Direktori Putusan

Putusan

Putusan PN KUPANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg Tanggal 1 Oktober 2019 — Majelis Hakim Penuntut Umum Terdakwa Penasehat Hukum
Nomor	20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg
Tingkat Proses	Pertama
Klasifikasi	Pidana Khusus Korupsi
Kata Kunci
Tahun	2019
Tanggal Register	20 Mei 2019
Lembaga Peradilan	PN KUPANG
Jenis Lembaga Peradilan	PN
Hakim Ketua	- Y. Teddy Windiartono
Hakim Anggota	- Gustap P. M. Marpaung, - Ibnu Kholik
Panitera	Erna Christina Dima
Amar	Lain-lain
Amar Lainnya	HUKUM
Catatan Amar	PUTUSAN SELANomor : 37/PID.SUS-TPK/2019/PN.KpgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan Sela terhadap keberatan yang diajukan dan dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : Ir. YULIA AFRA, M.T. Tempat Lahir : WaingapuUmur/Tanggal Lahir : 55 Tahun/ 11 Juli 1964Jenis Kelamin : PerempuanKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Jl. Eltari II RT. 013 RW. 005 Kelurahan Liliba, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara TimurAgama : KatholikPekerjaan : Pengawai Negeri Sipil (PNS)Pendidikan : Magister (S2)Penahanan :- Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan 2 Juli 2019;- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan 11 Agustus 2019;- Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan 10 September 2019;- Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg tanggal 23 September 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg tanggal 23 September 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Setelah memperhatikan, mendengar dan membaca keberatan Penasehat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan serta Pendapat dari Penuntut Umum;Terdakwa Ir. YULIA AFRA, MT, dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum RUSDINUR, S.H., M.H., dan FRANSISKUS JEFRY SAMUEL, S.H., masing-masing advokat pada kantor advokat ?RUSDINUR & PARTNER? yang beralamat di Jl. Rambutan Nomor N.3 dan N.4 Kota Pekanbaru Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Register Nomor : 51/LGS/SK/PID/2019/PN.Kpg, tanggal 30 September 2019;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dalam perkara ini di dakwa melakukan perbuatan pidana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDS- 08/N.3.10/Ft.1/09.2019 tanggal 11 September 2019 sebagai berikut:PRIMAIR :Bahwa Terdakwa Ir. YULIA AFRA, MT (selanjutnya dalam dakwaan ini disebut Terdakwa), selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BKD.013.1/I/81/PK-JS/IV/2017 tanggal 03 April 2017 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BPPKAD.V.3/900.992/3143/2017 tanggal 13 Nopember 2017 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BPPKAD.V.3/900/43/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, bersama dengan Saksi DONA FABIOLA THO, ST,. M.Eng selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Saksi Ir. HADMEN PURI selaku Direktur PT.Cipta Eka Puri, Saksi LINDA LIUDIANTO, SE selaku Kuasa Direktur PT. Cipta Eka Puri, Saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI selaku Direktur Utama PT. Dana Consultan, dan Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom (yang masing ? masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Maret tahun 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 atau setidaknya dalam tahun 2018 dan tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Jln. W.J. Lalamentik Nomor 20, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: - Bahwa untuk mendukung kegiatan pameran di wilayah Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan membangun gedung kawasan pameran NTT Fair dengan mengalokasikan dana sejumlah Rp31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD TA. 2018 dan yang tertuang didalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : BPPKAD.IV/900.910/DPA/87/2017 tanggal 28 Desember 2017;- Bahwa sebagai tindak lanjut atas alokasi dana dimaksud, Terdakwa telah mengangkat Saksi DONA FABIOLA THO, ST,. M.Eng sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Keputusan Nomor: PRKP.700/36/KPTS-PP/II/2018 tanggal 19 Februari 2018, tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018;- Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen tersebut, selanjutnya Saksi DONA FABIOLA THO, ST,. M.Eng menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan merujuk pada Rencana Teknis (Detail Enggineering Design/DED) gedung pameran dan Hotel Kawasan NTT Fair untuk bangunan berlantai 3 (tiga). Rencana Teknis (DED) tersebut didesain oleh PT. Perencana Indah Enginering Consultant & Supervisior dengan Direktur Saksi LUHUT MANALU, ST, MT, senilai Rp70.735.181.000,00 (tujuh puluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari:1. Pekerjaan Gedung Pameran senilai Rp40.253.210.500,00 (empat puluh miliar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) 2. Pekerjaan Bangunan Hotel senilai Rp30.481.970.500,00 (tiga puluh miliar empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).- Bahwa karena alokasi dana yang ada dalam DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2018 sejumlah Rp31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah), maka Saksi DONA FABIOLA THO, ST,. M.Eng meminta kepada Saksi LUHUT MANALU, ST, MT agar melakukan review/perubahan desain perencanaan disesuaikan dengan dana yang tersedia didalam DPA TA. 2018 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur dan untuk menindaklanjuti permintaan Saksi DONA FABIOLA THO, ST,. M.Eng, Saksi LUHUT MANALU, ST, MT melakukan review dengan menghilangkan pekerjaan basement yang semula masuk dalam perencanaan awal sehingga desain hasil revisi DED menjadi senilai Rp31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah);- Bahwa dalam DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT TA. 2018, juga tersedia alokasi dana untuk pekerjaan Manajemen Konstruksi senilai Rp821.000.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah). Atas dasar alokasi dana tersebut, selanjutnya Saksi DONA FABIOLA THO, ST,. M.Eng menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sejumlah Rp821.000.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah) yang di serahkan kepada POKJA ULP Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 untuk dilakukan pelelangan dengan perincian HPS sebagai berikut: NO URAIAN JUMLAH HARGA Rp. A BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION) 1 Tenaga Ahli 260,416,000.00 2 Tenaga Sub Ahli 162,240,000.00 3 Tenaga Penunjang 34,944,000.00 Jumlah A 457,600,000.00 B BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST) 1 Operasional 139,600,000.00 2 Biaya Sewa Kendaraan 84,800,000.00 3 Biaya Penyusunan Laporan 24,000,000.00 4 Biaya Koordinasi dan Penyelenggara 40,800,000.00 Jumlah B 289,200,000.00 Jumlah 746,800,000.00 PPN 10 % 74,680,000.00 Jumlah Total 821,480,000.00 Dibulatkan 821,000,000.00 - Bahwa selanjutnya, POKJA ULP Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Pengadaan barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT Nomor : PBJ.188/II/71/2018 tanggal 23 Februari 2018 tentang Penunjukkan/Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan NTT Fair terdiri dari :1. MARIA FATIMA K.M.G.LODO, ST (Ketua)2. JANS E. ZACHARIAS SIBU, SE (Sekretaris)3. ADELINO DA CRUS SOARES, A.KS,MPSSp (Anggota) 4. SAUL DAVID MUDAK, ST (Anggota) 5. MAURIT SIMORANGKIR, ST (Anggota) melakukan pengumuman pelelangan Pra Kualifikasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 pada LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 13 Maret 2018;- Bahwa dengan adanya pengumuman Pra Kualifikasi pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan NTT Fair TA. 2018 pada LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom menghubungi Saksi FRANSISKUS HADUNG BOLENG Alias SAFRI untuk membantu mencari perusahaan yang dapat digunakan untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair TA. 2018;- Bahwa terhadap permintaan Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom tersebut, Saksi FRANSISKUS HADUNG BOLENG Alias SAFRI menghubungi Saksi MUHAMMAD RAMLI, ST selaku penanggungjawab tehnik dari PT. Dana Consultan dan menyampaikan permintaan untuk menggunakan perusahaan PT. Dana Consultan dalam proses pelelangan pekerjaan Manajemen Konstruksi, yang nantinya jika setelah dinyatakan sebagai pemenang maka pelaksanaannya akan dikerjakan oleh Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom;- Bahwa menanggapi permintaan tersebut, Saksi MUHAMMAD RAMLI, ST kemudian menyampaikan kepada Saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI, dan oleh Saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI disetujui dengan permintaan fee pinjam perusahaan sebesar 10% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak;- Bahwa terhadap permintaan fee tersebut, Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom menyetujui dan meminta agar proses penyusunan dokumen Pra Kualifikasi dan penyusunan dokumen penawaran segera dilakukan. Selanjutnya teknis pelaksanaan penyusunan dokumen penawaran oleh Saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI dipercayakan kepada Saksi MUHAMMAD RAMLI, ST, sedangkan harga penawaran pekerjaan dilakukan atas persetujuan Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom;- Bahwa Saksi MUHAMMAD RAMLI, ST, selanjutnya mempersiapkan dokumen pendukung PT. Dana Consultan dan melakukan pendaftaran pada LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan memasukan dokumen pra kualifikasi yang meliputi:a. Surat Ijin Usaha/IUJK Jasa Konsultasi Konstruksi Kualifikasi usaha menengah yang masih berlaku; b. Pengurus tidak masuk dalam daftar hitam;c. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT) Tahun 2016;d. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan penyedia Jasa Konsultasi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir;e. Memiliki pengalaman pada pekerjaan yang sama / sejenis dengan total bobot penilaian sebesar 100 %;f. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas/peralatan/ perlengkapan yang memadai, sesuai dan layak untuk melaksanakan jasa konsultasi;- Bahwa adapun harga penawaran yang diajukan oleh PT. Dana Consultan adalah sejumlah Rp816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:NO URAIAN JUMLAH HARGA Rp. A BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION) 1 Tenaga Ahli 312.000.0002 Tenaga Sub Ahli 224.000.0003 Tenaga Penunjang 48.000.000 Jumlah A 584.000.000B BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST) 1 Operasional 97.600.0002 Biaya Sewa Kendaraan 45.600.0003 Biaya Penyusunan Laporan 6.800.0004 Biaya Koordinasi dan Penyelenggara 8.000.000 Jumlah B 158.000.000 Jumlah 742.000.000 PPN 10 % 74.200.000 Jumlah Total 816.200.000 Dibulatkan 816.200.000- Bahwa proses pendaftaran Pra Kualifikasi diikuti oleh 29 (dua puluh sembilan) perusahaan diantaranya adalah PT. Dana Consultan dan dari hasil evaluasi Pra Kualifikasi terdapat 3 (tiga) perusahaan yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu:1. PT. Dana Consultan 2. PT. Terasis Erojaya3. PT. Narada Karya Dari hasil evaluasi Pra Kualifikasi tersebut, POKJA ULP melakukan evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi harga dan dari hasil evaluasi tersebut, POKJA ULP menyatakan bahwa PT. Dana Consultan memenuhi syarat dan dilanjutkan dengan Pembuktian Kualifikasi terhadap dokumen penawaran PT. Dana Consultan;- Bahwa dengan selesainya proses evaluasi terhadap dokumen penawaran dan dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi, maka pada tanggal 26 Maret 2018, Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom kemudian menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD RAMLI, ST mengenai pelaksanaan pembuktian Kualifikasi terhadap dokumen penawaran. Kemudian Saksi MUHAMMAD RAMLI, ST meminta agar Saksi ISHAK YUNUS, SE mengikuti kegiatan dimaksud dengan membawa surat kuasa yang mewakili Saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI untuk melaksanakan pembuktian kualifikasi di Kupang dengan fasilitas yang sudah disiapkan oleh Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom;- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2018, bertempat di ruang kerja POKJA ULP Manajemen Konstruksi, Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom bersama dengan Saksi ISHAK YUNUS, SE selaku penerima kuasa dari Saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI mengikuti pelaksanaan pembuktian kualifikasi dengan membawa serta dokumen berupa:1. Akta pendirian perusahaan PT. Dana Consultan 2. Akta perubahan PT. Dana Consultan.3. SITU (Surat Ijin Tempat Usaha) 4. SIUP (Surat Ijin Usaha Perseroan)5. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)6. IUJK (Ijin Usaha Jasa Konsultasi)7. Ijasah serta sertifikat keahlian personil/ Ahli, kontrak-kontrak dan pengalaman kerja.- Bahwa Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom, tidak termasuk sebagai karyawan atau tenaga ahli yang ditawarkan didalam dokumen penawaran PT. Dana Consultan, akan tetapi tenaga ahli/ karyawan PT. Dana Consultan yang dimasukan didalam dokumen penawaran adalah sebagai berikut:No Nama Personil Perusahaan Tenaga Ahli Lokal/Asing Lingkup Keahlian Posisi Yang Diusulkan Uraian Pekerjaan Jumlah orang bulanA. Teanaga Ahli 1. Muhammad Ramli, ST PT. Dana Consultant Lokal Team Leader Team Leader ? Mengkoordinir dalam penyusunan rencana kerja dan lokasi kegiatan kepada masing-masing tenaga ahli.? Melakukan koordinasi kedalam (team proyek, manajemen Dll) dan keluar.? Menyiapkan rencana kerja operasi proyek, meliputi aspek teknis, waktu, administrasi dan keuangan proyek.? Melaksanakan dan mengontrol operasional proyek sehingga operasi dapat berjalan sesuai rencana (on track)? Mengidentifikasi dan menyelesaiakan potensi masalah yang akan timbul agar dapat diantisipasti secara dini. 82. Abd Rahman, A.ST PT. Dana Consultant Lokal Ahli arsitektur Ahli arsitektur ? Bertanggung Jawab Kepada Team Leader.? Memberikan saran pada bidang arsitektur agar hasil pelaksanaan sesuai harapan.? Mengadakan pemahaman gambar yang bersifat arsitektur dengan pengawas lapangan, sehingga agar bila ada dapat segra diatasi.? Memecahkan masalah arsitektur yang ada kemudian diusulkan kepada pengelola proyek.? Bekerja sama membuat final buku pedoman pemeliharaab bangunan. 83. Irsan Yunus,ST PT. Dana Consultant Lokal Ahli Struktur Ahli Struktur ? Bertanggung Jawab Kepada Team Leader? Menyiapkan site plan tata letak seluruh bangunan prasarana dan sarana lengkap dengan ukuran kapasitas yang telah diperhitungkan.? Melakukan pelaksanaan penggambaran detail design dan perhitungan teknik untuk setiap bangunan prasarana dan sarana lengkap dengan notasi, ukkuran dan berskala baik gambar situasi, profil memanjang maupun melitang.? Melakukan perhitungan struktur berdasarkan hasil perencanaan berdasarkan SNI dan memberi pengarahan pada kegiatan penylidikan tanah serta penentuan pondasi. ? Membantu team leader dalam pembuat laporan. 84. Ir. Amiluddin PT. Dana Consultant Lokal Ahli Mekanikal & Elektrikal Ahli Mekanikal & Elektrikal ? Bertanggung jawab kepada team leader .? Mrnganalisis kebutuhan elektrikal.? Merencanakan sistem penghawaan buatan (AC).? Merencanakan jaringan elektrikal dan material yang digunakan.? Merencanakan penangkan petir.? Merencanakan jaringan AC (sistem ducting).? Merencanakan jaringan telekomunikasi dan material.? Bekerja sama membuat final buku. 8B. Tenaga Pendukung 1. Akbar, S, A.Md PT. Dana Consultant Local Site Inspector Site Inspector ? Mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari aspek prosedur dan kuantitas pekerjaan berdasarnkan dokumen kontrak.? Melakukan pengawasan dan pemantauan ketat atas peraturan personil dan peralatan laboraturium kontrak.? Melakukan pengawasan setiap hari semua kegiatan pemeriksaan mutu bahan dan pekerjaan serta memmberikn laporan kepada site engineer setiap permasalahan yang timbul.? Melakukan pemeriksaan gambar kerja kontrator berdasarkan gambar rencana serta memeriks gambar terlaksana ( As Built Drawing) .? Membuat laporan harian mengenai aktivitas kontraktor untuk kemajuan pekerjaan. 82. Moh. Nasruddin, A.Md PT. Dana Consultant Local Site Inspector Site Inspector ? Mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari aspek prosedur dan kuantitas pekerjaan berdasrkan dokumen kontrak.? Melakukan pengawasan dan pemantauan ketat atas peraturan personil dan peralatan laboratorium kontraktor.? Melakukan pengawasan setiap hari semua kegiatan pemeriksaan mutu bahan dan pekerjaan serta meberikan laporan kepada site engineer setiap permasalahan yang timbul.? Melakukan pemeriksaan gambar kerja kontraktor berdasarkan gambar rencana serta memeriksa gambar terlaksana (AS Built Drawing ? Membuat laporan harian mengenai aktivitas kontraktor untuk kemajuan pekerjaan. 83. Muh. Khairuddin Aziz, ST PT. Dana Consultant Lokal Site Inspector Site Inspector ? Mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari aspek prosedur dan kuantitas pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak.? Melakukan pengawasan dan pemantauan ketat atas peraturan personil dan peralatan laboratorium kontraktor.? Melakukan pengawasan setiap hari semua kegiatan pemeriksaan mutu bahan dan pekerjaan serta memberikan laporan kepada site engineer setiap permasalahan yang timbul.? Melakukan pemeriksaan gambar kerja kontraktor berdasarkan gambar rencana serta memeriksan gambar terlaksana (AS Built Drawing).? Membuat laporan harian mengenai aktivitas kontraktor untuk kemajuan pekerjaan. 84 Aria Syamsu Rizal, ST PT. Dana Consultant Lokal Estimator Estimator ? Membuat Analisa Volume Material.? Membuat Analisa Upah Pekerjaan Konstruksi.? Membuat Analisis Biaya Prakonstruksi.? Membuat Total Baiaya Konstruksi. 85. Muhammad Zaki, ST PT. Dana Consultant Lokal Drafter Drafter ? Bertanggung Jawab Pada Team Leader.? Membuat Lay Out Desain.? Membuat Perubahan Gambar.? Membuat DED Perencana. 8- Bahwa dengan telah dilakukannya pembuktian kualifikasi perusahaan oleh POKJA ULP, maka pada tanggal 18 April 2018, POKJA ULP menetapkan pemenang lelang Manajemen Konstruksi pekerjaan Fasilitas Pameran NTT Fair TA. 2018 adalah PT. Dana Consultan berdasarkan Penetapan Pemenang lelang Nomor: 14/PJ-BPBJ/UPK_PFPK-NTTFAIR dengan direktur Saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI dengan harga penawaran sebesar Rp816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah);- Bahwa proses selanjutnya, setelah adanya perubahan desain DED Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair oleh PT.Perencana Indah Enginering Consultant & Supervisior, maka Saksi DONA FABIOLA THO, ST,. M.Eng kemudian menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp31.133.416.800,00 (tiga puluh satu miliar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).- Bahwa selanjutnya, Saksi DONA FABIOLA THO,ST,.M.Eng menyerahkan HPS beserta dokumen pendukung pelaksanaan pelelangan paket pekerjaan pembangunan kawasan pameran NTT Fair kepada POKJA ULP Jasa Konstruksi pada Biro Pengadaan barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa:1. RKS (Rencana Kerja dan Syarat) 2. Spesifikasi Teknis 3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS/ RAB) 4. Rancangan Kontrak 5. Pokok ?pokok perjanjian 6. Syarat ? syarat Umum Kontrak (SSUK)7. Syarat ? syarat Khusus Kontrak (SSKK)8. Gambar Rencana / Model Contoh9. Daftar Kuantitas Harga (BoQ) 10. Harga Satuan dan Analisa 11. Foto copy Surat penetapan tim teknis / Tenaga Aanwisjir 12. Foto copy DPA/ DIPA (seluruh halaman paket kegiatan )13. Rencana Umum Pengadaan (RUP)14. Foto copy SK Penunjukan / Penetapan PPK15. Foto copy Sertifikat Keahlian PBJ PPK16. Surat pernyataan PPK tentang Penyusunan HPS17. Pembiayaan untuk dilakukan pelelangan melalui Portal Nasional yaitu lpse.nttprov.go.id- Bahwa setelah dokumen diserahkan oleh Saksi DONA FABIOLA THO, ST,. M.Eng, maka POKJA ULP Jasa Konstruksi yang diangkat oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Nomor: PBJ.188/II/137/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 Tentang penunjukkan/penetapan POKJA ULP Jasa Konstruksi Revisi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA. 2018 masing ? masing: 1. JANS E. ZACHARIAS SIBU, SE (Selaku Ketua)2. MARIA FATIMA K.M.G.LODO, ST (Sekretaris)3. ADELINO DA CRUZ SOARES .Aks, MPSSp (Anggota) 4. SAUL DAVID MUDAK , ST (Anggota)5. T.L. FLORADIPUTRA LANGODAY, ST (Anggota)kemudian menyusun dokumen lelang Kualifikasi Nomor: 03/Pj-BPBJ/KSL-MK.PFPK-NTT FAIR/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, untuk kepentingan pelelangan pekerjaan Kawasan Pameran NTT Fair dengan menetapkan jaminan penawaran sebesar 3% dengan jenis kontrak harga satuan;- Bahwa terkait dengan lelang dimaksud, sekitar akhir bulan Maret 2018, Saksi LINDA LIUDIANTO, SE bersama dengan Saksi LEE JAE SIK Alias JAE SIK LEE Alias Mr. LEE bertemu dengan Saksi SAMSUL RIZAL, Saksi ADE ISKANDAR dan Saksi Ir. BAYU MUHAMAD YUNUS di Restoran THE PAVILIUN HOTEL, Jl. R.E. Martadinata, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, dengan maksud membicarakan keinginan Saksi LINDA LIUDIANTO, SE untuk mencari perusahaan yang memenuhi syarat agar bisa dipergunakan untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur; - Bahwa terhadap keinginan Saksi LINDA LIUDIANTO, SE tersebut, Saksi SAMSUL RIZAL, Saksi Ir. BAYU MUHAMAD YUNUS dan Saksi ADE ISKANDAR menyanggupi menyediakan perusahaan dengan syarat kesepakatan Fee sebesar 2% dari nilai kontrak pekerjaan; - Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut, maka Saksi SAMSUL RIZAL bersama dengan Saksi Ir. BAYU MUHAMAD YUNUS, kemudian beberapa kali bertemu dengan Saksi Ir. HADMEN PURI menyampaikan keinginan Saksi LINDA LIUDIANTO,SE tersebut, yang oleh Saksi Ir. HADMEN PURI disetujui dengan permintaan fee bagi perusahaan sebesar 1,5% dari nilai kontrak, perusahaan dimaksud adalah PT. Cipta Eka Puri milik Saksi Ir. HADMEN PURI, walaupun PT. Cipta Eka Puri belum memiliki kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan nilai proyek sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);- Bahwa selanjutnya, Saksi SAMSUL RIZAL bersama dengan Saksi Ir. BAYU MUHAMAD YUNUS setelah mendapatkan profil perusahaan PT. Cipta Eka Puri dari Saksi Ir. HADMEN PURI lalu menyusun dokumen penawaran serta melakukan pendaftaran ke LPSE Provinsi NTT dengan menggunakan user id dan password milik PT. Cipta Eka Puri yang telah diberikan oleh Saksi Ir. HADMEN PURI dengan dukungan fasilitas modal dari Saksi LINDA LIUDIANTO,SE, dengan pembagian tugas yaitu Saksi ADE ISKANDAR mengurus surat dukungan Mechanical Electric (ME), surat dukungan Pengadaan Lift Escalator, Saksi SAMSUL RIZAL mengurus dukungan Bank dan Asuransi, Jaminan Penawaran, dan Saksi Ir. BAYU MUHAMAD YUNUS mengurus/membuat Surat Keterangan Ahli serta Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), Daftar Jadwal, Daftar Personil Inti, Jadwal Penggunaan Tenaga Kerja, Kurva S, Daftar dan Jadwal Alat serta Bahan, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Network Planing, Metode Pelaksanaan, Analisa Teknis, Spesifikasi Teknis dan Bill Of Quantity (BoQ);- Bahwa POKJA ULP Jasa Konstruksi menyusun Dokumen Pengadaan Nomor: 03/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018 pada tanggal 03 April 2018 untuk pengadaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair yang akan diumumkan melalui LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 04 April 2018 dengan persyaratan Pra Kualifikasi sebagai berikut: ? Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir ? Telah melunasi kewajiban pajak terakhir tahun 2016 ? Memiliki Pengalaman melaksanakan pekerjaan yang sama / sejenis pada sub bidang yang dipersyaratkan dengan kompleksitas yang setara (Pembangunan Bangunan Komersial) dengan kemampuan dasar (KD) sekurang ? kurangnya sama dengan HPS . pengalaman dibuktikan dengan melampirkan asli kontrak dan BAST/PHO/FHO ? Memiliki sertifikat Manajemen Mutu dan lain?lain sesuai yang tercantum dalam dokumen pengadaan ? Memenuhi syarat lainnya seperti yang tercantum pada dokumen Pengadaan. - Bahwa dengan adanya pengumuman pelelangan tersebut, terdapat 69 (enam puluh sembilan) perusahaan di antaranya PT. Cipta Eka Puri yang mendaftar dan menyatakan minat untuk mengikuti pelelangan, dan dari hasil evaluasi Pra Kualifikasi terdapat 5 (lima) perusahaan yang memenuhi persyaratan Prakualifikasi yaitu:1. PT. Cipta Karya Multi Tehnik dengan harga penawaran sebesar Rp30.666.536.000,00 (tiga puluh miliar enam ratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) 2. PT. Sumber Bayak Kreasi dengan penawaran sebesar Rp30.204.700.000, 00 (tiga puluh miliar dua ratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah) 3. PT. Erom dengan penawaran sebesar Rp30.577.462.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) 4. PT. Daya Samudera Cipta Mandiri dengan penawaran sebesar Rp28.789.626.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) 5. PT. Cipta Eka Puri dengan penawaran sebesar Rp29.856.902.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua ribu rupiah) - Bahwa pada tanggal 6 April 2018, dilakukan Aanwisjing/pemberian penjelasan pekerjaan terhadap klausal dokumen pengadaan sehingga dilakukan amandemen/perubahan atas dokumen pengadaan Nomor: 03/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 03 April 2018 antara lain:Bab Uraian KeteranganBAB I. UMUM Tetap BAB II. PENGUMUMAN PELELANGAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI Tetap BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Tetap BAB IV LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) Berubah sesuai Addendum Dokumen Pengadaan BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) Berubah sesuai Addendum Dokumen Pengadaan BAB VI BENTUK DOKUMEN PENAWARAN Tetap BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI Tetap BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI Tetap BAB IX. BENTUK KONTRAK Tetap BAB X. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) Tetap BAB XI. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) Tetap BAB XII. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR Berubah sesuai Addendum Dokumen Pengadaan dan Addendum Spesifikasi Teknis dan Gambar BAB XIII. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA Berubah sesuai Addendum Dokumen Pengadaan dan Addendum Daftar Kuantitas dan Harga BAB XIV. BENTUK DOKUMEN LAIN Tetap Yang dituangkan didalam Addendum Dokumen Pengadaan Nomor: 05/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 06 April 2018;- Bahwa pada tanggal 16 April 2018, POKJA ULP Jasa Konstruksi melakukan evaluasi terhadap dokumen Pra Kualifikasi berupa evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga dan Pembuktian Kualifikasi dengan menggunakan metode sistem gugur;- Bahwa hasil evaluasi Administrasi yang dilakukan POKJA ULP Jasa Konstruksi sebagai berikut:Evaluasi administrasi. 1. PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK, Tidak lulus Evaluasi AdministrasiAlasannya : - Penggunaan Materai dengan nomor seri yang sama untuk 3 surat pernyataan yang berbeda- Penggunaan Materai dengan nomor seri yang sama untuk 5 surat pernyataan yang berbeda2. PT.SUMBER BAYAK KREASI, Tidak Lulus Evaluasi Administrasi.Alasannya : - Yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani surat penawaran karena tidak memiliki surat kuasa.- Pembentukan cabang tidak memenuhi syarat.3. PT. EROM, Lulus Administrasi.4. PT. DAYA SAMUDERA CIPTA MANDIRI, Tidak Lulus Evaluasi Administrasi.Alasannya : - Penggunaan Materai dengan nomor seri yang sama untuk surat pernyataan yang berbeda5. PT. CIPTA EKA PURI, Lulus Administrasi. Dan dari hasil evaluasi Administrasi yang dilakukan, POKJA ULP Jasa Konstruksi menyatakan bahwa PT. EROM dan PT. Cipta Eka Puri memenuhi syarat sehingga dapat dilanjutkan dengan evaluasi Teknis;- Bahwa terhadap hasil evaluasi administrasi yang dilakukan, POKJA ULP Jasa Konstruksi telah menyatakan bahwa hasil Evaluasi PT. Cipta Eka Puri memenuhi syarat administrasi, akan tetapi faktanya PT. Cipta Eka Puri seharusnya juga tidak memenuhi syarat sebagaimana perusahan-perusahan lainnya yang digugurkan oleh POKJA ULP Jasa Konstruksi karena terdapat nomor seri pada materai yang sama yaitu :? Pakta Integritas dengan Nomor seri Materai 6F604AEF992936299.? Surat Pernyataan Tidak sedang dalam pengawasan pengadilan Nomor seri Materai 6F604AEF992936299.- Bahwa sesuai dengan syarat dalam dokumen pengadaan Nomor 05/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 06 April 2018, proses evaluasi yang ditetapkan dengan Metode Evaluasi Sistem Gugur, maka seharusnya pada saat evaluasi Administrasi apabila ditemukan adanya dokumen administrasi yang tidak memenuhi syarat, POKJA ULP Jasa Konstruksi menggugurkan Penawaran dari PT. Cipta Eka Puri, akan tetapi POKJA ULP Jasa Konstruksi menyatakan bahwa dari hasil evaluasi administrasi PT. Cipta Eka Puri memenuhi syarat administrasi sehingga dapat dilanjutkan dengan evaluasi teknis.- Bahwa perbuatan yang dilakukan POKJA ULP Jasa Konstruksi bertentangan dengan:1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf (a), (b) dan penjelasan.2. Pasal 48 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan Jasa Pemerintah.3. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Permendagri No 59 Tahun 2007 dan perubahan terakhir Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.4. BAB III. Instruksi kepada Peserta (IKP) huruf A Pasal 26.3 dokumen Pengadaan Nomor : 05/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 06 April 2018.- Bahwa walaupun secara administrasi tidak memenuhi syarat, akan tetapi POKJA ULP jasa Konstruksi tetap melanjutkan proses evaluasi teknis terhadap penawaran yang diajukan oleh PT. EROM dan PT. Cipta Eka Puri, dan dari hasil evaluasi teknis tersebut POKJA ULP jasa Konstruksi menyatakan kedua perusahaan memenuhi syarat teknis sehingga dapat dilanjutkan dengan evaluasi harga. - Bahwa selanjutnya, POKJA ULP Jasa Konstruksi memenangkan PT. Cipta Eka Puri dalam melakukan evaluasi Teknis khusus terhadap koreksi aritmatik dalam dokumen penawaran PT. Cipta Eka Puri diketahui telah melakukan Post biding/menambah dan mengurangi beberapa kegiatan yang ditawarkan oleh PT. Cipta Eka Puri dengan perincian sebagai berikut: No Penawaran PT. Cipta Eka Puri Hasil Evaluasi POKJA ULP Jasa Konstruksi Item Pekerjaan/ barang Volume Harga SatuanRp Item pekerjaan/ barang Volume Harga SatuanRp 1 Pekerjaan Rak Kabel - Tray kabel 300 x 100- Tee 300 - Elbow 900, 300- Accesories dan material bantu 70,002,004,001,00 275.000488.500360.000900,000 ------------ ------------ -----------2 Pekerjaan Instalasi Fire Alram - ROR Heat Detector - FIX Heat Detector - Manual Break Glass Switch - Indicator lamp - Alram Bell- Instalasi Detector - Instalasi Alram bell + indicator lamp - Instalasi break glass switch 53122841 274.000320.000233.000150.000238.000345.000345.000230.000 ------------------------ -------------------------------- ----------------------------3 Pekerjaan Instalasi - Terminal BOX (TB) - Speaker dinding 10 W - Titik Instalasi Tata Suara 1,003,003,00 511,500580,000385.000 --------- --------- ---------4 Pekerjaan Pemadam Kebakaran PIPA - BSP ? 6 Inc 20,00 M 344.000 BSP ? 6 Inc 8,00 M 5 PIPA SPRINKLER (BSP Sch 40,incl. Accesories - BSP 1 ? Inc - BPS ? 1 - BSP ? 3 Inc 590 M 174 M 220 M 528,00 M140,00 M205,00 M 6 Valve dan Instruments - Head sprinlkler (pendent type) 239,00 buah 125.000 194,00 buah 7 Pekerjaan Air Conditioning - Unit AC DUCTED 15 PK Freon R410a - Unit AC DUCTED 10 PK Freon R410a 6,006,00 76.185.00042.250.000 - Unit AC DUCTED 15 PK Freon R410a - Unit AC DUCTED 10 PK Freon R410a --- ---- ---- ---- 8 Pekerjaan Escalator TESTING & COMMISSIONING 1,00 624.750.000 TESTING & COMMISSIONING 2,00 ---- Bahwa perbuatan yang dilakukan POKJA ULP Jasa Konstruksi bertentangan dengan :1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf (a), (b) dan penjelasan. 2. Pasal 48 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ jasa pemerintah. 3. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Permendagri No 59 Tahun 2007 dan perubahan terakhir Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah4. Bab II Tata Cara Pemilihan Penyedian Barang terkait Evaluasi Harga dalam Metode Evaluasi Sistem Gugur pada Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. 5. BAB III. Instruksi kepada Peserta (IKP) huruf e Pasal 26.3 dokumen Pengadaan Nomor: 05/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 06 April 2018.- Bahwa selanjutnya POKJA ULP Jasa Konstruksi melakukan evaluasi harga dengan harga terkoreksi sebagai berikut : ? PT. Erom senilai Rp30.577.462.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) ? PT. Cipta Eka Puri senilai Rp29.919.120.500,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).- Bahwa untuk pelaksanaan pembuktian kualifikasi, selanjutnya POKJA ULP menerbitkan surat undangan Nomor : 08/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/ Perkim/IV/2018 tanggal 28 April 2018 yang ditujukan kepada Direktur PT. Erom dan Direktur PT. Cipta Eka Puri. Kemudian Saksi MUHAMAD RIZAL, Saksi Ir. BAYU MUHAMAD YUNUS, Saksi ADE ISKANDAR dan Saksi Ir. HADMEN PURI menghadiri undangan pembuktian kualifikasi, bertempat di Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT dengan mendapatkan fasilitas dan akomodasi yang disediakan oleh Terdakwa;- Bahwa pada tanggal 29 April 2018, bertempat di kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT telah dilakukan pertemuan antara POKJA ULP Jasa Konstruksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi DONA FABIOLA THO,ST,.M.Eng guna menyampaikan hasil evaluasi POKJA ULP, bahwa dari semua penawaran yang masuk di Pokja ULP tidak ada yang memenuhi syarat, akan tetapi Terdakwa dan Saksi DONA FABIOLA THO,ST,.M.Eng meminta agar POKJA ULP Jasa Konstruksi menetapkan saja pemenang lelang dengan alasan batas waktu pelelangan terbatas, sehingga POKJA ULP Jasa Konstruksi kemudian menetapkan PT. Cipta Eka Puri sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran Rp.29.919.120.500,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pokja ULP Jasa Konstruksi bertentangan dengan BAB I Pasal 28 Dokumen Pengadaan Nomor: 05/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 06 April 2018 tentang Kerahasiaan proses;- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2018, POKJA ULP Jasa Konstruksi menetapkan PT. Cipta Eka Puri sebagai pemenang dan PT. Erom Sebagai Pemenang cadangan sesuai surat Penetapan Pemenang Nomor: 11/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018. Selanjutnya POKJA ULP Jasa Konstruksi berdasarkan Pengumuman Pemenang Nomor: 12/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTfair/Perkim/IV/2018 mengumumkan PT. Cipta Eka Puri sebagai pemenang dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp29.919.120.500,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari kalender, sedangkan pemenang cadangan adalah PT. EROM dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp30.577.462.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 220 hari kalender;- Bahwa setelah adanya pengumuman penetapan pemenang lelang, Saksi LINDA LIUDIANTO,SE bersama Saksi LEE JAE SIK Alias JAE SIK LEE Alias Mr. LEE dan Saksi SAMSUL RIZAL bertemu Saksi Ir. HADMEN PURI serta menyampaikan bahwa pekerjaan Pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 adalah milik Saksi LINDA LIUDIANTO, SE, dikarenakan Saksi LINDA LIUDIANTO,SE yang telah mempersiapkan akomodasi dan fasilitas lainnya sehubungan dengan proses pelelangan pekerjaan dimaksud. Selanjutnya Saksi LINDA LIUDIANTO, SE meminta agar Saksi Ir. HADMEN PURI membuat akta kuasa direktur dengan tujuan agar adanya jaminan bahwa pelaksanaan pekerjaan dan keuangan dapat dikendalikan oleh Saksi LINDA LIUDIANTO, SE;- Bahwa terhadap permintaan Saksi LINDA LIUDIANTO,SE tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018, Saksi Ir. HADMEN PURI telah membuat akta kuasa direktur dihadapan Notaris IMRON, SH, di Jl. KH. Hasyim Ashari KM. 2 Blok E5 No.05 Poris Plawad Indah, Cipondoh, Kota Tangerang dengan akta Nomor 11 tanggal 7 Mei 2018 kepada Saksi LINDA LIUDIANTO,SE, dalam akta notaris tersebut Saksi Ir.HADMEN PURI telah memberikan Kuasa untuk dan atas nama PT. Cipta Eka Puri untuk :1) Mengurus dan menjalankan segala kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT fair;2) Menghadap segala instansi pemerintah, swasta, sipil, maupun militer, dan menjalan urusan dengan semua pembesar serta lain-lain orang yang berwenang dalam urusan yang dimaksud, serta menandatangani segala surat-surat, akta-akta, formulir-formulir dan atau surat-surat lainnya yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut diatas, dengan memperhatikan dan mentaati segala hak yang termuat didalam akta ini dan ketentuan-ketentuan yang termuat didalam anggaran dasar perseroan serta Peraturan pemerintah yang berlaku;3) Melaksanakan segala pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT fair tersebut di lapangan;4) Mengadakan pembayaran, penagihan, pengiriman, dan atau penerimaan uang, menyimpan, dan untuk menandatangani cek-cek atau bilyet giro bank, kwitansi-kwitansi, mendapatkan kredit atau meminjam dan atau meminjamkan uang atas nama penerima kuasa dan untuk itu menandatangani segala akta-akta, formulir-formulir, permohonan-permohonan serta surat-surat lainnya yang perlu ditandatangani;5) dan terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut, penerima kuasa akan membuka rekening pada Bank yang ditunjuk atas nama PT Cipta Eka Puri dan akan dicantumkan dalam kontrak;6) Melakukan segala tindakan dan semua hal yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud pemberian kuasa ini dengan tidak ada yang dikecualikan;7) Kuasa ini tidak dapat dipindahkan kepada pihak atau orang lain oleh penerima kuasa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari direktur perseroan baik sebagian maupun seluruhnya dan kuasa ini berlaku sampai diadakan pencabutan kembali;8) Segala akibat hukum yang timbul dari pemberian kuasa ini, termasuk temuan-temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan proyek tersebut di lapangan, yang dilakukan oleh penerima kuasa, akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya dari penerima kuasa tersebut.- Bahwa dengan ditetapkannya PT. Cipta Eka Puri sebagai pemenang lelang, maka pada tanggal 14 Mei 2018, bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi DONA FABIOLA THO, ST,. M.Eng bersama dengan Saksi Ir. HADMEN PURI melakukan penandatangan kontrak Nomor: PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan nilai kontrak Rp29.919.120.500,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dengan mengetahui Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari Kalender terhitung sejak tanggal 14 Mei 2018 s/d tanggal 19 Desember 2018 tentang pekerjaan fasilitas kawasan pameran NTT Fair TA. 2018 dengan item pekerjaan sebagai berikut: No Uraian Pekerjaan Biaya Jumlah Biaya1 2 3 41 REKAPITULASI PEKERJAAN STRUKTURALA PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1GEDUNG PAMERAN Rp. 5.790.841.834,17 I. PEKERJAAN PERSIAPAN 303.209.662,50 II. PEKERJAAN TANAH 416.423.678,44 III. PEKERJAAN PONDASI 224.856.033,66 IV. PEKERJAAN BETON 3.879.678.738,27 V. PEKERJAAN STP (STRUKTUR) 506.142408,92 VI. PEKERJAAN GWT 460.552.312,38 B PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2 DAN ATAP GEDUNG PAMERAN 8.240.700.457,51 I. PEKERJAAN TANAH 28.026.721,80 II. PEKERJAAN BETON 5.090.670.174,79 III. PEKERJAAN ATAP 3.122.003.560,92 2 REKAPITULASI PEKERJAAN ARSITEKTURALA PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1 3.043.394.448,06 I. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN 464.642.136,19 II. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING 1.459.376.962,42 III. PEKERJAAN PLAFOND 51.805.674,56 IV. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA 648.439.853,62 V. PEKERJAAN SANITAIR 84.321.980,20 VI. PEKERJAAN ATAP 184.569.917,66 VII. PEKERJAAN PENGECATAN 150.237.923,41 B PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2 2.783.355.082,80 I. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN 493.430.874,54 II. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING 950.853.112,93 III. PEKERJAAN PLAFOND 13.901.679,00 IV. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA 748.827.500,96 V. PEKERJAAN SANITAIR 51.854.417,80 VI. PEKERJAAN ATAP 371.625.135,71 VII. PEKERJAAN PENGECATAN 111.927.361,87 VIII. PEKERJAAN BESI 40.890.000,00 C PEKERJAAN ARSITEKTUR RUANG MEP 364.669.330,21 I. PEKERJAAN PONDASI 38.042.084,96 II. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN 36.853.536,55 III. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING 40.006.065,00 IV. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA 33.784.103,54 V. PEKERJAAN BETON 196.230.691,47 VI. PEKERJAAN PENGECATAN 19.752.848,69 3 REKAPITULASI PEKERJAAN MEPA PEKERJAAN ELEKTRIKAL 2.813.134.010,00 I. SAMBUNGAN DAYA LISTRIK PLN (Sistem TM 20 kV) 634.800.000,00 II. PEKERJAAN PANEL TEGANGAN MENENGAH 73.300.000,00 III. PEKERJAAN TRANSFORMATOR 172.900.000,00 IV. PEKERJAAN PANEL TENGAH RENDAH 630.346.300,00 V. PEKERJAAN KABEL TEGANGAN MENENGAH 40.863.000,00 VI. PEKERJAAN KABEL TEGANGAN RENDAH 653.067.030,00 VII PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN STOP 471.152.880,00 VIII PEKERJAAN RAK KABEL 112.973.000,00 IX. PEKERJAAN INSTALASI PENANGAL PETIR 19.731.800,00 B PEKERJAAN ELEKTRONIK 211.553.320,00 I. PEKERJAAN FIRE ALARM 111.795.100,00 II. PEKERJAAN KABEL TRAYELEKTRONIK 20.994.000,00 III. PEKERJAAN TATA SUARA 78.764.220,00 C PEKERJAAN MEKANIKAL 3.894.989.856,25 I. PEKERJAAN PLUMBING 541.914.096,25 II. PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN 512.643.500,00 III. PEKERJAAN AC 2.213.682.260,00 IV. PEKERJAAN ESCALATOR 626.750.000,00 JUMLAH BIAYA PEKERJAAN 27.142.638.339,00 PAJAK PPN 10% 2.714.263.833,90 JUMLAH TOTAL BIAYA PEKERJAAN 29.856.902.172,90 JUMLAH TOTAL BIAYA PEKERJAAN (DIBULATKAN) 29.856.902.000,00 Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah- Bahwa selain itu juga pada tanggal 14 Mei 2018, ditempat yang sama telah dilakukan penanda tanganan kontrak Manajemen Konstruksi Nomor : PRKP-NTT/646.1/490/Bid.3CK/V/2018, tanggal 14 Mei 2018 dengan nilai kontrak senilai Rp. 816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Saksi DONA FABIOLA THO, ST,. M.Eng bersama dengan Saksi MUHAMAD RAMLI, ST dengan seijin dan sepengetahuan Saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI dan mengetahui Terdakwa, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi selama 220 (dua ratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Mei 2018 s/d 19 Desember 2018 dengan tugas sebagai berikut:o Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;o Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk srana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;o Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;o Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;o Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab sesuai yang telah ditetapkan dalam kontrak;o Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;o Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;o Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.- Bahwa masih pada tanggal yang sama, setelah penandatangan kontrak Manajemen Konstruksi, Saksi DONA FABIOLA THO, ST,. M.Eng dengan sepengetahuan Terdakwa memanggil Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom untuk meminta komitmen fee sebesar 17,5 % dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, akan tetapi dalam perjalanannya Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom menyetujui komitmen fee namun besarnya tidak sesuai dengan yang diminta oleh Saksi DONA FABIOLA THO, ST,. M.Eng;- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi, Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom dengan sepengetahuan Saksi DONA FABIOLA THO, ST,. M.Eng dan Saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI mempekerjakan tenaga ahli yang tidak sesuai dengan yang ada didalam dokumen penawaran yaitu: 1. FRENKIANUS KAKI SORO, ST selaku (site manajer) 2. BEDDY YONGKY selaku site inspektor/ pengawas3. ELSAMI selaku site inspektor.- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD RAMLI, ST dan Saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI bertentangan dengan :1. Pasal 17 Ayat (1) Syarat-Syarat Umum Kontrak yang menekankan sebagai berikut: a. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak dann pelaksanaan pekerjaan, PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan bersama yang mencakup antara lain pemeriksaan kesesuaian personil/ dan atau peralatan dengan persyaratan kontrak . hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;b. Jika didalam pemeriksaan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam amandemen kontrak;c. Jika hasil pemeriksaan menunjukan bahwa personil dan/ atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil dan/ atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama dengan memperhatikan Pasal tentang personil konsultan dan subkonsultan;2. Pasal 26 huruf (a) dan huruf (b) Syarat-Syarat Umum Kontrak yang menegaskan sebagai berikut:a. Personil inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam dokumen penawaran;b. Penggantian personil inti dan/ atau peralatan (apabila ada) tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK. 3. Huruf (c) dan huruf (d) dan huruf (e) Perjanjian Kontrak Nomor: PRKP-NTT/646.1/490/Bid.3CK/V/2018 tentang Para Pihak menerangkan terlebih dahulu : c. Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian, personil dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak.d. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk untuk menandatangani kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili.e. PPK dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatangan kontrak ini masing-masing pihak :1. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi advokat;2. Menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut;3. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini;4. Telah mendapat kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2018, bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa memanggil Saksi Ir. HADMEN PURI dan menyampaikan permintaan komitmen fee kepada Saksi Ir. HADMEN PURI sebesar 5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, yang penyerahannya berdasarkan permintaan Terdakwa ditransfer melalui rekening Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom pada Bank NTT Nomor : 00102020261314 dengan tujuan untuk diserahkan kepada Saksi Drs. FRANS LEBU RAYA sesuai permintaan Saksi Drs. FRANS LEBU RAYA kepada Terdakwa;- Bahwa atas permintaan fee tersebut, Saksi Ir. HADMEN PURI menghubungi Saksi LINDA LIUDIANTO, SE dan Saksi LINDA LIUDIANTO, SE sepakat atas permintaan fee tersebut dengan cara akan dibayarkan secara bertahap; - Bahwa masih pada tanggal 30 Mei 2018, bertempat di lokasi pembangunan fasilitas kawasan pameran NTT Fair di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada saat pelaksanaan peletakan batu pertama (Ground Breaking), Terdakwa menyampaikan permintaan penambahan komitmen fee kepada Saksi Ir. HADMEN PURI untuk Saksi Drs. FRANS LEBU RAYA sebesar 1% sehingga menjadi 6% dan Saksi Ir. HADMEN PURI kembali menghubungi Saksi LINDA LIUDIANTO, SE serta menyampaikan mengenai permintaan tambahan komitmen fee. Kemudian Saksi LINDA LIUDIANTO, SE menyepakati pembayaran fee sebesar 6% untuk Saksi Drs. FRANS LEBU RAYA;- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2018, Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng dengan persetujuan Terdakwa berdasarkan permohonan pembayaran uang muka dari PT. Cipta Eka Puri Nomor: 01/PT.CEPK/MHNUM/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 20% setelah dipotong pajak PPn/PPH sehingga jumlah riil yang dibayarkan secara langsung ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank BNI Tangerang Nomor: 0714721591 senilai Rp5.276.644.888,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 1529/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 06 Juni 2018.- Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran uang muka kepada PT. Cipta Eka Puri tersebut, Saksi Ir. HADMEN PURI kemudian menerima sebesar 5% dari pembayaran uang muka, dengan menerima 2 (dua) buah cek dari Saksi LINDA LIUDIANTO, SE masing-masing cek Nomor: CG720221 senilai Rp926.700.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan cek Nomor : CG720222 senilai Rp347.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang dicairkan oleh Saksi Ir. HADMEN PURI pada tanggal 22 Juni 2018. Selanjutnya Saksi Ir. HADMEN PURI menggunakan uang tersebut dengan perincian sebagai berikut: 1. Pada tanggal 25 Juni 2018 uang sebesar 2,5% senilai Rp658.218.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) ditransfer oleh Saksi Ir. HADMEN PURI kepada Terdakwa melalui rekening Bank NTT Nomor rekening: 00102020261314 atas nama Saksi FERRY JONS PANDIE sesuai permintaan Terdakwa kepada Saksi LINDA LIUDIANTO, SE;2. Komitmen fee untuk Saksi SAMSUL RIZAL sebesar 0,5% senilai Rp87.710.840,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ditransfer ke rekening BCA nomor: 4020270719;3. Komitmen fee pinjam perusahaan sebesar 2% senilai Rp.527.771.160,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) digunakan sendiri oleh Saksi Ir. HADMEN PURI.- Bahwa uang senilai Rp658.218.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut, menurut Terdakwa telah diserahkan kepada Saksi Drs. FRANS LEBU RAYA melalui staf honorer pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT yaitu Saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE dalam amplop berwarna coklat dan menurut Saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE atas perintah Terdakwa telah menyerahkan amplop berisi uang tersebut kepada Saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK untuk diserahkan kepada Saksi Drs. FRANS LEBU RAYA, yang menurut Saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK amplop berisi uang tersebut telah diserahkan kepada Saksi Drs. FRANS LEBU RAYA. Penyerahan pertama oleh Saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE kepada Saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK, kemudian menurut Saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK amplop berisi uang tersebut telah diserahkan kepada Saksi Drs. FRANS LEBU RAYA. Penyerahan yang kedua oleh Saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE kepada Saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK, yang menurut Saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK uang diserahkan dalam amplop yang dimasukan kedalam sebuah map kepada Saksi Drs. FRANS LEBU RAYA;- Bahwa selain penyerahan uang kepada Saksi DRS. FRANS LEBURAYA melalui Saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK, pada saat Terdakwa berada di Kantor Gubernur NTT dan bertemu dengan Saksi Ir. BENEDIKTUS POLO MAING selaku Sekretaris Daerah Provinsi NTT yang saat itu juga meminta sejumlah uang kepada Terdakwa dan atas permintaan Saksi Ir. BENEDIKTUS POLO MAING tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi FERRY JONS PANDIE,S.Kom untuk menyiapkan uang, yang kemudian atas perintah Terdakwa, Saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE mengambil uang tersebut dari Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom yang telah disediakan senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);- Bahwa menurut Saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE setelah menerima uang dari Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom, kemudian atas perintah Terdakwa mengantarkan uang tersebut kepada Saksi Ir. BENEDIKTUS POLO MAING, yang diserahkan melalui Saksi YOHANIS ND NGGABA TANGGUPATI, dan menurut Saksi YOHANIS ND NGGABA TANGGUPATI uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah diserahkan kepada Saksi Ir. BENEDIKTUS POLO MAING sedangkan uang senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa melalui Saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE;- Bahwa Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng dengan persetujuan Terdakwa telah melakukan pembayaran uang muka berdasarkan surat permohonan pembayaran Uang Muka yang diajukan oleh PT. Dana Consultan Nomor : 76/pt.dc/Perm.UM/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% setelah dipotong pajak PPn/PPH sehingga secara riil yang dibayarkan kepada PT. Dana Consultan sejumlah Rp142.464.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan pembayaran secara langsung ke rekening nomor : 0181296908 pada Bank BNI Cabang Makasar atas nama PT. Dana Consultan berdasarkan SP2D Nomor : 1533/1,01,04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 8 Juni 2018;- Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran uang muka sebesar 20% kepada PT. Dana Consultan, Saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI mengambil uang komitmen Fee pinjam perusahaan sebesar 10% senilai Rp14.246.400,00 (empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan atas permintaan Saksi MUHAMAD RAMLI,ST dan persetujuan Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom, uang senilai Rp4.215.000,00 (empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dibayarkan kepada staf PT. Dana Consultan sebagai honor, sedangkan sisanya sejumlah Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) ditransfer kepada Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom;- Bahwa terhadap permintaan komitmen Fee pekerjaan dari Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng, Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng dan Terdakwa dengan total senilai Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :1. Kepada Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng:? Bulan Mei 2018 uang senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sebagai pembayaran permintaan Fee yang diserahkan di ruangan kerja Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng;? Bulan Maret 2019 uang senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sebagai pembayaran permintaan Fee yang diserahkan oleh staf Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom yang bernama Saksi R. REMBOJA AMALO Alias MEA;? Bulan Maret 2019 uang senilai Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), yang diserahkan oleh staf Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom yang bernama Saksi R. REMBOJA AMALO Alias MEA.2. Kepada Terdakwa:Bulan Mei 2018 uang senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), untuk biaya peletakan batu pertama yang diserahkan oleh Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom melalui staf Honorer pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT yaitu Saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE yang diperintahkan oleh Terdakwa;- Bahwa sejak penandatanganan kontrak pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 tanggal 14 Mei 2018, pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Cipta Eka Puri sampai dengan bulan ke-3 berdasarkan laporan realisasi kemajuan fisik pekerjaan pada minggu ke-11 tanggal 23 Juli 2018 s/d tanggal 29 Juli 2018 baru mencapai 4,277% dari target realisasi fisik sebesar 6,667% sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar 2,390%;- Bahwa terhadap keterlambatan pekerjaan dan progres fisik yang tidak sesuai schedule penyelesaian pekerjaan, Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom, telah membuat laporan dengan menandatangani surat Nomor: 01.SP-1/MK-DC/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 perihal pemberitahuan I (Pertama) yang mencantumkan nama Saksi MUHAMMAD RAMLI,ST selaku Team Leader dan seizin Saksi MUHAMMAD RAMLI, ST yang ditujukan kepada Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng dan Saksi DOMINGGUS HAUTEAS, ST selaku Direksi Teknis;- Bahwa pokok surat dimaksud adalah melaporkan adanya keterlambatan pekerjaan dan pengunduran diri Project Manager dan personil pelaksana pekerjaan yang berdampak pada tidak tercapainya progres pekerjaan.- Bahwa karena rekening Bank BNI Cabang Tangerang atas nama PT. Cipta Eka Puri menggunakan specimen Saksi LINDA LIUDIANTO,SE dan adanya rencana pengajuan pinjaman untuk penambahan dana pelaksanaan pekerjaan, maka pada tanggal 21 Agustus 2018, PT. Cipta Eka Puri membuat permohonan adendum kontrak terhadap perubahan nomor rekening yang dilakukan oleh Saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng tanpa melibatkan Panitia Peneliti Kontrak yang diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : PRKP.02/766/20/KPTS/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak untuk Paket Pembangunan Pembangunan fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT TA. 2018 dengan personil yaitu : 1. JOHANIS TUWAN (Selaku Ketua) 2. KARLINA J FAAG, ST, MT (Sekretaris) 3. ABRAHAM A LALANGPULING, ST (Anggota) 4. SARAH G BANU, ST (Anggota)5. PETRUS BAS, A.Md (Anggota)dan perubahan tersebut tertuang pada adendum kontrak Nomor: PRKP/602/793/Bid.3CK/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang perubahan nomor rekening pembayaran PT. Cipta Eka Puri dari semula pada Bank BNI Tangerang Nomor: 0714721591 ke Bank NTT Nomor rekening : 001.01.13.01.0024-3G. - Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair TA. 2018, sampai dengan bulan ke-5 (kelima) baru mencapai 10,647% dari target yang harus diselesaikan sesuai dengan schedule penyelesaian pekerjaan adalah 32,076% sehingga terdapat keterlambatan pekerjaan sebesar 21,429%. Terhadap keterlambatan pekerjaan dimaksud telah dilaporkan oleh Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom dengan surat Nomor : 04.SP-I/MK-DC/VIX/2018 tanggal 26 September 2018 perihal Pemberitahuan II (Kedua) dengan membuat dan menandatangani surat yang mencantumkan nama Saksi MUHAMMAD RAMLI, ST selaku Team Leader dan seizin Saksi MUHAMMAD RAMLI, ST yang ditujukan kepada Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng dan Saksi DOMINGGUS HAUTEAS, ST yang pada pokoknya melaporkan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair terjadi keterlambatan pekerjaan di lapangan;- Bahwa selanjutnya Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom membuat Laporan Fisik Pekerjaan yang ditujukan kepada Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng dan dengan sepengetahuan Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom, Saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng telah meminta Saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST selaku Site Manager PT. Dana Consultan membuat Laporan Bulanan yang tidak sesuai dengan progres riil fisik pekerjaan fasilitas pameran NTT Fair yang terpasang di lapangan dengan perincian sebagai berikut :1. Bulan Pertama ( Periode 14 Mei s/d Juni 2018):- Progres fisik 0,981%,- Rencana 0,48%- Deviasi + 0,5%2. Bulan Kedua (Periode 18 Juni 2018 s/d 22 Juli 2018)- Progres fisik 3,803%,- Rencana 5,15%- Deviasi (- 1,314%)3. Bulan Ketiga ( Periode 23 Juli 2018 s/d 26 Agustus 2018)- Progres fisik 8,496%,- Rencana 18,45%- Deviasi (- 9,958%)- Bahwa selain perbuatan yang dilakukan diatas, Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng dengan sepengetahuan Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom meminta Saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST untuk membuat laporan bulanan yang tidak sesuai dengan riil progres fisik pekerjaan pembangunan fasilitas pameran NTT fair dengan perincian sebagai berikut: 1. Bulan Keempat ( Periode 27 Agustus 2018 s/d 30 September 2018)- Progres fisik 11,012%,- Rencana 36%- Deviasi ( -24,989%)2. Bulan Kelima ( Periode 01 Oktober 2018 s/d 04 Nopember 2018)- Progres fisik 25,522%,- Rencana 58,84%- Deviasi ( -33,317%)- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2018, Saksi RIDWAN HANAFI, ST selaku Project Manager PT. Cipta Eka Puri mengajukan permohonan Adendum sesuai surat Nomor : 019/CEP-KPG/XI-2018 tanggal 23 Oktober 2018 perihal permohonan Adendum Volume Pekerjaan dan Adendum Penambahan Waktu pekerjaan Pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair yang ditujukan kepada Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng. Atas dasar permohonan tersebut, Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng menindaklanjuti dengan membuat surat Nomor : PRK- 05.06/643.02/591/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Panitia Peneliti Kontrak untuk melakukan penelitian terhadap permohonan adendum yang diajukan oleh PT. Cipta Eka Puri. - Bahwa atas dasar surat Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng tersebut, Panitia Peneliti Kontrak telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 03/PAN_ADD/Fas.Pameran-NTTFair/XI/2019 tanggal 26 Oktober 2018 tanpa melakukan pemeriksaan dilapangan, sehingga isi Berita Acara Pemeriksaan lapangan tersebut dibuat secara tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan;- Bahwa sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018, pekerjaan pembangunan fisik Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair progres penyelesaian baru mencapai kurang lebih 17% dari target pelaksanaan sebesar 53,54% sehingga semestinya belum dapat dilakukan permintaan pembayaran Termin I, akan tetapi Saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng bersama dengan Saksi Ir. WIDIANTO sebagai Project Manager PT. Cipta Eka Puri dan Saksi DOMINGGUS HAUTEAS, ST menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :620/05.06/BAPP-607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang pada intinya mencantumkan progres fisik pekerjaan terpasang dilapangan sudah mencapai 25% yang digunakan sebagai bahan pendukung untuk meminta pencairan dana Termin I sebesar 25%, seharusnya pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik Kawasan Pameran NTT Fair masuk dalam kriteria kontrak kritis sebagaimana diatur dalam Pasal 43 B.6 tentang Penghentian dan pemutusan Kontrak dalam syarat?syarat umum kontrak yang secara tegas mengatur:43.1. Apabila penyedia terlambat dalam melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal , maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.43.2. Kontrak dinyatakan kritis apabila :a) Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan lebih besar 10% b) Dalam Periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan lebih besar 5%c) Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan. - Bahwa dengan telah dibayarkannya Termin I sebesar 25%, Terdakwa selanjutnya melakukan penarikan dana dengan perincian:1. Tanggal 2 Nopember 2018 senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).2. Tanggal 5 Nopember 2018 senilai Rp45.000.000, 00 (empat puluh lima juta rupiah).3. Tanggal 5 Nopember 2018 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).4. Bahwa dengan adanya penarikan dana senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut, selanjutnya Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengirimkan kembali uang tersebut ke rekening Bank NTT Nomor : 00101130100243 atas nama PT. Cipta Eka Puri. 5. Sedangkan sisa uang senilai Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) atas seijin dari Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng, oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi JOHANIS E. L MAKATITA untuk melakukan pembayaran kebutuhan dilapangan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Kawasan Pameran NTT Fair. - Bahwa Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng, walaupun mengetahui pelaksanaan pekerjaan fisik terpasang sejak Periode I sampai Periode II belum mencapai 70% akan tetapi Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng tidak melakukan penanganan kontrak kritis sebagaimana syarat Pasal 43 B.6 tentang Penghentian dan pemutusan Kontrak dalam syarat-syarat umum kontrak yang secara tegas mengatur: 43.3. Penanganan kontrak kritis a) Dalam hal keterlambatan pada 43.1. dan penanganan kontrak pada 43.2, penanganan kontrak kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktian (show cause metting/SCM)1. Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM;2. Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM tingkat I;3. Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM tahap II;4. Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan didalam Berita Acara SCM III;5. Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaann pekerjaan.- Bahwa selanjutnya Saksi LINDA LIUDIANTO, SE bersama Saksi Ir. WIDIANTO dengan sepengetahuan dan persetujuan Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng membuat permohonan pembayaran Termin I Nomor : 017/CEP-KPG/X-2018 tanggal 30 Oktober 2018 dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan yang dibuat secara tidak benar Nomor :620/05.06/BAPP-607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 kepada Saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng. Selanjutnya berdasarkan SP2D Nomor : 3219/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 31 Oktober 2018 PT. Cipta Eka Puri telah menerima pembayaran Termin I senilai Rp.5.276.644.888,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) yang dibayarkan secara langsung ke rekening PT.Cipta Eka Puri pada Bank NTT Nomor : 001.01.13.01.0024-3G, yang seharusnya tidak dapat dibayar sejumlah tersebut karena tidak sesuai dengan progres fisik pekerjaan terpasang di lapangan;- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018, Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng bersama Panitia Peneliti Kontrak, Team Leader Managemen Konstruksi PT. Dana Consultan, Project Manager PT. Cipta Eka Puri, Direksi Teknis beserta Pengawas Lapangan melakukan Negosiasi pekerjaan tambah kurang dan atas dasar hasil negosiasi tersebut, Panitia Peneliti Kontrak menerbitkan Justifikasi Teknis kepada Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng dengan surat Penelitian Hasil Evaluasi Nomor : 07/PAN.ADD/Fas.Pameran-NTTFAIR/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang pada pokoknya terhadap permohonan adendum kontrak dari PT. Cipta Eka Puri dapat disetujui. - Bahwa atas dasar surat Panitia Peneliti Kontrak tersebut, Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng mengeluarkan surat Nomor : PRKP-05.06/643.02/628.A/XI/2018 tanggal 01 Nopember 2018 perihal persetujuan Adendum Kontrak yang ditujukan kepada Team Leader PT. Cipta Eka Puri dan ditindaklanjuti dengan pembuatan Adendum Kontrak Nomor : PRKP 05.06/602/1.026.I/XI/2018 tanggal 1 Nopember 2018 dengan isi Amandemen kontrak antara lain meliputi: - PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1.- PEKERJAAN PERSIAPAN : BERUBAH- Pengurusan IMB lantai 1 : DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 3.282 M2Realisasi : Dihilangkan- Pengurusan IMB lantai 2 : DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 2.573,62 M2Realisasi : Dihilangkan- PEKERJAAN TANAH : BERUBAH- Galian Tanah Pondasi Batu Karang : BerubahSemula/Kontrak : Volume 202.831 M3Realisasi : 328.86 M3- Galian Tanah Pondasi Pelat PC1 : BerubahSemula/Kontrak : Volume 871.200 M3Realisasi : 882.00 M3- Galian Tanah Pondasi Pelat PC2 (teras): DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 18.00 M3Realisasi : 0 M3- Galian Tanah Pondasi Umpak : DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 159.003 M3Realisasi : 0 M3- Galian Tanah Pondasi Tangga (2 Buah) : BertambahSemula/Kontrak : Volume 5.376 M3Realisasi : 8.400 M3- Galian / Bongkar Pondasi Tangga : Item BaruSemula/Kontrak : Volume 0 M3Realisasi : 80.162 M3- Urugan Sirtu Peninggi Peil Lantai t=10 cm + Pemadatan : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 328.200 M3Realisasi : 277.474 M3- Urugan Tanah Kembali Pondasi Batu Karang: BertambahSemula/Kontrak : Volume 50.708 M3Realisasi : 107.478 M3- Urugan Tanah Kembali Pondasi Pelat PC1 : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 290.400 M3Realisasi : 222.200 M3- Urugan Tanah Kembali Pondasi Pelat PC2 : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 6.000 M3Realisasi : 4.500 M3- Urugan Tanah Kembali Pondasi Umpak : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 39.751 M3Realisasi : 0 M3- Urugan Tanah + Pemadatan Bawah Lantai : BertambahSemula/Kontrak : Volume 1.050.240 M3Realisasi : 2.427.785 M3- Urugan Pasir Bawah Keramik Lantai 1 : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 164.100 M3Realisasi : 145.436 M3- PEKERJAAN PONDASI : (BERUBAH)- Urugan Pasir Bawah Pondasi Batu Kali : BertambahSemula/Kontrak : Volume 12.677 M3Realisasi : 19.120 M3- Urugan Pasir Bawah Pondasi Pelat PC1 : BertambahSemula/Kontrak : Volume 19.800 M3Realisasi : 21.000 M3- Urugan Pasir Bawah Pondasi Pelat PC2 : DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 0.450 M3Realisasi : 0 M3- Urugan Pasir Bawah Pondasi Umpak : DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 6.116 M3Realisasi : 0 M3- Aanstamping Pondasi Umpak : DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 24.462 M3Realisasi : 0 M3- Aanstamping pondasi umpak batu kali: DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 50.708 M3Realisasi : 0 M3- Aanstamping Pondasi Batu Karang : Item BaruSemula/Kontrak : Volume 0 M3Realisasi : 57.360 M3- Pasang Pondasi Umpak Batu Kali 1 Pc:6 Ps : DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 26.274 M3Realisasi : 0 M3- Pasang Pondasi Batu Kali 1 Pc:6 Ps : DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 170.435 M3Realisasi : 0 M3- Pasang Pondasi Batu Karang 1 Pc:5 Ps: Item baruSemula/Kontrak : Volume 0 M3Realisasi : 488.928 M3- Urugan Pasir Bawah Rabat (dudukan sloof) : Item baruSemula/Kontrak : Volume 0 M3Realisasi : 22.200 M3- Rabat Beton (Dudukan Sloof) : Item baruSemula/Kontrak : Volume 0 M3Realisasi : 37.740 M3- PEKERJAAN BETON : (BERUBAH)- Rabat Lantai Kerja Pondasi Pelat PC1 t=5cm : BertambahSemula/Kontrak : Volume 19.800 M3Realisasi : 21.000 M3- Rabat Lantai Kerja Pondasi Pelat PC2 t=5 cm: DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 0.450 M3Realisasi : 0 M3- Beton Pondasi Pelat PC1 : BertambahSemula/Kontrak : Volume 237.600 M3Realisasi : 252.000 M3- Beton Pondasi Pelat PC2 : DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 3.600 M3Realisasi : 0 M3- Pedestal Kolam 50/50 : BertambahSemula/Kontrak : Volume 54.450 M3Realisasi : 129.547 M3- Kolom 50/50 : BertambahSemula/Kontrak : Volume 148.500 M3Realisasi : 157.500 M3- Pedestal kolom 50x60 : DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 1.980 M3Realisasi : 0 M3- Kolom 50x60 : DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 5.400 M3Realisasi : 0 M3- Pedestal Beton Kolom 50x50 (Teras) : DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 2.200 M3Realisasi : 0 M3- Beton Kolom 5x50 (Teras) : DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 5.500 M3Realisasi : 0 M3- Kolom praktis 11x11 : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 311.110 M3Realisasi : 268.800 M3- Beton Sloof 30x40 : BertambahSemula/Kontrak : Volume 83.593 M3Realisasi : 112.110 M3- Beton Sloof Praktis 15x25 : BertambahSemula/Kontrak : Volume 1.830 M3Realisasi : 3.368 M3- Pelat Lantai T=8 cm (lantai 1) : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 236.787 M3Realisasi : 232.698 M3- Balok Lantai Atas Kusen 15x20: BerkurangSemula/Kontrak : Volume 168.000 M3Realisasi : 4.72 M3- PEKERJAAN BETON- Kolom Beton 50x50 : BertambahSemula/Kontrak : Volume 96.848 M3Realisasi : 126.250 M3- Kolom Beton 50x60 : DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 5.280 M3Realisasi : 0 M3- Kolom struktur 30x30 : BertambahSemula/Kontrak : Volume 8.100 M3Realisasi : 14.525 M3- Kolom praktis 11x11 : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 311.110 M3Realisasi : 6.28 M3- Balok struktur 30x60 : BertambahSemula/Kontrak : Volume 173.665 M3Realisasi : 176.454 M3- Plat Lantai T = 13 cm : BertambahSemula/Kontrak : Volume 334.231 M3Realisasi : 377.13 M3- Balok Lantai Atas Kusen 15x20 : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 168.000 M3Realisasi : 4.56 M3- Balok Anak Struktur 25x40 : BertambahSemula/Kontrak : Volume 82.979 M3Realisasi : 86.245 M3- Beton Ring Balk 30x50 : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 70.110 M3Realisasi : 55.509 M3- Beton Ring Balk 20x40 : BertambahSemula/Kontrak : Volume 8.800 M3Realisasi : 27.23 M3- Plat Atap t=10 cm : BertambahSemula/Kontrak : Volume 6.920 M3Realisasi : 43.55 M3- PEKERJAAN ATAP- Atap Spandek tebal 0.50 mm : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 3.299.284 M3Realisasi : 3.298.100 M3- Bubungan atap spandek : BertambahSemula/Kontrak : Volume 61.500 M3Realisasi : 105.300 M3- PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1 : BERUBAH- PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN : BERUBAH- Pasangan dinding trasram 1:3 (bata merah) : DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 223.25 M3Realisasi : 0 M3- Pasangan Dinding Trasram 1:3 Batako: Item BaruSemula/Kontrak : Volume 0 M3Realisasi : 165.615 M3- Pasangan Dinding Biasa 1:5 : DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 733.90 M3Realisasi : 0 M3- Pasangan Dinding Biasa 1:4 Batako : Item BaruSemula/Kontrak : Volume 0 M3Realisasi : 716.781 M3- Plesteran dinding trasram 1:3: BerkurangSemula/Kontrak : Volume 446.50 MRealisasi : 115.270 M- Plesteran dinding biasa 1:5 : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 2.391.80 MRealisasi : 958.238 M- Plesteran Pondasi Menerus Bagian Luar 1:5 : Item BaruSemula/Kontrak : Volume 0 M3Realisasi : 111.375 M3- Acian Dinding : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 2.383.30 M3Realisasi : 1.764.792 M3- Pekerjaan saluran air buis beton ?U? terbuka 30 cm: BerkurangSemula/Kontrak : Volume 298.68 M?Realisasi : 183.700 M?- Pasang Grill Besi Saluran Air 30 cm : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 93.81 M?Realisasi : 24.380 M?- PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING: BERUBAH- Granit Tile White & Grey 60 x 60 (Indoor) : BertambahSemula/Kontrak : Volume 2.646.78 MRealisasi : 2.691.62 M- Granit Tile Grey 40 x 40 (Toilet): BerkurangSemula/Kontrak : Volume 90.00 MRealisasi : 86.97 M- Granit Tile Grey 100 x 100 (Outdoor) : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 512.08 MRealisasi : 449.20 M- Granit tile white 60 x60 (Outdoor) : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 104.40 MRealisasi : 57.65 M- Keramik Plint (10x60) : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 522.38 M?Realisasi : 482.12 M?- Keramik Dinding 20 x 40 (Toilet): BerkurangSemula/Kontrak : Volume 341.88 M?Realisasi : 205.79 M?- PEKERJAAN PLAFOND- Pasang Plafond kalsiboard 4 mm (Toilet & teras): BerkurangSemula/Kontrak : Volume 637.84 MRealisasi : 205.79 M- Pasang rangka Plafond Kalsiboard (Teras) : Item BaruSemula/Kontrak : Volume 0 MRealisasi : 411.235 M- PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA- Pekerjaan Pintu P3 : BertambahSemula/Kontrak : Volume 2 UnitRealisasi : 3 Unit- Pekerjaan Jendela J2 : BertambahSemula/Kontrak : Volume 3 UnitRealisasi : 4 Unit- PEKERJAAN SANITASI AIR- Floor Drain : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 16 BuahRealisasi : 11 Buah- PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2- Pekerjaan Pasangan dan Plesteran- Pasangan dinding trasram 1:3 : Berkurang Semula/Kontrak : Volume 223.25 MRealisasi : 0 M- Pasangan dinding trasram 1:3 Batako : Item BaruSemula/Kontrak : Volume 0 MRealisasi : 165.615 M- Pasangan dinding biasa 1:5 : DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 1.099.93 MRealisasi : 0 M- Pasangan dinding biasa 1:3 batako : Item BaruSemula/Kontrak : Volume 0 MRealisasi : 522.078 M- Pasangan dinding tasraam 1:3: BerkurangSemula/Kontrak : Volume 446.50 MRealisasi : 331.320 M- Plesteran dinding biasa 1:5 : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 3.123.85 MRealisasi : 1.044.156 M- Acian dinding : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 3.570.35 MRealisasi : 1.375.386 M- PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA- Pekerjaan Pintu P3 : BertambahSemula/Kontrak : Volume 1 UnitRealisasi : 2 Unit- Pekerjaan Jendela J2 : BertambahSemula/Kontrak : Volume 3 UnitRealisasi : 4 Unit- PEKERJAAN SANITASI AIR- Floor Drain : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 10 BuahRealisasi : 7 Buah- PEKERJAAN ATAP- Penutup Atap Spandek : DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 3.387.88 MRealisasi : 0 M- Pasangan Bubungan Spandek : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 131.24 M?Realisasi : 0 M?- PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN- Pasangan dinding trasram 1:3 : DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 44.24 MRealisasi : 0 M- Pasangan dinding trasram 1:3 Batako: Item BaruSemula/Kontrak : Volume 0 MRealisasi : 44.24 M- Pasangan dinding biasa 1:5 : DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 80.00 MRealisasi : 0 M- Pasangan dinding biasa 1:4 batako : BertambahSemula/Kontrak : Volume 0 MRealisasi : 80.00 M- PEKERJAAN ELEKTRIKAL- Sambungan Daya Listrik PLN (Sistem TM 20 kv)- Biaya perizinan penyambungan daya listrik PLN dengan Sistem Sambungan Tegangan Menengah 20 kV,- BP +UJL PLN : BerkurangSemula/Kontrak : 690,000.00 VaRealisasi : Volume berkurang menjadi 345,000.00 Va- PEKERJAAN PANEL TEGANGAN MENENGAH- Pengadaan, pemasangan dan pengujian seluruh pekerjaan panel tegangan menengah yang terdiri dari panel incoming dan outgoing lengkap dengan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis MVDP, 20 kv:- PEKERJAAN TRANSFORMATOR- Pengadaan, pemasangan dan pengujian seluruh pekerjaaan transformator 20kV, 50 HZ lengkap dengan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.- Transformator, Type: Oil Immerse Kap. 800 kVA, - PEKERJAAN PANEL TEGANGAN RENDAH- Pengadaan, pemasangan dan pengujian pekerjaan panel tegangan rendah lengkap dengan MCCB, MCB, relay-relay dan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.- PEKERJAAN KABEL TEGANGAN RENDAH- Pengadaan, pemasangan dan pengujian seluruh pekerjaan kabel tengah berbagai ukuran lengkap dengan schoen kabel, dan accessories lainnnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.- PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN STOP KONTAK- Pengadaan, pemasangan dan pengujian seluruh pekerjaan instalasi penerangan dan stop kontak lengkap dengan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.- PEKERJAAN RAK KABEL- Pengadaan dan pemasangan instalasi kabel rak lengkap dengan penggantung, support dan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi - LANTAI 1- Tray kabel 400 x 100 : DihilangkanSemula/Kontrak : 140 M?Realisasi : 0 M?- PEKERJAAN INSTALASI PENANGKAL PETIR- Pengadaan, pemasangan dan pengujian pekerjaan instalasi penangkal petir lengkap dengan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis- PEKERJAAN ELEKTRONIK- PEKERJAAN FIRE ALARM- Pekerjaan Peralatan Utama- Pengadaan, pemasangan dan pengujian pekerjaan instalasi deteksi kebakaran (fire alarm detector) lengkap dengan material bantu dan accesories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.- Power surge arrester- Rectifier- Battery nicad- Terminal Box- TBF-Basement : DihilangkanSemula/Kontrak : 1 UnitRealisasi : 0 UnitAlasan : Mengikuti kebutuhan lapangan- Kabel Distribusi: kabel AWG 16 twisted CAT 5E- Kabel dari MCFA ke:- TBF-Basement : DihilangkanSemula/Kontrak : 15 Meter M?Realisasi : 0 M?Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan- PEKERJAAN KABEL TRAY ELEKTRONIK- Pekerjaan Kabel Tray- Pengadaan dan pemasangan instalasi kabel tray elektronik lengkap dengan penggantung, support dan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.- LANTAI 1- Kabel Tray 200 : DihilangkanSemula/Kontrak : 12 M?Realisasi : 0 M?- Equal tee 200 : DihilangkanSemula/Kontrak : 2 Buah Realisasi : 0 Buah- Accessories dan material bantu : DihilangkanSemula/Kontrak : 1 BuahRealisasi : 0 Buah- Lantai I- Kabel Tray 200 : BertambahSemula/Kontrak : 36 M?Realisasi : 203 M?- Equal tee 200 : BertambahSemula/Kontrak : 2 BuahRealisasi : 6 BuahAlasan : Mengikuti kebutuhan lapangan- Lantai II- Kabel Tray 200 : BertambahSemula/Kontrak : 35 M?Realisasi : 192 M?Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan- PEKERJAAN TATA SUARA- Pekerjaan Peralatan Utama- Pengadaan dan Pemasangan Tata Suara dan semua aksessories yang diperlukan - PEKERJAAN AIR CONDITIONING- Unit AC DUCTED 15 PK Freon R410a : BerkurangSemula/Kontrak : 6 UnitRealisasi : 0 Unit- Unit AC DUCTED 10 PK Freon R410a : BerkurangSemula/Kontrak : 6 UnitRealisasi : 0 Unit- INSTALASI DUCTING- Bahan PU- Ukuran 160 cm x 50 cm : BertambahSemula/Kontrak : 13,20 M?Realisasi : 21,20 M?- Ukurn 150 cm x 40 cm : BertambahSemula/Kontrak : 26,60 M?Realisasi : 79,50 M?- Ukuran 120 cm x 40 cm : BertambahSemula/Kontrak : 14,60 M?Realisasi : 64,60 M?- Ukuran 100 cm x 40 cm : BertambahSemula/Kontrak : 16,20 M?Realisasi : 43,20 M?- Ukuran 90 cm x 40 cm : BertambahSemula/Kontrak : 20,80 M?Realisasi : 161,80 M?- Ukuran 60 cm x 30 cm : BertambahSemula/Kontrak : 65,40 M?Realisasi : 91,40 M?- Rounduct 8? : TetapSemula/Kontrak : 2 M?Realisasi : 197 M?- Ducting Return : Item BaruSemula/Kontrak : 0 UnitRealisasi : 8 Unit- Lantai II - Pekerjaan Air Conditioning- Unit AC Ducted 15 PK Freon R410a : BerkurangSemula/Kontrak : 6 UnitRealisasi : 0 Unit- Unit AC DUCTED 10 PK Freon R410a: BerkurangSemula/Kontrak : 6 UnitRealisasi : 0 Unit- INSTALASI AC- Pipa refrigerant lengkap dengan isolasi 19 mm : Berkurang- ? 1 3/8? x 5/8?Semula/Kontrak : 262.00 M?Realisasi : 242,40 M?- INSTALASI DUCTING- Bahan PU - Ukuran 160 cm 50 cm : BertambahSemula/Kontrak : 12,24 M?Realisasi : 21,24 M?- Ukuran 150 cm x 40 cm : BertambahSemula/Kontrak : 24,50 M?Realisasi : 55,50 M?- Ukuran 120 cm x 40 cm : BertambahSemula/Kontrak : 13,20 M?Realisasi : 50,20 M?- Ukuran 110 cm x 40 cm : BerkurangSemula/Kontrak : 21.60 M?Realisasi : 6 M?- Ukuran 100 cm x 40 cm : BertambahSemula/Kontrak : 14.40 M?Realisasi : 17.40 M?- Ukuran 90 cm x 40 cm : BertambahSemula/Kontrak : 13.20 M?Realisasi : 26.20 M?- Ukuran 60 cm x 30 cm : BertambahSemula/Kontrak : 52.80 M?Realisasi : 151.80 M?- Rounduct 8? : BertambahSemula/Kontrak : 2 M?Realisasi : 197 M?- Ducting Return : Item BaruSemula/Kontrak : 0 M?Realisasi : 8 M?- Bahwa Berita Acara Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Panitia Peneliti Kontrak berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Manajemen Konstruksi yaitu berupa Mark Up Volume yang tidak sesuai kondisi di lapangan dengan perincian sebagai berikut :No Item Pekerjaan Sat Volume Selisih Volume Harga Sat(Rp) Selisih Harga(Rp) Hasil Pengukuran Kontrak CCO 1 URUGAN SIRTU m3 2.389,053 2.427.785 38,732 204.600 7.924.6552. FONDASI BATU KARANG m3 376.106 488.928 112,826 840.336 94.808.2433 KOLOM PEDESTAL m3 86,022 129,547 43,525 6.944.926 302.277.904 405.010.802- Bahwa selain itu pada tanggal 02 Nopember 2018, berdasarkan surat permohonan Adendum dari PT. Dana Consultan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom, serta mencantumkan nama Saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI yang ditujukan kepada Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng. Maka terhadap permohonan tersebut Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng kemudian memerintahkan Panitia Peneliti Kontrak untuk melakukan penelitian atas permohonan adendum waktu tersebut dan oleh Panitia Peneliti Kontrak menyetujui dengan memberikan Justifikasi Teknis yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Adendum kontrak dapat disetujui. - Bahwa dengan adanya Justifikasi Teknis tersebut, Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng kemudian melakukan Adendum Kontrak nomor : PRKP.05-06/ADD-602/635/XI/2018 dengan ruang lingkupnya pengurangan nilai kontrak dari semula Rp816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) menjadi Rp786.203.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga ribu rupiah) dan penambahan waktu sebanyak 11 (sebelas) hari dari semula tanggal 19 Desember 2018 menjadi tanggal 30 Desember 2018 yang ditandatangani Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng bersama Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom dengan menandatangani pada dokumen yang tercantum nama Saksi Ir. BARTER YUSUF, IAI dan seijin dari Saksi Ir. H.BARTER YUSUF, IAI serta diketahui oleh Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng. - Bahwa pada tanggal 28 November 2018, Saksi Ir. WIDIANTO melalui surat Nomor : 020/CEP-KPG/X/2018 mengajukan permohonan pembayaran Termin II kepada Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng dan terhadap permohonan tersebut, Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng dengan persetujuan Terdakwa walaupun mengetahui bahwa persyaratan pembayaran tidak memenuhi syarat akan tetapi tetap melakukan pembayaran Termin II berdasarkan SP2D Nomor : 3676/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 30 November 2018 sebesar 40,2% setelah potong pajak PPn/PPH senilai Rp3.208.200.092.00 (tiga milyar dua ratus delapan juta dua ratus ribu sembilan puluh dua rupiah) yang langsung masuk ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank NTT Nomor Rekening 001.01.13.010024-3G. - Bahwa seharusnya pembayaran Termin II tidak dapat dibayarkan. Karena pekerjaan fisik terpasang di lapangan baru mencapai 32,035% sesuai hasil pemeriksaan dari Manajemen Konstruksi. Akan tetapi dikarenakan sebelumnya pada tanggal 27 November 2018, Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng menghubungi Saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST dan meminta agar Saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST mempersiapkan 2 (dua) jenis laporan progres fisik pekerjaan yang sesuai dengan riil pekerjaan terpasang dan yang dinaikan volume progres fisik pekerjaan seolah-olah sudah mencapai 40%, dan Saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST menyanggupi permintaan Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng tersebut. - Bahwa Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng, dengan sepengetahuan Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom telah memberikan persetujuan kepada Saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST untuk membuat Laporan Bulanan Ke-Enam mengenai progres fisik terpasang di lapangan secara tidak benar dengan perincian sebagai berikut:Bulan Keenam ( Periode 05 Nopember 2018 s/d 2 Desember 2018)- Progres fisik 43,375%,- Rencana 39,2%- Deviasi + 4,171%- Bahwa selanjutnya, Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng dengan sepengetahuan Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom memberikan persetujuan dan meminta Saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST untuk membuat Laporan Bulanan ke-tujuh dan Laporan Bulanan Ke-delapan yang tidak sesuai dengan riil progres fisik pekerjaan terpasang dilapangan dengan perincian sebagai berikut:1. Bulan Ketujuh (Periode 03 Desember 2018 s/d 19 Desember 2018)- Progres fisik 70,469%,- Rencana 79,45%- Deviasi 8,981%2. Bulan Ke delapan (Periode 20 Desember 2018 s/d 30 Desember 2018)- Progres fisik 70,859%,- Rencana 100%- Deviasi 23,11% - Bahwa pada tanggal 11 Desember 2018, bertempat di kantor Direksi Keet PT. Cipta Eka Puri yang berada di Area Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair, Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng mengadakan pertemuan dengan para pihak terkait dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan fasilitas Kawasan NTT Fair, yang didalam pertemuan tersebut bertujuan untuk mengetahui progres fisik pekerjaan terpasang di lapangan. Berdasarkan pemaparan dari Site Manager PT. Dana Consultan Saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST bahwa pelaksanaan pekerjaan di lapangan baru mencapai 37,433%. Menyikapi pemaparan dari Site Manager tersebut, Saksi LINDA LIUDIANTO,SE selaku Kuasa Direktur PT. Cipta Eka Puri mengajukan Invoice pemesanan 2 (dua) unit eskalator untuk dapat menaikan progres pekerjaan menjadi 70,05% sehingga memenuhi syarat pencairan 100%, kemudian Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng meminta agar Terdakwa melampirkan : a. Jaminan Pelaksanaan yang nilainya setara dengan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan (Garansi Bank NTT) sebesar 30% atau sejumlah Rp.8.975.736.150. (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) jaminan bank dari Bank NTT No.2749/001/BG/12/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan masa berlaku jaminan sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan 25 Februari 2019 (76 hari kalender).b. Surat pernyataan Terdakwa bersama Pihak ketiga (PT. CIPTA EKA PURI) dan menyetujui Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa pihak ketiga sanggup menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;c. Jaminan Pemeliharaan (retensi) sebesar 5%.- Bahwa menindaklanjuti hasil pertemuan pada tanggal 11 Desember 2018 yang disetujui oleh Saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng, maka pada tanggal 12 Desember 2018, Saksi JOHANNES E.L MAKATITA selaku staf keuangan Saksi LINDA LIUDIANTO, SE dan sepengetahuan Saksi Ir. WIDIANTO atas nama PT. Cipta Eka Puri serta dengan sepengetahuan Saksi LINDA LIUDIANTO, SE membuat surat permohonan pembayaran Termin III (100%) dengan Nomor :022/CEP-KPG/XII/2018 kepada Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng dengan menandatangani sendiri dengan meniru tanda tangannya Saksi Ir. HADMEN PURI. Selanjutnya Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng dengan persetujuan Terdakwa walaupun mengetahui bahwa pelaksanaan pekerjaan dilapangan belum selesai dan persyaratan pembayaran tidak memenuhi syarat akan tetapi telah melakukan pembayaran 100% pekerjaan Konstruksi Fasilitas Pemeran Kawasan NTT Fair senilai Rp.12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) sesuai SP2D Nomor : 4194/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang dibayarkan secara langsung ke rekening Nomor : 001.01.13.010024-3G pada Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri.- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018, Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng dengan sepengetahuan Terdakwa telah menyetujui pembayaran 100% pekerjaan Manajemen Konstruksi senilai Rp. 543.676.800,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 4389/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 yang dibayarkan langsung ke rekening PT. Dana Consultan pada Bank BNI Cabang Makasar Nomor : 0181296908.- Bahwa terhadap pembayaran termin 100% yang di terima oleh PT. Dana Consultan, Saksi Ir. H. BARTER YUSUF,IAI mengambil komitmen fee pinjam perusahaan sebesar 10% senilai Rp.54.367.680,00 (lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan sebahagiannya ditransfer kepada Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom uang senilai Rp. 252.515.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah) melalui rekening BRI nomor : 467101003109533 atas nama Saksi FERRY JONS PANDIE,S.Kom sedangkan sisanya senilai Rp.236.760.900,00 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) atas permintaan Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom disimpan oleh Saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI.- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng, Saksi Ir. HADMEN PURI, Saksi LINDA LIUDIANTO, SE dan Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom bertentangan dengan :1. Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada menyatakan:?Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa?2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 89 Ayat (2):?Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.3. Pasal 89 Ayat (2a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ?Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.4. Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa:? PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:1) Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;a.1. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;5. Pasal 89 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menegaskan bahwa : 1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:a) Pembayaran bulanan;b) Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atauc) Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.2) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.(2a) Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.6. Pasal 65.2 tentang Tata cara Pembayaran pada syarat ? Syarat Umum Kontrak yang menegaskan sebagai berikut :Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepekati oleh PPK, dengan ketentuan :a. Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai dengan ketentuan dalam SSKKb. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang 7. Pasal 65.3 tentang Tata cara Pembayaran dalam Syarat ? Syarat Umum Kontrak yang menegaskan sebagai berikut :Peralatan dan/ atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang diserahterimakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam SSKK, peralatan dan/ atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan :a. Peralatan dan / atau bahan yang merupakan bagian dari pekerjaan utama namun belum dilakukan uji fungsi (commisining) harus memenuhi syarat sebagai berikut :1. Berada dilokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak dan perubahannya.2. Memiliki sertifikat uji mutu dari pabrik/ produsen3. Bersertifikat garansi dari produsen / agen resmi yang ditunjuk oleh produsen.4. Disetujui oleh PPK dengan capaian fisik yang diterima 5. Dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/ atau dipindahkan oleh pihak manapun 6. Kemanan penyimpanan dan risiko merusakan sebelum diserahterimakan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggungjawab penyedia barang/ jasa.b. Besaran yang akan dibayarkan dari material on site (berkisar antara 50 % s/d 70 %), besaran nilai pembayaran dicantumkan didalam SSKK. - Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018, Saksi LINDA LIUDIANTO, SE menemui Saksi YOHANA MARSELINA BAILAO, SE selaku Manager Bisnis pada Bank NTT Cabang Utama Kupang untuk menyampaikan keinginannya memanfaatkan sisa pembayaran pekerjaan pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair senilai Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) yang didalamnya juga termasuk uang Jaminan Pelaksanaan yang nilainya setara dengan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan (Garansi Bank NTT) sebesar 30% atau senilai Rp8.975.736.150,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);- Keinginan tersebut disampaikan oleh Saksi LINDA LIUDIANTO, SE dengan dalih untuk membayar pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair, tanpa adanya persetujuan dari Saksi Ir. HADMEN PURI serta tanpa adanya surat persetujuan dari Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng selaku PPK. Selanjutnya Saksi YOHANA MARSELINA BAILAO, SE memberikan persetujuan kepada Saksi HERJUNO ROMANSU SELAH OEMATAN, SE selaku Officer Administrasi Keuangan pada Bank NTT Cabang Utama Kupang untuk melakukan pemindah bukuan sisa dana pekerjaan pembangunan NTT Fair ke rekening nomor : 148804 pada Bank BNI atas nama Terdakwa senilai Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) yang seharusnya tidak dapat dilakukan pemindah bukuan seluruhnya;- Bahwa terhadap dana yang telah dilakukan pemindah bukuan tersebut, uang senilai Rp3.544.998.105,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh empat juta sembilan sembilan puluh delapan ribu seratus lima rupiah) telah dipergunakan Saksi LINDA LIUDIANTO, SE untuk membiayai beberapa kegiatan antara lain dikirimkan kepada Saksi Ir. WIDIANTO pada tanggal 21 Desember 2018 melalui rekening BCA Nomor : 5520421469 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pekerjaan proyek pembangunan Rumah tahan gempa di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan sisanya dikuasai oleh Saksi LINDA LIUDIANTO, SE;- Bahwa sampai dengan berakhirnya batas waktu kontrak sesuai dengan adendum II tanggal 30 Desember 2018, pekerjaan pembangunan kawasan Pameran NTT Fair belum dapat diselesaikan oleh PT. Cipta Eka Puri;- Bahwa seharusnya PT.Cipta Eka Puri mengajukan permohonan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan hasil rapat tanggal 11 Desember 2018, namun kenyataannya Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng tanpa ada permohonan dari PT. Cipta Eka Puri membuat dan menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada PT. Cipta Eka Puri untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender sejak tanggal 31 Desember 2018 s/d tanggal 18 Februari 2019;- Bahwa dalam waktu pemberian kesempatan selama 50 (lima puluh) hari kalender kepada PT. Cipta Eka Puri ternyata progres fisik pekerjaan tidak mengalami perkembangan sesuai dengan yang seharusnya, selanjutnya PT. Cipta Eka Puri membuat surat permohonan pemberian kesempatan Nomor : 007/CEP-KPG/II-2019 tanggal 15 Februari 2019, PT. Cipta Eka Puri membuat surat permohonan penambahan waktu kedua dengan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 243/PMK.05/2015 yang pada pokoknya meminta penambahan waktu selama 40 (empat puluh) hari kalender dan Saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng tanpa melakukan evaluasi terhadap progres fisik pekerjaan serta kemampuan PT. Cipta Eka Puri untuk menyelesaikan pekerjaan telah mengeluarkan surat Nomor : PRKP.05.06/643.2/014/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang pada pokoknya Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng telah menyetujui permohonan pemberian kesempatan yang kedua selama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal 19 Februari 2019 s/d tanggal 30 Maret 2019 dengan syarat : a) Penyedia juga melengkapi surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaanb) Memperpanjang jaminan pelaksanaan sampai selesai waktu pekerjaan dengan nilai jaminan 9% dari nilai kontrakc) Memperpanjang jaminan sisa pekerjaan dan bersedia dikenakan denda keterlambatan sebesar sebesar 1/1000x sisa pekerjaan x jumlah hari keterlambatan.- Bahwa dalam waktu pemberian kesempatan pertama PT. Cipta Eka Puri mengajukan permohonan penggunaan uang garansi bank sesuai dengan surat Nomor : 005/CEP-KPG/II-2019 tanggal 6 Februari 2019 yang dibuat oleh Saksi YOHANES ERWIN L MAKATITA dan dengan sepengetahuan Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng, Saksi YOHANES ERWIN L MAKATITA telah menandatangani permohonan penggunaan uang garansi tersebut pada dokumen yang tercantum nama Saksi Ir. HADMEN PURI atas perintah Saksi LINDA LIUDIANTO,SE dan Saksi LEE JAE SIK Alias JAE SIK LEE Alias Mr. LEE, surat tersebut ditujukan kepada Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng dengan tujuan untuk pembayaran beberapa tagihan yang sudah jatuh tempo dan untuk sisa pekerjaan;- Bahwa terhadap surat permohonan dari Direktur PT. Cipta Eka Puri tersebut, maka Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng kemudian membuat surat kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan surat Nomor : 006/643.2/PRKP/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 perihal permohonan Penggunaan Uang Garansi Bank yang pada pokoknya menyetujui penggunaan uang garansi bank senilai Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan terhadap dana tersebut telah dipergunakan oleh Saksi LINDA LIUDIANTO, SE dengan perincian sebagai berikut :A. Tanggal 8 Februari 2019 Saksi LINDA LIUDIANTO, SE telah mengirimkan uang kepada Saksi Ir. WIDIANTO melalui rekening BCA No.5520421469 an. Widianto senilai Rp.218.385.000,00 (dua ratus delapan belas juta tiga Ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan proyek Rumah Tahan Gempa di Lombok ? NTB yaitu pembayaran gaji karyawan yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan kawasan pameran NTT Fair TA. 2018.B. Tanggal 8 Februari 2019 dikirimkan lagi ke rekening Saksi Ir. WIDIANTO melalui rekening Mandiri 0700006556273 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah),- atas nama Saksi Ir.WIDIANTO yang telah dipergunakan untuk pembayaran gaji dan pekerjaan kegiatan pengecoran pembangunan NTT Fair TA. 2018.C. Sedangkan sisanya senilai Rp.356.615.000. (tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dibawa oleh Saksi ERWIN YOHANES L MAKATITA untuk membayar upah tukang pekerjaan pembangunan NTT fair TA. 2018 - Bahwa dalam waktu pemberian kesempatan Kedua, pada tanggal 21 Februari 2019 PT. Cipta Eka Puri membuat surat permohonan Penggunaan Dana Garansi Bank yang ditujukan kepada Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng dengan surat Nomor : 008/CEP-KPG/II-2019 senilai Rp998.490.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) yang dibuat oleh Saksi YOHANES ERWIN L MAKATITA dan dengan sepengetahuan Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng, Saksi YOHANES ERWIN L MAKATITA telah menandatangani permohonan penggunaan uang garansi tersebut pada dokumen yang tercantum nama Saksi Ir. HADMEN PURI atas perintah Saksi LINDA LIUDIANTO, SE dan Saksi LEE JAE SIK Alias JAE SIK LEE Alias Mr. LEE, surat tersebut ditujukan kepada Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng dengan tujuan untuk pembayaran beberapa tagihan yang sudah jatuh tempo dan untuk sisa pekerjaan;- Bahwa terhadap surat permohonan dari Direktur PT. Cipta Eka Puri tersebut, Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng kemudian membuat surat kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan surat Nomor : 015/643.2/PUPERA/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal Permohonan Penggunaan Uang Garansi Bank senilai Rp998.490.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) yang pembayarannya dibayarkan melalui rekening Bank NTT milik PT. Cipta Eka Puri Nomor : 001.01.13.010024-3G;- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2019, Saksi BONEFASIUS OLA MASAN, SE mengetahui bahwa pada tanggal 19 Desember 2018 ada pemindah bukuan uang senilai Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dari rekening PT. Cipta Eka Puri atas nama Saksi Ir. HADMEN PURI ke rekening Saksi LINDA LIUDIANTO, SE yang kemudian Saksi BONEFASIUS OLA MASAN, SE memberitahukan kepada Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng. Atas informasi tersebut, Saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng memanggil Saksi LINDA LIUDIANTO, SE dan memerintahkan untuk mengembalikan uang senilai Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut ke rekening PT Cipta Eka Puri;- Bahwa menindaklanjuti perintah Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng , Saksi LINDA LIUDIANTO, SE kemudian menyetorkan kembali uang senilai Rp7.234.790.938,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank NTT Nomor : 001.01.13.010024-3 pada tanggal 28 Maret 2019;- Bahwa dari penyetoran kembali yang dilakukan oleh Saksi LINDA LIUDIANTO, SE senilai Rp.7.234.790.938,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) tersebut, maka uang garansi bank senilai Rp8.975.736.150. (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) telah dipergunakan tanpa hak oleh Saksi LINDA LIUDIANTO, SE senilai Rp1.740.945.212,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah);- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi LINDA LIUDIANTO, SE bersama Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng bertentangan dengan: a. Pasal 70 Ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Perpres 70 Tahun 2012 Jo. Perpres 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menegaskan sebagai berikut :Ayat 5 ?Jaminan pelaksanaan berlaku sejak tanggal penandatangan kontrak sampai serah terima barang / jasa lainnya atau serah terima pertama pekerjaan Konstruksi ? Ayat 6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah:a. Penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertifikat Garansi, ataub. Penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak khusus bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.- Bahwa sampai dengan batas waktu pemberian kesempatan kedua pada tanggal 30 Maret 2019, diketahui bahwa PT. Cipta Eka Puri tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya 100% dan oleh karena itu seharusnya Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng wajib melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan 30% dan menyetorkannya ke kas negara;- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara keteknikan yang dilakukan oleh Ahli Tehnik dari Politehnik Negeri Kupang, berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan Nomor : 569/PL23/HK/2019 tanggal 3 Mei 2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan ditemukan volume pekerjaan terpasang pekerjaan Pembangunan Fasilitas pameran kawasan NTT Fair TA. 2018 sebesar 54,48%. Sedangkan pekerjaan yang tidak dikerjakan dengan progress 45,52%, kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair dengan perincian sebagai berikut : NO URAIAN Bobot (%) Devisi Kontrak Add-2 Lap. Tim PNK Selisih Kurang Terhadap Kontrak A LANTAI-1 20,23 24,47 20,29 (4,19) KurangB LT-2 DAN ATAP 30,28 32,78 25,35 (7,43) KurangC PEK. ARSITEKTUR LT-1 11,21 10,71 7,49 (3,22) KurangD PEK. ARSITEKTURLT-2 9,71 8,06 0,39 (7,67) KurangE ARSITEKTUR RUANG MEP 1,34 1,34 (1,34) KurangF PEK. ELEKTRIKAL 10,24 8,98 0,97 (8,01) KurangG PEK. ELEKTRONIK 0,69 0,86 (0,86) H PEK. MEKANIKAL 16,30 12,80 (12,80) KurangTOTAL 100,00 100,00 54,48 (45,52) Kurang- Bahwa perbuatan Terdakwa, bersama Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng, Saksi Ir. HADMEN PURI, Saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI, Saksi LINDA LIUDIANTO, SE, dan Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom telah mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp12.799.476.327,40 (dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah dan empat puluh sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT Nomor : SR-233/PW24/5/2019 tanggal 26 Juli 2019 atau setidaknya sejumlah tersebut;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-(1) KUHP;SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa Ir. YULIA AFRA, MT (selanjutnya dalam dakwaan ini disebut Terdakwa), selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BKD.013.1/I/81/PK-JS/IV/2017 tanggal 03 April 2017 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BPPKAD.V.3/900.992/3143/2017 tanggal 13 Nopember 2017 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BPPKAD.V.3/900/43/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, bersama dengan Saksi DONA FABIOLA THO, ST., M.Eng selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Saksi Ir. HADMEN PURI selaku Direktur PT.Cipta Eka Puri, Saksi LINDA LIUDIANTO,SE selaku Kuasa Direktur PT. Cipta Eka Puri, Saksi Ir. H. BARTER YUSUF ,IAI selaku Direktur Utama PT. Dana Consultan, dan Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom (yang masing ? masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Maret tahun 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 atau setidaknya dalam tahun 2018 dan tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Jln. W.J. Lalamentik Nomor 20, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu koorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:- Bahwa untuk mendukung kegiatan pameran di wilayah Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan membangun gedung kawasan pameran NTT Fair dengan mengalokasikan dana sejumlah Rp31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD TA. 2018 dan yang tertuang didalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : BPPKAD.IV/900.910/DPA/87/2017 tanggal 28 Desember 2017;- Bahwa sebagai tindaklanjut atas alokasi dana dimaksud, Terdakwa dengan tugas pokok :a) Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;b) Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;c) Menetapkan PPK;d) Menetapkan Pejabat Pengadaan;e) Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;f) Menetapkan:1. Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau2. Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).g) Mengawasi pelaksanaan anggaran;h) Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;i) Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; danj) Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.telah mengangkat Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Keputusan Nomor: PRKP.700/36/KPTS-PP/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018, dengan tugas pokok adalah: a. Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa yang meliputi:b. Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa yang meliputi:a. Spesifikasi Teknis Barang/ Jasab. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)c. Rancangan Kontrak.c. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang d. Menandatangani Kontrake. Melaksanakan Kontrak sesuai dengan Penyedia Barang/ jasaf. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrakg. Melaporkan Pelaksanaan/ Penyelesaian Pengadaan barang/ jasa kepada KPA/PAh. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukian Provinsi NTT selaku Pengguna Anggaran.i. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan Anggaran dan hambatan pelaksanaannya kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Angaran.j. Mengusulkan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur atas perubahan paket pekejaan dan atau perubahan paket pekerjaan dan atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan.k. Menetapkan Tim atau Tenaga ahli pemberi penjelasan Teknis (Aanwisjing) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP.l. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/ jasa - Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen tersebut, selanjutnya Saksi DONA FABIOLA THO, ST,. M.Eng menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan merujuk pada Rencana Teknis (Detail Enggineering Design/DED) gedung pameran dan Hotel Kawasan NTT Fair untuk bangunan berlantai 3 (tiga). Rencana Teknis (DED) tersebut didesain oleh PT. Perencana Indah Enginering Consultant & Supervisior dengan Direktur Saksi LUHUT MANALU, ST, MT, senilai Rp70.735.181.000,00 (tujuh puluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari:1. Pekerjaan Gedung Pameran senilai Rp40.253.210.500,00 (empat puluh miliar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) 2. Pekerjaan Bangunan Hotel senilai Rp30.481.970.500,00 (tiga puluh miliar empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).- Bahwa karena alokasi dana yang ada dalam DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2018 sejumlah Rp31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah), maka Saksi DONA FABIOLA THO, ST,. M.Eng meminta kepada Saksi LUHUT MANALU, ST, MT agar melakukan review/perubahan desain perencanaan disesuaikan dengan dana yang tersedia didalam DPA TA. 2018 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur dan untuk menindaklanjuti permintaan Saksi DONA FABIOLA THO, ST,. M.Eng, Saksi LUHUT MANALU, ST, MT melakukan review dengan menghilangkan pekerjaan basement yang semula masuk dalam perencanaan awal sehingga desain hasil revisi DED menjadi senilai Rp31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah);- Bahwa dalam DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT TA. 2018, juga tersedia alokasi dana untuk pekerjaan Manajemen Konstruksi senilai Rp821.000.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah). Atas dasar alokasi dana tersebut, selanjutnya Saksi DONA FABIOLA THO, ST,. M.Eng menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sejumlah Rp821.000.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah) yang di serahkan kepada POKJA ULP Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 untuk dilakukan pelelangan dengan perincian HPS sebagai berikut: NO URAIAN JUMLAH HARGA Rp. A BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION) 1 Tenaga Ahli 260,416,000.00 2 Tenaga Sub Ahli 162,240,000.00 3 Tenaga Penunjang 34,944,000.00 Jumlah A 457,600,000.00 B BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST) 1 Operasional 139,600,000.00 2 Biaya Sewa Kendaraan 84,800,000.00 3 Biaya Penyusunan Laporan 24,000,000.00 4 Biaya Koordinasi dan Penyelenggara 40,800,000.00 Jumlah B 289,200,000.00 Jumlah 746,800,000.00 PPN 10 % 74,680,000.00 Jumlah Total 821,480,000.00 Dibulatkan 821,000,000.00 - Bahwa selanjutnya, POKJA ULP Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Pengadaan barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT Nomor : PBJ.188/II/71/2018 tanggal 23 Februari 2018 tentang Penunjukkan/Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan NTT Fair terdiri dari:1. MARIA FATIMA K.M.G.LODO, ST (Ketua)2. JANS E. ZACHARIAS SIBU, SE (Sekretaris)3. ADELINO DA CRUS SOARES, A.KS,MPSSp (Anggota) 4. SAUL DAVID MUDAK, ST (Anggota) 5. MAURIT SIMORANGKIR, ST (Anggota)dengan tugas pokok:a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.g. Khusus untuk ULP:1) Menjawab sanggahan;2) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:a. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); ataub. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);3) Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;4) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;melakukan pengumuman pelelangan Pra Kualifikasi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 pada LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 13 Maret 2018;- Bahwa dengan adanya pengumuman Pra Kualifikasi pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan NTT Fair TA. 2018 pada LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom menghubungi Saksi FRANSISKUS HADUNG BOLENG Alias SAFRI untuk membantu mencari perusahaan yang dapat digunakan untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair TA. 2018;- Bahwa terhadap permintaan Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom tersebut, Saksi FRANSISKUS HADUNG BOLENG Alias SAFRI menghubungi Saksi MUHAMMAD RAMLI, ST selaku penanggungjawab tehnik dari PT. Dana Consultan dan menyampaikan permintaan untuk menggunakan perusahaan PT. Dana Consultan dalam proses pelelangan pekerjaan Manajemen Konstruksi, yang nantinya jika setelah dinyatakan sebagai pemenang maka pelaksanaannya akan dikerjakan oleh Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom;- Bahwa menanggapi permintaan tersebut, Saksi MUHAMMAD RAMLI, ST kemudian menyampaikan kepada Saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI, dan oleh Saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI disetujui dengan permintaan fee pinjam perusahaan sebesar 10% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak;- Bahwa terhadap permintaan fee tersebut, Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom menyetujui dan meminta agar proses penyusunan dokumen Pra Kualifikasi dan penyusunan dokumen penawaran segera dilakukan. Selanjutnya teknis pelaksanaan penyusunan dokumen penawaran oleh Saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI dipercayakan kepada Saksi MUHAMMAD RAMLI, ST, sedangkan harga penawaran pekerjaan dilakukan atas persetujuan Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom;- Bahwa Saksi MUHAMMAD RAMLI, ST, selanjutnya mempersiapkan dokumen pendukung PT. Dana Consultan dan melakukan pendaftaran pada LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan memasukan dokumen pra kualifikasi yang meliputi:a. Surat Ijin Usaha/IUJK Jasa Konsultasi Konstruksi Kualifikasi usaha menengah yang masih berlaku; b. Pengurus tidak masuk dalam daftar hitam;c. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT) Tahun 2016;d. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan penyedia Jasa Konsultasi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir;e. Memiliki pengalaman pada pekerjaan yang sama / sejenis dengan total bobot penilaian sebesar 100 %;f. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas/peralatan/ perlengkapan yang memadai, sesuai dan layak untuk melaksanakan jasa konsultasi;- Bahwa adapun harga penawaran yang diajukan oleh PT. Dana Consultan adalah sejumlah Rp816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:NO URAIAN JUMLAH HARGA Rp. A BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION) 1 Tenaga Ahli 312.000.0002 Tenaga Sub Ahli 224.000.0003 Tenaga Penunjang 48.000.000 Jumlah A 584.000.000B BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST) 1 Operasional 97.600.0002 Biaya Sewa Kendaraan 45.600.0003 Biaya Penyusunan Laporan 6.800.0004 Biaya Koordinasi dan Penyelenggara 8.000.000 Jumlah B 158.000.000 Jumlah 742.000.000 PPN 10 % 74.200.000 Jumlah Total 816.200.000 Dibulatkan 816.200.000- Bahwa proses pendaftaran Pra Kualifikasi diikuti oleh 29 (dua puluh sembilan) perusahaan diantaranya adalah PT. Dana Consultan dan dari hasil evaluasi Pra Kualifikasi terdapat 3 (tiga) perusahaan yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu:1. PT. Dana Consultan 2. PT. Terasis Erojaya3. PT. Narada Karya Dari hasil evaluasi Pra Kualifikasi tersebut, POKJA ULP melakukan evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi harga dan dari hasil evaluasi tersebut, POKJA ULP menyatakan bahwa PT. Dana Consultan memenuhi syarat dan dilanjutkan dengan Pembuktian Kualifikasi terhadap dokumen penawaran PT. Dana Consultan;- Bahwa dengan selesainya proses evaluasi terhadap dokumen penawaran dan dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi, maka pada tanggal 26 Maret 2018, Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom kemudian menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD RAMLI, ST mengenai pelaksanaan pembuktian Kualifikasi terhadap dokumen penawaran. Kemudian Saksi MUHAMMAD RAMLI, ST meminta agar Saksi ISHAK YUNUS, SE mengikuti kegiatan dimaksud dengan membawa surat kuasa yang mewakili Saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI untuk melaksanakan pembuktian kualifikasi di Kupang dengan fasilitas yang sudah disiapkan oleh Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom;- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2018, bertempat di ruang kerja POKJA ULP Manajemen Konstruksi, Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom bersama dengan Saksi ISHAK YUNUS, SE selaku penerima kuasa dari Saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI mengikuti pelaksanaan pembuktian kualifikasi dengan membawa serta dokumen berupa:1. Akta pendirian perusahaan PT. Dana Consultan 2. Akta perubahan PT. Dana Consultan.3. SITU (Surat Ijin Tempat Usaha) 4. SIUP (Surat Ijin Usaha Perseroan)5. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)6. IUJK (Ijin Usaha Jasa Konsultasi)7. Ijasah serta sertifikat keahlian personil/ Ahli, kontrak-kontrak dan pengalaman kerja.- Bahwa Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom, tidak termasuk sebagai karyawan atau tenaga ahli yang ditawarkan didalam dokumen penawaran PT. Dana Consultan, akan tetapi tenaga ahli/ karyawan PT. Dana Consultan yang dimasukan didalam dokumen penawaran adalah sebagai berikut:No Nama Personil Perusahaan Tenaga Ahli Lokal/Asing Lingkup Keahlian Posisi Yang Diusulkan Uraian Pekerjaan Jumlah orang bulanA. Teanaga Ahli 1. Muhammad Ramli, ST PT. Dana Consultant Lokal Team Leader Team Leader ? Mengkoordinir dalam penyusunan rencana kerja dan lokasi kegiatan kepada masing-masing tenaga ahli.? Melakukan koordinasi kedalam (team proyek, manajemen Dll) dan keluar.? Menyiapkan rencana kerja operasi proyek, meliputi aspek teknis, waktu, administrasi dan keuangan proyek.? Melaksanakan dan mengontrol operasional proyek sehingga operasi dapat berjalan sesuai rencana (on track)? Mengidentifikasi dan menyelesaiakan potensi masalah yang akan timbul agar dapat diantisipasti secara dini. 82. Abd Rahman, A.ST PT. Dana Consultant Lokal Ahli arsitektur Ahli arsitektur ? Bertanggung Jawab Kepada Team Leader.? Memberikan saran pada bidang arsitektur agar hasil pelaksanaan sesuai harapan.? Mengadakan pemahaman gambar yang bersifat arsitektur dengan pengawas lapangan, sehingga agar bila ada dapat segra diatasi.? Memecahkan masalah arsitektur yang ada kemudian diusulkan kepada pengelola proyek.? Bekerja sama membuat final buku pedoman pemeliharaab bangunan. 83. Irsan Yunus,ST PT. Dana Consultant Lokal Ahli Struktur Ahli Struktur ? Bertanggung Jawab Kepada Team Leader? Menyiapkan site plan tata letak seluruh bangunan prasarana dan sarana lengkap dengan ukuran kapasitas yang telah diperhitungkan.? Melakukan pelaksanaan penggambaran detail design dan perhitungan teknik untuk setiap bangunan prasarana dan sarana lengkap dengan notasi, ukkuran dan berskala baik gambar situasi, profil memanjang maupun melitang.? Melakukan perhitungan struktur berdasarkan hasil perencanaan berdasarkan SNI dan memberi pengarahan pada kegiatan penylidikan tanah serta penentuan pondasi. ? Membantu team leader dalam pembuat laporan. 84. Ir. Amiluddin PT. Dana Consultant Lokal Ahli Mekanikal & Elektrikal Ahli Mekanikal & Elektrikal ? Bertanggung jawab kepada team leader .? Mrnganalisis kebutuhan elektrikal.? Merencanakan sistem penghawaan buatan (AC).? Merencanakan jaringan elektrikal dan material yang digunakan.? Merencanakan penangkan petir.? Merencanakan jaringan AC (sistem ducting).? Merencanakan jaringan telekomunikasi dan material.? Bekerja sama membuat final buku. 8B. Tenaga Pendukung 1. Akbar, S, A.Md PT. Dana Consultant Local Site Inspector Site Inspector ? Mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari aspek prosedur dan kuantitas pekerjaan berdasarnkan dokumen kontrak.? Melakukan pengawasan dan pemantauan ketat atas peraturan personil dan peralatan laboraturium kontrak.? Melakukan pengawasan setiap hari semua kegiatan pemeriksaan mutu bahan dan pekerjaan serta memmberikn laporan kepada site engineer setiap permasalahan yang timbul.? Melakukan pemeriksaan gambar kerja kontrator berdasarkan gambar rencana serta memeriks gambar terlaksana ( As Built Drawing) .? Membuat laporan harian mengenai aktivitas kontraktor untuk kemajuan pekerjaan. 82. Moh. Nasruddin, A.Md PT. Dana Consultant Local Site Inspector Site Inspector ? Mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari aspek prosedur dan kuantitas pekerjaan berdasrkan dokumen kontrak.? Melakukan pengawasan dan pemantauan ketat atas peraturan personil dan peralatan laboratorium kontraktor.? Melakukan pengawasan setiap hari semua kegiatan pemeriksaan mutu bahan dan pekerjaan serta meberikan laporan kepada site engineer setiap permasalahan yang timbul.? Melakukan pemeriksaan gambar kerja kontraktor berdasarkan gambar rencana serta memeriksa gambar terlaksana (AS Built Drawing ? Membuat laporan harian mengenai aktivitas kontraktor untuk kemajuan pekerjaan. 83. Muh. Khairuddin Aziz, ST PT. Dana Consultant Lokal Site Inspector Site Inspector ? Mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari aspek prosedur dan kuantitas pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak.? Melakukan pengawasan dan pemantauan ketat atas peraturan personil dan peralatan laboratorium kontraktor.? Melakukan pengawasan setiap hari semua kegiatan pemeriksaan mutu bahan dan pekerjaan serta memberikan laporan kepada site engineer setiap permasalahan yang timbul.? Melakukan pemeriksaan gambar kerja kontraktor berdasarkan gambar rencana serta memeriksan gambar terlaksana (AS Built Drawing).? Membuat laporan harian mengenai aktivitas kontraktor untuk kemajuan pekerjaan. 84 Aria Syamsu Rizal, ST PT. Dana Consultant Lokal Estimator Estimator ? Membuat Analisa Volume Material.? Membuat Analisa Upah Pekerjaan Konstruksi.? Membuat Analisis Biaya Prakonstruksi.? Membuat Total Baiaya Konstruksi. 85. Muhammad Zaki, ST PT. Dana Consultant Lokal Drafter Drafter ? Bertanggung Jawab Pada Team Leader.? Membuat Lay Out Desain.? Membuat Perubahan Gambar.? Membuat DED Perencana. 8- Bahwa dengan telah dilakukannya pembuktian kualifikasi perusahaan oleh POKJA ULP, maka pada tanggal 18 April 2018, POKJA ULP menetapkan pemenang lelang Manajemen Konstruksi pekerjaan Fasilitas Pameran NTT Fair TA. 2018 adalah PT. Dana Consultan berdasarkan Penetapan Pemenang lelang Nomor: 14/PJ-BPBJ/UPK_PFPK-NTTFAIR dengan direktur Saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI dengan harga penawaran sebesar Rp816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah);- Bahwa proses selanjutnya, setelah adanya perubahan desain DED Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair oleh PT.Perencana Indah Enginering Consultant & Supervisior, maka Saksi DONA FABIOLA THO, ST,. M.Eng kemudian menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp31.133.416.800,00 (tiga puluh satu miliar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah);- Bahwa selanjutnya, Saksi DONA FABIOLA THO, ST,. M.Eng menyerahkan HPS beserta dokumen pendukung pelaksanaan pelelangan paket pekerjaan pembangunan kawasan pameran NTT Fair kepada POKJA ULP Jasa Konstruksi pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa:1. RKS (Rencana Kerja dan Syarat) 2. Spesifikasi Teknis 3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS/ RAB) 4. Rancangan Kontrak 5. Pokok ?pokok perjanjian 6. Syarat ? syarat Umum Kontrak (SSUK)7. Syarat ? syarat Khusus Kontrak (SSKK)8. Gambar Rencana / Model Contoh9. Daftar Kuantitas Harga (BoQ) 10. Harga Satuan dan Analisa 11. Foto copy Surat penetapan tim teknis / Tenaga Aanwisjir 12. Foto copy DPA/ DIPA (seluruh halaman paket kegiatan )13. Rencana Umum Pengadaan (RUP)14. Foto copy SK Penunjukan / Penetapan PPK15. Foto copy Sertifikat Keahlian PBJ PPK16. Surat pernyataan PPK tentang Penyusunan HPS17. Pembiayaan untuk dilakukan pelelangan melalui Portal Nasional yaitu lpse.nttprov.go.id- Bahwa setelah dokumen diserahkan oleh Saksi DONA FABIOLA THO, ST,. M.Eng, maka POKJA ULP Jasa Konstruksi yang diangkat oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Nomor: PBJ.188/II/137/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 Tentang penunjukkan/penetapan POKJA ULP Jasa Konstruksi Revisi Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA. 2018 masing ? masing: 1. JANS E. ZACHARIAS SIBU, SE (Selaku Ketua)2. MARIA FATIMA K.M.G.LODO, ST (Sekretaris)3. ADELINO DA CRUZ SOARES .Aks, MPSSp (Anggota) 4. SAUL DAVID MUDAK , ST (Anggota)5. T.L. FLORADIPUTRA LANGODAY, ST (Anggota)kemudian menyusun dokumen lelang Kualifikasi Nomor: 03/Pj-BPBJ/KSL-MK.PFPK-NTT FAIR/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, untuk kepentingan pelelangan pekerjaan Kawasan Pameran NTT Fair dengan menetapkan jaminan penawaran sebesar 3% dengan jenis kontrak harga satuan;- Bahwa terkait dengan lelang dimaksud, sekitar akhir bulan Maret 2018, Saksi LINDA LIUDIANTO, SE bersama dengan Saksi LEE JAE SIK Alias JAE SIK LEE Alias Mr. LEE bertemu dengan Saksi SAMSUL RIZAL, Saksi ADE ISKANDAR dan Saksi Ir. BAYU MUHAMAD YUNUS di Restoran THE PAVILIUN HOTEL, Jl. R.E. Martadinata, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, dengan maksud membicarakan keinginan Saksi LINDA LIUDIANTO, SE untuk mencari perusahaan yang memenuhi syarat agar bisa dipergunakan untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur; - Bahwa terhadap keinginan Saksi LINDA LIUDIANTO, SE tersebut, Saksi SAMSUL RIZAL, Saksi Ir. BAYU MUHAMAD YUNUS dan Saksi ADE ISKANDAR menyanggupi menyediakan perusahaan dengan syarat kesepakatan fee sebesar 2% dari nilai kontrak pekerjaan; - Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut, maka Saksi SAMSUL RIZAL bersama dengan Saksi Ir. BAYU MUHAMAD YUNUS, kemudian beberapa kali bertemu dengan Saksi Ir. HADMEN PURI menyampaikan keinginan Saksi LINDA LIUDIANTO,SE tersebut, yang oleh Saksi Ir. HADMEN PURI disetujui dengan permintaan fee bagi perusahaan sebesar 1,5% dari nilai kontrak, perusahaan dimaksud adalah PT. Cipta Eka Puri milik Saksi Ir. HADMEN PURI, walaupun PT. Cipta Eka Puri belum memiliki kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan nilai proyek sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);- Bahwa selanjutnya, Saksi SAMSUL RIZAL bersama dengan Saksi Ir. BAYU MUHAMAD YUNUS setelah mendapatkan profil perusahaan PT. Cipta Eka Puri dari Saksi Ir. HADMEN PURI lalu menyusun dokumen penawaran serta melakukan pendaftaran ke LPSE Provinsi NTT dengan menggunakan user id dan password milik PT. Cipta Eka Puri yang telah diberikan oleh Saksi Ir. HADMEN PURI dengan dukungan fasilitas modal dari Saksi LINDA LIUDIANTO,SE, dengan pembagian tugas yaitu Saksi ADE ISKANDAR mengurus surat dukungan Mechanical Electric (ME), surat dukungan Pengadaan Lift Escalator, Saksi SAMSUL RIZAL mengurus dukungan Bank dan Asuransi, Jaminan Penawaran, dan Saksi Ir. BAYU MUHAMAD YUNUS mengurus/membuat Surat Keterangan Ahli serta Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), Daftar Jadwal, Daftar Personil Inti, Jadwal Penggunaan Tenaga Kerja, Kurva S, Daftar dan Jadwal Alat serta Bahan, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Network Planing, Metode Pelaksanaan, Analisa Teknis, Spesifikasi Teknis dan Bill Of Quantity (BoQ);- Bahwa POKJA ULP Jasa Konstruksi menyusun Dokumen Pengadaan Nomor: 03/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018 pada tanggal 03 April 2018 untuk pengadaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair yang akan diumumkan melalui LPSE Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 04 April 2018 dengan persyaratan Pra Kualifikasi sebagai berikut: ? Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir ? Telah melunasi kewajiban pajak terakhir tahun 2016 ? Memiliki Pengalaman melaksanakan pekerjaan yang sama / sejenis pada sub bidang yang dipersyaratkan dengan kompleksitas yang setara (Pembangunan Bangunan Komersial) dengan kemampuan dasar (KD) sekurang ? kurangnya sama dengan HPS . pengalaman dibuktikan dengan melampirkan asli kontrak dan BAST/PHO/FHO ? Memiliki sertifikat Manajemen Mutu dan lain?lain sesuai yang tercantum dalam dokumen pengadaan ? Memenuhi syarat lainnya seperti yang tercantum pada dokumen Pengadaan. - Bahwa dengan adanya pengumuman pelelangan tersebut, terdapat 69 (enam puluh sembilan) perusahaan di antaranya PT. Cipta Eka Puri yang mendaftar dan menyatakan minat untuk mengikuti pelelangan, dan dari hasil evaluasi Pra Kualifikasi terdapat 5 (lima) perusahaan yang memenuhi persyaratan Prakualifikasi yaitu:1. PT. Cipta Karya Multi Tehnik dengan harga penawaran sebesar Rp30.666.536.000,00 (tiga puluh miliar enam ratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) 2. PT. Sumber Bayak Kreasi dengan penawaran sebesar Rp30.204.700.000, 00 (tiga puluh miliar dua ratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah) 3. PT. Erom dengan penawaran sebesar Rp30.577.462.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) 4. PT. Daya Samudera Cipta Mandiri dengan penawaran sebesar Rp28.789.626.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) 5. PT. Cipta Eka Puri dengan penawaran sebesar Rp29.856.902.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua ribu rupiah) - Bahwa pada tanggal 6 April 2018, dilakukan Aanwisjing/pemberian penjelasan pekerjaan terhadap klausal dokumen pengadaan sehingga dilakukan amandemen/perubahan atas dokumen pengadaan Nomor: 03/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 03 April 2018 antara lain:Bab Uraian KeteranganBAB I. UMUM Tetap BAB II. PENGUMUMAN PELELANGAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI Tetap BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Tetap BAB IV LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) Berubah sesuai Addendum Dokumen Pengadaan BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) Berubah sesuai Addendum Dokumen Pengadaan BAB VI BENTUK DOKUMEN PENAWARAN Tetap BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI Tetap BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI Tetap BAB IX. BENTUK KONTRAK Tetap BAB X. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) Tetap BAB XI. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) Tetap BAB XII. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR Berubah sesuai Addendum Dokumen Pengadaan dan Addendum Spesifikasi Teknis dan Gambar BAB XIII. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA Berubah sesuai Addendum Dokumen Pengadaan dan Addendum Daftar Kuantitas dan Harga BAB XIV. BENTUK DOKUMEN LAIN Tetap Yang dituangkan didalam Addendum Dokumen Pengadaan Nomor: 05/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 06 April 2018;- Bahwa pada tanggal 16 April 2018, POKJA ULP Jasa Konstruksi melakukan evaluasi terhadap dokumen Pra Kualifikasi berupa evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga dan Pembuktian Kualifikasi dengan menggunakan metode sistem gugur;- Bahwa hasil evaluasi Administrasi yang dilakukan POKJA ULP Jasa Konstruksi sebagai berikut:Evaluasi administrasi. 1. PT. CIPTA KARYA MULTI TEKNIK, Tidak lulus Evaluasi AdministrasiAlasannya : - Penggunaan Materai dengan nomor seri yang sama untuk 3 surat pernyataan yang berbeda- Penggunaan Materai dengan nomor seri yang sama untuk 5 surat pernyataan yang berbeda2. PT.SUMBER BAYAK KREASI, Tidak Lulus Evaluasi Administrasi.Alasannya : - Yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani surat penawaran karena tidak memiliki surat kuasa.- Pembentukan cabang tidak memenuhi syarat.3. PT. EROM, Lulus Administrasi.4. PT. DAYA SAMUDERA CIPTA MANDIRI, Tidak Lulus Evaluasi Administrasi.Alasannya : - Penggunaan Materai dengan nomor seri yang sama untuk surat pernyataan yang berbeda5. PT. CIPTA EKA PURI, Lulus Administrasi. Dan dari hasil evaluasi Administrasi yang dilakukan, POKJA ULP Jasa Konstruksi menyatakan bahwa PT. EROM dan PT. Cipta Eka Puri memenuhi syarat sehingga dapat dilanjutkan dengan evaluasi Teknis;- Bahwa terhadap hasil evaluasi administrasi yang dilakukan, POKJA ULP Jasa Konstruksi telah menyatakan bahwa hasil Evaluasi PT. Cipta Eka Puri memenuhi syarat administrasi, akan tetapi faktanya PT. Cipta Eka Puri seharusnya juga tidak memenuhi syarat sebagaimana perusahan-perusahan lainnya yang digugurkan oleh POKJA ULP Jasa Konstruksi karena terdapat nomor seri pada materai yang sama yaitu :? Pakta Integritas dengan Nomor seri Materai 6F604AEF992936299.? Surat Pernyataan Tidak sedang dalam pengawasan pengadilan Nomor seri Materai 6F604AEF992936299.- Bahwa sesuai dengan syarat dalam dokumen pengadaan Nomor 05/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018 tanggal 06 April 2018, proses evaluasi yang ditetapkan dengan Metode Evaluasi Sistem Gugur, maka seharusnya pada saat evaluasi Administrasi apabila ditemukan adanya dokumen administrasi yang tidak memenuhi syarat, POKJA ULP Jasa Konstruksi menggugurkan Penawaran dari PT. Cipta Eka Puri, akan tetapi POKJA ULP Jasa Konstruksi menyatakan bahwa dari hasil evaluasi administrasi PT. Cipta Eka Puri memenuhi syarat administrasi sehingga dapat dilanjutkan dengan evaluasi teknis;- Bahwa walaupun secara administrasi tidak memenuhi syarat, akan tetapi POKJA ULP jasa Konstruksi tetap melanjutkan proses evaluasi teknis terhadap penawaran yang diajukan oleh PT. EROM dan PT. Cipta Eka Puri, dan dari hasil evaluasi teknis tersebut POKJA ULP jasa Konstruksi menyatakan kedua perusahaan memenuhi syarat teknis sehingga dapat dilanjutkan dengan evaluasi harga;- Bahwa selanjutnya, POKJA ULP Jasa Konstruksi memenangkan PT. Cipta Eka Puri dalam melakukan evaluasi Teknis khusus terhadap koreksi aritmatik dalam dokumen penawaran PT. Cipta Eka Puri diketahui telah melakukan Post biding/menambah dan mengurangi beberapa kegiatan yang ditawarkan oleh PT. Cipta Eka Puri dengan perincian sebagai berikut: No Penawaran PT. Cipta Eka Puri Hasil Evaluasi POKJA ULP Jasa Konstruksi Item Pekerjaan/ barang Volume Harga SatuanRp Item pekerjaan/ barang Volume Harga SatuanRp 1 Pekerjaan Rak Kabel - Tray kabel 300 x 100- Tee 300 - Elbow 900, 300- Accesories dan material bantu 70,002,004,001,00 275.000488.500360.000900,000 ------------ ------------ -----------2 Pekerjaan Instalasi Fire Alram - ROR Heat Detector - FIX Heat Detector - Manual Break Glass Switch - Indicator lamp - Alram Bell- Instalasi Detector - Instalasi Alram bell + indicator lamp - Instalasi break glass switch 53122841 274.000320.000233.000150.000238.000345.000345.000230.000 ------------------------ -------------------------------- ----------------------------3 Pekerjaan Instalasi - Terminal BOX (TB) - Speaker dinding 10 W - Titik Instalasi Tata Suara 1,003,003,00 511,500580,000385.000 --------- --------- ---------4 Pekerjaan Pemadam Kebakaran PIPA - BSP ? 6 Inc 20,00 M 344.000 BSP ? 6 Inc 8,00 M 5 PIPA SPRINKLER (BSP Sch 40,incl. Accesories - BSP 1 ? Inc - BPS ? 1 - BSP ? 3 Inc 590 M 174 M 220 M 528,00 M140,00 M205,00 M 6 Valve dan Instruments - Head sprinlkler (pendent type) 239,00 buah 125.000 194,00 buah 7 Pekerjaan Air Conditioning - Unit AC DUCTED 15 PK Freon R410a - Unit AC DUCTED 10 PK Freon R410a 6,006,00 76.185.00042.250.000 - Unit AC DUCTED 15 PK Freon R410a - Unit AC DUCTED 10 PK Freon R410a --- ---- ---- ---- 8 Pekerjaan Escalator TESTING & COMMISSIONING 1,00 624.750.000 TESTING & COMMISSIONING 2,00 ---- Bahwa selanjutnya POKJA ULP Jasa Konstruksi melakukan evaluasi harga dengan harga terkoreksi sebagai berikut: ? PT. Erom senilai Rp30.577.462.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) ? PT. Cipta Eka Puri senilai Rp29.919.120.500,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).- Bahwa untuk pelaksanaan pembuktian kualifikasi, selanjutnya POKJA ULP menerbitkan surat undangan Nomor: 08/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/ Perkim/IV/2018 tanggal 28 April 2018 yang ditujukan kepada Direktur PT. Erom dan Direktur PT. Cipta Eka Puri. Kemudian Saksi MUHAMAD RIZAL, Saksi Ir. BAYU MUHAMAD YUNUS, Saksi ADE ISKANDAR dan Saksi Ir. HADMEN PURI menghadiri undangan pembuktian kualifikasi, bertempat di Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT dengan mendapatkan fasilitas dan akomodasi yang disediakan oleh Saksi LINDA LIUDIANTO, SE;- Bahwa pada tanggal 29 April 2018, bertempat di kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT telah dilakukan pertemuan antara POKJA ULP Jasa Konstruksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi DONA FABIOLA THO,ST,.M.Eng guna menyampaikan hasil evaluasi POKJA ULP, bahwa dari semua penawaran yang masuk di Pokja ULP tidak ada yang memenuhi syarat, akan tetapi Terdakwa dan Saksi DONA FABIOLA THO,ST,.M.Eng meminta agar POKJA ULP Jasa Konstruksi menetapkan saja pemenang lelang dengan alasan batas waktu pelelangan terbatas, sehingga POKJA ULP Jasa Konstruksi kemudian menetapkan PT. Cipta Eka Puri sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran Rp.29.919.120.500,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2018, POKJA ULP Jasa Konstruksi menetapkan PT. Cipta Eka Puri sebagai pemenang dan PT. Erom Sebagai Pemenang cadangan sesuai surat Penetapan Pemenang Nomor: 11/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTFair/Perkim/IV/2018. Selanjutnya POKJA ULP Jasa Konstruksi berdasarkan Pengumuman Pemenang Nomor: 12/Pokja.BPBJ/PFPK_NTTfair/Perkim/IV/2018 mengumumkan PT. Cipta Eka Puri sebagai pemenang dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp29.919.120.500,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari kalender, sedangkan pemenang cadangan adalah PT. EROM dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp30.577.462.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 220 hari kalender;- Bahwa setelah adanya pengumuman penetapan pemenang lelang, Saksi LINDA LIUDIANTO, SE bersama Saksi LEE JAE SIK Alias JAE SIK LEE Alias Mr. LEE dan Saksi SAMSUL RIZAL bertemu Saksi Ir. HADMEN PURI serta menyampaikan bahwa pekerjaan Pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 adalah milik Saksi LINDA LIUDIANTO, SE, dikarenakan Saksi LINDA LIUDIANTO,SE yang telah mempersiapkan akomodasi dan fasilitas lainnya sehubungan dengan proses pelelangan pekerjaan dimaksud. Selanjutnya Saksi LINDA LIUDIANTO, SE meminta agar Saksi Ir. HADMEN PURI membuat akta kuasa direktur dengan tujuan agar adanya jaminan bahwa pelaksanaan pekerjaan dan keuangan dapat dikendalikan oleh Saksi LINDA LIUDIANTO, SE;- Bahwa terhadap permintaan Saksi LINDA LIUDIANTO, SE tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018, Saksi Ir. HADMEN PURI telah membuat akta kuasa direktur dihadapan Notaris IMRON, SH, di Jl. KH. Hasyim Ashari KM. 2 Blok E5 No.05 Poris Plawad Indah, Cipondoh, Kota Tangerang dengan akta Nomor 11 tanggal 7 Mei 2018 kepada Saksi LINDA LIUDIANTO, SE, dalam akta notaris tersebut Saksi Ir. HADMEN PURI telah memberikan kuasa untuk dan atas nama PT. Cipta Eka Puri untuk:1) Mengurus dan menjalankan segala kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT fair;2) Menghadap segala instansi pemerintah, swasta, sipil, maupun militer, dan menjalan urusan dengan semua pembesar serta lain-lain orang yang berwenang dalam urusan yang dimaksud, serta menandatangani segala surat-surat, akta-akta, formulir-formulir dan atau surat-surat lainnya yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut diatas, dengan memperhatikan dan mentaati segala hak yang termuat didalam akta ini dan ketentuan-ketentuan yang termuat didalam anggaran dasar perseroan serta Peraturan pemerintah yang berlaku;3) Melaksanakan segala pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT fair tersebut di lapangan;4) Mengadakan pembayaran, penagihan, pengiriman, dan atau penerimaan uang, menyimpan, dan untuk menandatangani cek-cek atau bilyet giro bank, kwitansi-kwitansi, mendapatkan kredit atau meminjam dan atau meminjamkan uang atas nama penerima kuasa dan untuk itu menandatangani segala akta-akta, formulir-formulir, permohonan-permohonan serta surat-surat lainnya yang perlu ditandatangani;5) dan terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut, penerima kuasa akan membuka rekening pada Bank yang ditunjuk atas nama PT Cipta Eka Puri dan akan dicantumkan dalam kontrak;6) Melakukan segala tindakan dan semua hal yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud pemberian kuasa ini dengan tidak ada yang dikecualikan;7) Kuasa ini tidak dapat dipindahkan kepada pihak atau orang lain oleh penerima kuasa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari direktur perseroan baik sebagian maupun seluruhnya dan kuasa ini berlaku sampai diadakan pencabutan kembali;8) Segala akibat hukum yang timbul dari pemberian kuasa ini, termasuk temuan-temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan proyek tersebut di lapangan, yang dilakukan oleh penerima kuasa, akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya dari penerima kuasa tersebut.- Bahwa dengan ditetapkannya PT. Cipta Eka Puri sebagai pemenang lelang, maka pada tanggal 14 Mei 2018, bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi DONA FABIOLA THO, ST,. M.Eng bersama dengan Saksi Ir. HADMEN PURI melakukan penandatangan kontrak Nomor: PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan nilai kontrak Rp29.919.120.500,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dengan mengetahui Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari Kalender terhitung sejak tanggal 14 Mei 2018 s/d tanggal 19 Desember 2018 tentang pekerjaan fasilitas kawasan pameran NTT Fair TA. 2018 dengan item pekerjaan sebagai berikut: No Uraian Pekerjaan Biaya Jumlah Biaya1 2 3 41 REKAPITULASI PEKERJAAN STRUKTURALA PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1GEDUNG PAMERAN Rp. 5.790.841.834,17 I. PEKERJAAN PERSIAPAN 303.209.662,50 II. PEKERJAAN TANAH 416.423.678,44 III. PEKERJAAN PONDASI 224.856.033,66 IV. PEKERJAAN BETON 3.879.678.738,27 V. PEKERJAAN STP (STRUKTUR) 506.142408,92 VI. PEKERJAAN GWT 460.552.312,38 B PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2 DAN ATAP GEDUNG PAMERAN 8.240.700.457,51 I. PEKERJAAN TANAH 28.026.721,80 II. PEKERJAAN BETON 5.090.670.174,79 III. PEKERJAAN ATAP 3.122.003.560,92 2 REKAPITULASI PEKERJAAN ARSITEKTURALA PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1 3.043.394.448,06 I. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN 464.642.136,19 II. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING 1.459.376.962,42 III. PEKERJAAN PLAFOND 51.805.674,56 IV. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA 648.439.853,62 V. PEKERJAAN SANITAIR 84.321.980,20 VI. PEKERJAAN ATAP 184.569.917,66 VII. PEKERJAAN PENGECATAN 150.237.923,41 B PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2 2.783.355.082,80 I. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN 493.430.874,54 II. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING 950.853.112,93 III. PEKERJAAN PLAFOND 13.901.679,00 IV. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA 748.827.500,96 V. PEKERJAAN SANITAIR 51.854.417,80 VI. PEKERJAAN ATAP 371.625.135,71 VII. PEKERJAAN PENGECATAN 111.927.361,87 VIII. PEKERJAAN BESI 40.890.000,00 C PEKERJAAN ARSITEKTUR RUANG MEP 364.669.330,21 I. PEKERJAAN PONDASI 38.042.084,96 II. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN 36.853.536,55 III. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING 40.006.065,00 IV. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA 33.784.103,54 V. PEKERJAAN BETON 196.230.691,47 VI. PEKERJAAN PENGECATAN 19.752.848,69 3 REKAPITULASI PEKERJAAN MEPA PEKERJAAN ELEKTRIKAL 2.813.134.010,00 I. SAMBUNGAN DAYA LISTRIK PLN (Sistem TM 20 kV) 634.800.000,00 II. PEKERJAAN PANEL TEGANGAN MENENGAH 73.300.000,00 III. PEKERJAAN TRANSFORMATOR 172.900.000,00 IV. PEKERJAAN PANEL TENGAH RENDAH 630.346.300,00 V. PEKERJAAN KABEL TEGANGAN MENENGAH 40.863.000,00 VI. PEKERJAAN KABEL TEGANGAN RENDAH 653.067.030,00 VII PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN STOP 471.152.880,00 VIII PEKERJAAN RAK KABEL 112.973.000,00 IX. PEKERJAAN INSTALASI PENANGAL PETIR 19.731.800,00 B PEKERJAAN ELEKTRONIK 211.553.320,00 I. PEKERJAAN FIRE ALARM 111.795.100,00 II. PEKERJAAN KABEL TRAYELEKTRONIK 20.994.000,00 III. PEKERJAAN TATA SUARA 78.764.220,00 C PEKERJAAN MEKANIKAL 3.894.989.856,25 I. PEKERJAAN PLUMBING 541.914.096,25 II. PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN 512.643.500,00 III. PEKERJAAN AC 2.213.682.260,00 IV. PEKERJAAN ESCALATOR 626.750.000,00 JUMLAH BIAYA PEKERJAAN 27.142.638.339,00 PAJAK PPN 10% 2.714.263.833,90 JUMLAH TOTAL BIAYA PEKERJAAN 29.856.902.172,90 JUMLAH TOTAL BIAYA PEKERJAAN (DIBULATKAN) 29.856.902.000,00 Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah- Bahwa selain itu juga pada tanggal 14 Mei 2018, ditempat yang sama telah dilakukan penanda tanganan kontrak Manajemen Konstruksi Nomor : PRKP-NTT/646.1/490/Bid.3CK/V/2018, tanggal 14 Mei 2018 dengan nilai kontrak senilai Rp. 816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Saksi DONA FABIOLA THO,ST,.M.Eng bersama dengan Saksi MUHAMAD RAMLI, ST dengan seijin dan sepengetahuan Saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI dan mengetahui Terdakwa, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi selama 220 (dua ratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Mei 2018 s/d 19 Desember 2018 dengan tugas sebagai berikut:o Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;o Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk srana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;o Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;o Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;o Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab sesuai yang telah ditetapkan dalam kontrak;o Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;o Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;o Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.- Bahwa masih pada tanggal yang sama, setelah penandatangan kontrak Manajemen Konstruksi, Saksi DONA FABIOLA THO, ST,. M.Eng dengan sepengetahuan Terdakwa memanggil Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom untuk meminta komitmen fee sebesar 17,5 % dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, akan tetapi dalam perjalanannya Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom menyetujui komitmen fee namun besarnya tidak sesuai dengan yang diminta oleh Saksi DONA FABIOLA THO, ST,. M.Eng;- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Manajemen Konstruksi, Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom dengan sepengetahuan Saksi DONA FABIOLA THO, ST,. M.Eng dan Saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI mempekerjakan tenaga ahli yang tidak sesuai dengan yang ada didalam dokumen penawaran yaitu: 1. FRENKIANUS KAKI SORO, ST selaku (site manajer) 2. BEDDY YONGKY selaku site inspektor/ pengawas3. AKBAR. AMd selaku pengawas- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2018, bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa memanggil Saksi Ir. HADMEN PURI dan menyampaikan permintaan komitmen fee kepada Saksi Ir. HADMEN PURI sebesar 5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, yang penyerahannya berdasarkan permintaan Terdakwa ditransfer melalui rekening Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom pada Bank NTT Nomor : 00102020261314 dengan tujuan untuk diserahkan kepada Saksi Drs. FRANS LEBU RAYA sesuai permintaan Saksi Drs. FRANS LEBU RAYA kepada Terdakwa;- Bahwa atas permintaan fee tersebut, Saksi Ir. HADMEN PURI menghubungi Saksi LINDA LIUDIANTO, SE dan Saksi LINDA LIUDIANTO, SE sepakat atas permintaan fee tersebut dengan cara akan dibayarkan secara bertahap; - Bahwa masih pada tanggal 30 Mei 2018, bertempat di lokasi pembangunan fasilitas kawasan pameran NTT Fair di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada saat pelaksanaan peletakan batu pertama (Ground Breaking), Terdakwa menyampaikan permintaan penambahan komitmen fee kepada Saksi Ir. HADMEN PURI untuk Saksi Drs. FRANS LEBU RAYA sebesar 1% sehingga menjadi 6% dan Saksi Ir. HADMEN PURI kembali menghubungi Saksi LINDA LIUDIANTO, SE serta menyampaikan mengenai permintaan tambahan komitmen fee. Kemudian Saksi LINDA LIUDIANTO, SE menyepakati pembayaran fee sebesar 6% untuk Saksi Drs. FRANS LEBU RAYA;- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2018, Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng dengan persetujuan Terdakwa berdasarkan permohonan pembayaran uang muka dari PT. Cipta Eka Puri Nomor: 01/PT.CEPK/MHNUM/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 20% setelah dipotong pajak PPn/PPH sehingga jumlah riil yang dibayarkan secara langsung ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank BNI Tangerang Nomor: 0714721591 senilai Rp5.276.644.888,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 1529/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 06 Juni 2018;- Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran uang muka kepada PT. Cipta Eka Puri tersebut, Saksi Ir. HADMEN PURI kemudian menerima sebesar 5% dari pembayaran uang muka, dengan menerima 2 (dua) buah cek dari Saksi LINDA LIUDIANTO, SE masing-masing cek Nomor: CG720221 senilai Rp926.700.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan cek Nomor : CG720222 senilai Rp347.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang dicairkan oleh Saksi Ir. HADMEN PURI pada tanggal 22 Juni 2018. Selanjutnya Saksi Ir. HADMEN PURI menggunakan uang tersebut dengan perincian sebagai berikut: 1. Pada tanggal 25 Juni 2018 uang sebesar 2,5% senilai Rp658.218.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) ditransfer oleh Saksi Ir. HADMEN PURI kepada Terdakwa melalui rekening Bank NTT Nomor rekening: 00102020261314 atas nama Saksi FERRY JONS PANDIE sesuai permintaan Terdakwa kepada Saksi LINDA LIUDIANTO, SE;2. Komitmen fee untuk Saksi SAMSUL RIZAL sebesar 0,5% senilai Rp87.710.840,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ditransfer ke rekening BCA nomor: 4020270719;3. Komitmen fee pinjam perusahaan sebesar 2% senilai Rp.527.771.160,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) digunakan sendiri oleh Saksi Ir. HADMEN PURI.- Bahwa uang senilai Rp658.218.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut, menurut Terdakwa telah diserahkan kepada Saksi Drs. FRANS LEBU RAYA melalui staf honorer pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT yaitu Saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE dalam amplop berwarna coklat dan menurut Saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE atas perintah Terdakwa telah menyerahkan amplop berisi uang tersebut kepada Saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK untuk diserahkan kepada Saksi Drs. FRANS LEBU RAYA, yang menurut Saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK amplop berisi uang tersebut telah diserahkan kepada Saksi Drs. FRANS LEBU RAYA. Penyerahan pertama oleh Saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE kepada Saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK, kemudian menurut Saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK amplop berisi uang tersebut telah diserahkan kepada Saksi Drs. FRANS LEBU RAYA. Penyerahan yang kedua oleh Saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE kepada Saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK, yang menurut Saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK uang diserahkan dalam amplop yang dimasukan kedalam sebuah map kepada Saksi Drs. FRANS LEBU RAYA;- Bahwa selain penyerahan uang kepada Saksi DRS. FRANS LEBURAYA melalui Saksi APRIANUS ARYANTHO RONDAK, pada saat Terdakwa berada di Kantor Gubernur NTT dan bertemu dengan Saksi Ir. BENEDIKTUS POLO MAING selaku Sekretaris Daerah Provinsi NTT yang saat itu juga meminta sejumlah uang kepada Terdakwa dan atas permintaan Saksi Ir. BENEDIKTUS POLO MAING tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi FERRY JONS PANDIE,S.Kom untuk menyiapkan uang, yang kemudian atas perintah Terdakwa, Saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE mengambil uang tersebut dari Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom yang telah disediakan senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);- Bahwa menurut Saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE setelah menerima uang dari Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom, kemudian atas perintah Terdakwa mengantarkan uang tersebut kepada Saksi Ir. BENEDIKTUS POLO MAING, yang diserahkan melalui Saksi YOHANIS ND NGGABA TANGGUPATI, dan menurut Saksi YOHANIS ND NGGABA TANGGUPATI uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah diserahkan kepada Saksi Ir. BENEDIKTUS POLO MAING sedangkan uang senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa melalui Saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE;- Bahwa Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng dengan persetujuan Terdakwa telah melakukan pembayaran uang muka berdasarkan surat permohonan pembayaran Uang Muka yang diajukan oleh PT. Dana Consultan Nomor : 76/pt.dc/Perm.UM/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% setelah dipotong pajak PPn/PPH sehingga secara riil yang dibayarkan kepada PT. Dana Consultan sejumlah Rp142.464.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan pembayaran secara langsung ke rekening nomor : 0181296908 pada Bank BNI Cabang Makasar atas nama PT. Dana Consultan berdasarkan SP2D Nomor : 1533/1,01,04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 8 Juni 2018;- Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran uang muka sebesar 20% kepada PT. Dana Consultan, Saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI mengambil uang komitmen Fee pinjam perusahaan sebesar 10% senilai Rp14.246.400,00 (empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan atas permintaan Saksi MUHAMAD RAMLI,ST dan persetujuan Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom, uang senilai Rp4.215.000,00 (empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dibayarkan kepada staf PT. Dana Consultan sebagai honor, sedangkan sisanya sejumlah Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) ditransfer kepada Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom;- Bahwa terhadap permintaan komitmen fee pekerjaan dari Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng, Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng dan Terdakwa dengan total senilai Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :1. Kepada Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng:? Bulan Mei 2018 uang senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sebagai pembayaran permintaan fee yang diserahkan di ruangan kerja Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng;? Bulan Maret 2019 uang senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sebagai pembayaran permintaan fee yang diserahkan oleh staf Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom yang bernama Saksi R. REMBOJA AMALO Alias MEA;? Bulan Maret 2019 uang senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), yang diserahkan oleh staf Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom yang bernama Saksi R. REMBOJA AMALO Alias MEA.2. Kepada Terdakwa:Bulan Mei 2018 uang senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), untuk biaya peletakan batu pertama yang diserahkan oleh Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom melalui staf Honorer pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT yaitu Saksi THOBIAS ADRIANUS FRANS LANOE yang diperintahkan oleh Terdakwa;- Bahwa sejak penandatanganan kontrak pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 tanggal 14 Mei 2018, pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Cipta Eka Puri sampai dengan bulan ke-3 berdasarkan laporan realisasi kemajuan fisik pekerjaan pada minggu ke-11 tanggal 23 Juli 2018 s/d tanggal 29 Juli 2018 baru mencapai 4,277% dari target realisasi fisik sebesar 6,667% sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar 2,390%;- Bahwa terhadap keterlambatan pekerjaan dan progres fisik yang tidak sesuai schedule penyelesaian pekerjaan, Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom, telah membuat laporan dengan menandatangani surat Nomor: 01.SP-1/MK-DC/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 perihal pemberitahuan I (Pertama) yang mencantumkan nama Saksi MUHAMMAD RAMLI, ST selaku Team Leader dan seizin Saksi MUHAMMAD RAMLI, ST yang ditujukan kepada Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng dan Saksi DOMINGGUS HAUTEAS, ST selaku Direksi Teknis;- Bahwa pokok surat dimaksud adalah melaporkan adanya keterlambatan pekerjaan dan pengunduran diri Project Manager dan personil pelaksana pekerjaan yang berdampak pada tidak tercapainya progres pekerjaan;- Bahwa karena rekening Bank BNI Cabang Tangerang atas nama PT. Cipta Eka Puri menggunakan specimen Saksi LINDA LIUDIANTO,SE dan adanya rencana pengajuan pinjaman untuk penambahan dana pelaksanaan pekerjaan, maka pada tanggal 21 Agustus 2018, PT. Cipta Eka Puri membuat permohonan adendum kontrak terhadap perubahan nomor rekening yang dilakukan oleh Saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng tanpa melibatkan Panitia Peneliti Kontrak yang diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : PRKP.02/766/20/KPTS/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Kontrak untuk Paket Pembangunan Pembangunan fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT TA. 2018 dengan personil yaitu: 1. JOHANIS TUWAN (Selaku Ketua) 2. KARLINA J FAAG, ST, MT (Sekretaris) 3. ABRAHAM A LALANGPULING, ST (Anggota) 4. SARAH G BANU, ST (Anggota)5. PETRUS BAS, A.Md (Anggota)dengan tugas pokok :- Meneliti apabila terjadi perubahan Kontrak yang sifatnya mendasar seperti desain, spesifikasi, kuantitas, biaya, waktu, tempat dan lain ? lain yang dianggap perlu;- Membuat Berita Acara Hasil Penelitian;- Mengusulkan saran tindaklanjut yang perlu dilakukan kepada PPK atas penelitian dimaksud. dan permohonan perubahan tersebut tertuang pada adendum kontrak Nomor: PRKP/602/793/Bid.3CK/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang perubahan nomor rekening pembayaran PT. Cipta Eka Puri dari semula pada Bank BNI Tangerang Nomor: 0714721591 ke Bank NTT Nomor rekening : 001.01.13.01.0024-3G; - Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair TA. 2018, sampai dengan bulan ke-5 (kelima) baru mencapai 10,647% dari target yang harus diselesaikan sesuai dengan schedule penyelesaian pekerjaan adalah 32,076% sehingga terdapat keterlambatan pekerjaan sebesar 21,429%. Terhadap keterlambatan pekerjaan dimaksud telah dilaporkan oleh Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom dengan surat Nomor : 04.SP-I/MK-DC/VIX/2018 tanggal 26 September 2018 perihal Pemberitahuan II (Kedua) dengan membuat dan menandatangani surat yang mencantumkan nama Saksi MUHAMMAD RAMLI, ST selaku Team Leader dan seizin Saksi MUHAMMAD RAMLI, ST yang ditujukan kepada Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng dan Saksi DOMINGGUS HAUTEAS, ST yang pada pokoknya melaporkan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair terjadi keterlambatan pekerjaan di lapangan;- Bahwa selanjutnya Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom membuat Laporan Fisik Pekerjaan yang ditujukan kepada Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng dan dengan sepengetahuan Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom, Saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng telah meminta Saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST selaku Site Manager PT. Dana Consultan membuat Laporan Bulanan yang tidak sesuai dengan progres riil fisik pekerjaan fasilitas pameran NTT Fair yang terpasang di lapangan dengan perincian sebagai berikut :1. Bulan Pertama ( Periode 14 Mei s/d Juni 2018):- Progres fisik 0,981%,- Rencana 0,48%- Deviasi + 0,5%2. Bulan Kedua (Periode 18 Juni 2018 s/d 22 Juli 2018)- Progres fisik 3,803%,- Rencana 5,15%- Deviasi (- 1,314%)3. Bulan Ketiga ( Periode 23 Juli 2018 s/d 26 Agustus 2018)- Progres fisik 8,496%,- Rencana 18,45%- Deviasi (- 9,958%)- Bahwa selain perbuatan yang dilakukan diatas, Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng dengan sepengetahuan Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom meminta Saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST untuk membuat laporan bulanan yang tidak sesuai dengan riil progres fisik pekerjaan pembangunan fasilitas pameran NTT fair dengan perincian sebagai berikut: 1. Bulan Keempat ( Periode 27 Agustus 2018 s/d 30 September 2018)- Progres fisik 11,012%,- Rencana 36%- Deviasi ( -24,989%)2. Bulan Kelima ( Periode 01 Oktober 2018 s/d 04 Nopember 2018)- Progres fisik 25,522%,- Rencana 58,84%- Deviasi ( -33,317%)- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2018, Saksi RIDWAN HANAFI, ST selaku Project Manager PT. Cipta Eka Puri mengajukan permohonan Adendum sesuai surat Nomor : 019/CEP-KPG/XI-2018 tanggal 23 Oktober 2018 perihal permohonan Adendum Volume Pekerjaan dan Adendum Penambahan Waktu pekerjaan Pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair yang ditujukan kepada Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng. Atas dasar permohonan tersebut, Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng menindaklanjuti dengan membuat surat Nomor : PRK- 05.06/643.02/591/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Panitia Peneliti Kontrak untuk melakukan penelitian terhadap permohonan adendum yang diajukan oleh PT. Cipta Eka Puri;- Bahwa atas dasar surat Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng tersebut, Panitia Peneliti Kontrak telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 03/PAN_ADD/Fas.Pameran-NTTFair/XI/2019 tanggal 26 Oktober 2018 tanpa melakukan pemeriksaan dilapangan, sehingga isi Berita Acara Pemeriksaan lapangan tersebut dibuat secara tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan;- Bahwa sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018, pekerjaan pembangunan fisik Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair progres penyelesaian baru mencapai kurang lebih 17% dari target pelaksanaan sebesar 53,54% sehingga semestinya belum dapat dilakukan permintaan pembayaran Termin I, akan tetapi Saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng bersama dengan Saksi Ir. WIDIANTO sebagai Project Manager PT. Cipta Eka Puri dan Saksi DOMINGGUS HAUTEAS, ST menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 620/05.06/BAPP-607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang pada intinya mencantumkan progres fisik pekerjaan terpasang dilapangan sudah mencapai 25% yang digunakan sebagai bahan pendukung untuk meminta pencairan dana Termin I sebesar 25%, seharusnya pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik Kawasan Pameran NTT Fair masuk dalam kriteria kontrak kritis sebagaimana diatur dalam Pasal 43 B.6 tentang Penghentian dan pemutusan Kontrak dalam syarat?syarat umum kontrak yang secara tegas mengatur:43.1. Apabila penyedia terlambat dalam melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal , maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.43.2. Kontrak dinyatakan kritis apabila :a) Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan lebih besar 10% b) Dalam Periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan lebih besar 5%c) Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan. - Bahwa dengan telah dibayarkannya Termin I sebesar 25%, Terdakwa selanjutnya melakukan penarikan dana dengan perincian:1. Tanggal 2 Nopember 2018 senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).2. Tanggal 5 Nopember 2018 senilai Rp45.000.000, 00 (empat puluh lima juta rupiah).3. Tanggal 5 Nopember 2018 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).4. Bahwa dengan adanya penarikan dana senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut, selanjutnya Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengirimkan kembali uang tersebut ke rekening Bank NTT Nomor : 00101130100243 atas nama PT. Cipta Eka Puri. 5. Sedangkan sisa uang senilai Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) atas seijin dari Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng, oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi JOHANIS E. L MAKATITA untuk melakukan pembayaran kebutuhan dilapangan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Kawasan Pameran NTT Fair. - Bahwa Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng, walaupun mengetahui pelaksanaan pekerjaan fisik terpasang sejak Periode I sampai Periode II belum mencapai 70% akan tetapi Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng tidak melakukan penanganan kontrak kritis sebagaimana syarat Pasal 43 B.6 tentang Penghentian dan pemutusan Kontrak dalam syarat-syarat umum kontrak yang secara tegas mengatur: 43.3. Penanganan kontrak kritis a) Dalam hal keterlambatan pada 43.1. dan penanganan kontrak pada 43.2, penanganan kontrak kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktian (show cause metting/SCM)1. Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM;2. Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM tingkat I;3. Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM tahap II;4. Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan didalam Berita Acara SCM III;5. Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaann pekerjaan.- Bahwa selanjutnya Saksi LINDA LIUDIANTO, SE bersama Saksi Ir. WIDIANTO dengan sepengetahuan dan persetujuan Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng membuat permohonan pembayaran Termin I Nomor : 017/CEP-KPG/X-2018 tanggal 30 Oktober 2018 dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan yang dibuat secara tidak benar Nomor :620/05.06/BAPP-607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 kepada Saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng. Selanjutnya berdasarkan SP2D Nomor : 3219/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 31 Oktober 2018 PT. Cipta Eka Puri telah menerima pembayaran Termin I senilai Rp.5.276.644.888,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) yang dibayarkan secara langsung ke rekening PT.Cipta Eka Puri pada Bank NTT Nomor : 001.01.13.01.0024-3G, yang seharusnya tidak dapat dibayar sejumlah tersebut karena tidak sesuai dengan progres fisik pekerjaan terpasang di lapangan;- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018, Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng bersama Panitia Peneliti Kontrak, Team Leader Managemen Konstruksi PT. Dana Consultan, Project Manager PT. Cipta Eka Puri, Direksi Teknis beserta Pengawas Lapangan melakukan Negosiasi pekerjaan tambah kurang dan atas dasar hasil negosiasi tersebut, Panitia Peneliti Kontrak menerbitkan Justifikasi Teknis kepada Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng dengan surat Penelitian Hasil Evaluasi Nomor : 07/PAN.ADD/Fas.Pameran-NTTFAIR/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang pada pokoknya terhadap permohonan adendum kontrak dari PT. Cipta Eka Puri dapat disetujui. - Bahwa atas dasar surat Panitia Peneliti Kontrak tersebut, Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng mengeluarkan surat Nomor : PRKP-05.06/643.02/628.A/XI/2018 tanggal 01 Nopember 2018 perihal persetujuan Adendum Kontrak yang ditujukan kepada Team Leader PT. Cipta Eka Puri dan ditindaklanjuti dengan pembuatan Adendum Kontrak Nomor : PRKP 05.06/602/1.026.I/XI/2018 tanggal 1 Nopember 2018 dengan isi Amandemen kontrak antara lain meliputi: - PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1.- PEKERJAAN PERSIAPAN : BERUBAH- Pengurusan IMB lantai 1 : DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 3.282 M2Realisasi : Dihilangkan- Pengurusan IMB lantai 2 : DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 2.573,62 M2Realisasi : Dihilangkan- PEKERJAAN TANAH : BERUBAH- Galian Tanah Pondasi Batu Karang : BerubahSemula/Kontrak : Volume 202.831 M3Realisasi : 328.86 M3- Galian Tanah Pondasi Pelat PC1 : BerubahSemula/Kontrak : Volume 871.200 M3Realisasi : 882.00 M3- Galian Tanah Pondasi Pelat PC2 (teras): DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 18.00 M3Realisasi : 0 M3- Galian Tanah Pondasi Umpak : DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 159.003 M3Realisasi : 0 M3- Galian Tanah Pondasi Tangga (2 Buah) : BertambahSemula/Kontrak : Volume 5.376 M3Realisasi : 8.400 M3- Galian / Bongkar Pondasi Tangga : Item BaruSemula/Kontrak : Volume 0 M3Realisasi : 80.162 M3- Urugan Sirtu Peninggi Peil Lantai t=10 cm + Pemadatan : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 328.200 M3Realisasi : 277.474 M3- Urugan Tanah Kembali Pondasi Batu Karang: BertambahSemula/Kontrak : Volume 50.708 M3Realisasi : 107.478 M3- Urugan Tanah Kembali Pondasi Pelat PC1 : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 290.400 M3Realisasi : 222.200 M3- Urugan Tanah Kembali Pondasi Pelat PC2 : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 6.000 M3Realisasi : 4.500 M3- Urugan Tanah Kembali Pondasi Umpak : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 39.751 M3Realisasi : 0 M3- Urugan Tanah + Pemadatan Bawah Lantai : BertambahSemula/Kontrak : Volume 1.050.240 M3Realisasi : 2.427.785 M3- Urugan Pasir Bawah Keramik Lantai 1 : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 164.100 M3Realisasi : 145.436 M3- PEKERJAAN PONDASI : (BERUBAH)- Urugan Pasir Bawah Pondasi Batu Kali : BertambahSemula/Kontrak : Volume 12.677 M3Realisasi : 19.120 M3- Urugan Pasir Bawah Pondasi Pelat PC1 : BertambahSemula/Kontrak : Volume 19.800 M3Realisasi : 21.000 M3- Urugan Pasir Bawah Pondasi Pelat PC2 : DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 0.450 M3Realisasi : 0 M3- Urugan Pasir Bawah Pondasi Umpak : DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 6.116 M3Realisasi : 0 M3- Aanstamping Pondasi Umpak : DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 24.462 M3Realisasi : 0 M3- Aanstamping pondasi umpak batu kali: DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 50.708 M3Realisasi : 0 M3- Aanstamping Pondasi Batu Karang : Item BaruSemula/Kontrak : Volume 0 M3Realisasi : 57.360 M3- Pasang Pondasi Umpak Batu Kali 1 Pc:6 Ps : DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 26.274 M3Realisasi : 0 M3- Pasang Pondasi Batu Kali 1 Pc:6 Ps : DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 170.435 M3Realisasi : 0 M3- Pasang Pondasi Batu Karang 1 Pc:5 Ps: Item baruSemula/Kontrak : Volume 0 M3Realisasi : 488.928 M3- Urugan Pasir Bawah Rabat (dudukan sloof) : Item baruSemula/Kontrak : Volume 0 M3Realisasi : 22.200 M3- Rabat Beton (Dudukan Sloof) : Item baruSemula/Kontrak : Volume 0 M3Realisasi : 37.740 M3- PEKERJAAN BETON : (BERUBAH)- Rabat Lantai Kerja Pondasi Pelat PC1 t=5cm : BertambahSemula/Kontrak : Volume 19.800 M3Realisasi : 21.000 M3- Rabat Lantai Kerja Pondasi Pelat PC2 t=5 cm: DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 0.450 M3Realisasi : 0 M3- Beton Pondasi Pelat PC1 : BertambahSemula/Kontrak : Volume 237.600 M3Realisasi : 252.000 M3- Beton Pondasi Pelat PC2 : DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 3.600 M3Realisasi : 0 M3- Pedestal Kolam 50/50 : BertambahSemula/Kontrak : Volume 54.450 M3Realisasi : 129.547 M3- Kolom 50/50 : BertambahSemula/Kontrak : Volume 148.500 M3Realisasi : 157.500 M3- Pedestal kolom 50x60 : DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 1.980 M3Realisasi : 0 M3- Kolom 50x60 : DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 5.400 M3Realisasi : 0 M3- Pedestal Beton Kolom 50x50 (Teras) : DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 2.200 M3Realisasi : 0 M3- Beton Kolom 5x50 (Teras) : DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 5.500 M3Realisasi : 0 M3- Kolom praktis 11x11 : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 311.110 M3Realisasi : 268.800 M3- Beton Sloof 30x40 : BertambahSemula/Kontrak : Volume 83.593 M3Realisasi : 112.110 M3- Beton Sloof Praktis 15x25 : BertambahSemula/Kontrak : Volume 1.830 M3Realisasi : 3.368 M3- Pelat Lantai T=8 cm (lantai 1) : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 236.787 M3Realisasi : 232.698 M3- Balok Lantai Atas Kusen 15x20: BerkurangSemula/Kontrak : Volume 168.000 M3Realisasi : 4.72 M3- PEKERJAAN BETON- Kolom Beton 50x50 : BertambahSemula/Kontrak : Volume 96.848 M3Realisasi : 126.250 M3- Kolom Beton 50x60 : DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 5.280 M3Realisasi : 0 M3- Kolom struktur 30x30 : BertambahSemula/Kontrak : Volume 8.100 M3Realisasi : 14.525 M3- Kolom praktis 11x11 : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 311.110 M3Realisasi : 6.28 M3- Balok struktur 30x60 : BertambahSemula/Kontrak : Volume 173.665 M3Realisasi : 176.454 M3- Plat Lantai T = 13 cm : BertambahSemula/Kontrak : Volume 334.231 M3Realisasi : 377.13 M3- Balok Lantai Atas Kusen 15x20 : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 168.000 M3Realisasi : 4.56 M3- Balok Anak Struktur 25x40 : BertambahSemula/Kontrak : Volume 82.979 M3Realisasi : 86.245 M3- Beton Ring Balk 30x50 : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 70.110 M3Realisasi : 55.509 M3- Beton Ring Balk 20x40 : BertambahSemula/Kontrak : Volume 8.800 M3Realisasi : 27.23 M3- Plat Atap t=10 cm : BertambahSemula/Kontrak : Volume 6.920 M3Realisasi : 43.55 M3- PEKERJAAN ATAP- Atap Spandek tebal 0.50 mm : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 3.299.284 M3Realisasi : 3.298.100 M3- Bubungan atap spandek : BertambahSemula/Kontrak : Volume 61.500 M3Realisasi : 105.300 M3- PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1 : BERUBAH- PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN : BERUBAH- Pasangan dinding trasram 1:3 (bata merah) : DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 223.25 M3Realisasi : 0 M3- Pasangan Dinding Trasram 1:3 Batako: Item BaruSemula/Kontrak : Volume 0 M3Realisasi : 165.615 M3- Pasangan Dinding Biasa 1:5 : DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 733.90 M3Realisasi : 0 M3- Pasangan Dinding Biasa 1:4 Batako : Item BaruSemula/Kontrak : Volume 0 M3Realisasi : 716.781 M3- Plesteran dinding trasram 1:3: BerkurangSemula/Kontrak : Volume 446.50 MRealisasi : 115.270 M- Plesteran dinding biasa 1:5 : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 2.391.80 MRealisasi : 958.238 M- Plesteran Pondasi Menerus Bagian Luar 1:5 : Item BaruSemula/Kontrak : Volume 0 M3Realisasi : 111.375 M3- Acian Dinding : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 2.383.30 M3Realisasi : 1.764.792 M3- Pekerjaan saluran air buis beton ?U? terbuka 30 cm: BerkurangSemula/Kontrak : Volume 298.68 M?Realisasi : 183.700 M?- Pasang Grill Besi Saluran Air 30 cm : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 93.81 M?Realisasi : 24.380 M?- PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING: BERUBAH- Granit Tile White & Grey 60 x 60 (Indoor) : BertambahSemula/Kontrak : Volume 2.646.78 MRealisasi : 2.691.62 M- Granit Tile Grey 40 x 40 (Toilet): BerkurangSemula/Kontrak : Volume 90.00 MRealisasi : 86.97 M- Granit Tile Grey 100 x 100 (Outdoor) : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 512.08 MRealisasi : 449.20 M- Granit tile white 60 x60 (Outdoor) : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 104.40 MRealisasi : 57.65 M- Keramik Plint (10x60) : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 522.38 M?Realisasi : 482.12 M?- Keramik Dinding 20 x 40 (Toilet): BerkurangSemula/Kontrak : Volume 341.88 M?Realisasi : 205.79 M?- PEKERJAAN PLAFOND- Pasang Plafond kalsiboard 4 mm (Toilet & teras): BerkurangSemula/Kontrak : Volume 637.84 MRealisasi : 205.79 M- Pasang rangka Plafond Kalsiboard (Teras) : Item BaruSemula/Kontrak : Volume 0 MRealisasi : 411.235 M- PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA- Pekerjaan Pintu P3 : BertambahSemula/Kontrak : Volume 2 UnitRealisasi : 3 Unit- Pekerjaan Jendela J2 : BertambahSemula/Kontrak : Volume 3 UnitRealisasi : 4 Unit- PEKERJAAN SANITASI AIR- Floor Drain : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 16 BuahRealisasi : 11 Buah- PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2- Pekerjaan Pasangan dan Plesteran- Pasangan dinding trasram 1:3 : Berkurang Semula/Kontrak : Volume 223.25 MRealisasi : 0 M- Pasangan dinding trasram 1:3 Batako : Item BaruSemula/Kontrak : Volume 0 MRealisasi : 165.615 M- Pasangan dinding biasa 1:5 : DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 1.099.93 MRealisasi : 0 M- Pasangan dinding biasa 1:3 batako : Item BaruSemula/Kontrak : Volume 0 MRealisasi : 522.078 M- Pasangan dinding tasraam 1:3: BerkurangSemula/Kontrak : Volume 446.50 MRealisasi : 331.320 M- Plesteran dinding biasa 1:5 : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 3.123.85 MRealisasi : 1.044.156 M- Acian dinding : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 3.570.35 MRealisasi : 1.375.386 M- PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA- Pekerjaan Pintu P3 : BertambahSemula/Kontrak : Volume 1 UnitRealisasi : 2 Unit- Pekerjaan Jendela J2 : BertambahSemula/Kontrak : Volume 3 UnitRealisasi : 4 Unit- PEKERJAAN SANITASI AIR- Floor Drain : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 10 BuahRealisasi : 7 Buah- PEKERJAAN ATAP- Penutup Atap Spandek : DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 3.387.88 MRealisasi : 0 M- Pasangan Bubungan Spandek : BerkurangSemula/Kontrak : Volume 131.24 M?Realisasi : 0 M?- PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN- Pasangan dinding trasram 1:3 : DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 44.24 MRealisasi : 0 M- Pasangan dinding trasram 1:3 Batako: Item BaruSemula/Kontrak : Volume 0 MRealisasi : 44.24 M- Pasangan dinding biasa 1:5 : DihilangkanSemula/Kontrak : Volume 80.00 MRealisasi : 0 M- Pasangan dinding biasa 1:4 batako : BertambahSemula/Kontrak : Volume 0 MRealisasi : 80.00 M- PEKERJAAN ELEKTRIKAL- Sambungan Daya Listrik PLN (Sistem TM 20 kv)- Biaya perizinan penyambungan daya listrik PLN dengan Sistem Sambungan Tegangan Menengah 20 kV,- BP +UJL PLN : BerkurangSemula/Kontrak : 690,000.00 VaRealisasi : Volume berkurang menjadi 345,000.00 Va- PEKERJAAN PANEL TEGANGAN MENENGAH- Pengadaan, pemasangan dan pengujian seluruh pekerjaan panel tegangan menengah yang terdiri dari panel incoming dan outgoing lengkap dengan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis MVDP, 20 kv:- PEKERJAAN TRANSFORMATOR- Pengadaan, pemasangan dan pengujian seluruh pekerjaaan transformator 20kV, 50 HZ lengkap dengan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.- Transformator, Type: Oil Immerse Kap. 800 kVA, - PEKERJAAN PANEL TEGANGAN RENDAH- Pengadaan, pemasangan dan pengujian pekerjaan panel tegangan rendah lengkap dengan MCCB, MCB, relay-relay dan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.- PEKERJAAN KABEL TEGANGAN RENDAH- Pengadaan, pemasangan dan pengujian seluruh pekerjaan kabel tengah berbagai ukuran lengkap dengan schoen kabel, dan accessories lainnnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.- PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN STOP KONTAK- Pengadaan, pemasangan dan pengujian seluruh pekerjaan instalasi penerangan dan stop kontak lengkap dengan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.- PEKERJAAN RAK KABEL- Pengadaan dan pemasangan instalasi kabel rak lengkap dengan penggantung, support dan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi - LANTAI 1- Tray kabel 400 x 100 : DihilangkanSemula/Kontrak : 140 M?Realisasi : 0 M?- PEKERJAAN INSTALASI PENANGKAL PETIR- Pengadaan, pemasangan dan pengujian pekerjaan instalasi penangkal petir lengkap dengan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis- PEKERJAAN ELEKTRONIK- PEKERJAAN FIRE ALARM- Pekerjaan Peralatan Utama- Pengadaan, pemasangan dan pengujian pekerjaan instalasi deteksi kebakaran (fire alarm detector) lengkap dengan material bantu dan accesories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.- Power surge arrester- Rectifier- Battery nicad- Terminal Box- TBF-Basement : DihilangkanSemula/Kontrak : 1 UnitRealisasi : 0 UnitAlasan : Mengikuti kebutuhan lapangan- Kabel Distribusi: kabel AWG 16 twisted CAT 5E- Kabel dari MCFA ke:- TBF-Basement : DihilangkanSemula/Kontrak : 15 Meter M?Realisasi : 0 M?Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan- PEKERJAAN KABEL TRAY ELEKTRONIK- Pekerjaan Kabel Tray- Pengadaan dan pemasangan instalasi kabel tray elektronik lengkap dengan penggantung, support dan accessories lainnya sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.- LANTAI 1- Kabel Tray 200 : DihilangkanSemula/Kontrak : 12 M?Realisasi : 0 M?- Equal tee 200 : DihilangkanSemula/Kontrak : 2 Buah Realisasi : 0 Buah- Accessories dan material bantu : DihilangkanSemula/Kontrak : 1 BuahRealisasi : 0 Buah- Lantai I- Kabel Tray 200 : BertambahSemula/Kontrak : 36 M?Realisasi : 203 M?- Equal tee 200 : BertambahSemula/Kontrak : 2 BuahRealisasi : 6 BuahAlasan : Mengikuti kebutuhan lapangan- Lantai II- Kabel Tray 200 : BertambahSemula/Kontrak : 35 M?Realisasi : 192 M?Alasan : Mengikuti kebutuhan lapangan- PEKERJAAN TATA SUARA- Pekerjaan Peralatan Utama- Pengadaan dan Pemasangan Tata Suara dan semua aksessories yang diperlukan - PEKERJAAN AIR CONDITIONING- Unit AC DUCTED 15 PK Freon R410a : BerkurangSemula/Kontrak : 6 UnitRealisasi : 0 Unit- Unit AC DUCTED 10 PK Freon R410a : BerkurangSemula/Kontrak : 6 UnitRealisasi : 0 Unit- INSTALASI DUCTING- Bahan PU- Ukuran 160 cm x 50 cm : BertambahSemula/Kontrak : 13,20 M?Realisasi : 21,20 M?- Ukurn 150 cm x 40 cm : BertambahSemula/Kontrak : 26,60 M?Realisasi : 79,50 M?- Ukuran 120 cm x 40 cm : BertambahSemula/Kontrak : 14,60 M?Realisasi : 64,60 M?- Ukuran 100 cm x 40 cm : BertambahSemula/Kontrak : 16,20 M?Realisasi : 43,20 M?- Ukuran 90 cm x 40 cm : BertambahSemula/Kontrak : 20,80 M?Realisasi : 161,80 M?- Ukuran 60 cm x 30 cm : BertambahSemula/Kontrak : 65,40 M?Realisasi : 91,40 M?- Rounduct 8? : TetapSemula/Kontrak : 2 M?Realisasi : 197 M?- Ducting Return : Item BaruSemula/Kontrak : 0 UnitRealisasi : 8 Unit- Lantai II - Pekerjaan Air Conditioning- Unit AC Ducted 15 PK Freon R410a : BerkurangSemula/Kontrak : 6 UnitRealisasi : 0 Unit- Unit AC DUCTED 10 PK Freon R410a: BerkurangSemula/Kontrak : 6 UnitRealisasi : 0 Unit- INSTALASI AC- Pipa refrigerant lengkap dengan isolasi 19 mm : Berkurang- ? 1 3/8? x 5/8?Semula/Kontrak : 262.00 M?Realisasi : 242,40 M?- INSTALASI DUCTING- Bahan PU - Ukuran 160 cm 50 cm : BertambahSemula/Kontrak : 12,24 M?Realisasi : 21,24 M?- Ukuran 150 cm x 40 cm : BertambahSemula/Kontrak : 24,50 M?Realisasi : 55,50 M?- Ukuran 120 cm x 40 cm : BertambahSemula/Kontrak : 13,20 M?Realisasi : 50,20 M?- Ukuran 110 cm x 40 cm : BerkurangSemula/Kontrak : 21.60 M?Realisasi : 6 M?- Ukuran 100 cm x 40 cm : BertambahSemula/Kontrak : 14.40 M?Realisasi : 17.40 M?- Ukuran 90 cm x 40 cm : BertambahSemula/Kontrak : 13.20 M?Realisasi : 26.20 M?- Ukuran 60 cm x 30 cm : BertambahSemula/Kontrak : 52.80 M?Realisasi : 151.80 M?- Rounduct 8? : BertambahSemula/Kontrak : 2 M?Realisasi : 197 M?- Ducting Return : Item BaruSemula/Kontrak : 0 M?Realisasi : 9 M?- Bahwa Berita Acara Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Panitia Peneliti Kontrak berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Manajemen Konstruksi yaitu berupa Mark Up Volume yang tidak sesuai kondisi di lapangan dengan perincian sebagai berikut :No Item Pekerjaan Sat Volume Selisih Volume Harga Sat(Rp) Selisih Harga(Rp) Hasil Pengukuran Kontrak CCO 1 URUGAN SIRTU m3 2.389,053 2.427.785 38,732 204.600 7.924.6552. FONDASI BATU KARANG m3 376.106 488.928 112,826 840.336 94.808.2433 KOLOM PEDESTAL m3 86,022 129,547 43,525 6.944.926 302.277.904 405.010.802- Bahwa selain itu pada tanggal 02 Nopember 2018, berdasarkan surat permohonan Adendum dari PT. Dana Consultan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom, serta mencantumkan nama Saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI yang ditujukan kepada Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng. Maka terhadap permohonan tersebut Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng kemudian memerintahkan Panitia Peneliti Kontrak untuk melakukan penelitian atas permohonan adendum waktu tersebut dan oleh Panitia Peneliti Kontrak menyetujui dengan memberikan Justifikasi Teknis yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Adendum kontrak dapat disetujui;- Bahwa dengan adanya Justifikasi Teknis tersebut, Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng kemudian melakukan Adendum Kontrak nomor : PRKP.05-06/ADD-602/635/XI/2018 dengan ruang lingkupnya pengurangan nilai kontrak dari semula Rp816.200.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) menjadi Rp786.203.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga ribu rupiah) dan penambahan waktu sebanyak 11 (sebelas) hari dari semula tanggal 19 Desember 2018 menjadi tanggal 30 Desember 2018 2018 yang ditandatangani oleh Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom bersama Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng dengan menandatangani pada dokumen yang tercantum nama saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI dan seijin dari Saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI;- Bahwa pada tanggal 28 November 2018, Saksi Ir. WIDIANTO melalui surat Nomor : 020/CEP-KPG/X/2018 mengajukan permohonan pembayaran Termin II kepada Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng dan terhadap permohonan tersebut, Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng dengan persetujuan Terdakwa walaupun mengetahui bahwa persyaratan pembayaran tidak memenuhi syarat akan tetapi tetap melakukan pembayaran Termin II berdasarkan SP2D Nomor : 3676/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 30 November 2018 sebesar 40,2% setelah potong pajak PPn/PPH senilai Rp3.208.200.092.00 (tiga milyar dua ratus delapan juta dua ratus ribu sembilan puluh dua rupiah) yang langsung masuk ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank NTT Nomor Rekening 001.01.13.010024-3G;- Bahwa seharusnya pembayaran Termin II tidak dapat dibayarkan. Karena pekerjaan fisik terpasang di lapangan baru mencapai 32,035% sesuai hasil pemeriksaan dari Manajemen Konstruksi. Akan tetapi dikarenakan sebelumnya pada tanggal 27 November 2018, Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng menghubungi Saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST dan meminta agar Saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST mempersiapkan 2 (dua) jenis laporan progres fisik pekerjaan yang sesuai dengan riil pekerjaan terpasang dan yang dinaikan volume progres fisik pekerjaan seolah-olah sudah mencapai 40%, dan Saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST menyanggupi permintaan Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng tersebut; - Bahwa dengan sepengetahuan Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom, Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng, telah memberikan persetujuan dan meminta kepada Saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST untuk membuat Laporan Bulanan Ke- Enam mengenai progres fisik terpasang di lapangan secara tidak benar dengan perincian sebagai berikut:Bulan Keenam ( Periode 05 Nopember 2018 s/d 2 Desember 2018)- Progres fisik 43,375%,- Rencana 39,2%- Deviasi + 4,171%- Bahwa dengan diketahui oleh Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom, selanjutnya Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng memberikan persetujuan dan meminta saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST selaku Site Manajer PT. Dana Consultan untuk membuat Laporan Bulanan Ketujuh dan laporan bulanan Kedelapan yang tidak sesuai dengan riil progres fisik pekerjaan terpasang dilapangan dengan perincian sebagai berikut:1. Bulan Ketujuh (Periode 03 Desember 2018 s/d 19 Desember 2018)- Progres fisik 70,469%,- Rencana 79,45%- Deviasi 8,981%2. Bulan Ke delapan (Periode 20 Desember 2018 s/d 30 Desember 2018)- Progres fisik 70,859%,- Rencana 100%- Deviasi 23,11% - Bahwa pada tanggal 11 Desember 2018, bertempat di kantor Direksi Keet PT. Cipta Eka Puri yang berada di Area Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair, Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng mengadakan pertemuan dengan para pihak terkait dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan fasilitas Kawasan NTT Fair, yang didalam pertemuan tersebut bertujuan untuk mengetahui progres fisik pekerjaan terpasang di lapangan. Berdasarkan pemaparan dari Site Manager PT. Dana Consultan Saksi FRENKIANUS KAKI SORO, ST bahwa pelaksanaan pekerjaan di lapangan baru mencapai 37,433%. Menyikapi pemaparan dari Site Manager tersebut, Saksi LINDA LIUDIANTO,SE selaku Kuasa Direktur PT. Cipta Eka Puri mengajukan Invoice pemesanan 2 (dua) unit eskalator untuk dapat menaikan progres pekerjaan menjadi 70,05% sehingga memenuhi syarat pencairan 100%, kemudian Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng meminta agar Terdakwa melampirkan : a. Jaminan Pelaksanaan yang nilainya setara dengan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan (Garansi Bank NTT) sebesar 30% atau sejumlah Rp.8.975.736.150. (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) jaminan bank dari Bank NTT No.2749/001/BG/12/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan masa berlaku jaminan sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan 25 Februari 2019 (76 hari kalender).b. Surat pernyataan Terdakwa bersama Pihak ketiga (PT. CIPTA EKA PURI) dan menyetujui Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa pihak ketiga sanggup menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;c. Jaminan Pemeliharaan (retensi) sebesar 5%.- Bahwa menindaklanjuti hasil pertemuan pada tanggal 11 Desember 2018 yang disetujui oleh Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng, maka pada tanggal 12 Desember 2018, Saksi JOHANNES E.L MAKATITA selaku staf keuangan Saksi LINDA LIUDIANTO, SE dan sepengetahuan Saksi Ir. WIDIANTO atas nama PT. Cipta Eka Puri serta dengan sepengetahuan Saksi LINDA LIUDIANTO, SE membuat surat permohonan pembayaran Termin III (100%) dengan Nomor :022/CEP-KPG/XII/2018 kepada Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng dengan menandatangani sendiri dengan meniru tanda tangannya Saksi Ir. HADMEN PURI. Selanjutnya Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng dengan persetujuan Terdakwa walaupun mengetahui bahwa pelaksanaan pekerjaan dilapangan belum selesai dan persyaratan pembayaran tidak memenuhi syarat akan tetapi telah melakukan pembayaran 100% pekerjaan Konstruksi Fasilitas Pemeran Kawasan NTT Fair senilai Rp.12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) sesuai SP2D Nomor : 4194/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang dibayarkan secara langsung ke rekening Nomor : 001.01.13.010024-3G pada Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri.- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018, Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng dengan sepengetahuan Terdakwa telah menyetujui pembayaran 100% pekerjaan Manajemen Konstruksi senilai Rp. 543.676.800,00 (lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 4389/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 yang dibayarkan langsung ke rekening PT. Dana Consultan pada Bank BNI Cabang Makasar Nomor : 0181296908.- Bahwa terhadap pembayaran termin 100% yang di terima oleh PT. Dana Consultan, Saksi Ir. H. BARTER YUSUF,IAI mengambil komitmen fee pinjam perusahaan sebesar 10% senilai Rp.54.367.680,00 (lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan sebahagiannya ditransfer kepada Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom uang senilai Rp. 252.515.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah) melalui rekening BRI nomor : 467101003109533 atas nama Saksi FERRY JONS PANDIE,S.Kom sedangkan sisanya senilai Rp.236.760.900,00 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) atas permintaan Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom disimpan oleh Saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI.- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018, Saksi LINDA LIUDIANTO, SE menemui Saksi YOHANA MARSELINA BAILAO, SE selaku Manager Bisnis pada Bank NTT Cabang Utama Kupang untuk menyampaikan keinginannya memanfaatkan sisa pembayaran pekerjaan pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair senilai Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) yang didalamnya juga termasuk uang Jaminan Pelaksanaan yang nilainya setara dengan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan (Garansi Bank NTT) sebesar 30% atau senilai Rp8.975.736.150,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);- Keinginan tersebut disampaikan oleh Saksi LINDA LIUDIANTO, SE dengan dalih untuk membayar pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair, tanpa adanya persetujuan dari Saksi Ir. HADMEN PURI serta tanpa adanya surat persetujuan dari Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng selaku PPK. Selanjutnya Saksi YOHANA MARSELINA BAILAO, SE memberikan persetujuan kepada Saksi HERJUNO ROMANSU SELAH OEMATAN, SE selaku Officer Administrasi Keuangan pada Bank NTT Cabang Utama Kupang untuk melakukan pemindah bukuan sisa dana pekerjaan pembangunan NTT Fair ke rekening nomor : 148804 pada Bank BNI atas nama Saksi LINDA LIUDIANTO, SE senilai Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);- Bahwa terhadap dana yang telah dilakukan pemindah bukuan tersebut, uang senilai Rp3.544.998.105,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh empat juta sembilan sembilan puluh delapan ribu seratus lima rupiah) telah dipergunakan Saksi LINDA LIUDIANTO, SE untuk membiayai beberapa kegiatan antara lain dikirimkan kepada Saksi Ir. WIDIANTO pada tanggal 21 Desember 2018 melalui rekening BCA Nomor : 5520421469 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pekerjaan proyek pembangunan Rumah tahan gempa di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan sisanya dikuasai oleh Saksi LINDA LIUDIANTO, SE;- Bahwa sampai dengan berakhirnya batas waktu kontrak sesuai dengan adendum II tanggal 30 Desember 2018, pekerjaan pembangunan kawasan Pameran NTT Fair belum dapat diselesaikan oleh PT. Cipta Eka Puri;- Bahwa seharusnya PT.Cipta Eka Puri mengajukan permohonan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan hasil rapat tanggal 11 Desember 2018, namun kenyataannya Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng tanpa ada permohonan dari PT. Cipta Eka Puri membuat dan menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada PT. Cipta Eka Puri untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender sejak tanggal 31 Desember 2018 s/d tanggal 18 Februari 2019;- Bahwa dalam waktu pemberian kesempatan selama 50 (lima puluh) hari kalender kepada PT. Cipta Eka Puri ternyata progres fisik pekerjaan tidak mengalami perkembangan sesuai dengan yang seharusnya, selanjutnya PT. Cipta Eka Puri membuat surat permohonan pemberian kesempatan Nomor : 007/CEP-KPG/II-2019 tanggal 15 Februari 2019, PT. Cipta Eka Puri membuat surat permohonan penambahan waktu kedua dengan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 243/PMK.05/2015 yang pada pokoknya meminta penambahan waktu selama 40 (empat puluh) hari kalender dan Saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng tanpa melakukan evaluasi terhadap progres fisik pekerjaan serta kemampuan PT. Cipta Eka Puri untuk menyelesaikan pekerjaan telah mengeluarkan surat Nomor : PRKP.05.06/643.2/014/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang pada pokoknya Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng telah menyetujui permohonan pemberian kesempatan yang kedua selama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal 19 Februari 2019 s/d tanggal 30 Maret 2019 dengan syarat : a) Penyedia juga melengkapi surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaanb) Memperpanjang jaminan pelaksanaan sampai selesai waktu pekerjaan dengan nilai jaminan 9% dari nilai kontrakc) Memperpanjang jaminan sisa pekerjaan dan bersedia dikenakan denda keterlambatan sebesar sebesar 1/1000x sisa pekerjaan x jumlah hari keterlambatan.- Bahwa dalam waktu pemberian kesempatan pertama PT. Cipta Eka Puri mengajukan permohonan penggunaan uang garansi bank sesuai dengan surat Nomor : 005/CEP-KPG/II-2019 tanggal 6 Februari 2019 yang dibuat oleh Saksi YOHANES ERWIN L MAKATITA dan dengan sepengetahuan Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng, Saksi YOHANES ERWIN L MAKATITA telah menandatangani permohonan penggunaan uang garansi tersebut pada dokumen yang tercantum nama Saksi Ir. HADMEN PURI atas perintah Saksi LINDA LIUDIANTO,SE dan Saksi LEE JAE SIK Alias JAE SIK LEE Alias Mr. LEE, surat tersebut ditujukan kepada Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng dengan tujuan untuk pembayaran beberapa tagihan yang sudah jatuh tempo dan untuk sisa pekerjaan;- Bahwa terhadap surat permohonan dari Direktur PT. Cipta Eka Puri tersebut, maka Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng kemudian membuat surat kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan surat Nomor : 006/643.2/PRKP/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 perihal permohonan Penggunaan Uang Garansi Bank yang pada pokoknya menyetujui penggunaan uang garansi bank senilai Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan terhadap dana tersebut telah dipergunakan oleh Saksi LINDA LIUDIANTO, SE dengan perincian sebagai berikut :A. Tanggal 8 Februari 2019 Saksi LINDA LIUDIANTO, SE telah mengirimkan uang kepada Saksi Ir. WIDIANTO melalui rekening BCA No.5520421469 an. Widianto senilai Rp.218.385.000,00 (dua ratus delapan belas juta tiga Ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan proyek Rumah Tahan Gempa di Lombok ? NTB yaitu pembayaran gaji karyawan yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan kawasan pameran NTT Fair TA. 2018.B. Tanggal 8 Februari 2019 dikirimkan lagi ke rekening Saksi Ir. WIDIANTO melalui rekening Mandiri 0700006556273 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah),- atas nama Saksi Ir.WIDIANTO yang telah dipergunakan untuk pembayaran gaji dan pekerjaan kegiatan pengecoran pembangunan NTT Fair TA. 2018.C. Sedangkan sisanya senilai Rp.356.615.000. (tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dibawa oleh Saksi ERWIN YOHANES L MAKATITA untuk membayar upah tukang pekerjaan pembangunan NTT fair TA. 2018 - Bahwa dalam waktu pemberian kesempatan Kedua, pada tanggal 21 Februari 2019 PT. Cipta Eka Puri membuat surat permohonan Penggunaan Dana Garansi Bank yang ditujukan kepada Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng dengan surat Nomor : 008/CEP-KPG/II-2019 senilai Rp998.490.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) yang dibuat oleh Saksi YOHANES ERWIN L MAKATITA dan dengan sepengetahuan Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng, Saksi YOHANES ERWIN L MAKATITA telah menandatangani permohonan penggunaan uang garansi tersebut pada dokumen yang tercantum nama Saksi Ir. HADMEN PURI atas perintah Saksi LINDA LIUDIANTO, SE dan Saksi LEE JAE SIK Alias JAE SIK LEE Alias Mr. LEE, surat tersebut ditujukan kepada Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng dengan tujuan untuk pembayaran beberapa tagihan yang sudah jatuh tempo dan untuk sisa pekerjaan;- Bahwa terhadap surat permohonan dari Direktur PT. Cipta Eka Puri tersebut, Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng kemudian membuat surat kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan surat Nomor : 015/643.2/PUPERA/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal Permohonan Penggunaan Uang Garansi Bank senilai Rp998.490.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) yang pembayarannya dibayarkan melalui rekening Bank NTT milik PT. Cipta Eka Puri Nomor : 001.01.13.010024-3G;- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2019, Saksi BONEFASIUS OLA MASAN, SE mengetahui bahwa pada tanggal 19 Desember 2018 ada pemindah bukuan uang senilai Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dari rekening PT. Cipta Eka Puri atas nama Saksi Ir. HADMEN PURI ke rekening Saksi LINDA LIUDIANTO, SE yang kemudian Saksi BONEFASIUS OLA MASAN, SE memberitahukan kepada Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng. Atas informasi tersebut, Saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng memanggil Saksi LINDA LIUDIANTO, SE dan memerintahkan untuk mengembalikan uang senilai Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut ke rekening PT Cipta Eka Puri;- Bahwa menindaklanjuti perintah Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng , Saksi LINDA LIUDIANTO, SE kemudian menyetorkan kembali uang senilai Rp7.234.790.938,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) ke rekening PT. Cipta Eka Puri pada Bank NTT Nomor : 001.01.13.010024-3 pada tanggal 28 Maret 2019;- Bahwa dari penyetoran kembali yang dilakukan oleh Saksi LINDA LIUDIANTO, SE senilai Rp.7.234.790.938,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) tersebut, maka uang garansi bank senilai Rp8.975.736.150. (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) telah dipergunakan tanpa hak oleh Saksi LINDA LIUDIANTO, SE senilai Rp1.740.945.212,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah);- Bahwa sampai dengan batas waktu pemberian kesempatan kedua pada tanggal 30 Maret 2019, diketahui bahwa PT. Cipta Eka Puri tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya 100% dan oleh karena itu seharusnya Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng wajib melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan 30% dan menyetorkannya ke kas negara;- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara keteknikan yang dilakukan oleh Ahli Tehnik dari Politehnik Negeri Kupang, berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan Nomor : 569/PL23/HK/2019 tanggal 3 Mei 2019 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan ditemukan volume pekerjaan terpasang pekerjaan Pembangunan Fasilitas pameran kawasan NTT Fair TA. 2018 sebesar 54,48%. Sedangkan pekerjaan yang tidak dikerjakan dengan progress 45,52%, kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair dengan perincian sebagai berikut: NO URAIAN Bobot (%) Devisi Kontrak Add-2 Lap. Tim PNK Selisih Kurang Terhadap Kontrak A LANTAI-1 20,23 24,47 20,29 (4,19) KurangB LT-2 DAN ATAP 30,28 32,78 25,35 (7,43) KurangC PEK. ARSITEKTUR LT-1 11,21 10,71 7,49 (3,22) KurangD PEK. ARSITEKTURLT-2 9,71 8,06 0,39 (7,67) KurangE ARSITEKTUR RUANG MEP 1,34 1,34 (1,34) KurangF PEK. ELEKTRIKAL 10,24 8,98 0,97 (8,01) KurangG PEK. ELEKTRONIK 0,69 0,86 (0,86) H PEK. MEKANIKAL 16,30 12,80 (12,80) KurangTOTAL 100,00 100,00 54,48 (45,52) Kurang- Bahwa perbuatan Terdakwa, bersama Saksi DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng, Saksi Ir. HADMEN PURI, Saksi Ir. H. BARTER YUSUF, IAI, Saksi LINDA LIUDIANTO, SE, dan Saksi FERRY JONS PANDIE, S.Kom telah mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp12.799.476.327,40 (dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah dan empat puluh sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT Nomor : SR-233/PW24/5/2019 tanggal 26 Juli 2019 atau setidaknya sejumlah tersebut;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-(1) KUHP; Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa Ir. YULIA AFRA, MT, menyatakan telah mengerti;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa Ir. YULIA AFRA, MT, telah mengajukan keberatan secara tertulis sebagaimana termuat dalam keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 7 Oktober 2019 sebagai berikut:A. TINDAK PIDANA YANG DIDAKWAKAN MENGANDUNG SENGKETA PERDATA YANG HARUS DISELESAIKAN SECARA PERDATA1. Bahwa peristiwa dan hubungan hukum antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT untuk TA. 2018 atas Pekerjaan Pembangunan Fasiltas Pameran Kawasan NTT Fair dengan rekanan PT. Cipta Eka Puri didasarkan atas hubungan hukum yang terjadi atas pelaksanaan kontrak nomor PRKT-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018, dimana hubungan hukum tersebut terkait dengan hubungan hukum keperdataanyaitu tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, yang dilahirkan dari suatu perjanjian;2. Bahwa peristiwa hukum diatas disebabkan oleh PT. Cipta Eka Puri tidak mampu melaksanakan kontrak tepat pada waktunya setelah diberikan 2 (dua) kali perpanjangan waktu pekerjaan hingga 30 maret 2019 sehingga rekanan/PT. Cipta Eka Puri telah lalai melaksanakan kontrak yang berakibat terjadinya pemutusan kontrak sepihak yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;3. Bahwa menurut Yahya Harahap (1986) wanprestasi adalah sebagai pelaksana kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding) atau adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lain dapat menuntut pembatalan perjanjian;4. Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) Perwakilan Provinsi NTT sebagai Lembaga Negara yang melakukan audit rutin telah mengeluarkan Resume Hasil Pemeriksaan Terhadap Ketentuan Peraturan Peraturan Perundang-undangan tanggal 24 Mei 2019, khusus terkait beberapa paket kegiatan pada Dinas PRKP maka BPKRI NTT merekomendasikan kepada Gubernur NTT agar menginstruksikan Kepala Dinas PUPR diantaranya adalah:1. Mengunstriksakan kepada Kepala Dinas PUPUR :a. Memberikan sangsi sesuai ketentuan kepada PPK atas paket pekerjaan terkait yang tidak mempedomani ketentuan dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan;b. Memerintahkan kepada PPK terkait untuk menarik kelebihan pembayaran dan kekuarangan penerimaan kepada rekanan untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah atas: ? Kelebihan pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan prestasi kerja sebesar Rp. 6.757.238.680,12 terdiri dari pekerjaan pembangunan monument Pancasila sebesar Rp. 5.17.854.415 dan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair sebesar Rp1.577.384.264,72;? Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan minimal sebesar Rp. 2.566.726.938.18 terdiri dari pekerjaan Pembangunan Monumen Pancasila sebesar Rp. 1.206.766.915.45 dan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair sebesar Rp1.359.960.022,73; dan? Kekurangan penerimaan atas jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan atas pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair sebesar Rp. 2.692.720.854,00Dst??.5. Bahwa kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pemeran NTT Fair yaitu di PT. Cita Eka Puri untuk melakukan pengembalian kelebihan bayar, denda keterlambatan, kekurangan penerimaan atas jaminan pelaksanaan, maka dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman telah menarik siasa Jaminan pekerjaan yang terseimpan di Bank NTT serta telah dikembalikan Kas Daerah pada tanggal 25 April 2019 sebesar Rp7.202.245.650,00 atau masih kurang sebesar Rp1.577.384.264,72 (Rp8.779.629.914,72 ? Rp7.202.245.650,00), bahwa kekurangan tersebut telah memiliki jaminan dari rekanan berupa jaminan invoice 2 (dua) unit alat berat termasuk penagihan 9 % jaminan dari nilai kontrak;6. Bahwa dalam rangka memenuhi resume BPK RI Perwakilan NTT, maka PPK telah menindak lanjuti surat BPK tersebut pada tanggal 31 Mei 2019 yang dikirimkan kepada PT. Cipta Eka Puri perihal Temuan Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) Perwakilan NTT melalui surat nomor PUPR.05.06/743.2/1220/V/2019 perihal Temuan Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) Perwakilan NTT;7. Bawa pada awal Juli 2019, PT. Jamkrida NTT telah mengembalikan ke Kas Daerah berupa kekurangan penerimaan atas jaminan pelaksanaan uang melalui Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat uang senilai Rp. 2.692.720.845,00, sehingga uang Negara yang belum dibayarkan oleh Rekanan yaitu berupa denda keterlambatan serta kelebihan bayar namun terhadap kelebihan bayar ini seyogyanya telah dapat ditutupi dari jaminan rekanan;8. Bahwa antara Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau saat ini bernama Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat memliki hak yang sama secara perdata untuk menuntut hak dan kewajibannya masing-masing baik melalui jalur mediasi atau gugatan perdata di pengadilan karena perkara ini lahir akibat dilakukannya Penghentian Pekerjaan (PHK) secara sepihak oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan perkara ini masih memenbrikan kesempatan kepada rekanan dalam rangka memenuhi rekomendasi BPK RI Perwakilan NTT, dengan demikian belum ada ranah pidana yang dapat membolehkan penegak hukum untuk masuk melakukan penyidikan pidana dalam suatu sengketa yang lebih kental unsur perdatanya;9. Bahwa dengan dasar tersebut diatas dikaitkan dengan kedudukan Terdakwa, pada dasarnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengandung sengketa Perdata yang harus diselesaikan secara Perdata, dengan demikian surat dakwaan yang demikian menjadi batal demi hukum karena berkaitan dengan Syarat Formil.B. TERDAKWA YANG DIAJUKAN DI PERSIDANGAN KELIRU TIDAK DAPAT DIMINTAKAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA1. Bahwa dikaitkan dengan kedudukan Terdakwa dalam perkara ini, maka Terdakwa secara person tidaklah dapat dimintakan pertanggung jawaban dalam jabatannya, karena Jabatan Terdakwa telah diisi oleh Pejabat yang baru sebelum pekerjaan pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair selesai yaitu di pindahkan kewenangannnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor BKD.013.1/I/59/PK-JS/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 dan secara eks officioatas peerjaan diatas telah melekat pada Pejabat Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur yang baru;2. Bahwa serah terima jabatan antara Terdakwa dengan dengan pejabat baru bernama Ir. Maksi Yen Erich Nenabu, MT dalam kedudukannnya selaku pejabat pelaksana Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sejak tanggal tersebut 15 Fenruari tersebut Terdakwa telah di non job kan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur sampai dengan dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 824.4/I/1/205/130-ND pada tanggal 26 Februari 2019, dimana Terdakwa ditempatkan sebagai Staf Khusus Gubernur NTT;3. Bahwa satuan kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Satuan Kerja Dinas Bina Marga yang semula terpisah kemudian oleh Pemerintahn Provinsi Nusa Tenggara Timur faktanya dilebur menjadi 1 (satu) satuan kerja menjadi Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur;4. Bahwa sesuai uraian diatas posisi PA/KPA pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Pemukiman selaku PA/KPA atas paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Kawasan NTT Fair nayta-nyata teah dialih tugaskan kepada Kepala Dinas PUPR yang baru yaitu Ir. Maksi Yaen Erich Nenabu, ST berdasarkan Surat Perintah Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BKD.013.1/I/74/pk-JS/II/2019 tanggal 21 Februari 2019;5. Bahwa secara factual atas paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair sejak tanggal 15 Februari 2019 tidak lagi menjadi tanggung jawab Terdakwa karena masa pelaksanaan Pekerjaan berakhir hingga 30 Maret 2019;6. Bahwa peristiwa terjadinya suatu tindak pidana yang disangkakan kepada Terdakwa terjadi sejak dikeluarkannnya Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan NTT yaitu sejak tanggal 24 Mei 2019 dimana pelaksaan Pekerjaan telah berada diluar kewenangan Terdakwa, sehingga atas dasar itu Terdakwa tidak dapat lagi dimintakan pertanggung jawaban pidana;7. Bahwa sebelum peleksaan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair, Ir. Hadmen Puri selaku Direktur PT. Cipta Eka Puri juga telah membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab nomor 015/SPH-CEP/NTT-FAIR/V/2018n tanggal 9 Mei 2018 serta pada tanggal 28 Agustus 2018 juga membuat surat Pernyataan Nomor 014/CEP-KPG-VIII-2018 pada pokoknya menyatakan bahwa apabila pekerjaan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka dirinya adalah orang pertama yang akan bertanggung jawab secara hukum dan mengembalikan keuangan Negara. C. BAHWA PENUNTUT UMUM TIDAK JELAS MERUMUSKAN DELIK YANG DI DAKWAKANBahwa surat dakwaan tidak secara jelas menguraikan perbuatan mana yang dianggap melanggar unsur delik artinya tidak secara jelas menguraikan faktya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa seperti halnya apakah Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai pelaku (dader/Pleger), pelaku peserta (mede dader/pleger), penggerak (uitlokker), menyuruh (doen pleger) atau hanya sebagai pembantu (medeplichting), dengan kata lain jelas berarti:1. Unsur tindak pidana yang dilakukan;2. Fakta dari perbuatan materiil yang mendukung setiap unsur delik,3. Cara perbuatan materiil dilakukan.Bahwa setelah kami mempelajari surat dakwaan, ternyata Penuntut Umum membuat bentuk surat dakwaan alternatif subsideritas, namun Jaksa Penuntut Umum tidak merumuskan unur-unsur tindak pidananya yang disesuaikan dengan fakta-fakta yang mendukung syarat-syarat materil sehingga terjadi persesuaian antara fakta dengan unsur deliknya, sejalan dengan itu suatu surat dakwaan harus jelas memuat semua unsur tindak pidana dengan merinci secara jelas bagaimana cara tindak pidana itu dilakukan Terdakwa, apabila tidak memenuhi hal tersebut maka surat dakwaan akan batal demi hukum;Bahwa uraian perbuatan Terdakwa yang didakwa dengan alternatif subsidair nyatanya sama dengan uraian dakwaan Primair, setidaknya penuntut umum telah kembali menyalin ulang (copy paste), padahal apa yang terkandung dalam perbuatan primair belum tentu juga dapat dibuktikan, disamping halnya perbuatan subsidair.Atas dakwaan yang demikian Penuntut Umum masih dalam keragu keraguan karena belum mampu merumuskan suatu perbuatan dalam suatu delik pidana, oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 600/K/Pid/1982 telah cukup alasan menyebabkan batalnya surat dakwaan tersebut karena obscuur libel atau kabur, bahkan Kejaksaan Agung sendiri melalui surat Nomor B-108/E/EJP/02/2008 tanggal 4 Februari 2008 juga telah mengingatkan agar Penuntut Umum dalam menguraikan dakwaan subsidair tidak menyalin (copy Paste) uraian dakwaan Primair, oleh sebab itu sudah sepatutnya dakwaan penuntut umum batal demi hukum;Bahwa uraian dakwaan yang tidak jelas dan bercampur aduk tersebut dibuktikan dengan :1. Tidak dibuktikan secara rinci perbuatan mana yang dianggap secara melawan hukum melakukan tindak pidana sesuai dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;2. Tidak dibuktikan secara rinci perbuatan mana yang dianggap secara melawan hukum melakukan tindak pidana sesuai dengan rumusan Pasal 3Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;3. Tidak dibuktikan secara rinci perbuatan mana yang dianggap secara melawan hukum melakukan tindak pidana sesuai dengan rumusan Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;4. Tidak dibuktikan secara rinci perbuatan mana yang dianggap secara melawan hukum melakukan tindak pidana sesuai dengan rumusan Pasal 55 ayat (1) ke- (1) KUHP;Bahwa Penuntut Umum menguraikan adanya perbuatan yang dilanggar oleh POKJA ULP jasa Konstruksi dalam melakukan pelelangan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair yaitu terhadap evaluasi pra kualifikasi adiminitrasi maupun tekhnis, serta evaluasi penawaran/harga, selanjutnya Penuntut Umum menguraikan bahwa setiap perbuatan pelaksanaan pekerjaan diluar tanggung jawab Terdakwa juga dianggap sebagai tanggung kawab Terdakwa seperti halnya tanggung jawab PPK sebab uarain Jaksa Penuntut Umum selalu menyebutkan kalimat ?atas persetujuan Terdakwa? dan/atau ?atas sepengetahuan Terdakwa?, kalimat yang demikian adalah kalimat yang ambigu dan tidak konsisten yang berkonotasi bahwa seluruh perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum sehingga kedudukan Terdakwa dapat dianggap sebagaipelaku (dader/pleger), pelaku peserta (mede dader/pleger), penggerak (uitlokker), menyuruh (doen pleger) atau sebagai pembantu (medeplichting), surat dakwaan yang demikian akan sangat membingungkan dan menyesatkan karena tidak jelas dan haruslah batal demi hukum.D. PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH KEJAKSAAN TINGGI NTT MASIH PREMATUR DAN TIDAK SAH, DISAMPING ITU DAKWAAN PENUNTUT UMUM TIDAK UTUH/TIDAK LENGKAP, TIDAK TEPAT DAN KABUR YANG MENGAKIBATKAN DAKWAAN MENJADI BATAL DEMI HUKUM1. Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, jelas dan lengkap karena banyak uraian fakta hukum yang tidak terurai dan disembunyikan sehingga surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi membingungkan dan menyesatkan;2. Bahwa dilakukannya penyidikan terhadap Terdakwa untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor PRINT ? 01/P.3/Fd.1/04/2019 tanggal 10 April 2019, dimana berdasarkan penyidikan tersebut Terdakwa telah ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka nomor B-03/N.3.1/Fd.1/06/2019 13 Juni 2019 serta telah dilakukan Penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-03/N.3.1/Fd.1/06/2019 tanggal 13 Juni 2019 atas dugaan/sangkaan melakukan tindak pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2018;3. Bahwa atas Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2018,pada tanggal 24 Mei 2019, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) Perwakilan Provinsi NTT sebagai Lembaga Negara yang melakukan audit rutin telah mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Angaran 2018 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, terkait beberapa paket kegiatan pada Dinas PRKP maka BPKRI NTT merekomendasikan kepada Gubernur NTT agar menginstruksikan Kepala Dinas PUPR:1. Memberikan sangsi sesuai ketentuan kepada PPK atas paket pekerjaan terkait yang tidak mempedomani ketentuan dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan;2. Memerintahkan kepada PPK terkait untuk menarik kelebihan pembayaran dan kekurangan penerimaan kepada rekanan untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah atas: ? Kelebihan pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan prestasi kerja sebesar Rp6.757.238.680,12 terdiri dari pekerjaan pembangunan monument Pancasila sebesar Rp5.17.854.415 dan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair sebesar Rp1.577.384.264,72;? Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan minimal sebesar Rp2.566.726.938.18 terdiri dari pekerjaan Pembangunan Monumen Pancasila sebesar Rp. 1.206.766.915.45 dan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair sebesar Rp1.359.960.022,73; dan? Kekurangan penerimaan atas jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan atas pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair sebesar Rp2.692.720.854,00Dst??.4. Bahwa Penyidikan terhadap Terdakwa dilakukan sebelum Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) Perwakilan Provinsi NTT mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Angaran 2018 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan atau sebelum dibuatnya resume atau audit Perhitungan Kerugian Negara;5. Bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan NTT atas Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT TA. 2018,dilakukan dalam tenggang waktu audit rutin dan masih dalam rangka memenuhi rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan NTT, dengan demikian Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi NTT terhadap Terdakwa masih prematur dan tidak sah karena penegak hukum tidak masuk pada saat dilakukan Audit Rutin BPK RI Perwakilan NTT atau sebelum ditemukan perhitungan keraugian Negara secara konkrit. Jelas dan tegas undang-undang serta peraturan melarang penegak hukum untuk masuk melakukan penyidikan dalam masa tersebut yang membuat penyidikan tidak sah berikut Penetapan Tersangka serta Penetapan Penahanan;6. Bahwa apabila diamati secara seksama, maka seluruh fakta-fakta dan rangkaian peristiwa hukum diatas, tidak satupun diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya, yang mengakibatkan rangkaian peristiwa dalam suatu dakwaan menjadi tidak utuh sehingga mengakibatkan dakwaan Kabur, tidak jelas dan tidak lengkap tentunya dakwaan yang demikian mengakibatkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi Batal Demi Hukum;7. Bahwa yang membuat dakwaan batal demi hukum tersebut diatas, didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis dimana penegak hukum tidak boleh melakukan penyidikan dalam masa rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karenanya tindakan Penyidikan yang demikian tidaklah berdasar, tidak berkekuatan hukum mengikat, apalagi BPK memberikan rekomendasi selama 60 hari sejak ditandatanganinya LHP BPKRI Perwakilan NTT yaitu tanggal 24 Mei 2019 yang mewajibkan pejabat PPK untuk memenuhi Rekomendasi dimaksud, asumsinya apabila PPK tidak melaksanakan rekomendasi BPK dalam tenggang waktu 60 hari, barulah BPK melakukan audit untuk menentukan Perhitungan Kerugian Negara (PKN);8. Bahwa apabila dihitung 60 hari sejak BPKRI Perwakilan NTT mengeluarkan LHP yaitu tanggal 24 Mei 2019, maka pejabat PPK memiliki waktu untuk memenuhi saran/rekomendasi BPKRI Perwakilan NTT hingga 24 Juli 2019, dengan demikian Penyidikan atas Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair belum memiliki Perhitungan Kerugian Negara (PKN) yang dikeluarkan oleh BPKRI Perwakilan NTT;9. Bahwa Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jelas justru hanya menitik beratkan kepada kedudukan PPK bukan kedudukan PA/KPA menyebutkan:(1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;(2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;(3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;(4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);(5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sangsi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang kepegawaian;(6) BPK memberitahukan hasil pementauan tindak lanjut sebagimana dimaksud pada ayat (4) kepada Lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.Bahwa kalimat/kata wajib dalam rumusan Pasal 20 Undang-Undang diatas, tentunya tanpa pengecualian yang akan menimbulkan akibat hukum, dimana seorang Aparatur Sipil Negara dalam perbuatannya yang mengakibatkan ketidak patuhan memenuhi peraturan perundangan akan diberikan sanksi administratif, bukan sanksi pidana;Bahwa apabila dikaitkan dengan peran Terdakwa selaku PA/KPA dan telah memiliki jabatan karena digantikan oleh suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagai PA/KPA sebelum pekerjaan tersebut selesai, maka jangankan Terdakwa, PPK pun belum dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum oleh rangkaian penyidikan yang prematur tersebut karena belum tampak adanya suatu perbuatan melawan hukum hukum sebelum kewajibannnya terpenuhi;10. Bahwa faktanya dalam masa rekomendasi/saran yang diberikan oleh BPKRI Perwakilan NTT, maka PPK pada Dinas PRKP telah menindak lanjuti surat BPKRI Perwakilan NTT pada tanggal 31 Mei 2019, yang dikirimkan kepada PT. Cipta Eka Puri perihal Temuan Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) Perwakilan NTT melalui surat nomor PUPR.05.06/743.2/1220/V/2019 perihal Temuan Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) Perwakilan NTT;11. Bahwa dalam kaitannnya dengan Pekerjaan Pembangunan Pameran Kawasan NTT Fair diatas, maka tidak ada dasar hukum dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pemeriksaan, penetapan Tersangka, penangkapan serta penahanan terhadap diri Terdakwa apalagi Terdakwa tidak lagi memiliki kedudukan sebagai Kepala Dinas PUPR sebelum pekerjaan tersebut selesai bahwa tindakan Penyidikan nyata-nyata telah menyalahi prosedur serta peraturan perundangan yang berlaku sehingga harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum.E. PENYIDIKAN TERHADAP TERDAKWA DIAWALI DENGAN RANGKAIAN PENYELIDIKAN YANG TIDAK BERDASARKAN FAKTA DAN BUKTI SEHINGGA RUMUSAN DAKWAAN MENJADI MEMBINGUNGKAN SEKALIGUS MENYESATKAN SERTA DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK DIDASARKAN PADA ALAT BUKTI YANG CUKUPBahwa penetapan Tersangka, da penahanan harus berpedoman pada 2 (dua) alat bukti yang cukup berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP, penetapan Tersangka merupakan proses gelar perkara setelah penyelidikan, penetapan Tersangka harus merupakan intepretasi terhadap 2 (dua) alat bukti, sehingga relevansi alat bukti dengan Pasal yang didugakan kepada seorang Tersangka merupakan hal yang utama, proses penyidikan harus menghormati etika penyidikan berupa penghormatan asas-asas hukum yang tertulis dan tidak tertulis, penyidik harus mematuhi etika administrasi penyidikan yang berlaku dalam institusinya;Bahwa Penyidikan, Penetapan Tersangka dan Penetapan Penahanan yang tidak berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang in casuTerdakwa untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi/hak pengujian, bahwa hak Terdakwa tersebut seyogyanya telah dijamin oleh ketentuan Pasal 17 UU nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia (UU HAM), dimana dalam perkara ini telah terjadi rangkaian penyidikan yang sewenang-wenang terhadap Terdakwa dan tindakan tersebut telah melanggar Hak Asasi Manusia pada diri Terdakwa yang nyata-nyata telah ditetapkan sebagai Tersangka dan telah dilakukan penahanan atas perkara yang membingungkan dan menyesatkan;Bahwa menurut Yahya Harahap, SH dalam bukunya berjudul ?Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan?, (hal.101) menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP ?penyelidikan? merupakan tindakan tahap pertama permulaan ?penyidikan? akan tetapi harus diingat penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi ?penyidikan?Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyelidikan, mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian tindak pengutusan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;Bahwa Yahya Harahap (Ibid,hal.102) juga mengatakan ?jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia?. Dari pengertian diatas tentunya penyidik sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penetapan Tersangka, penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan;Bahwa kejaksaan Tinggi NTT melakukan mengeluarkan surat perintah penyelidikan Nomor Print-02/P.3/Fd.1/04/2019 tanggal 2 April 2019 hanyalah sebagai syarat untuk mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor Surat Perintah Penyidikan nomor PRINT ? 01/P.3/Fd.1/04/2019 tanggal 10 April 2019, karena dilakukan dengan singkat.Dalam arti rangkaian Penyelidikan tersebut juga menguraikan rangkaian fakta bahwa seluruh tindakan BPK RI Perwakilan NTT tidak termuat sediktipun, yang mengakibatkan rangkaian penyelidikan tidak berdasarkan pertimbangan subyektif dan obyektif karena banyak hal-hal yang disembunyikan;Bahwa hasil penyelidikan dan penyidikan diatas, seyogyanya juga tidak dapat dijadikan rujukan karena tidak diperoleh secara pastidan jelas perhitungan kerugian negaranya, disebabkan Penyidik hanya menggunakan bukti audit konstruksi bukan audit keuangan;Bahwa dalamperkara ini Kami Penasehat hukum perlu mempertanyakan bagaimana cara penyidik memperoleh alat bukti, jika alat bukti yang dikumpulkan tidak memiliki kualitas terhadap dugaan tindak pidana, maka intepretasi terhadap membuat terang suatau tindak pidana jelas-jelas tidak dapat digunakan untuk penetapan Tersangka serta penetapan penahan, hal tersebut kami uraikan sebagai berikut:1. Bahwa Surat Perintah Penyidikan nomor PRINT ? 01/P.3/Fd.1/04/2019 tanggal 10 April 2019, dan Surat Penetapan Tersangka nomor B-03/N.3.1/Fd.1/06/2019 13 Juni 2019 serta Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-03/N.3.1/Fd.1/06/2019 tanggal 13 Juni 2019 atas dugaan/sangkaan melakukan tindak pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2018 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sehingga segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka dan penahanan atas diri Terdakwa juga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang cukup;2. Bahwa berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 21/PUU-XII/2014 frasa ?bukti permulaan? frasa ?bukti permulaan yang cukup? dan ?bukti yang cukup? dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahmkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai ?minimal dua alat bukti? sesuai dengan Pasal 184 KUHAP;3. Bahwa berdasar pada argumen-argumen Terdakwa sebelumnya, maka Terdakwa menyakini Jaksa Penuntut Umum belum memenuhi alat bukti yang yang cukup untuk diajukannnya perara ini ke pengadilan karena tidak terpenuhinya perhitungan kerugian Negara secara nyata dan pasti dan tidak dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu oleh Undang-Undang;4. Bahwa sejak awal Penyidik telah gagal untuk menyajikan perhitungan kerugian Negara dan tidak secara tepat juga untuk menggunakan lembaga yang berhak oleh undang-undangbuntuk menghitung kerugian Negara, intepretasinya adalah jika dalam kasus yang harus diperiksa oleh ahli forensik harus dilakukan oleh ahli forensik, jika di suatu daerah tidak ada ahli forensik maka bisa dipakai dokter umum, tapi jika di suatu daerah juga tidak ada dokter umum, maka boleh menggunakan mantri, tinggal kekuatan pembuktian yang akan dinilai, contoh lain seperti orang mengambil hasil hutan, air atau batu bara milik orang lain, kalau bisa dihitung hasilnya secara materi dan menimbulkan adanya suatu nilai kerugian secara nyata maka hal itu baru bisa dikatakan ada kerugian, inilah yang menjadi amanat putusan Mahkamah Konstitusi;5. Bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi NTT dilakukan masih dalam tenggang masa rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan NTT dan belum ditentukan adanya potensi kerugian Negara oleh oleh BPK RI Perwakilan NTT secara pasti, maka perhitungan kerugian negara yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umumpada saat dilakukannnya penetapan Tersangka, serta penetapan penahanan tanpa didukung oleh alat bukti permulaan yang cukup;6. Bahwa Pasal 17 KUHAP sebenarnya telah memberikan defenisi tentang bukti permulaan yang cukup yaitu bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai Pasal 1 angka 14 KUHAP, Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada seseorang yang betul-betul melakukan pidana sehingga berdasarkan uraian peristiwa yang diuraikan diatas, tentunya penetapan Tersangka pada diri Terdakwa serta penetapan Penahanan tidaklah sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan mempedomani Pasal 1 angka 20 Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Cara Pidana (KUHP) yang mendefenisikan penangkapan yaitu:?suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka atau Terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini?7. Bahwa pada saat Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT melakukan penetapan Tersangka, penetapan Penahanan sama sekali tidak mencantumkan secara nyata dan pasti kerugian Negara dalam perkara ini dimana Penyidik KejaksaanTinggi NTT menggunakan lembaga pendidikan yaitu Politeknik Negeri Kupang hanya menyajikan perhitungan volume pekerjaan dan tetapi menyajikan perhitungan dalam bentuk perhitungan kerugian Negara berdasarkan nilai dan angka, hal yang demikian telah melanggar Undang-Undang nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara, Putusan Mahkamah Konstitusi nomor perkara 21/PUU-XII/2014;8. Bahwa terdapat uaraian yang berubah-ubah terkait perhitungan kerugian negara yang dilakukan pada saat penyidikan dengan dakwaan jaksa penuntut umum, dimana pada saat dilakukan penyidikan, penetapan Tersangka dan penahanan Penyidik menggunakan lembaga pendidikan Politeknik Kupang sementara dalam dakwaan penuntut umum menggunakan hasil audit penghitungan kerugian negara (BPKP) Perwakilan NTT Nomor : SR ? 233/PW24/5/2019 tanggal 26 Juli 2019 atau sewtidaknya sejumlah tersebut;9. Bahwa alat bukti yang dipakai sebagai bentuk potensi perhitungan kerugian negara yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut Terdakwa jelas-jelas menyesatkan dan membingungkan, karena alat bukti yang dipakai pada saat dilakukan penetapan Tersangka dan penahanan berbeda dengan alat bukti yang dipakai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana alat bkti yang dipakai pada saat diajukan ke persidangan juga menggunakan alat bukti yang tidak jelas dan tidak pasti;10. Bahwa setidaknya terdapat 2 (dua) perbedaan hasil perhitungan potensi kerugian Negara antara BPK RI Perwakilan NTT yang tertuang dalam resume BPK RI Perwakilan NTT tanggal 24 Mei 2019 denganhasil Audit Penghitungan Kerugian Negara nomor : SR ? 233/PW24/5/2019 tanggal 26 Juli 2019 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT, sehingga dapat disimpulkan bahwa perkara ini disusun atas siasat-siasat yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena sejak awal ternyata pada saat dilakukan penetapan Tersangka dan penetapan penahanan masing-masing tertanggal 13 juni 2019, Penyidik Kejaksaan Tinggi NTT tidak memiliki audit perhitungan kerugian negara;11. Bahwa penetapan Tersangka serta penetapan penahanan untuk keudian dirumuskan dalam suatau dakwaan yang tidak didasari oleh perhitungan kerugian Negara secara jelas dan pasti haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.F. URAIAN PERISTIWA DALAM DAKWAAN PENUNTUT UMUM TIDAK LENGKAP, TIDAK SAH SERTA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN TERTULIS, PERATURAN TIDAK TERTULIS SERTA NORMA HUKUM LAINNYABahwa Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaan bila dikaitkan dengan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi dalam perkara ini tidak dilakukan secara utuh dan lengkap sehingga rangkaian penyidikan dan surat dakwaan menjadi tidak cermat berdasarkan peristiwa sebagai berikut :1. Bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi NTT atas Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT TA. 2018, dilakukan pada saat BPK melakukan audit rutin dan dilakukan pada saat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perukiman masih memenuhi rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;2. Penyidikan yang dilakukan dalam masa memenuhi Rekomendasi BPK untuk kemudian dirumuskan dalam sutau surat dakwaan maka dakwaan yang demikian bertentangan dengan Surat Edaran Presiden Jiko Widodo yang berisi 3 perintah yang pada prinsipnya dapat diartikan:? Lebih menekankan kepada aparat penegak hukum untuk tidak mudah mengkriminalisasi kebijakan yang dikeluarkan pejabat pemerintah;? Penegak hukum pada prinsipnya sejak tahap perencanaan, pelelangan, dan pelaksanaan serta penyerahan proyek tahap pertama dan kedua serta dilanjutkan ke tahapan audit keuangan tidak boleh aparat hukum masuk;? Melarang aparat penegak hukum untuk masuk saat proses audit sedang dilakukan oleh BPK/BPKP dalam menilai atau menghitung apakah ada kerugian Negara akibat terjadi penyalahgunaan kewenangan sebagai kesalahan administrasi.3. Penyidikan yang dilakukan dalam masa memenuhi Rekomendasi BPK untuk kemudian dirumuskan dalam sutau surat dakwaan maka dakwaan yang demikian bertentangan dengan 8 (delapan) poin Perintah Presiden Joko Widodo yang digunakan sebagai pedoman penegak hukum terutama pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berisi: ? Kabijakan dan diskresi Pemerintah Daerah tidak boleh dipidanakan;? Tindakan administratif harus dibedakan dengan yang memang berniat korupsi, aturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jelas, mana pengembalian dan yang bukan;? Temuan BPK masih diberikan peluang perbaikan 60 hari, Sebelum waktu itu habis, penegak hukum tidak boleh masuk dulu;? Kerugian Negara harus konkret, tidak mengada-ada;? Kasus dugaan korupsi tidak boleh diekspos ke media secara berlebihan sebelum tahap penuntutan;? Pemda tidak boleh ragu mengambil terobosan untuk membangun Daerah;? Perintah ada pengecualian untuk kasus dugaan korupsi yang berawal dari operasi tangkap tangan;? Setelah perintah itu, masih ada kriminalisasi kebijakan, Kapolda, Kapolres dan Kajati-Kajari akan dicopot.4. Penyidikan yang dilakukan dalam masa memenuhi Rekomendasi BPK untuk kemudian dirumuskan dalam sutau surat dakwaan maka dakwaan yang demikian bertentangan dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara berbunyi:1. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;2. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;3. Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;4. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);5. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sangsi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang kepegawaian;6. BPK memberitahukan hasil pementauan tindak lanjut sebagimana dimaksud pada ayat (4) kepada Lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.5. Bahwa berdasarkan penjelasan pada poin 5 (lima) diatas Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur yang masuk dan telah melakukan penyidikan dalam masa satuan Kerja/SKPD masih memenuhi rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), adalah telah melanggar norma dan aturan hukum;6. Bahwa rekomendasi yang diberikan oleh BPKRI Perwakilan NTT kepada Kepala Daerah (gubernur) mewajibkan PPK pada Dinas PRKP telah menindak lanjuti surat BPKRI Perwakilan NTT faktanya pada tanggal 31 Mei 2019, telah dikirimkan kepada PT. Cipta Eka Puri perihal Temuan Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) Perwakilan NTT melalui surat nomor PUPR.05.06/743.2/1220/V/2019 perihal Temuan Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) Perwakilan NTT;7. Bahwa PPK telah melaksanakan kepatuhan terhadap peraturan perundangan, dan kepatuhan atas rekoemndasi BPK, namun pada tanggal 13 Juni 2019, PPK dan Rekanan, Management Konstruksi, terutama Klien Kami telah dilakukan Penahanan oleh Kejaksaan Tinggi NTT, sehingga telah terjadi pengekangan dan kebebasan seluruh organ satuan kerja dinas PUPR serta rekanan untuk memenuhi seluruh rekeomendasi BPK. Mengacu pada hal-hal tersebut, jelas-jelas tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi NTT adalah tindakan yang melanggar Hukum apabila dikaitkan dengan ketentuan uandang-undang terutma Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, kemudian dikaitkan pula surat edaran presiden serta dengan 8 (delapan) poin Perintah Presiden yang dijadikan pedoman dalam lingkup Kejaksaan Agung RI;8. Bahwa kami menilai telah terdapat ketidakpatuhan dalam managemen penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi NTT diantaranya mengenyampingkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 21/PUU-XII/2014 terutama terkait Perhitungan Kerugian Negara;9. Bahwa Kejaksaan Tinggi NTT secara nyata mengabaikan etika penyidikan dan asas-asas hukum yang tertulis dan tidak tertulis dengan menciptakan aturan sendiri serta mengenyampingkan seluruh peraturan perundang-undangan, dimana Kejaksaan Tinggi NTT menggunakan lembaga pendidikan yaitu Politeknik Negeri Kupang untuk menghitung volume pekerjaan akan tetapi perhitungan tersebut nyata-nyata tidak berbentuk perhitungan kerugian negara, hal yang demikian telah melanggar Undang-Undang nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara, Putusan Mahkamah Konstitusi nomor perkara 21/PUU-XII/2014;10. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2005, menyatakan dengan tegas bahwa yang dapat menghitung kerugian negara adalah ahli dibidang keuangan Negara, memang tidak ditentukan BPK atau BPKP, tetapi dapat dimaknai bahwa di negara RI yang berwenang untuk itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);11. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2016 juga menyatakan dengan tegas bahwa lembaga yang dapat men de clare perhitungan kerugian Negara adalah BPK;12. Bahwa perhitungan kerugian Negara harus jelas dan pasti artinya perhitungan tersebut harus konkret yang berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang, tidak boleh mengada-ada, namun rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi NTT Kami anggap mensiasati terkait perhitungan kerugian Negara melalui politeknik sehingga perhitungan kerugian negara atas Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair nyata-nyata tidak dimiliki oleh Kejaksaan Tinggi NTT;13. Bahwa Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah membuat pertentangan antara 2 (dua) lembaga terkait perhitungan potensi Kerugian Negara untuk menghitung kerugian Negara sementara yang lebih pasti dan lebih jelas mengitungnya dengan dilengkapi oleh perhitungan angka yang dapat dinilai dengan uang adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan NTT, dan bukan Politeknik Negeri Kupang;14. Penyidikan yang dilakukan dalam masa memenuhi Rekomendasi BPK untuk kemudian dirumuskan dalam sutau surat dakwaan maka dakwaan yang demikian bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;15. Bahwa Penuntut Umum Tidak secara Cermat menguraikan peranan TP4Dyang sejak awal telah digunakan untuk pengamanan sekaligus pengawalan oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman atas Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;16. Bahwa dilakukannnya penyidikan, penetapan Tersangka dan penahanan terhadap Terdakwa, Justru disinyalir akibat lemahnya dan tidak maksimalnya pengawalan atas pekerjaan dimakud oleh Tim TP4D Kejaksaan Tinggi NTT sehingga apabila Kejaksaan Tinggi NTT berpendapat menemukan adanya potensi kerugian keuangan Negara, namun lalai untuk melakukan apencegahan maka atas kelalaiannya tersebut justru membuat Kejaksaan Tinggi NTT sendiri turut diduga berperan menyebabkan potensi kerugian negara sehingga hukum harus berimbang tanpa tebang pilih;17. Bahwa dalam undang-undang tindak pidana korupsi harusnya dikedepankan pencegahan, bukan penindakan karena spirit penegakan hukum adalah meluruskan yang salah, menegakkan kebenaran, bukan mencari kesalahan sebagaimana asas ultimum remidium, dengan tidak diuraikannya peran TP4D dalam perkara ini padahal justru memliliki pengaruh dan tanggung jawaban yang pengting, maka dakwaan sangatlah bertentangan dengan peraturan yang berlaku;18. Bahwa tidak cermatnya Penuntut Umum untuk menguraikan peran TP4D dalam surat dakwaannya, maka hal yang demikian adalah bentuk pengangkangan terhadap :? Paraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER ? 014/A/JA/11/2016 Tentang Mekanisme Kerja Tekhnis Dan Administrasi Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Kejaksaan Agung Republik Indonesia;? Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP -152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Kejaksaan Agung Republik Indonesia;? Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor INS-001/A/JA/10/2015 Tentang Pembentukan Tim Pengawal Dan Pengamanan Pemerintahan Dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Agung Republik Indonesia;Apabila melihat kasus posisi dan akar permasalahan yang sebenarnya terjadi maka sesungguhnya Jaksa Penuntut Umum tidak memahami akar permasalahan yang terjadi sehubungan dengan dilakukannya pemutusan hubungan pekerjaan oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, dan Penuntut Umum tidak memperhatikan beberapa hal yang cukup penting seperti proses penyelidikan dan penyidikan yang berlangsung dengan mengabaikan aturan-aturan yang telah ada di KUHAP sehingga hak-hak Tersangka sebagaimana yang telah dijamin dan diatur dalam KUHAP terabaikan karena Kami penasehat hukum menilai bahwa proses pengumpulan alat bukti yang penuh rekayasa dan terkesan tergesa-gesa telah mengakibatkan kekeliruan dalam penangananya, sehingga ketentuan yang telah digariskan dalam Pasal 143 (2) huruf b KUHAP menjadi tidak terpenuhi karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara formil dan materil kabur (obscuur libel) dan menyesatkan (misleading) dan secara substansi mengandung rekayasa hukum yang dengan sengaja mengabaikan akses masyarakat terhadap Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pemeran Kawasan NTT Fair yang terkait langsung dengan akses terhadap keadilan (access to justice);Bahwa Peran Terdakwa telah cukup jelas hanyalah sebagai Kepala Dinas sebagai Garda Terakhir untuk dimintakan pertanggung jawaban Pidana, tak lebih dari itu peran Terdakwa awalnya telah berupaya memberikan akses dan kemudahan mewujudkan keberhasilan proyek pemerintah tersebut nyatanya membawa malapetaka bagi diri Terdakwa yang dianggap bersekongkol sebagaimana terurai dalam dakwaan Penuntut Umum;Bahwa setelah Terdakwa tidak dapat dituntut pertanggung jawabannya sesuai dengan fakta diuraikan diatas, maka mestinya jaksa Penuntut Umum juga tidak dapat merumuskan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa karena penerapan Pasal 2 (ayat 1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan penerapan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, nyata-nyata diterapkan secara keliru dan tidak berdasar;Dengan demikian penerapan Pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan dakwaan memperkaya diri sendiri dan atau orang lain atau rumusan Pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sungguhlah tidak terbukti dan mengandung cacat hukum formil maupun materil, karenanya dakwaan yang demikian haruslah dibatalkan dengan alasan sebagai berikut:1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut umum tidak jelas dan kabur (Obscur Libeli) serta menyesatkan (misleading) sehingga terkesan dipaksakan;2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum karena Dakwaan terhadap YULIA AFRA, ST., MT, dilakukan secara melawan hukum;3. Bahwa Surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah salah dalam penerapan hukumnya;Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan dalam keberatan (Eksepsi) ini, maka kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa YULIA AFRA, ST., MT, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupanh yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo untuk memberikan putusa:1. Menyatakan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDS-08/N.3.10/Ft.1/09.2019 11 September 2019 sebagai Dakwaan yang batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dan atau tidak terpenuhi ketentuan Formil dan Materill sebagaimana ditentukan dalam Pasal 142 ayat (2) KUHAP;2. Menyatakan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Tidak Cermat, Kabur (obcuur libell, tidak utuh dan menyesatkan sehingga batal demi hukum;3. Menerima keberatan (Eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa YULIA AFRA, ST.,MT untuk seluruhnya;4. Menyatakan perkara a quo tidak diperiksa lebih lanjut;5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar membebaskan Terdakwa YULIA AFRA, ST., MT dari Rumah Tahanan Negara/Lapas Wanita Kelas II KUpang;6. Membebankan biaya perkara kepada negara.Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan/ekesepsi Penasehat Hukum Terdakwa Ir. YULIA AFRA, MT, tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis yang dibacakan dan diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 11 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang sudah memberikan kesempatan kepada kami selaku Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. YULIA AFRA,MT untuk menyampaikan tanggapan dan pendapat kami atas Eksepsi yang telah disampaikan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya pada sidang hari Senin Tanggal 07 Oktober 2019 terhadap Surat Dakwaan kami. Memang perlu kita sadari bersama bahwa antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum akan banyak terdapat perbedaan, baik ditinjau dari kedudukan, cara pandang maupun dari kepentingan para pihak. Penuntut Umum sebagai Pejabat (Jaksa) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, mempunyai kedudukan yang obyektif dalam melakukan penuntutan terhadap Terdakwa, dan mempunyai cara pandang yang subyektif terhadap Terdakwa itu sendiri. Sedangkan Penasehat Hukum, adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan Undang - Undang untuk memberikan bantuan hukum kepada kliennya, mempunyai kedudukan yang subyektif dan cara pandang yang subyektif pula. Artinya, peran dan kepentingan penasihat hukum, semata - mata ditujukan demi kepentingan kliennya/ pemberi kuasa. Penasihat Hukum akan berusaha untuk dapat membebaskan/ melepaskan kliennya dari jeratan hukum dengan cara mematahkan argumentasi Penuntut Umum dan berupaya meyakinkan hakim dengan argumentasinya sendiri; Demikian pula terhadap Hakim yang merupakan pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili suatu perkara, mempunyai kedudukan yang obyektif dan cara pandang yang obyektif pula. Artinya, seorang hakim akan memeriksa suatu perkara harus dilandasi dengan aturan hukum yang benar dan tidak memihak kepada salah satu pihak dan akan memberikan putusan yang seadil - adilnya bagi para pihak yang terlibat dalam persidangan. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP, ada 3 (tiga) hal yang menjadi materi pokok Eksepsi, yaitu : 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara;2. Dakwaan tidak dapat diterima;3. Surat Dakwaan harus dibatalkan.Dan dari ketiga materi eksepsi tersebut, satu sama lain adalah berdiri sendiri dan tidak dapat disatukan.Dengan mencermati eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Ir. YULIA AFRA, MT tersebut dan dihubungkan dengan materi pokok eksepsi, bahwa Penasehat Hukum mempermasalahkan tentang:1. Bentuk Dakwaan Subsidairitas Alternatif;2. Tindak Pidana yang didakwakan mengandung sengketa Perdata yang harus diselesaikan secara Perdata;3. Terdakwa yang diajukan di persidangan keliru/tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;4. Bahwa Penuntut Umum tidak jelas merumuskan delik yang di Dakwakan;5. Penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi NTT masih Prematur dan tidak sah, disamping itu Dakwaan Penuntut Umum tidak utuh/ tidak lengkap dan kabur yang mengakibatkan Dakwaan menjadi batal demi hukum;6. Penyidikan terhadap Terdakwa diawali dengan rangkaian Penyelidikan yang tidak berdasarkan fakta dan bukti sehingga rumusan dakwaan menjadi membingungkan sekaligus menyesatkan serta dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak didasarkan pada alat bukti yang cukup;7. Uraian Peristiwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tidak lengkap, tidak sah serta bertentangan dengan Peraturan Tertulis, Peraturan tidak tertulis serta norma hukum lainnya; Di dalam Eksepsi Penasihat Hukum telah memberikan alasan-alasan keberatan dan oleh karena itu kami Penuntut Umum dalam perkara ini akan memberikan tanggapan atas Eksepsi sebagaimana penjelasan berikut ini.Pengertian eksepsi adalah tangkisan (plead) atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap ?materi pokok? Surat Dakwaan, tetapi Eksepsi tersebut ditujukan terhadap ?Cacat Formil? yang melekat pada Surat Dakwaan (Vide : M. Yahya Harahap, SH : Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, hal. 118).Dari definisi tersebut, ada essensi dua syarat pokok Eksepsi, yaitu:1. Tidak ditujukan terhadap Materi Pokok Perkara.2. Ditujukan terhadap cacat formil Surat Dakwaan.Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah : 1. Apakah Eksepsi Penasihat Hukum sudah memenuhi ketentuan poin 1 di atas ?2. Apakah Surat Dakwaan yang dibuat Penuntut Umum mengandung Cacat Formil ?Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut marilah kita menganalisanya bersama-sama. Dalam hal ini KUHAP tidak memberikan penjelasan tentang pengertian : ?Cermat, Jelas dan Lengkap? , secara umum, yang dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap adalah bahwa dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan itu harus dilakukan dengan seksama, teliti dan berhati-hati dalam penerapan hukumnya, terang, nyata dan jelas dalam menguraikan tindak pidana yang didakwakan, genap dan komplet perpaduan uraian unsur-unsur tindak pidana dengan fakta perbuatan Terdakwa. Senada dengan hal itu, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH mengemukan pendapatnya sebagai berikut:?Penafsiran suatu rumusan dakwaan secara jelas, adalah relatif, hendaknya ukurannya didasarkan kepada hal yang konkret, yaitu apakah keadaan itu menunjukan Terdakwa dirugikan atau tidak. Jika Terdakwa telah mengetahui dan mengerti untuk apa dan apa sebab ia didakwa, maka surat dakwaan sudah memadai jelasnya? (Vide : Prof. DR. Andi Hamzah, SH ; Surat Dakwaan, hal. 37-38) . Bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum sudah cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana yang ditentukan didalam Pasal 143 Ayat ( 2) huruf b KUHAP.Bahwa suatu surat dakwaan telah memenuhi syarat apabila Surat Dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang:a. Tindak pidana yang dilakukan.b. Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut.c. Dimana tindak pidana dilakukan.d. Bilamana / kapan tindak pidana tersebut dilakukane. Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan f. Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut ( delik materiil )g. Apakah yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik ? delik tertentu ).h. Ketentuan ? ketentuan pidana yang diterapkan.Bahwa syarat-syarat yang tertuang pada poin a sampai dengan poin h tersebut di atas telah terakomodir dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS? 08/N.3.10/Ft.1/09.2019 tanggal 11 September 2019. Perlu untuk diketahui bahwa pada saat Penuntut Umum selesai membacakan Surat dakwaannya pada tanggal 07 Oktober 2019, Ketua Majelis Hakim sempat menanyakan kepada Terdakwa ?Apakah Terdakwa mengerti dengan dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum?? dan dijawab oleh Terdakwa bahwa : ?saya mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum?. Bahwa dengan jawaban Terdakwa bahwa Terdakwa mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, maka surat dakwaan kami (Penuntut Umum) sudah cermat, jelas dan lengkap. Namun demikian untuk menghargai Eksepsi/Keberatan yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa beberapa waktu yang lalu, kami menanggapinya sebagai berikut :1. Bentuk Dakwaan Subsidairitas Alternatif.- Bahwa dalam Nota Keberatan yang disampaikan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif Subsidaritas......dst (Vide Materi Eksepsi halaman 6).- Bahwa terhadap keberatan Tim Penasehat Hukum ini, Penuntut Umum menanggapi bahwa Surat Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah berbentuk Subsidaritas dan bukan dakwaan Alternatif Subsidaritas sebagaimana pendapat Penasihat Hukum Terdakwa.- Bahwa selain itu Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Keberatannya menekankan bahwa Terdakwa dituntut dengan delik yang tidak tepat .................dst (Vide Materi eksepsi halaman 7).- Bahwa terhadap keberatan Tim Penasehat Hukum sebagaimana tersebut didalam materi Eksepsi, kami Penuntut Umum menanggapi bahwa materi Surat Dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidar yang disusun Penuntut Umum sudah secara jelas, cermat dan lengkap memuat mengenai perbuatan materil yang dilakukan Terdakwa, jika Penasihat Hukum Terdakwa mencermati materi Surat Dakwaan tentunya akan menemukan perbedaan yang prinsip dalam hal elemen unsur antara dakwaan Primair dan Subsidiair.Dengan Demikian telah nyata bahwa dalil Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak berdasar hukum dan wajib dikesampingkan. 2. Tindak Pidana yang didakwakan mengandung sengketa Perdata yang harus diselesaikan secara Perdata. - Bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam materi keberatan pada angka 1 halaman 9 yang pada pokoknya berkebaratan bahwa hubungan kerja yang dilakukan dalam proyek pekerjaan Fasilitas Kawasan Pameran NTT fair dimana hubungan hukum tersebut terkait hubungan hukum keperdataan yaitu tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan pihak ? pihak tertentu didalam suatu perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian................dst.- Bahwa terhadap Nota Keberatan tersebut, Penuntut Umum menanggapi sebagai berikut :1. Bahwa terhadap materi pada angka 1 ini sudah masuk dalam Materi Pokok perkara yang akan dibuktikan oleh Penuntut Umum didalam persidangan untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa tunduk pada hukum perdata atau hukum pidana dan atau hukum lainnya.2. Akan tetapi untuk menghargai kerja keras Tim Penasehat Hukum Terdakwa, maka Penuntut Umum menanggapi bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa telah keliru dalam menafsirkan konstruksi kasus ini sehingga kemudian menafsirkan kedudukan kasus ini pada ranah hukum perdata.3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Perpres 70 Tahun 2012 dan Perpres 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menekankan sebagai berikut :1. Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi:a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.2. Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN/ APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.3. Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang dananya baik sebagian atau seluruhnya berasal dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden ini.4. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana tersebut diatas, maka pelaksanaan kontrak dilakukan dengan tunduk pada hukum perdata akan tetapi tidak hanya tunduk pada hukum perdata melainkan juga tunduk pada hukum Pidana, Administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Jo. Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tentang Sanksi.5. Bahwa walaupun teknis Kontrak tunduk dalam hukum perdata, akan tetapi Penuntut Umum wajib mempertegas bahwa anggaran pelaksanaan pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA. 2018 menggunakan keuangan Daerah Propinsi NTT yang juga adalah uang negara dan bukan menggunakan uang pribadi dari Terdakwa dan pihak pelaksana.Selain itu ada kepentingan hukum atas keuangan negara yang tunduk pada hukum publik, maka sudah selayaknya perkara ini tunduk pada hukum pidana jika diketahui adanya unsur tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud. 6. Bahwa Pendapat Penuntut Umum ini sejalan dengan pendapat Ahli Prof. Dr. Komariah Emong Supraja sebagaimana di kutip oleh Prof. Eddy O.S.Hiariej halaman 250 bahwa ? unsur dari perbuatan melawan hukum adalah harus ada yang melakukan perbuatan, bersifat melawan hukum, menimbulkan kerugian dan adanya kesalahan yang dapat dicelakan?. (Opcit.Prinsip ? Prinsip Hukum Pidana edisi revisi karangan Eddy O.S.Hiariej, penerbit cahaya atma pustaka).Bahwa selain itu menurut pendapat .... pada halaman 255 yang berpendapat ? Meskipun telah diterima penerapan vicarious liability dalam perkara pidana, namun para pakar berpendapat, penegakannya tidak sama seperti dalam perdata??meskipun doktrin vicarious liability dapat diterima dibidang pidana, pada dasarnya harus tetap diperhatikan prinsip bahwa pada dasarnya ? kesalahan ?adalah bersifat ? personal? dan ? indovidual? (Opzit. Russel Butar ? butar, SH, ST, MH, MM dalam bukunya Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Konstruksi, penerbit Gramata Publishing 2015).7. Bahwa pada kenyataannya adanya niat jahat / permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak dipahami secara utuh oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan fakta inilah yang akan dibuktikan oleh Penuntut Umum didalam pembuktian pokok perkara.Dengan Demikian telah nyata bahwa dalil Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak berdasar hukum dan wajib dikesampingkan. - Bahwa selain itu dalam materi keberatan Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya juga mempersoalkan mengenai hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTT sebagaimana materi keberatan poin 4 s/d poin 9 pada halaman 10 s/d halaman 13....................dst.- Bahwa terhadap keberatan Tim Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi sebagai berikut :1. Bahwa materi keberatan tersebut bukan merupakan bagian dari ruang lingkup Eksepsi akan tetapi sudah masuk dalam materi pokok perkara yang akan di buktikan dalam persidangan ini.2. Bahwa Penuntut Umum perlu menjelaskan secara garis besar mengenai hasil pemeriksaan BPK dalam melakukan audit rutin hanya memeriksa secara formil dokumen ? dokumen yang dibuat secara tidak benar oleh PPK, Pengawas dan Pelaksana yang kemudian BPK menyimpulkan secara keliru didalam hasil temuannya karena tidak melakukan pemeriksaan dan pembuktian secara materil atas kebenaran laporan dan progres fisik pekerjaan. Karena sesungguhnya Laporan Progres fisik pekerjaan dan keuangan secara nyata telah dibuat secara tidak benar dan fakta hukum inilah yang akan dibuktikan oleh Penuntut Umum didalam persidangan. Sehingga hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTT belum dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.Dengan Demikian telah nyata bahwa dalil Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak berdasar hukum dan wajib dikesampingkan. 3. Terdakwa yang diajukan di persidangan keliru/tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. - Bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam materi keberatan angka 1 s/d angka 7 pada halaman 13 s/d halaman 15 materi keberatan tentang pertanggungjawaban jabatan Terdakwa ...............dst.- Bahwa terhadap meteri keberatan tersebut, Penuntut Umum menanggapi sebagai berikut:1. Bahwa materi keberatan ini menurut Penuntut Umum bukan termasuk dalam ruang lingkup Materi Eksepsi akan tetapi masuk dalam materi pokok perkara yang akan dibuktikan Penuntut Umum didalam persidangan ini.2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. YULIA AFRA,MT merupakan perbuatan perbuatan/ delik selesai dengan telah disetujuinya pembayaran 100% pada tanggal 14 Desember 2018 terhadap fisik pekerjaan yang tidak sesuai dengan riil fisik pekerjaan terpasang dilapangan.3. Bahwa dengan adanya fakta hukum inilah kepada Terdakwa Ir. Yulia Afra, MT patut dimintai pertanggungjawaban secara hukum didalam persidangan perkara ini.4. Bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa sama sekali tidak memahami anatomi kasus ini secara utuh sehingga kemudian gagal dalam memahami dan memposisikan Terdakwa dalam perkara ini.Dengan Demikian telah nyata bahwa dalil Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak berdasar hukum dan wajib dikesampingkan. 4. Bahwa Penuntut Umum tidak jelas merumuskan delik yang di dakwakan.- Bahwa Tim Penasehat Hukum dalam materi eksepsi/ keberatan halaman 15 s/d halaman 17 yang pada pokoknya mempertanyakan kedudukan Terdakwa dalam perkara ini apakah sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana, menyuruh melakukan , turut serta melakukan........dst- Bahwa terhadap keberatan ini, menurut hemat Penuntut Umum hal ini juga sudah masuk dalam Materi Pokok perkara yang akan dibuktikan didalam persidangan mengenai kedudukan hukum Terdakwa dalam kasus ini dan keberatan Tim Penasehat Hukum bukanlah materi yang tunduk dalam ruang lingkup eksepsi.- Bahwa selain itu terhadap materi Tim Penasehat Hukum Terdakwa sudah diuraikan oleh Penuntut Umum pada tanggapan poin 1 halaman 5.Dengan Demikian telah nyata bahwa dalil Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak berdasar hukum dan wajib dikesampingkan. 5. Penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi NTT masih Prematur dan tidak sah, disamping itu Dakwaan Penuntut Umum tidak utuh/ tidak lengkap dan kabur yang mengakibatkan Dakwaan menjadi batal demi hukum.- Bahwa adapun Materi eksepsi/ keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 18 s/d halaman 23 Materi Eksepsi tentang proses penyidikan............dst.- Bahwa terhadap materi eksepsi ini Penuntut Umum menanggapi sebagai berikut :1. Bahwa materi keberatan yang disampaikan Tim Penasehat Hukum Terdakwa sesungguhnya tidak masuk dalam ranah ruang lingkup eksepsi akan tetapi ranah Pra Peradilan untuk menguji hasil penyidikan.2. Bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa ternyata belum bisa menerima putusaan terkait dengan Materi Pra Peradilan yang ditolak oleh hakim pra Peradilan berdasarkan Putusan Nomor : No.07/Pid.Pra/2019/PN.KPG tanggal 15 September 2019 sehingga kemudian tetap memasukannya didalam materi eksepsi.3. Bahwa dengan argumentasi yang dikemukakan oleh Tim Penasehat Hukum dalam materi eksepsi ini membuktikan bahwa Tim Penasehat Hukum tidak memahami secara benar esensi dari Eksepsi menurut KUHAP yang sesungguhnya sehingga kemudian memasukan materi substansi keberatan yang tidak pada tempatnya.Dengan Demikian telah nyata bahwa dalil Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak berdasar hukum dan wajib dikesampingkan. 6. Penyidikan terhadap Terdakwa diawali dengan rangkaian Penyelidikan yang tidak berdasarkan fakta dan bukti sehingga rumusan dakwaan menjadi membingungkan sekaligus menyesatkan serta dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak didasarkan pada alat bukti yang cukup.- Bahwa adapun Materi eksepsi/ keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 23 s/d halaman 29 Materi Eksepsi tentang rangkaian proses penyidikan sampai dengan penetapan Tersangka ......................dst.- Bahwa terhadap materi eksepsi ini Penuntut Umum menanggapi sebagai berikut :1. Bahwa materi keberatan yang disampaikan Tim Penasehat Hukum Terdakwa sesungguhnya tidak masuk dalam ranah ruang lingkup eksepsi akan tetapi ranah Pra Peradilan untuk menguji hasil penyidikan.2. Bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa ternyata belum bisa menerima putusaan terkait dengan Materi Pra Peradilan yang ditolak oleh hakim pra Peradilan berdasarkan Putusan Nomor : No.07/Pid.Pra/2019/PN.KPG tanggal 15 September 2019 sehingga kemudian tetap memasukannya didalam materi eksepsi.3. Bahwa dengan argumentasi yang dikemukakan oleh Tim Penasehat Hukum dalam materi eksepsi ini membuktikan bahwa Tim Penasehat Hukum tidak memahami secara benar esensi dari Eksepsi menurut KUHAP yang sesungguhnya sehingga kemudian memasukan materi substansi keberatan yang tidak pada tempatnya.Dengan Demikian telah nyata bahwa dalil Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak berdasar hukum dan wajib dikesampingkan. 7. Uraian Peristiwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tidak lengkap, tidak sah serta bertentangan dengan Peraturan Tertulis, Peraturan tidak tertulis serta norma hukum lainnya. - Bahwa terkait dengan materi keberatan yang disampaikan Tim Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana pada angka 1 s/d angka 10 Materi Eksepsi halaman 29 s/d halaman 33 menurut Penuntut Umum keberatan tersebut bukan bagian dari eksepsi melainkan materi Pra Peradilan yang telah diuji dan diputus oleh Hakim Pra Peradilan sesuai putusan Nomor : No.07/Pid.Pra/2019/PN.KPG tanggal 15 September 2019.- Bahwa terkait dengan keberatan Tim Penasehat Hukum pada angka 11 ateri keberatan halaman 33 yang mengutip SEMA Nomor 4 tahun 2016 tentang Kamar Pidana diketahui bahwa Tim Penasehat Hukum tidak mengutip secara lengkap isi SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tersebut, oleh karena itu Penuntut Umum mengutip secara lengkap isi SEMA Nomor 4 tahun 2016 agar dapat diketahui oleh Tim Penasehat Hukum terlebih Terdakwa agar dapat memahami secara benar.- Bahwa Dalil Pemohon yang tidak menguraikan secara lengkap isi SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mana dalam Pasal 6 yang menekankan sebagai berikut :Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara; - Dengan fakta sebagaimana tersebut diatas, seharusnya Tim Penasehat Hukum wajib memberikan pemahaman hukum yang benar kepada Terdakwa bukan dengan cara berpikir yang justru menyesatkan Terdakwa sendiri dan masyarakat pencari keadilan.- Bahwa terkait dengan keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa pada angka 15 s/d angka 18 pada Materi keberatan halaman 34 s/d halaman 35 mengenai TP4D Kejaksaan, terhadap nota keberatan ini menurut Penuntut Umum keberatan tersebut bukan ranahnya eksepsi, sehingga tidak perlu kami tanggapi.- Dengan Demikian telah nyata bahwa dalil Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak berdasar hukum dan wajib dikesampingkan. Berdasarkan segala uraian kami di atas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut:1. Bahwa dalil/ keberatan yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa sudah masuk dalam Materi Pokok perkara yang sudah keluar dari Substansi Materi Eksepsi.2. Surat dakwaan dalam perkara ini sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap, sesuai dengan ketentuan Perundang ? undangan.Mengingat bahwa keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah dapat kami tanggapi secara jelas, maka sebagai pendapat akhir kami dapat disimpulkan bahwa eksepsi Terdakwa atau Penasihat Hukum tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, sehingga keberatan tersebut haruslah TIDAK DAPAT DITERIMA. Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum dalam perkara ini :M E M I N T ASupaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:1. Menyatakan Eksepsi/ keberatan Terdakwa atau Penasihat Hukum dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. YULIA AFRA, MT tidak dapat diterima.2. Menerima Dakwaan dan Tanggapan atas Eksepsi tersebut.3. Menyatakan bahwa Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum telah disusun secara cermat, lengkap dan jelas.4. Melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Ir. YULIA AFRA, MT berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS? 08/N.3.10/Ft.1/09.2019 tanggal 11 September 2019.5. Menetapkan agar Terdakwa Ir. YULIA AFRA, MT tetap ditahan Jenis Rutan/ Lapas Wanita Klas II Kupang.6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa. Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Penasehat Hukum Terdakwa Ir. YULIA AFRA, MT, serta Jaksa Penuntut Umum, menyatakan masing-masing tetap pada pendirian argumentasinya dan selanjutnya mohon Putusan Sela;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah tentang surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang oleh Penasehat Hukum Terdakwa Ir. YULIA AFRA, MT, telah mengajukan keberatan/eksepsi, sebagaimana terurai dibawah ini yaitu :1. Tindak pidana yang didakwakan mengandung sengketa perdata yang harus diselesaikan secara perdata;2. Terdakwa yang diajukan di persidangan keliru/ tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;3. Bahwa Penuntut Umum tidak jelas merumuskan delik yang di dakwakan;4. Penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi NTT masih prematur dan tidak sah, disamping itu dakwaan Penuntut Umum tidak utuh/ tidak lengkap, tidak tepat dan kabur yang mengakibatkan dakwaan menjadi batal demi hukum;5. Penyidikan terhadap Terdakwa diawali dengan rangkaian penyelidikan yang tidak berdasarkan fakta dan bukti sehingga rumusan dakwaan menjadi membingungkan sekaligus menyesatkan serta dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak di dasarkan pada alat bukti yang cukup;6. Uraian peristiwa dalam dakwaan Penuntut Umum tidak lengkap, tidak sah serta bertentangan dengan peraturan tertulis, peraturan tidak tertulis serta norma hukum lainnya; Menimbang, bahwa mengenai keberatan kesatu tentang tindak pidana yang didakwakan mengandung sengketa perdata yang harus diselesaikan secara perdata yang terurai dari angka 1 sampai dengan angka 9, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembangunan Gedung Kawasan Pameran NTT Fair dananya berasal dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2018 yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai ketentuan sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan yang berpotensi merugikan keuangan negara, maka menurut pendapat Majelis Hakim perkara Terdakwa Ir. YULI AFRA, MT, termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Ir. YULI AFRA, MT;Menimbang, bahwa selain itu setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti eksepsi/ keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, dimana Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan materi keberatan dengan mengemukakan adanya fakta-fakta hukum bahkan telah menarik suatu kesimpulan, yang kesemuanya sudah masuk ke dalam materi pokok perkara yang justru akan dibuktikan kebenarannya di persidangan, sehingga keberatan tersebut adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa mengenai keberatan kedua tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan keliru/ tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yang terurai dari angka 1 sampai dengan angka 7, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada sidang kedua hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP Hakim Ketua sidang menanyakan kepada Terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya atas semua pertanyaan Hakim Ketua sidang tersebut telah dijawab dan dibenarkan oleh Terdakwa Ir. YULIA AFRA, MT, sendiri, demikian pula pada saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa Ir. YULIA AFRA, MT, juga membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atas nama dan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut. Jadi dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Ir. YULIA AFRA, MT, tidak terjadi keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya (error in persona);Menimbang, bahwa mengenai ada tidaknya peranan atau keterlibatan Terdakwa Ir. YULIA AFRA, MT, selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Penggaran Anggaran dalam Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dijadikan alasan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa Ir. YULIA AFRA, MT, tersebut sudah merupakan materi dari perkara ini yang tentunya hal tersebut baru dapat di ketahui setelah memasuki agenda pembuktian dalam persidangan, sehingga keberatan tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa mengenai keberatan ketiga tentang Penuntut Umum tidak jelas merumuskan delik yang di dakwakan, yang terurai dari angka 1 sampai dengan angka 4, Majelis Hakim berpendapat apabila ditelusuri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ditemui satu ketentuan yang mengatur bagaimana sebuah surat dakwaan disusun, termasuk bentuknya. Dalam kaitan ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berdasarkan Pasal 14 huruf (d) hanya menyebutkan bahwa yang membuat surat dakwaan adalah Penuntut Umum. Artinya bagaimana bentuk dan susunan surat dakwaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak di tentukan;Menimbang, bahwa oleh karena susunan dan bentuk surat dakwaan tidak di tentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka menurut pendapat Majelis Hakim mengenai bentuk dan susunan surat dakwaan sepenuhnya menjadi kewenangan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini disusun secara subsidairitas dimana dalam penyusunan surat dakwaan secara subsidairitas terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berIapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematik lapisan disusun secara berturut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah;Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa Ir. YULIA AFRA, MT, melanggar Pasal 2 Ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, dan dalam dakwaan subsidair di dakwa telah melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, dimana Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah menguraikan dan membedakan dari unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menyebutkan dalam dakwaan primair...........?baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara....,dan dalam dakwaan subsidair ...............?baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara?;Menimbang, bahwa mengenai peranan Terdakwa Ir. YULIA AFRA, MT, dalam perkara ini apakah sebagai pelaku (dader/pleger), pelaku peserta (mede dader/pleger), penggerak (uitlokker), menyuruh (doen pleger) atau sebagai pembantu (medeplichting) sebagaimana di kehendaki dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dijadikan alasan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sudah merupakan materi dari perkara ini yang tentunya hal tersebut baru dapat di ketahui setelah memasuki agenda pembuktian dalam persidangan, sehingga keberatan tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa mengenai keberatan keempat tentang penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi NTT masih prematur dan tidak sah, disamping itu dakwaan Penuntut Umum tidak utuh/ tidak lengkap, tidak tepat dan kabur yang mengakibatkan dakwaan menjadi batal demi hukum yang terurai dari angka dari angka 1 sampai dengan 11, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan/eksepsi tersebut telah menyimpang dari materi keberatan/eksepsi dan bukan alasan keberatan/eksepsi sebagaimana yang di atur dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, sehingga keberatan tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa mengenai keberatan kelima tentang penyidikan terhadap Terdakwa diawali dengan rangkaian penyelidikan yang tidak berdasarkan fakta dan bukti sehingga rumusan dakwaan menjadi membingungkan sekaligus menyesatkan serta dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak di dasarkan pada alat bukti yang cukup, yang terurai dari angka 1 sampai dengan angka 11, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan/eksepsi tersebut telah menyimpang dari materi keberatan/eksepsi dan bukan alasan keberatan/eksepsi sebagaimana yang di atur dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, sehingga keberatan tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa mengenai keberatan keenam tentang uraian peristiwa dalam dakwaan Penuntut Umum tidak lengkap, tidak sah serta bertentangan dengan peraturan tertulis, peraturan tidak tertulis serta norma hukum lainnya, yang terurai dari angka 1 sampai dengan angka 18, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan) yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/ atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Politeknik Negeri Kupang dapat melakukan perhitungan volume pekerjaan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT juga dapat melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara terkait Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair Tahun Anggaran 2018 serta dapat dijadikan sebagai dasar terhadap perhitungan kerugian keuangan negara;Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan secara konstitusional menyatakan atau men-declare ada tidaknya kerugian keuangan negara, namun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut tidak melarang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menghitung kerugian negara bahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut juga ditegaskan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara dan dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;Menimbang, bahwa selain itu dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);Menimbang, bahwa untuk keberatan/ eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Ir. YULIA AFRA, MT, Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi karena sudah memasuki materi dari perkara ini yang seharusnya hal tersebut dibuktikan dan ditunjukkan dalam pembuktian dalam persidangan dan bukan merupakan alasan keberatan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, sehingga keberatan tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasehat Terdakwa Ir. YULIA AFRA, MT, terkait surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas (obscuur libel) sehingga harus batal demi hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai uraian secara cermat, jelas dan lengkap adalah merupakan persyaratan materiil dari surat dakwaan, dan mengenai uraian secara cermat, jelas dan lengkap tersebut memang tidak kita temukan dalam penjelasan umum dari Pasal 143 KUHAP, akan tetapi dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan tanggal 16 Nopember 1993 ditemukan uraian secara cermat, jelas dan lengkap sebagai berikut:Cermat berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi Terdakwa. Dengan menempatkan kata ?cermat? paling depan dari rumusan Pasal 143 (2) huruf b KUHAP, pembuat undang-undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti;Jelas berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan sehingga Terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya;Lengkap berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan;Menimbang, bahwa Pasal 143 Ayat (2) KUHAP menentukan : ?Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Tersangka;b. Uraian secara ceramat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat dakwaan dalam perkara ini, pada surat dakwaan tidaklah ditemukan adanya kekeliruan, baik itu mengenai orang yang keliru (error in persona), maupun mengenai bentuk dan susunan surat dakwaan yang salah atau keliru. Penuntut Umum telah pula mencantumkan dalam dakwaan tentang indentitas Terdakwa secara lengkap dan telah diberi tanggal dan ditandatangi oleh Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya juga telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan, dan telah pula mencantumkan tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan sebagaimana uraian pada halaman 1, 2, 49 dan 50 dari surat dakwaan;Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP, sehingga oleh karenanya adalah patut dan adil keberatan Penasehat Hukum Terdakwa Ir. YULIA AFRA, MT, tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa oleh karena seluruh keberatan Penasehat Hukum Terdakwa Ir. YULIA AFRA, MT, dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 156 ayat (2) KUHAP pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa Ir. YULIA AFRA, MT, harus dinyatakan dilanjutkan.Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap Terdakwa Ir. YULIA AFRA, MT, dilanjutkan, maka mengenai biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir;Mengingat Pasal 143 dan Pasal 156 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal-Pasal peraturan perundang-undang lainnya yang berkaitan;M E N G A D I L I1. Menyatakan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa Ir. YULIA AFRA, MT, tidak dapat di terima;2. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kupang berwenang untuk mengadili perkara Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg;3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS- 08/N.3.10/Ft.1/09.2019 tanggal 11 September 2019, telah memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa Ir. YULIA AFRA, MT, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS- 08/N.3.10/Ft.1/09.2019 tanggal 11 September 2019;5. Menangguhkan biaya perkara sampai Putusan Akhir;Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019, oleh kami : Dju Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ari Prabowo, S.H., dan Ali Muhtarom, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Daniel W. Sikky, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya;
Tanggal Musyawarah	27 September 2019
Tanggal Dibacakan	1 Oktober 2019
Kaidah	—
Abstrak

Lampiran

Putusan Terkait

Kasasi : 1427 K/Pid.Sus/2020
Pertama : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg

Statistik

81

41

Nama *

Email *

No Telepon *

Institusi

Jenis Laporan *

Catatan *

Lampirkan Screenshot

* Max size : 2 MB
* Format file : JPEG / JPG / PNG

Saya bersedia bertanggung jawab jika laporan yang dikirim mengandung hal yang dilarang / tidak pantas diatas hukum yang berlaku

Putusan PN KUPANG
20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Putusan PN KUPANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg
Tanggal 1 Oktober 2019 — Majelis Hakim Penuntut Umum Terdakwa Penasehat Hukum

Lampiran

Putusan Terkait

Statistik

PN PAMEKASAN Nomor 73/Pid.B/2022/PN Pmk

PN ATAMBUA Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Atb

PN ATAMBUA Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Atb

Putusan PN KUPANG20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Putusan PN KUPANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg Tanggal 1 Oktober 2019 — Majelis Hakim Penuntut Umum Terdakwa Penasehat Hukum

Lampiran

Putusan Terkait

Statistik

PN PAMEKASAN Nomor 73/Pid.B/2022/PN Pmk

PN ATAMBUA Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Atb

PN ATAMBUA Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Atb

Putusan PN KUPANG
20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

Putusan PN KUPANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg
Tanggal 1 Oktober 2019 — Majelis Hakim Penuntut Umum Terdakwa Penasehat Hukum