1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus

Putusan MAHKAMAH AGUNG
2182 K/PID.SUS/2016

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2182 K/PID.SUS/2016
    Tanggal 7 Desember 2016 —Ir. RAMLAN, MBA., M.M
    Nomor 2182 K/PID.SUS/2016
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Kata Kunci Kerugian di atas Rp 100.000.000; Unsur melawan hukum
    Tahun 2016
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Artidjo Alkostar
    Hakim Anggota Lumme, H. Abdul Latief
    Panitera Retno Murni Susanti
    Amar Kabul
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 7 Desember 2016
    Tanggal Dibacakan 7 Desember 2016
    Kaidah Meskipun suatu perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Kupang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, karena unsur ‘merugikan keuangan negara’ tidak terpenuhi, sebab Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian negara dari perkara a quo. Menurut majelis, Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 3 UU Tipikor. Pendapat tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang. Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan judex factie tersebut. Menurut MA, pertimbangan hukum judex factie sangat keliru. Sebab, menurut MA, berdasarkan fakta persidangan, uang yang menurut judex factie dikembali secara sukarela oleh Terdakwa, Ternyata tidak benar. Bahwa yang benar adalah uang tersebut disita oleh penyidik dan dititipkan pada penuntut umum dan nomor rekening Bank Mandiri. MA juga berpendapat bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. MA juga berpendapat bahwa meskipun suatu perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.


227
540