1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PTUN BANJARMASIN
  4. TUN
  5. Kepegawaian

Putusan PTUN BANJARMASIN
13/G/2016/PTUN.BJM

    Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 13/G/2016/PTUN.BJM
    Tanggal 26 Oktober 2016 —MUHAMMAD KARNI HAJIRI, S.Pd.I, M.Pd. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
    Nomor 13/G/2016/PTUN.BJM
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi TUN Kepegawaian
    Kata Kunci
    Tahun 2016
    Tanggal Register 23 Mei 2016
    Lembaga Peradilan PTUN BANJARMASIN
    Jenis Lembaga Peradilan PTUN
    Hakim Ketua Siti Maisyarah
    Hakim Anggota Slamet Riyadi, Luthfie Ardhian
    Amar Kabul
    Catatan Amar M E N G A D I L II. DALAM PENUNDAAN:- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: 884/02/BKD/2016 tanggal 26 Februari 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. NIP 19791216 200903 1 002 sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.II. DALAM POKOK SENGKETA:1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Hulu Sungai TengahNomor: 884/02/BKD/2016 tanggal 26 Februari 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. NIP 19791216 200903 1 002;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: 884/02/BKD/2016 tanggal 26 Februari 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri SipilAtas Nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. NIP 19791216 200903 1 002;4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan dan hak-hak Penggugat pada keadaan semula seperti sebelum diterbitkannya Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: 884/02/BKD/2016 tanggal 26 Februari 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Karni Hajiri, S.Pd. NIP 19791216 200903 1 002;5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 138.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 26 Oktober 2016
    Kaidah —
    Abstrak


171
110