1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT DENPASAR
  4. Perdata
  5. Perbuatan Melawan Hukum

Putusan PT DENPASAR
201/Pdt/2018/PT DPS

    Putusan PT DENPASAR Nomor 201/Pdt/2018/PT DPS
    Tanggal 18 Februari 2019 — IR. I GEDE PUTU ARTHIKA, MM, dk melawan Tn. HERMANTOYO ADIKOESOEMO, dkk

    Nomor 201/Pdt/2018/PT DPS
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Perdata Perbuatan Melawan Hukum
    Kata Kunci Perbuatan Melawan Hukum
    Tahun 2019
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PT DENPASAR
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Hidayatul Manan
    Hakim Anggota H. Dwi Sugiarto, Sumpeno
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PERBAIKAN
    Catatan Amar Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi; Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1069/Pdt.G/2017/PN.DPS. tanggal 5 September 2018, yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :DALAM KONVENSI :DALAM EKSEPSI :? Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;DALAM POKOK PERKARA :? Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;DALAM REKONVENSI :1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI I dan TERGUGAT REKONVENSI II telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada PENGGUGAT REKONVENSI ;3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI I dan TERGUGAT REKONVENSI II untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONVENSI atas kerugian materiil sebesar Rp. 3.500.000.000,- ( tiga miliar lima ratus juta rupiah ) dan US$ 15.000 (lima belas ribu dollar Amerika) ditambah dengan US$ 140.000 ( seratus empat puluh ribu dollar Amerika ) secara tanggung renteng, penuh dan seketika sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :Menghukum para Pembanding semula para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 18 Februari 2019
    Kaidah —
    Abstrak


71
61