Putusan PT JAYAPURA
92/PID/2019/PT JAP

Putusan PT JAYAPURA Nomor 92/PID/2019/PT JAP
Tanggal 19 Nopember 2019 —Pembanding/Penuntut Umum : MARVIE de QUELJOE, SH., MH
Terbanding/Terdakwa : Ir. ELISABETH DUALLO

MENGADILI:

• MENYATAKANPERMINTAAN BANDING DARIPENUNTUTUMUMDAPATDITERIMA;.
• MEMPERBAIKI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAYAPURA DALAM PERKARA NOMOR 56/PID.B/2017/PN JAP. TANGGAL 31 AGUSTUS 2017 YANG DIMINTAKAN BANDING SEKEDA RMENGENAI PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN PIDANA BERSYARAT, SEDANGKAN YANG SELEBIHNYA DAPAT DIKUATKAN, SEHINGGA AMAR SELENGKAPNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT :
  1. MENYATAKAN TERDAKWA IR. ELISABETH DUALLO TERBUKTI SECA RASAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA TURUT SERTA MEMBUAT SURAT PALSU.
  2. MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA TERSEBUT DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 2 (DUA) TAHUN DAN 2 ( DUA ) BULAN;
  3. MENETAPKAN MASA PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI OLEH TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN ;
  4. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA:

• 1 (SATU) LEMBARASLI SIUP-OI NOMOR : 523.3/511/SIUP/2008 TANGGAL 04 JULI 2008 MILIK PT DWIKARYAREKSA ABADI;
• 1 (SATU) LEMBARASLI SURAT PERMOHONAN SIUP, SIPI DAN SIKPI DAN PEMERIKSAAN PHISIK KAPAL NOMOR : 26/GM-DRA/V/2008 TANGGAL 10 MEI 2008;
• 4 (EMPAT) LEMBAR ASLI DAFTAR KAPAL PT DWIKARYA REKSA ABADI YANG DITANDATANGANI OLEH SDR. GEORGE A SULENDORONG PADA TANGGAL 10 MEI 2008;
• 16 (ENAMBELAS) LEMBARASLI SIPI UNTUK 16 KAPALMILIK PT DWIKARYAREKSA ABADI UKURAN 10-30 GT;
• 6 (ENAM) LEMBARASLI SIKPI UNTUKKAPALMILIK PT DWIKARYAREKSA ABADI UKURAN 10-30 GT;
• 1 (SATU) LEMBAR ASLI LAMPIRAN PERMOHONAN PERPANJANGAN SIPI DAN SIKPI;
• 1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT PERNYATAAN TERTANGGAL 29 NOPEMBER 2014 MENGENAI KEBENARAN DATA DAN INFORMASI YANG DITANDATANGANI OLEH SDR. LUKAS OHOIWUTUN;

• 1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN FISIK DAN DOKUMEN KAPAL PERIKANAN SEBAGAI KELENGKAPAN PERPANJANGAN SIPI/SIKPI OP TERTANGGAL 29 DESEMBER 2014;
• 1 (SATU) LEMBAR ASLI BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK KAPAL TANGGAL 29 NOPEMBER 2014;
• 24 (DUAPULUHEMPAT) LEMBARASLI SIPI UNTUK 24 KAPALMILIK PT DWIKARYA REKSA ABADI UKURAN 10-30 GT;
• 4 (EMPAT) LEMBARASLI SIKPI UNTUK 4 KAPAL MILIK PT DWIKARYA REKSA ABADI UKURAN 10-30 GT;
• 27 (DUA PULUH TUJUH) EXAMPLAR ASLI MINUTE AKTA UNTUK 27 KAPAL MILIK PT DWIKARYA REKSA ABADI UKURAN 10-30 GT;
• 1 (SATU) LEMBARASLI SURAT PERMOHONAN SIUP, SIPI DAN SIKPI PT DWIKARYA REKSA ABADI TANGGAL 04 APRIL 2007;
• 20 (DUA PULUH) LEMBAR ASLI SIKPI UNTUK 20 KAPAL MILIK PT DWIKARYA REKSA ABADI UKURAN 10-30 GT;
• 1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT IJIN USAHA PERIKANAN NOMOR : 523.3/511/SIUP/2008 TANGGAL 4 JULI 2008 MILIK PT DWIKARYA REKSA ABADI;
• 27 (DUA PULUH TUJUH) LEMBAR ASLI SIPI UNTU 27 KAPAL MILIK PT DWIKARYA REKSA ABADI;
• 28 (DUA PULUH DELAPAN) EXAMPLAR ASLI GROS AKTA 28 KAPAL MILIK PT DWIKARYA REKSA ABADI UKURAN 10-30 GT;
• 33 (TIGA PULUH TIGA) UNIT KAPAL UKURAN 10-30 G
• 2 (DUA) BUKU AGENDA SURAT MASUK PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANPROPINSI PAPUA TAHUN 2007 DAN 2008;
• 4 (EMPAT) BUAH BUKU AGENDA SURAT KELUAR PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI PAPUA TAHUN 2007, 2008 S/D 2009, TAHUN 2010 DAN TAHUN 2013;
• 2 (DUA) LEMBAR BUKU PEMBANTU PENERIMAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK TANGGAL 6 JANUARI 2009;
• 2 (DUA) LEMBAR BUKU KAS UMUM (BKU) PENERIMAAN RETRIBUSI BULAN JULI 2008 DAN DESEMBER 2008;

• TANDA BUKTI PENERIMAAN RETRIBUSI PENGUJIAN KAPAL PENANGKAP IKAN DARI 29 KAPAL AN. PT DWIKARYA REKSA ABADI NOMORSERI 011848;
• TANDA BUKTI PENERIMAAN RETRIBUSI PENGUJIAN KAPAL PENANGKA IKAN DARI 29 KAPAL AN. PT DWIKARYA REKSA ABADI NOMORSERI 011848;
• 1 (SATU) LEMBAR SURAT RETRIBUSI SEKFISIK DAN SIPI/SIKPI BESERTA LAMPIRAN NOMOR : 523.3/874/2008 TANGGAL 18 DESEMBER 2008;

DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA.

• 1 (SATU) BUNDLE ASLI AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN PT DWIKARYA REKSA ABADI NOMOR 76 TANGGAL 23 DESEMBER 2000 DENGAN NOTARIS NY. MACHRANI MOERTOLO, S. SH;
• 5 (LIMA) BUNDLE LEGALISIR ASLI SURAT DARI BKPM NOMOR 173/V/PMA/2006 TANGGAL 15 SEPTEMBER 2006;
• 1 (SATU) BUNDEL COPY LEGALISIR AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN PT DWIKARYA REKSA ABADI NOMOR : 22 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2008 BERIKUT PENGESAHAN DARI KEMENKUMHAM;
• 1 (SATU) BUNDEL COPY LEGALISIR AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN PT DWIKARYAREKSA ABADI NOMOR : 15 TANGGAL 28 SEPTEMBER 2008 BERIKUT PENGESAHAN DARI KEMENKUMHAM;
• 1 (SATU) BUNDEL COPY LEGALISI AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN PT DWIKARYA REKSA ABADI NOMOR : 18 TANGGAL 30 JANUARI 2009 BERIKU PENGESAHAN DARI KEMENKUMHAM;
• 1 (SATU) BUNDEL COPY LEGALISIR AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN PT DWIKARYA REKSA ABADI NOMOR : 28 TANGGAL 20 JANUARI 2012 BERIKUT PENGESAHAN DARI KEMENKUMHAM;
• 1 (SATU) BUNDEL COPY LEGALISIR AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN PT DWIKARYA REKSA ABADI NOMOR : 92 TANGGAL 28 JANUARI 2014 BERIKUT PENGESAHAN DARI KEMENKUMHAM;
• 1 (SATU) BUNDEL COPY LEGALISIR AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN PT DWIKARYA REKSA ABADI NOMOR : 42 TANGGAL 21 APRIL 2014 BERIKUT PENGESAHAN DARI KEMENKUMHAM;

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA IR. MUFLITHA;

5. MEMERINTAHKAN TERDAKWA UNTUK DITAHAN;

6. MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA KEPADA TERDAKWA DALAM KEDUA TINGKAT

PERADILAN, UNTUK DITINGKAT BANDING SEBESAR RP 5.000,00,- (LIMA RIBU

RUPIAH) ;

MENGADILI:

• Menyatakanpermintaan banding dariPenuntutUmumdapatditerima;.
• Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara Nomor 56/Pid.B/2017/PN Jap. tanggal 31 Agustus 2017 yang dimintakan banding sekeda rmengenai penjatuhan pidana penjara dan pidana bersyarat, sedangkan yang selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Ir. Elisabeth Duallo terbukti seca rasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Turut serta Membuat Surat Palsu??.
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 ( dua ) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) lembarasli SIUP-OI Nomor : 523.3/511/SIUP/2008 tanggal 04 Juli 2008 milik PT DwikaryaReksa Abadi;
• 1 (satu) lembarasli Surat Permohonan SIUP, SIPI dan SIKPI dan Pemeriksaan Phisik Kapal Nomor : 26/GM-DRA/V/2008 tanggal 10 Mei 2008;
• 4 (empat) lembar Asli Daftar Kapal PT Dwikarya Reksa Abadi yang ditandatangani oleh Sdr. George A Sulendorong pada tanggal 10 Mei 2008;
• 16 (enambelas) lembarasli SIPI untuk 16 kapalmilik PT DwikaryaReksa Abadi ukuran 10-30 GT;
• 6 (enam) lembarasli SIKPI untukkapalmilik PT DwikaryaReksa Abadi ukuran 10-30 GT;
• 1 (satu) lembar asli lampiran permohonan perpanjangan SIPI dan SIKPI;
• 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tertanggal 29 Nopember 2014 mengenai kebenaran data dan informasi yang ditandatangani oleh sdr. Lukas Ohoiwutun;

• 1 (satu) lembar asli surat penyampaian laporan hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan sebagai kelengkapan perpanjangan SIPI/SIKPI OP tertanggal 29 Desember 2014;
• 1 (satu) lembar asli berita acara pemeriksaan fisik kapal tanggal 29 Nopember 2014;
• 24 (duapuluhempat) lembarasli SIPI untuk 24 kapalmilik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;
• 4 (empat) lembarasli SIKPI untuk 4 kapal milik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;
• 27 (dua puluh tujuh) examplar asli minute akta untuk 27 kapal milik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;
• 1 (satu) lembarasli Surat Permohonan SIUP, SIPI dan SIKPI PT Dwikarya Reksa Abadi tanggal 04 April 2007;
• 20 (dua puluh) lembar asli SIKPI untuk 20 kapal milik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;
• 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Perikanan nomor : 523.3/511/SIUP/2008 tanggal 4 Juli 2008 milik PT Dwikarya Reksa Abadi;
• 27 (dua puluh tujuh) lembar asli SIPI untu 27 Kapal milik PT Dwikarya Reksa Abadi;
• 28 (dua puluh delapan) examplar asli Gros Akta 28 kapal milik PT Dwikarya Reksa Abadi ukuran 10-30 GT;
• 33 (tiga puluh tiga) Unit Kapal ukuran 10-30 G
• 2 (dua) buku agenda surat masuk pada Dinas Kelautan Dan PerikananPropinsi Papua Tahun 2007 dan 2008;
• 4 (empat) buah buku agenda Surat keluar pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Propinsi Papua Tahun 2007, 2008 s/d 2009, tahun 2010 dan tahun 2013;
• 2 (dua) lembar buku pembantu penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Pengantian biaya cetak tanggal 6 Januari 2009;
• 2 (dua) lembar buku kas umum (BKU) penerimaan retribusi bulan Juli 2008 dan Desember 2008;

• Tanda bukti penerimaan retribusi pengujian kapal penangkap ikan dari 29 kapal an. PT Dwikarya Reksa Abadi Nomorseri 011848;
• Tanda bukti penerimaan retribusi pengujian kapal penangka ikan dari 29 kapal an. PT Dwikarya Reksa Abadi Nomorseri 011848;
• 1 (satu) lembar Surat Retribusi SekFisik dan SIPI/SIKPI beserta lampiran nomor : 523.3/874/2008 tanggal 18 Desember 2008;

Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.

• 1 (satu) bundle asli Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi nomor 76 tanggal 23 Desember 2000 dengan Notaris Ny. Machrani Moertolo, S. SH;
• 5 (lima) bundle legalisir Asli Surat dari BKPM Nomor 173/V/PMA/2006 tanggal 15 September 2006;
• 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 22 tanggal 16 September 2008 berikut pengesahan dari Kemenkumham;
• 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT DwikaryaReksa Abadi Nomor : 15 tanggal 28 September 2008 berikut pengesahan dari Kemenkumham;
• 1 (satu) bundel copy legalisi Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 18 tanggal 30 Januari 2009 beriku pengesahan dari Kemenkumham;
• 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 28 tanggal 20 Januari 2012 berikut pengesahan dari Kemenkumham;
• 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 92 tanggal 28 Januari 2014 berikut pengesahan dari Kemenkumham;
• 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT Dwikarya Reksa Abadi Nomor : 42 tanggal 21 April 2014 berikut pengesahan dari Kemenkumham;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. Muflitha;

5. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat

peradilan, untuk ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00,- (lima ribu

rupiah) ;