Putusan PN JAKARTA PUSAT
228/PKPU/2019/PN Jkt Pst

Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 228/PKPU/2019/PN Jkt Pst
Tanggal 20 Nopember 2019 —Pemohon:
SYARIF MUHADI alias H. DADDY SYARIF
Termohon:
H. AHMAD S

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU SYARIF MUHADI Alias H. DADDY SYARIF;--
2. Menyatakan Termohon PKPU Sementara / H.AHMAD S. dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk paling lama 45 (empat puluh dua) hari sejak tanggal putusan ini diucapkan; -----------------------------------------
3. Menunjuk sdr. MAKMUR, S.H.,M.H, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang H.AHMAD S; ------------------------------------------
4. Menunjuk dan mengangkat : ------------------------------------------------------------

1. CHITTO CUMBHADRIKA, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-03 AH.04.03-2018, yang berkantor di Gedung Apotek Taman Solo Lt.3, Jl. Cempaka Putih Raya No. 129, Cempaka Putih, Jakarta Pusat; ----

2. ABRAHAM ANDY FERICO SIANTURI, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-74 AH.04.03-2019, yang berkantor di Gedung Kantor Pos Kalimalang, Jl. Inspeksi Saluran Kalimalang Blok E No. 16, Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur sekarang beralamat di Gedung Apotik Taman Solo Lantai 3, Jl. Cempaka Putih Raya No. 129, Cempaka Putih - Jakarta Pusat 10510, Indonesia; ------------------- ----------

Selaku Tim Pengurus dalam mengurus harta Debitor/TERMOHON PKPU dalam hal Permohonan PKPU dinyatakan PKPU Sementara dan/atau mengangkat sebagai Tim Kurator dalam hal Pemohonan PKPU dinyatakan pailit; -----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan Jasa bagi pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir; -------------------------------------------------------------------------------
2. Membebankan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kepada Termohon yang besarnya akan ditentukan setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir; ----------------------