Putusan PT JAYAPURA
11/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP

Putusan PT JAYAPURA Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP
Tanggal 30 Juli 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : MUSLIM, SH
Terbanding/Terdakwa : GETRIDA MANDOWEN,SE

MENGADILI:

• Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
• Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk tanggal 9 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidananya, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GETRIDA MANDOWEN, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa GETRIDA MANDOWEN, SE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
   1. 3 (tiga) lembar Cek List Kelengkapan Dokumen Penerbitan SP2D LS Hibah Nomor SPM: 536/SPM-LS/BPKAD PPKD/2014, tanggal SPM 19 Maret 2014;
   2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Nomor: 0002/SPD/BPKAD-PPKD/00.00/III/2014 Tahun 2014 tanggal 3 Februari 2014, beserta 1 (satu) lembar fotokopi Rencana Penggunaan Dana;
   3. 1 (satu) lembar Disposisi Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atas nama SALMON WERIANGGI, SE, tanggal 14 Maret 2014;
   4. 1 (satu) lembar Disposisi Gubernur Papua Barat atas nama ABRAHAM O. ATURURI, tanggal 03 Juli 2014;
   5. 1 (satu) lembar Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor: /Bawaslu/Prov-PB/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 Perihal: Permohonan Alokasi Anggaran Persiapan Pemilu 2014, beserta 9 (sembilan) lembar lampirannya;
   6. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 932-KEP Tahun 2013 tanggal 3 Oktober 2013;
   7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 210/SP/Set/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013;
   8. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor: 03-KEP Tahun 2014 tanggal 02 Januari 2014, tentang Pengangkatan Bendahara APBD Bawaslu Provinsi Papua Barat;
   9. 2 (dua) lembar Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penganggaran APBD;
   10. 4 (empat) lembar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
   11. 2 (dua) rangkap Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 17 Maret 2014, antara Drs. ISHAK L. HALLATU, M.Si selaku Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, dan ALFREDO NGAMELUBUN, S.H., M.M., selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;
   12. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 17 Maret 2014 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk keperluan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan untuk biaya Persiapan Pemilu 2014 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014;
   13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh ALFREDO NGAMELUBUN, S.H., MM., tanggal 17 Maret 2014;
   14. 1 (satu) lembar Pakta Integritas yang ditandatangani oleh ALFREDO NGAMELUBUN, S.H., MM., tanggal 17 Maret 2014;
   15. 6 (enam) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 536/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2014 tanggal 19 Maret 2014 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
   16. 4 (empat) lembar Surat Perintah Membayar Langsung Nomor: 536/SPM-LS/BPKAD-PPKD/2014 tanggal 19 Maret 2014 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
   17. 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) Nomor: 536/SPM-LS/BPKAD-PPKD/2014 tanggal 19 Maret 2014;
   18. 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) Nomor: 536/SPM-LS/BPKAD-PPKD/2014 tanggal 19 Maret 2014;
   19. 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) Nomor: 536/SPM-LS/BPKAD-PPKD/2014 tanggal 19 Maret 2014;
   20. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama C.A. ALFREDO NGAMELUBUN, SH;
   21. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MUHAMAD IDRUS;
   22. 1 (satu) bundel Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
   23. 1 (satu) bundel Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
   24. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Daerah (DPA SKPD) Tahun 2014;
   25. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 913/226/10/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 913/18/1/2014 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2014;
   26. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 954/61/3/2014 Tahun 2014 tentang Penunjukkan/ Pengangkatan Pejabat Pengelola Dana APBD Tahun Anggaran 2014 dilingkungan SKPD Provinsi Papua Barat;
   27. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Kas Umum Dana Hibah APBD Bawaslu Tahun Anggaran 2014;
   28. 1 (satu) eksemplar Nota dan Kwitansi tanggal 09 April 2014;
   29. 1 (satu) eksemplar Nota dan Kwitansi tanggal 13 April 2014;
   30. 1 (satu) bundel tiket-tiket pesawat;
   31. 1 (satu) eksemplar bill-bill hotel;
   32. 3 (tiga) buku kwitansi-kwitansi;

Tetap terlampirdalam berkas;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);