1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan MAHKAMAH AGUNG
384 K/Pid.Sus/2018

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 384 K/Pid.Sus/2018
    Tanggal 18 April 2018 —HIDAYAT als. DAYAT bin BASRANSYAH;
    Nomor 384 K/Pid.Sus/2018
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Perbedaan Pasal 2 ayat (1 ) dan Pasal 3 UU Tipikor
    Tahun 2018
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Salman Luthan
    Hakim Anggota Lumme, H. Syamsul Rakan Chaniago
    Panitera - Arman Surya Putra
    Amar Kabul
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 18 April 2018
    Tanggal Dibacakan 18 April 2018
    Kaidah Perbedaan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak terletak pada unsur subyek pelaku tindak pidana dan unsur melawan hukum, tetapi pada unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan unsur besar kecilnya kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi; Jika kerugian negara itu relatif besar, maka masuk kualifikasi pelanggaran Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor, namun jika kerugian negara yang ditimbulkan tindak pidana korupsi relatif kecil, maka masuk kualifikasi Pasal 3 UU Tipikor
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Judex Factie menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 3 UU Tipikor sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider dengan pertimbangan bahwa kapasitas Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan merupakan jabatan fungsional yang memiliki kewenangan tertentu melakukan pembayaran pada Dinas Kesehatan, akan tetapi Terdakwa tidak menjalankan fungsi kewenangan yang dimiliki sebagiamana mestinya, sehingga unsur setiap orang dari dakwaan primair tidak terpenuhi. MA membatalkan putusan judex factie. MA berpendapat bahwa perbedaan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak terletak pada unsur subyek pelaku tindak pidana dan unsur melawan hukum, tetapi pada unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dan dan unsur besar kecilnya kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi; Jika kerugian negara itu relatif besar, maka masuk kualifikasi pelanggaran Pasal 2 Ayat (1), namun jika kerugian negara yang ditimbulkan tindak pidana korupsi relatif kecil, maka masuk kualifikasi Pasal 3.


1849
1408