Putusan PN JAKARTA PUSAT
32/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst

Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 19 Maret 2019 —Pemohon:
JENNY SOESANTI SOESANTO
Termohon:
PT. BANGUN INVESTA GRAHA

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya;:
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk saudara Abdul Kohar, SH., MH. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU;
4. Mengangkat Saudara:

• Aditirta Parlindungan, S.H., M.H.

Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-242, tertanggal 05 Desember 2016, yang berkedudukan di Jl. Mangga XVI, Block CC. No. 65-66, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

Luqmanulhakim Natadiwidjaja, S.H.

Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-220.AH.04.03-2017 tertanggal 08 November 2017, yang berkedudukan di Gedung Graha Mampang, Lantai 1, suites 101, Jl. Mampang Prapatan Raya, No. 100, Jakarta Selatan 12760;

Selaku Pengurus / Tim Pengurus Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU;

1. Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, pukul 09.00 WIB. bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
2. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU selaku Desbitor dan Pemohon PKPU selaku Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang ? sidang yang ditetapkan;
3. Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
4. Menangguhkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;