Putusan PN PALEMBANG
7/Pid.Sus/2014/PN.Plg

Putusan

Putusan PN PALEMBANG Nomor 7/Pid.Sus/2014/PN.Plg Tanggal 16 Juni 2014 — I. Meisy Susilawati, SE Binti Syarkowi Bakri II. Muas Akhmad, SE.,Msi Bin Akhmad Toya
Nomor	7/Pid.Sus/2014/PN.Plg
Tingkat Proses	Pertama
Klasifikasi	Pidana Khusus Korupsi
Kata Kunci	TipikorMeisy7
Tahun	2014
Tanggal Register	27 Januari 2014
Lembaga Peradilan	PN PALEMBANG
Jenis Lembaga Peradilan	PN
Hakim Ketua	Posma P. Nainggolan
Hakim Anggota	Lufsiana, Gustina Aryani
Amar	Lain-lain
Amar Lainnya	HUKUM
Catatan Amar	MENGADILI1. Menyatakan bahwa Terdakwa-I MEISY SUSILAWATI, SE Binti SYARKOWI BAKRI dan Terdakwa-II. MUAS AKHMAD, SE. MSi Bin AKHMAD TOYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair.2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan primair.3. Menyatakan Terdakwa-I. MEISY SUSILAWATI, SE Binti SYARKOWI BAKRI dan Terdakwa-II. MUAS AKHMAD, SE. MSi Bin AKHMAD TOYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-I. MEISY SUSILAWATI, SE binti SYARKOWI BAKRI dan Terdakwa-II. MUAS AKHMAD, SE. MSi bin AKHMAD TOYA dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dan membayar denda masing-masing sebesar : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan (Subsidair) : 3 (tiga) bulan kurungan ;5. Menghukum terdakwa-I. MEISY SUSILAWATI, SE binti SYARKOWI BAKRI dan terdakwa-II. MUAS AKHMAD, SE. MSi bin AKHMAD TOYA membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.455.537.425,- (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) secara tanggung renteng, dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.6. Menetapkan barang bukti berupa : 1. Peraturan Daerah Kab. Empat Lawang Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2012; 2. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2012; 3. Peraturan Daerah Kab. Empat Lawang Nomor 14 Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2012; 4. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 38 Tahun 2012 tanggal 9 Nopember 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah TA. 2012; 5. DPA-SKPD Sekretariat DPRD Empat Lawang TA. 2012 ; 6. DPPA-SKPD Sekretariat DPRD Emat Lawang TA. 2012; -7. Surat Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 954/229/KEP/DPPKAD/2012 tanggal 5 Juli 2012 tentang Perubahan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Khusus Sekretariat DPRD Kabupaten Empat Lawang TA. 2012; 8. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor : 540/KPTS/II/2009 tanggal 10 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kab. Empat Lawang jumlah anggota DPRD Kab. Empat Lawang masa jabatan tahun 2009-2014; 9. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 657/KPTS/II/2009 tanggal 29 September 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang; 10. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 483/KPTS/II/2012 tanggal 16 Juli 2012 tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. M. HOLIL dan Peresmian Pengangkatan Sdr. VERI MARTHAVIANSYAH, S.Kom sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2009-2014; 11. Surat Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang Nomor 07 Tahun 2011 tanggal 08 April 2011 tentang Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Kab. Empat Lawang; 12. Surat Keputusan DPRD Kab. Empat Lawang Nomor 08 tahun 2011 tanggal April 2011 tentang Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Empat Lawang;13. Surat Keputusan DPRD Kab. Empat Lawang Nomor : 09 tahun 2011 tanggal 8 April 2011 tentang Susunan Panitia dan Keanggotaan Serta Tugas Komisi-komisi DPRD Kab. Empat Lawang;14. Surat Keputusan DPRD Kab. Empat Lawang Nomor : 7 Tahun 2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang Susunan Keanggotaan Badan Legislasi Daerah DPRD Kab. Empat Lawang; 15. Surat Keputusan DPRD Kab. Empat Lawang Nomor : 23 Tahun 2009 tanggal Oktober 2009 tentang Susunan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kab. Empat Lawang; 16. Surat Keputusan Dewan Perawakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor : 10/PIM/KEP/DPRD/2012 tanggal Juni 2012; 17. Surat Keputusan Dewan Perawakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor : 11/PIM/KEP/DPRD/2012 tanggal Juni 2012; 18. Surat Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 900/58/KEP/SETWAN/2011 tanggal Desember 2011 tentang tentang Standar Harga Sewa Rumah Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Empat Lawang TA. 2012; 19. Surat Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 900/203/KEP/SETWAN/2011 tanggal 1 Juni 2012 tentang tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional (BOP) Pimpinan DPRD Kabupaten Empat Lawang TA. 2012; 20. Surat Keputusan Bupati Nomor : 900/423/DPPKAD/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Empat Lawang TA. 2012; 21. Peraturan Daerah Kab. Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab. Empat Lawang; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daearah Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab. Empat Lawang; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor : 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daearah Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab. Empat Lawang; 24. Peraturan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor : 19 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Daerah dan Sekretariat DPRD Kab. Empat Lawang; 25. Print-out Rekening Bedahara Gaji Setwan Kab. Empat Lawang Nomor : 173-30-10013 (rekening gaji anggota DPRD) periode 26. Print- out Rekening DAU (B9) Nomor Rekening : 173-30-00002 TA. 2012; 27. 1 (satu) buah Buku Daftar Gaji Anggota DPRD Kab. Empat Lawang bulan Januari s/d April 2012; hhh. 1 (satu) buah Buku Daftar Gaji Anggota DPRD Kab. Empat Lawang bulan Juni 2012; 28. 1 (satu0 buah buku daftar gaji anggota DPRD Empat Lawang Bulan Juni 201229. 1 (satu) berkas Daftar Pembayaran Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Empat Lawang Bulan Januari 201230. 1 (satu) berkas Daftar Pembayaran Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Empat Lawang Bulan Februari 201231. 1 (satu) berkas Daftar Pembayaran Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Empat Lawang Bulan Maret 201232. 1 (satu) berkas Daftar Pembayaran Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Empat Lawang Bulan April 2012; 33. 1 (satu) berkas Daftar Pembayaran Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Empat Lawang Bulan Mei 2012; 34. 1 (satu) buah buku Bendahara 201235. 1( satu) Berkas Rekapitulasi Pengeluaran Uang Tahun 2012;36. ppp. Surat Pernyataan Bendahara (MEISY SUSILAWATI) tanggal 25 Mei 2012; 37. Surat Pernyataan Bendahara (MEISY SUSILAWATI) tanggal 20 April 2012; 38. Surat Pernyataan Bendahara (MEISY SUSILAWATI) tanggal 30 Januari 2012; 39. Surat Pernyataan Bendahara (MEISY SUSILAWATI) tanggal 25 Mei 201240. Surat Pernyataan Bendahara (MEISY SUSILAWATI) tanggal 10 Februari 2012; 41. Surat Pernyataan Bendahara (MEISY SUSILAWATI) tanggal 12 April 2012; 42. Surat Pernyataan Bendahara (MEISY SUSILAWATI) tanggal 15 Mei 2012; 43. Surat Pernyataan Bendahara (MEISY SUSILAWATI) tanggal 1 Mei 2012; Dikembalikan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Empat Lawang.44. Surat Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 900/69/KEP/DPPKAD/2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang TA. 2012;45. Surat Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 954/67/KEP/DPPKAD/2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2012; 46. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor : 33 Tahun 2011 tanggal tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Empat Lawang; 47. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : /SPP-GAJI/DPRD/2012 tanggal Desember 2011 berikut Ringkasan DPA / SPD / SP2D dan Rincian Rencana Penggunaan ; 48. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : /SPM-GAJI/DPRD/2011 tanggal Desember 2011; 49. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0038/DPRD/BTGJ/2012 tanggal 29 Desember 2011 berikut Daftar Penguji Nomor : 0038/DPRD/BTGJ/2012 tanggal 29 Desember 2011; 50. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : /SPP-GAJI/DPRD/2012 tanggal Januari 2012 berikut berikut Ringkasan DPA / SPD / SP2D dan Rincian Rencana Penggunaan; 51. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: /SPM-GAJI/DPRD/2012 tanggal Januari 2012; 52. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0078/DPRD/BTGJ/2012 tanggal 26 Januari 2012 berikut Daftar Penguji Nomor : 0078/DPRD/BTGJ/2012 tanggal 26 Januari 2012;53. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 10/SPP-GAJI/DPRD/2012 tanggal Februari 2012 berikut Ringkasan DPA / SPD / SP2D dan Rincian Rencana Penggunaan; 54. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: 10/SPM-GAJI/DPRD/2012 tanggal Februari 2012; 55. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0178/DPRD/BTGJ/2012 tanggal 27 Februari 2012 berikut Daftar Penguji Nomor : 0178/DPRD/BTGJ/2012 tanggal 27 Februari 2012; 56. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 11/SPP-GAJI/DPRD/2012 tanggal Maret 2012 berikut Ringkasan DPA / SPD / SP2D dan Rincian Rencana Penggunaan; 57. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: 11/SPM-GAJI/DPRD/2012 tanggal Maret 2012; 58. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0305/DPRD/BTGJ/2012 tanggal 28 Maret 2012 berikut Daftar Penguji Nomor : 0305/DPRD/BTGJ/2012 tanggal 28 Maret 2012; 59. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 20/SPP-GAJI/DPRD/2012 tanggal 27 April 2012 berikut Ringkasan DPA / SPD / SP2D dan Rincian Rencana Penggunaan; 60. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: 20/SPM-GAJI/DPRD/2011 tanggal 27 April 2011; 61. Nota Dinas Setwan Nomor : 900/20/I/1.20.04/SETWAN/2012 tanggal 27 April 2012; 62. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0496/DPRD/BTGJ/2012 tanggal 27 April 2012 berikut Daftar Penguji Nomor : 0496/DPRD/BTGJ/2012 tanggal 27 April 2012; 63. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 23/SPP-GAJI/DPRD/2012 tanggal Mei 2012 berikut Ringkasan DPA / SPD / SP2D dan Rincian Rencana Penggunaan; 64. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: 29/SPM-GAJI/DPRD/2012 tanggal 28 Mei 2012; 65. Nota Dinas Setwan Nomor : 900/23/I/1.20.04/SETWAN/2012 tanggal 28 Mei 2012; 66. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0673/DPRD/BTGJ/2012 tanggal 28 Mei 2012 berikut Daftar Penguji Nomor : 0673/DPRD/BTGJ/2012 tanggal 28 Mei 2012; 67. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD Serta Prognosis 6 (enam) bulan Berikutnya SKPD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TA. 2012; 68. Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 910/0019/BTL-BP/DPRD/DPPKAD tanggal 6 Januari 2012; 69. Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 910/097/BTL-BP/DPRD/DPPKAD tanggal 2 April 2012; 70. Nota Dinas Kepala Bidang Anggaran Nomor : 900/02/DPPKAD/2012 tanggal 2 Januari 2012 perihal Permintaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Iuran Asuransi Kesehatan PNS, Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati, Gaji dan Tunjangan DPRD Pemerintah Kab. Empat Lawang;71. Nota Dinas Kepala Bidang Anggaran Nomor : 900/43/DPPKAD/2012 tanggal 24 Januari 2012 perihal Permintaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Iuran Asuransi Kesehatan PNS, Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati, Gaji dan Tunjangan DPRD Pemerintah Kab. Empat Lawang;72. Nota Dinas Kepala Bidang Anggaran Nomor : 900/111/DPPKAD/2012 tanggal 29 Februari 2012 perihal Permintaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Iuran Asuransi Kesehatan PNS, Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati, Gaji dan Tunjangan DPRD Pemerintah Kab. Empat Lawang;73. Nota Dinas Kepala Bidang Anggaran Nomor : 900/229/DPPKAD/2012 tanggal 27 Maret 2012 perihal Permintaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Iuran Asuransi Kesehatan PNS, Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati, Gaji dan Tunjangan DPRD Pemerintah Kab. Empat Lawang;74. Surat Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 820/161/KEP/BKD.III/2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Jabatan Sekretaris pada DPRD Kabupaten Empat Lawang.75. Surat Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 821.22/09/KEP/BKD.III/2010 tanggal 27 - 2 -2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang76. Petikan Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 821.22/46/KEP/BKD/2013 tanggal 7 Juni 2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang berikut Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/150/BKD/2013 tanggal 12 Juni 2012, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/150/BKD/2012 tanggal 12 Juni 2012 dan Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Nomor : 800/150/BKD/2012 tanggal 12 Juni 2012; 77. Surat Pernyataan/Perjanjian tanggal 9 Juli 2012 berikut lampiran yang ditandatangani MUAS AKHMAD, SE, MSi;Dikembalikan pada DPPKAD Kabupaten Empat Lawang. 9 Membebankan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
Tanggal Musyawarah	—
Tanggal Dibacakan	16 Juni 2014
Kaidah	—
Abstrak

Lampiran

Download Zip
—
Download PDF
—

Putusan Terkait

Putusan terkait tidak ada

Statistik

72

41