1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi
  6. Kerugian Keuangan Negara

Putusan MAHKAMAH AGUNG
341 K/Pid.Sus/2017

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 341 K/Pid.Sus/2017
    Tanggal 5 Januari 2017 — Hj. ROSNA binti SYAHIDAN
    Nomor 341 K/Pid.Sus/2017
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
    Kata Kunci Korupsi dana penanggulangan kemiskinan; korupsi dana kegiatan PKK; Penerapan Pasal 2 terhadap kerugian yang besar
    Tahun 2017
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Salman Luthan
    Hakim Anggota Lumme, H. Syamsul Rakan Chaniago
    Panitera Dwi Sugiarto
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya TDW = TOLAK, JPU = KABUL
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 5 Januari 2017
    Tanggal Dibacakan 5 Januari 2017
    Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Tahun 2012 huruf c, b, dinyatakan bahwa bilamana jumlah kerugian keuangan negara cukup besar, diterapkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Perakara ini merupakan kasasi atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Dalam putusannya, judex factie membebaskan terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa dari perbuatan Terdakwa, unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi tidak terpenuhi/terbukti, dan penuntut umum tidak dapat membuktikan adanya pertambahan kekayaan Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi sebelum dan sesudah pelaksanaan 2 (dua) kegiatan dan juga tidak dapat dibuktikan adanya perubahan gaya hidup Terdakwa atau orang lain atau korporasi. Pertimbangan hukum tersebut dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu. Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan judex factie. Menurut MA, judex factie telah keliru menerapkan hukum karena pada amar putusan judex factie sendiri menyatakan Terdakwa harus membayar uang pengganti sebesar Rp685.953.001,00 (enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu satu rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang disita Penuntut Umum dan uang yang dikembalikan Terdakwa. MA berpendapat, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Tahun 2012 huruf c, b, dinyatakan bahwa bilamana jumlah kerugian keuangan negara cukup besar, diterapkan Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor.


1044
528