Peradilan PTUN MATARAM
    Jenis Lembaga Peradilan PTUN
    Hakim Ketua S U Z A N A
    Hakim Anggota Ikawati Utami, Bambang Soebiyantoro
    Amar Kabul
    Catatan Amar M E N G A D I L IDALAM EKSEPSI ;- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima; DALAM POKOK PERKARA; 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara ; a. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor : SK.201-520.1-23.01-2001 tentang Pemberian Hak Milik kepada NI WAYAN ARTINI atas tanah di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat yang ditetapkan tanggal 13 Maret 2001 ;b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1147 yang terletak di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Surat Ukur Nomor : 342/SBR/2001, tanggal 22 januari 2001 Luas 10.450 M2 yang diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2001 atas nama NI WAYAN ARTINI ; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Obyek Sengketa berupa: a. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor : SK.201-520.1-23.01-2001 tentang Pemberian Hak Milik kepada NI WAYAN ARTINI atas tanah di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat yang ditetapkan tanggal 13 Maret 2001 ; b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1147 yang terletak di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Surat Ukur Nomor : 342/SBR/2001, tanggal 22 Januari 2001 Luas 10.450 M2 yang diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2001 atas nama NI WAYAN ARTINI : 4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.562.000,- (dua juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 12 Oktober 2011
    Kaidah —
    Abstrak


158
105